SANCAnews.id

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

KAPOLRI Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, sering mengungkapkan jargon Presisi. Presisi merupakan singkatan dari 'prediktif, responsibilitas, transparasi, dan berkeadilan' yang dimaksudkan agar pelayanan dari kepolisian lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat.

Kasus Penistaan Agama dan Delik SARA yang dilakukan Ferdinand Hutahaean, akan menjadi ujian Presisi Polri diawal tahun 2022 ini. Mengingat, sebelumnya Polri begitu sigap menangani kasus H B 5 dalam kasus ujaran SARA dan hoax terkait peristiwa KM 50.

Polri dituntut prediktif, yakni dapat memprediksi dampak gejolak sosial dan kemarahan umat Islam jika kasus Ferdinand Hutahaean tidak diproses secara hukum. Jika dibiarkan, bisa terjadi lagi aksi demonstrasi bergelombang menuntut penista agama di penjara seperti kasus Ahok.

Polri juga wajib memiliki responsibilitas, yakni segera menindaklanjuti laporan umat Islam terhadap Ferdinand Hutahaean. Sejauh ini, Aktivis Muslim Makassar yang telah melaporkan, menyusul kemudian Haris Pertama dari KNPI juga berencana melaporkan.

Polri harus mengutamakan transparasi dalam memproses kasus Ferdinand Hutahaean. Jangan sampai diam, tidak terbuka, dan akhirnya kasusnya menguap. Yang paling penting, Polri harus bertindak dengan tindakan yang berkeadilan. Jangan hanya memproses H B 5 dan mendiamkan Ferdinand Hutahaean.

Saat ini, Umat Islam menunggu gerakan cepat  Polri. Dimulai dari menerbitkan Nomor LP, mengeluarkan Sprindik, mengirimkan SPDP, memanggil Ferdinand sampai menangkap dan menahannya, dengan status sebagai tersangka. Polri memiliki wewenang menahan Ferdinand, karena kasusnya adalah delik penistaan agama dan pidana SARA yang ancaman pidananya diatas lima tahun penjara.

Namun perlu penulis tegaskan, TNI tidak perlu ikut campur dalam perkara ini. Danrem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Achmad Fauzi tidak perlu mendatangi Ferdinand dan mengancam agar memenuhi panggilan Polri, seperti kasus Habib Bahar Bin Smith.

Bagi umat Islam, kasus Ferdinand Hutahaean ini seperti menyiram air garam ditengah luka umat Islam yang menganga. Baru saja H B 5 ditangkap dan ditahan, sekarang tuhan umat Islam dilecehkan. Sungguh, benar-benar Umat Islam terus diuji kesabarannya. Umat Islam, terus diposisikan dalam kondisi yang terzalimi. 

Adapun kepada Pak Kapolri, kalau kasus Ferdinand ini tidak diproses, perlu penulis tegaskan bahwa umat Islam akan merasa didiskriminasi, merasa dimarginalkan. Selama ini, ulama ditangkapi dengan dalih penegak hukum, sementara gerombolan penista agama terus dibiarkan bebas berkeliaran. **

SANCAnews.id – Penahanan Habib Bahar bin Smith atas dugaan penyebaran berita bohong dalam ceramahnya di Bandung, Jawa Barat, mendapat respons beragam dari sejumlah pihak. Terlebih setelah dia ditetapkan sebagai tersangka.

Polisi yang bekerja sangat cepat merespons kasus Habib Bahar dinilai berbanding terbalik saat merespons kasus yang membelit Heddy Setya Permadi, alias Permadi Arya atau Abu Janda.

Penilaian itu diutarakan Ketua Umum PB HMI MPO, Affandi Ismail. Melalui akun Instagram resminya, Affandi menilai, kondisi tersebut sangat membuat miris bagi negara yang katanya menjunjung demokrasi.

“Semakin miris melihat nasib demokrasi di Indonesia saat ini. Katanya kebebasan berpendapat tapi jika bertentangan dengan selera penguasa maka hukum dijadikan sebagai alat penggebuk dan pembungkam. Sungguh kasihan nasib demokrasi Indonesia saat ini,” ujar Affandi, dikutip dari instagram pribadinya, Rabu (5/1/2022).

Ia menilai, demokrasi di Indonesia sangat memprihatinkan. Seharusnya, kata dia, warga negara sama di hadapan hukum dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum. Namun yang terlihat justru kepolisian terkesan lambat menanggapi laporan terhadap buzzerRp, atau mereka yang mendukung pemerintah.

“Faktanya masih banyak para buzzerRp Istana yang masih bebas berkeliaran, menista agama dan menebar kebencian kepada sesama rakyat Indonesia. Sedangkan di sisi yang lain ada yang buru-buru ditahan dengan alasan menyebarkan hoax, kebencian dan lain-lain. Hei penguasa negeri ketahuilah bahwa rakyat tidak bodoh kita semua paham kepada siapa aparat penegak hukum hari ini berpihak. Ini bukan soal suka atau tidak suka kepada penguasa, tapi ini soal keadilan,” tegasnya.

Ia juga menilai ada perbedaan perlakuan dalam penanganan hukum antara Habib Bahar dan Abu Janda.“Apa bedanya Abu Janda dan Habib Bahar Bin Smith di hadapan hukum? Benar-benar tidak adil,” tegasnya.

