Latest Post


 

SANCAnews.id – Ferdinand Hutahaean menyampaikan permohonan maaf secara terbuka menyusul twit dirinya yang belakangan menuai kontroversi.

 

Dalam unggahannya pada Selasa (4/1), Ferdinand menuliskan kalimat begini, "Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, DIA lah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela".

 

Ferdinand menyadari twit itu menuai sorotan luas publik. Sebab, ada narasi yang tidak sesuai dengan fakta dan dianggap sebagian pihak mengadu domba.

 

Eks politikus Partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa twit itu sebenarnya pergumulan hati dan pikirannya.

 

Dalam pernyataan permintaan maafnya yang dilansir JPNN.com, Jumat (7/1), Ferdinand menyatakan dirinya sebagai mualaf dan masih minim ilmu agama.

 

Oleh karena itu Ferdinand berharap bimbingan daripada ulama untuk berupaya menjadi muslim yang lebih baik.

 

Berikut pernyataan maaf Ferdinand Hutahaean yang disampaikan melalui layanan pesan:

 

Saya Mohon Maaf Dengan Segala Kerendahan Hati Atas Kekeliruan Saya. Saya menyadari betul situasi yang terjadi 2 hari terakhir ini betapa riuhnya ruang publik membicarakan saya dan cuitan saya pada tanggal 4 lalu soal Allah.

 

Dalam hal ini perlu saya jelaskan secara terang benderang mengapa cuitan itu muncul.

 

Munculnya cuitan itu adalah akibat dari dan atas pergumulan pribadi saya yang memang sedang menderita penyakit yang sudah menahun dan tidak kunjung sembuh.

 

Sudah 2 tahun lebih saya mengalami gangguan penyakit yang kalau kambuh pasti akan membuat saya jatuh, pingsan, dan kejang.

 

Hal ini juga sangat mempengaruhi kesadaran saya. Dan pada tanggal 4 Januari 2022 saat cuitan saya muncul, adalah ketika saya baru mengalami jatuh pingsan dan ini membuat pikiran saya berkecamuk serta ingin bertindak pendek.

 

Akhirnya terjadilah dialog antara pikiran dan hati, ketika itu pikiran saya berkata : "Hei Ferdinand, kau akan mati, tak ada yang bisa menolongmu, tak ada yang bisa membantumu, Allahmu saja harus dibela" kata pikiran kepada hati saya dan hati saya menjawab : "Tidak, Allah ku kuat, Dia tak perlu dibela, Dia yang akan menolongku." Itulah dialog yang muncul dan itu motivasi untuk diri saya supaya saya kuat dan bertahan dari cobaan. Dan saat itu saya tuliskan hal tersebut dalam cuitan.

 

Namun, setelah saya mencuit tentang itu, kemudian ramai karena ada salah persepsi yang muncul dan ada yang melakukan provokasi dengan menambah narasi narasi yang tidak sesuai dengan fakta hingga terkesan mengadu domba.

 

Maka muncullah opini bahwa seolah ini menjadi adu domba antara Kristen dan Islam. Padahal ini tidak ada urusan dengan agama manapun, ini murni dialog pribadi saya dengan diri saya, dialog tentang saya dengan Tuhan saya, Allah SWT. Orang yang tidak mengenal saya bahwa saya adalah seorang Muslim, seorang Mualaf sejak 2017, telah menuduh saya dengan kalimat yang tidak tepat terutama tentang identitas agama saya, akhirnya jadi ribut dan gaduh.

 

Namun demikian, Saya mohon maaf yang sebesar - besarnya kepada saudara - saudara saya muslim apabila tersinggung ataupun tersakiti dengan tulisan saya di Twitter.

 

Sekali lagi saya mohon maaf karena kekhilafan saya, mungkin karena pemahaman agama Islam saya yang baru seumur jagung, mohon kiranya dimaafkan dan mohon bimbingan selalu para ulama untuk saya dan keluarga agar lebih baik lagi menjadi seorang muslim.

 

Demikian saya sampaikan semoga bisa menjadi terang bagi semua atas situasi yang terjadi. Sekali lagi dengan segala kerendahan saya mohon dimaafkan.

 

Jakarta, 06 Januari 2022.

 

Video permintaan maaf Ferdinand juga diunggah oleh ketua Rekat Indonesia Raya, Eka Gumilar.

