SANCAnews.id

SANCAnews.id – Sosok Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun belakangan jadi perbincangan hangat publik usai melaporkan kedua anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasca nama Ubedilah mencuat terkait pelaporan dua putra Presiden Jokowi tersebut, dia pun diundang ke saluran YouTube milik Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun.

Dalam kesempatan itu Ubedilah mengungkapkan alasan mengapa dia berani terjun untuk menyampaikan kebenaran dan melawan tindakan semena-mena sejumlah pihak.

"Jadi apa yang membuat saya masuk ke ranah ini, dulu saya diajarkan oleh orang tua, satu prinsip penting bahwa ikuti sabda Rasulullah, saya seorang muslim yang pernah belajar agama Islam, pernah mengatakan 'khoirunnas anfauhum linnas' sebaik-baik manusia adalah memberi manfaat untuk orang banyak," kata Ubedilah dikutip Hops.ID pada Rabu, 12 Januari 2021.

Sabda dari Nabi Muhammad itulah yang dipegang Ubedilah hingga sekarang. Prinsip tersebut juga membuat hati Ubedilah tergerak ketika melihat terjadi praktik yang merugikan banyak orang.

Dia menilai kaum intelektual harus turun tangan ketika pemerintah menunjukkan sikap tidak adil, seperti korupsi merajalela namun para pejabatnya bungkam.

"Semangat itu membuat saya gelisah ketika negara makin amburadul, saya gelisah ketika negara korupsi merajalela, dan petinggi (pemerintah) menganggap itu baik-baik saja. Dalam situasi semacam itu, mesti ada kaum intelektual menyampaikan kebenaran yang menyuarakan kebenaran, karena nanti efeknya mengubah keadaan secara lebih besar, kolektif masyarakat banyak," ujar Ubedilah.

Tentunya kalau niat baik tersebut berhasil, Ubedilah percaya bisa membawa dampak luar biasa bagi banyak orang.

"Kalau agenda-agenda kebaikan ini kemudian berhasil, dampaknya luar biasa untuk orang banyak. Semangat 'khoirunnas anfauhum linnas' itu sebenarnya yang muncul dalam pikiran saya dan itu yang kemudian nyambung dengan semangat reformasi, bagaimana kita menempatkan kepentingan nasional sebagai agenda utama kita misalnya," imbuhnya. (hops)

SANCAnews.id – Langkah Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun melaporkan dua anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut sebagai langkah nekat dan bernyali.

Pernyataan tersebut disampaikan Pengamat Politik Adi Prayitno merespons langkah Ubedilah Badrun melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu mengemukakan, langkah Ubedilah sangat nekat karena berani melaporkan Gibran dan Kaesang dalam dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Pelapornya ini punya nyali, bahkan sangat nekat karena tak ada angin, tak ada hujan tiba-tiba laporkan Gibran dan Kaesang," katanya seperti dikutip Wartaekonomi.co.id-jaringan Suara.com pada Rabu (12/1/2022).

Adi mengemukakan, jika buktinya kurang kuat dan tidak bisa dibuktikan, justru bisa berbalik akan merugikan Ubedilah.

"Kalau tak terbukti bisa repot pelapornya karena berpotensi pencemaran nama baik," katanya.

Sebelumnya diberitakan, dua anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep dilaporkan ke KPK pada Senin (10/1/2022).

Ubedilah menyebut, diduga Kaesang dan Gibran terlibat dalam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam sebuah relasi bisnis hingga akhirnya dilaporkan kepada lembaga antirasuah.

"Laporan ini terkait dengan dugaan Tipikor dan atau TPPU berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan Grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan," kata Ubedilah di Gedung Merah putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/1/2022).

Ubedilah menjelaskan, dugaan perkara korupsi terjadi pada tahun 2015. Kala itu, kata Ubedilah, ada salah satu perusahaan besar inisial SN dan sudah ditetapkan tersangka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kuhatanan (KLHK) dengan tuntutan mencapai nilai Rp 7,9 triliun. Namun Mahkamah Agung (MA) dikabulkan hanya sebesar Rp 78 Miliar.

"Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SN,"katanya.

Apalagi, petinggi PT SN beberapa bulan lalu dilantik menjadi dubes di salah satu negara di Asia. Sehingga, menurut Ubdeilah patut dicurigai dugaan keterlibatan Kaesang dan Gibran terlibat berbisnis dengan salah satu petinggi PT SN, antara lain begitu cepat mendapatkan suntikan dana untuk modal dari perusahaan Ventura. Lantaran itu, Ubedilah menilai adanya dugaan KKN.

"Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis Rp92 miliar," ungkapnya.

"Saya kira itu dugaan KKN yang sangat jelas saya kira bisa dibaca oleh publik," ungkapnya

Ubedilah juga mengaku heran dan menjadi pertanyaan besar. Diduga, Kaesang dan Gibran mendapatkan suntikan dana yang cukup besar apalagi dengan perusahaan yang bisa disebut masih baru.

"Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden," ujar Ubedilah.

Ubedilah mengaku sejumlah bukti telah diserahkannya kepada KPK. Salah satunya bukti dokumen dari salah satu perusaan yang memang dapat diakses namun dengan syarat-syarat tertentu.

"Dan juga bukti pemberitaan pemberian penyertaan modal dari ventura itu. Dan kemudian kita lihat di perusahaan-perusahaan yang dokumennya rapi itu," katanya.

Ubedilah pun berharap KPK dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut.

"Kami minta kepada KPK untuk menyelidiki dan meminta kepada KPK agar menjadi terang benderang dan bagaimana kemudian bila perlu presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini," katanya. (*)

SANCAnews.id – Politikus PDIP, Ruhut Sitompul ikut bersuara terkait pelaporan yang dilakukan Ubedillah Badrun, Dosen UNJ.

Ubedillah melaporkan dua anak Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, ke KPK.

Keduanya dilaporkan atas dugaan KKN terhadap relasi bisnis diduga terlibat pembakaran hutan.

Menanggapi hal tersebut, Ruhut meminta kepada KPK dan Kepolisian untuk tegas. Jika pelapor tidak menunjukan barang bukti yang benar maka harus di penjara selama 7 tahun.

“KPK dan Kepolisian aku mohon siapapun yang melaporkan seseorang contohnya Mas Gibran, Mas Kaesang, Pak Ahok dan Mas Ganjar telah melakukan korupsi hanya katanya, faktanya bohong tidak bisa menunjukkan bukti-bukti yang benar dapat dihukum Pidana dengan ancamannya 7 tahun penjara,” ucap Ruhut pada laman twitter pribadinya, Rabu (12/1/2022).

Laporan tertanggal 10 Januari 2022 itu disampaikan Ubedillah ke Unit Pengaduan Masyarakat KPK. Dia membawa dokumen yang memaparkan dugaan KKN tersebut. (fajar)

SANCAnews.id – Kepolisian Resor Depok akan melakukan pemanggilan terhadap admin akun Twitter resmi Pemkot Depok. Pemanggilan tersebut buntut dari akun resmi Pemkot Depok yang me-retweet atau mempublikasi ulang pesan berisi ajakan mencari keluarga pelaku penembakan anggota FPI di Tol Jakarta-Cikampek.

Kasat Reskrim Polres Depok, AKBP Yogen Heros mengatakan pihaknya telah mendalami kasus tersebut dan berencana akan melakukan pemanggilan terhadap admin akun Twitter resmi Pemkot Depok tersebut.

"Kami sudah monitor dan menindak lanjuti. Rencananya kami akan panggil admin untuk dimintai keterangan," ujar Yogen seperti dikutip dari Terkini.id -- jaringan Suara.com, Selasa (11/1/2022).

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, Manto Djorgi mengatakan, telah menonaktifkan admin akun Twitter Pemkot Depok yang telah me-retweet pesan tersebut.

"Saat ini (admin akun Twitter) sudah dinonaktifkan sementara. Adminnya ditarik langsung," ujar Manto.

