SANCAnews.id

SANCAnews.id – Viral video Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menyanyikan lagu “Ayo Ngopi”.

Video Jenderal Dudung bernyanyi sambil berjoget itu mendadak jadi sorotan usai diunggah oleh akun YouTube Berita Istana.

Jenderal Dudung terlihat berada di hamparan rumput yang luas, dan ia tampak berdiri paling depan sambil melantunkan lagu jenaka yang di belakangnya terdapat para prajurit TNI.

“Presiden ngopi, gubernur ngopi, Pak Camat ngopi, RT, RW juga ngopi,” lirik yang dilantunkan Dudung dalam video.

“Pak hakim ngopi, pak jaksa ngopi, pengacara ngopi, terdakwa juga ngopi,” lanjut Dudung.

“Siapa orangnya, dari mana asalnya, pada suka ngopi semua. Apapun kerjanya, di mana pun tempatnya, ayo kita ngopi semua,” imbuhnya

Mengenai hal itu, pegiat media sosial, Permadi Arya atau biasa disapa Abu Janda tampak ikut menguggah video Dudung beranyi di akun Instagram-nya @permadiaktivis2.

“lirik lagunya makjleb. bahar smit kena smash jendral @dudung_abdurachman,” tulis Abu Janda, dikutip pada 8 Januari 2022.

Lantas Abu Janda juga ikut menyinggung Bahar Smith yang kini sedang berada di sel tahanan.

“Pembalasan yang manis & elegan dari pak jendral.. balas cacian cukup lewat lagu sudah ngopi di dalam sel belom ente mit?, hepi wiken gaes.. jangan lupa ngopi” ujar Abu Janda. (fajar)

SANCAnews.id – Pengajuan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Bahar bin Smith masih belum diterima oleh Polda Jabar.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo  mengatakan, sampai saat ini Polda Jabar masih mempertimbangkan permintaan penangguhan penahanan Pengasuh Pones Tajul Alawiyin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks.

"Iya jadi belum ada keputusan mengabulkan atau menolak dari penyidik," kata Ibrahim seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar di Mapolda Jabar, Jumat (7/1).

Ibrahim mengatakan bahwa permintaan penangguhan penahanan Bahar Smith masih dalam proses pertimbangan.

Pertimbangan itu, kata Ibrahim didasarkan oleh penyidik saat ini masih membutuhkan tersangka untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

"Mengingat dari penyelesaian progres penyidikannya memang keberadaan tersangka masih dibutuhkan untuk keterangan keterangan, terlepas pertimbangan penyidik nantinya," tandasnya.

Bahar Smith ditetapkan polisi sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong, pada Senin (3/1). Bahar diperiksa berkaitan dengan laporan yang awalnya diterima Polda Metro Jaya, bernomor B 6354/12/2021 SPKT PMJ 2021.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Kuasa Hukum Bahar Smith kemudian melayangkan permintaan penangguhan penahanan. Surat tersebut diterima Polda Jabar pada Rabu (5/1). (*)

SANCAnews.id – Polda Jawa Barat telah melimpahkan kasus dugaan ujaran kebencian yang menyeret pegiat media sosial Denny Siregar ke Polda Metro Jaya.

Informasi tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan.

"Pasti (penyelidikan berjalan)" kata Zulpan saat dikonfirmasi, Jumat (7/1/2022).

Kendati demikian, Zulpan mengatakan pihaknya belum bisa menginformasikan secara detail terkait kasus Denny Siregar.

"Nantilah kami update dahulu. Itukan di Polda Jabar. Kami akan sampaikan nanti," terangnya.

Sebelumnya, Polda Jabar disebut telah melimpahkan kasus dugaan ujaran kebencian Denny Siregar. Pelimpahan kasus itu dilakukan lantaran lokasi tempat terjadinya perkara berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Sebagai informasi, kasus ini bermula dari cuitan Denny di akun Twitter pribadinya yang dianggap bernada ujaran kebencian dengan menyebut santri calon teroris.

Denny Siregar dilaporkan oleh Ustaz Ahmad Ruslan Abdul Gani ke Polresta Tasikmalaya pada 2 Juli 2020.

Laporan itu didasari unggahan Denny tentang santri melalui akunnya di Facebook.

Denny mengunggah sebuah foto dengan tulisan "ADEK2KU CALON TERORIS YG ABANG SAYANG".

Unggahan itu menampilkan foto para santri yang bertuliskan kalimat tauhid.

Belakangan terungkap bahwa foto itu menampilkan para santri Pesantren Tahfidz Quran Daarul Ilmi Tasikmalaya yang sedang membaca Alquran. (akurat)

SANCAnews.id – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menambah kursi wakil menteri (Wamen) turut disoroti tokoh bangsa DR. Rizal Ramli.

Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu menilai obat yang disiapkan pemerintah itu tidak sesuai dengan penyakit yang diderita.

Sebab, saat ini penyakit itu ada pada banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tidak becus dalam menjalankan tugas. Artinya, obat yang diberikan seharusnya adalah mengganti menteri tersebut, bukan malah memberikan sang menteri wakil.

"Banyak menteri ndak becus kerja, eh malah wamen-wamen penghias doang malah ditambah," kata RR kepada wartawan, Sabtu (8/1).

Tidak hanya itu, sosok yang kaya solusi dan inovasi tersebut juga menyesalkan banyaknya pendengung alias buzzer yang dipelihara pemerintah untuk mencari pembenaran. Apalagi para buzzer tersebut kini cenderung suka-suka sendiri karena merasa selalu di jalur benar.

Anehnya lagi, ratusan saintis dan peneliti dipecat saat lembaga Eijkman dilebur dalam Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Padahal negeri ini sedang butuh banyak peneliti untuk bisa lepas dari pandemi.

"BuzzeRp dipelihara, ilmuwan malah dipecat. Benar-benar "kumaha aing"," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menambah kursi wakil menteri (Wamen) di pos Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bukan dalam rangka bagi-bagi jabatan.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (7/1).

"Wakil Menteri ini bukan bagi-bagi jabatan," tegasnya.

Sebab, menurut Hasto, penunjukan wakil menteri ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dari kerja kementerian di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

"Karena menteri adalah pemerintahan dalam pengertian sehari-hari," jelas Hasto.

Hasto juga mencontohkan negara-negara lain yang menambah posisi wamen dalam rangka menopang efektivitas sebuah kementerian di pemerintahan. 

"Misalnya ketika menangani krisis di Myanmar itu sangat diperlukan, juga posisi politik kita sebagai big brother ASEAN dan kepemimpinan kita di Asia Afrika itu memerlukan wamen," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya kembali membuka posisi wakil menteri di Kementerian Dalam Negeri. Putusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2021.

"Dalam memimpin Kementerian Dalam Negeri, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden," demikian isi Pasal 2 Ayat (1) Perpres 114/2021, Rabu (5/1). (rmol)