 

"Semoga kita semua bisa ambil hikmah ,untuk lebih berhati hati menyampaikan pendapat diruang Publik.", tulis Eka di akun twitternya. (glc)



 

SANCAnews.id – Pemimpin yang dibutuhkan Indonesia pada 2024 nanti adalah pemimpin yang memiliki karakteristik antitesa atau berseberangan dengan penguasa saat ini. yakni Joko Widodo.

 

Tokoh nasional yang dinilai memenuhi kriteria tersebut adalah Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, DR. Rizal Ramli

 

Begitu kata analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun yang menilai bahwa rakyat sudah sudah bosan dengan dramaturgi politik, pencitraan, janji-janji palsu, bahkan rakyat marah dengan praktik kekuasaan yang korup dan oligarkis seperti saat ini.

 

"Ke depan kita memerlukan pemimpin yang memiliki integritas tinggi, tegas, visioner, inovatif, demokratis, menjunjung tinggi kemanusiaan dan mengutamakan kepentingan nasional dan rakyat jelata," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (7/1).

 

Selain itu, kata Ubedilah, pemimpin yang dibutuhkan rakyat Indonesia pada 2024 juga merupakan pemimpin yang konsisten antara perkataan dan tindakan, serta pemimpin yang mampu bekerja berbasis ilmu pengetahuan dan peduli pada masa depan anak-anak muda yang jumlahnya lebih dari 52 persen.

 

"Jika saya ditanya apakah Rizal Ramli memenuhi syarat itu? Saya mencermati pikiran-pikiran Rizal Ramli mewakili antitesa itu dan memenuhi kriteria pemimpin yang dibutuhkan Indonesia 2024 yang sedang menghadapi berbagai masalah yang sangat serius," kata Ubedilah.

 

Karena, track record Rizal Ramli juga telah membuktikan diri bahwa dengan keilmuannya, Rizal tidak hanya bekerja dengan basis ilmu pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga inovatif dalam menghadapi tantangan.

 

"Saya kira anak-anak muda saat ini makin suka dengan pemimpin model tegas terang-terangan seperti Rizal Ramli. Ada kejujuran yang kuat dalam sikap tegasnya," pungkas Ubedilah. (rmol)



 

SANCAnews.id – Pengamat milter dan terorisme dari Institute Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi kembali menanggapi terkait penangkapan Habib Bahar bin Smith oleh Polda Jawa Barat beberapa waktu lalu.

 

Ia menilai, penangkapan Bahar bin Smith berorama politis. Katanya, ada dalang di balik penangkapan sang Habib dari beberapa pihak tertentu.

 

"Kemarin saya katakan bahwa prasangka seperti itu memang tidak terhindarkan. Bagaimanapun kasus ini dilatarbelakangi isu politik dan para pihak dalam hal ini adalah seorang pemuka dan petinggi TNI," kata Kahirul Fahmi saat dihubungi, Jumat (7/1/2022).

 

Sampai saat ini, dirinya belum menemukan adanya proses hukum yang berjalan sebagai bentuk politisasi atau bahkan kriminalisasi.

 

"Namun sejauh ini saya belum melihat proses hukum yang berjalan ini sebagai bentuk politisasi atau bahkan kriminalisasi. Reaksi keras menyikapi pernyataan BS dari lingkungan TNI memang ada. Namun Polisi juga tidak melakukan penahanan tanpa alasan," ucapnya.

 

Nah sekarang, lanjutnya, bolanya ada di polisi, mereka harus bisa menunjukkan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai prosedur, transparan dan bebas tekanan dari pihak manapun.

 

"Di sisi lain, media juga tidak perlu ikut mempertebal prasangka dan menjadi ajang perang opini yang menguras energi publik. Kita berharap media tidak melakukan amplifikasi hal-hal yang berpotensi kontraproduktif bagi penyelesaian masalah," tutupnya.

 

Sebelumnya, Bahar bin Smith ditahan Polda Jabar setelah ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita bohong, Senin (3/1/2022) malam.

 

Habib Bahar ditahan seusai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 10 jam di Mapolda Jabar.

 

Selain Habib Bahar, penyidik Polda Jabar juga menetapkan TR sebagai tersangka dan langsung menahan yang bersangkutan. TR merupakan pengunggah video ceramah Bahar Smith ke media sosial.