Usai insiden retweet tersebut, Diskominfo telah melakukan investigasi mendalam untuk mencari tahu siapa pelaku yang melakukannya.

Menurutnya, Pemkot Depok hanya memiliki satu orang admin yang memegang akun Twitter resmi Pemkot Depok.

"Admin hanya satu. Tidak boleh orang lain tahu selain adminnya sendiri. Untuk menjaga hal-hal terjadi seperti ini. Ini baru pertama terjadi, tidak ada masalah seperti ini sebelumnya," tuturnya.

Sebagai informasi, akun Twitter resmi Pemkot Depok me-retweet informasi mengenai kasus penembakan enam anggota FPI beberapa waktu lalu.

Dalam pesan yang di-retweet akun Pemkot Depok, tampak foto salah satu polisi penembak yakni Ipda Muhammad Yasmin Ohorella.

"Sebarkan... Cari info tentang keluarganya," tulis pesan yang di-retweet oleh akun resmi Pemkot Depok. **

SANCAnews.id – Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) turut menanggapi terkait pernyataan Megawati yang menyebutkan bahwa masyarakat Sumatera Barat hari ini berbeda, sepi, dan tidak terlihat lagi tradisi bermufakatnya.

Ketua LKAAM Fauzi Bahar mengatakan pernyataan Megawati terhadap Sumatera Barat bukanlah hal yang pertama. Dari satu sisi, dia meminta masyarakat tidak terprovokasi.

"Kita jadikan saja cambuk untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jangan menanggapinya dengan rasa marah," kata kepada Langkan, Selasa 11 Januari 2022.

Ia menyebut bahwa penilaian Megawati tersebut tidak usah diributkan, karena sejatinya masyarakat Sumatera Barat itu sangat solid dan cinta akan negerinya sendiri.

"Kita tanggapi saja dengan positif, lihat saja lah perantau Minang ini, saya yakin mereka itu sangat cinta akan kampung halamannya," ujar Fauzi.

Ia menyebutkan dalam waktu dekat ini LKAAM akan mengadakan rapat koordinasi dengan Gubernur serta pejabat di daerah, gunanya untuk membahas kurikulum budaya Minangkabau dimasukkan dalam pembelajaran di sekolah.

Tujuan membahas itu, agar generasi di Sumatera Barat ini memiliki pengetahuan tentang Minangkabau. Dengan adanya pengetahuan, mak masyarakat Sumatera Barat tidak lagi bisa dipecah belah oleh ucapan yang menjelek-jelekkan Sumatera Barat.

"Jika ia (Megawati) berbicara seperti itu biarkan saja, itu kan penilaian dia, jadikan saja itu sebagai cambuk dan otokritik untuk menjadi lebih sukses lagi," pungkas Mantan Wali Kota Padang itu.

Sebelumnya, Megawati kembali sindir masyarakat Sumatera Barat saat penyampaian pidato Hut KE-49 PDI Perjuangan pada Senin 10 Januari 2022.

Pidato yang menyindir Sumbar tersebut disampaikan secara live di kanal youtube resmi PDI Perjuangan pada menit ke 1:44:54 hingga 1:45:47.

Megawati mempertanyakan kenapa Sumatera Barat saat ini tidak lagi memiliki tradisi mufakat dan ninik mamak lagi, ia menilai masyarakat Sumbar sepi dan tidak seperti dulu.

"Pertanyaan saya, kan kita sebetulnya berbeda ya, artinya Bhineka Tunggal Ika, tapi sebetulnya kita punya tradisi ninik mamak lho," ucapnya sembari membaca teks pidato.

Megawati juga sempat curhat, pernah diskusi dengan Buya Syafii Maarif mengenai masyarakat Sumbar ini, ia menyebut jika Sumbar yang ia kenal dahulu seakan tidak ada lagi, sudah berubah jauh.

"Saya sering bicara dengan Buya Syafii Maarif karena beliau juga di Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, saya tanya kenapa sih Sumatera Barat kembali berubah ya Buya? Sudah tidak adakah yang namanya tradisi bermusyawarah mufakat oleh ninik mamak itu," ungkapnya. (kumparan)