 

“BS (Bahar Smith) dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Untuk kepentingan penyidikan dimaksud, kepada BS dan TR, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan,” kata Dirreskrimsus Polda Jabar Kombes Arief Rachman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

 

Bahar Smith dijerat dengan Pasal 14 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Juncto Pasal 55 KUHP, dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Juncto Pasal 55 KUHP, dan atau Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45a UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Juncto Pasal 55 KUHP. (poskota)



 

SANCAnews.id – Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau KontraS mengecam tindakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang mengangkat Mayjen Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam Jaya. Protes itu dikarenakan Untung masuk dalam daftar anggota Tim Mawar bentukan Prabowo Subianto.

 

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Tioria Pretty mengatakan kalau nama Untung bahkan sudah disebut dalam laporan investigasi Komnas HAM terkait kasus penghilangan paksa tahun 1997/1998. Dengan pengangkatan Untung, KontraS menganggap negara di bawah kepimpinan Presiden Joko Widodo tidak melihat rekam jejak dalam menduduki jabatan tertentu.

 

"Kami khawatir ini sebatas balas budi atau bentuk relasi semata sebab mengabaikan rekam jejak. Bagaimanapun juga, TNI, terkhusus Pangdam Jaya, memiliki peran untuk melindungi hak asasi manusia,” kata Tioria dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/1/2022).

 

Selain itu, KontraS menilai pengangkatan Untung sebagai Pangdam Jaya juga menjadi bukti tidak adanya penghormatan TNI terhadap proses pengadilan dan putusan hakim dalam proses hukum terhadap Tim Mawar.

 

Dalam putusan pengadilan, ada 11 orang yang dinyatakan sebagai terdakwa dan 5 orang dikenakan sanksi pidana dan pemecatan, termasuk Untung Budiharto. Namun sejak putusan ini dikeluarkan, Untung Budiharto justru melenggang bebas dan tidak menaati putusan pengadilan yang ada.

 

Bahkan menurut Tioria di era Pemerintahan Jokowi dirinya selalu diberikan posisi strategis di seperti Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada 2020-2021, Direktur Operasi dan Latihan Basarnas pada 2020, Kasdam I/Bukit Barisan pada 2019-2020, dan Wakil Asisten Operasi KSAD pada 2017-2019.

 

Mayjen Untung Budiharto diangkat sebagai Pangdam Jaya menggantikan posisi Mayjen TNI Mulyo Aji. Hal tersebut tertuang dalam surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/5/1/2022 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI.

 

Dalam keputusan tersebut Andika memutuskan untuk memberhentikan Mayjen TNI Mulyo Aji dari jabatan lama sebagai Pangdam Jaya. Selanjutnya Mulyo akan menjalankan tugas baru sebagai Sekretaris Kemenpolhukam. (suara)



 

SANCAnews.id – Di balik ditahannya Habib Rizieq Shihab (HRS) dan bubarnya Front Pembela Islam (FPI) ternyata ada tokoh yang sejak awal membuat target-target tersebut. Sosok tersebut ialah politisi PDIP sekaligus pengacara senior, Henry Yosodiningrat.

 

Dalam bincang-bincang bersama Rudi Kamri di saluran YouTube Kanal Anak Bangsa, Henry dengan lantang mengatakan bahwa sejak awal Habib Rizieq pulang ke Indonesia, dia jadi salah satu orang yang vokal dan mendesak agar pihak kepolisian bertindak.

 

"Dan sehari sejak dia pulang besoknya saya langsung mendesak Polda supaya kasusnya ditindaklanjuti," kata Henry Yosodiningrat, dikutip Hops.id pada Kamis, 6 Januari 2021.

 

Kemudian pendiri Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) ini mengungkapkan target pribadinya terhadap gerakan Habib Rizieq dan FPI yang kala itu belum dibubarkan.

 

Henry menegaskan ambisi dan targetnya menghalangi jalannya tabligh akbar yang diinisiasi oleh simpatisan Habib Rizieq dan FPI.

 

Bahkan target lainnya ialah FPI bisa jadi organisasi terlarang dan keberadaannya dibubarkan oleh pemerintah.

 

"Target saya waktu itu, Alhamdulillah tercapai semua, dia tidak jadi tabligh akbar, tidak jadi safari, dan melakukan kegiatan semacamnya. Bahkan target saya paling ujung itu bubarkan FPI," ujarnya.

 

Kendati demikian dia memastikan bahwa target itu tercapai bukan semata-mata berkat usahanya, melainkan karena izin Allah SWT.

 

"Alhamdulillah (Tercapai semua), atas kehendak Allah. Kalau tanpa Allah, enggak akan bubar FPI. Jadi bubarnya FPI bukan karena penguasa, tapi karena Allah," imbuh Henry Yosodiningrat. (*)


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.