Affandi juga mendesak kepada Polri agar dalam menjalankan tugas, harus bertindak adil dalam penegakan hukum. Kecuali mereka siap untuk diadili oleh Tuhan atas ketidakadilan yang dilakukan.

“Polri harus adil, sebab kalau kalian tidak adil maka Tuhan akan mengadili kalian karena Tuhan bukan orang. Maka pasti Dia akan mengadili kalian seadil-adilnya kalau tidak di dunia, tunggu di akhirat,” tuturnya. (fajar).

SANCAnews.id – Ketua PP Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Faisal Saimima merespons pegiat media sosial Rocky Gerung yang kerap menyerang Menteri BUMN, Erick Thohir dan pemerintah.

Terbaru, Rocky Gerung mengaku mengamati gerak-gerik Erick Thohir dan menilai jika Menteri BUMN tersebut memiliki window dressing berlebih. Rocky Gerung menilai jika Erick Thohir saat ini sedang membesarkan namanya.

Menurut Rocky Gerung, sikap tersebut menunjukkan jika Erick Thohir sedang cemas dengan dirinya sendiri.

Menanggapi tudingan Rocky, Faisal menilai justru Rocky yang selalu cemas karena tidak ingin melihat keberhasilan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, khususnya Menteri BUMN Erick Thohir yang sukses membawa lembaga yang dipimpinnya makin membaik dari sebelumnya.

"Dia sendiri yang cemas bukan Erick Thohir, hidupnya penuh kecemasan dia itu makanya sering mengkhayal dan menggeneralisasi orang lain," kata Ketua Pengurus Pusat GP Ansor, Faisal Saimima, Rabu (5/1/2022).

Faisal mengatakan, salah satu kebiasaan Rocky Gerung selama ini adalah tidak ingin pemerintah berhasil memimpin bangsa ini, hingga tudingan-tudingan miring yang selalu dia alamatkan ke pemerintah, termasuk Erick Thohir akan balik pada dirinya sendiri karena ketidakakuratan dia dalam menganalisis.

"Dia gak bisa lihat keberhasilan pemerintah, makanya tudingan dia ke Erick dan pemerintah itu balik ke dirinya sendiri. Buat saya, menanggapi Rocky Gerung itu sama saja menanggapi tong kosong," jelasnya.

Selama ini, kata Faisal, Rocky Gerung tidak jelas basis keilmuannya karena seluruh peristiwa yang terjadi di bangsa ini ditanggapi olehnya, dari hukum, ekonomi, sosial hingga peristiwa lainnya. Buat Faisal, jika khayalan Rocky ini ditanggapi maka tidak ada bedanya, yakni sama-sama gila.

"Menanggapi orang yang berkhayal, tidak punya basis materi yang cukup dalam bidang tersebut, bagaimana dengan kecurigaan yang berlebihan itu kemudian menjadi penafsiran dia, dan harus kita benarkan, itu kan kitanya yang gila," ungkapnya.

Faisal menduga salah satu ketidaksukaan Rocky Gerung atas keberhasilan Erick Thohir saat ini adalah, Erick Thohir  berhasil menciptakan 11 juta ibupreneur yang menjadi penggerak program PNM Mekaar.

Buat saya itu sesuatu yang luar biasa, tambah cemas dia lihat 11 juta Ibupreneur dan Rocky Gerung tidak suka lihat keberhasilan ini. Toh kalau dia lihat, pasti akan mencibirnya juga, jadi pemerintah tidak perlu menanggapi orang seperti Rocky Gerung," papar Faisal. (poskota)

SANCAnews.id – Pemimpin Gereja Katolik dunia, Paus Fransiskus dituduh menjadi seorang agen rahasia Yahudi yang memiliki misi tertentu.

Tuduhan itu datang dari seorang mantan eksekutif perusahaan teknologi di Utah, AS, Dave Bateman.

Bateman percaya Paus Fransiskus secara diam-diam adalah agen rahasia Yahudi yang ditugaskan untuk membantu mendistribusikan vaksin COVID-19 di seluruh dunia dalam upaya untuk menciptakan aturan totaliter.

Dave Bateman, salah satu pendiri merek perangkat lunak manajemen properti Entrata, menyatakan keyakinannya itu dalam email yang dikirim ke banyak orang di perusahaannya, serta pejabat negara dan para pakar teknologi.

Hal itu pertama kali diungkap oleh Deseret News, yang berhasil memperoleh salinan kata-kata kasar Bateman yang berisi sejumlah teori konspirasi antisemit.

"Saya menulis email ini mengetahui bahwa banyak dari Anda akan berpikir saya gila setelah membacanya," kata Bateman memulai pesan yang dikirimnya, dikutip Rabu 5 Januari 2022.

"Saya percaya ada upaya sadis yang sedang dilakukan untuk menidurkan rakyat Amerika. Sudah jelas sekarang. Tidak dapat disangkal, namun tidak ada yang melakukan apa pun," lanjutnya.

"Setiap orang mengabaikan penilaian mereka sendiri dan mengabaikan intuisi mereka. Saya percaya orang-orang Yahudi berada di balik ini," tambah Bateman lagi.

Email tersebut kemudian menjelaskan bagaimana Bateman yakin bahwa Paus Fransiskus dengan sengaja dilantik di posisinya oleh para pemimpin agama Yahudi dalam upaya untuk mengambil alih Gereja Katolik.

"Selama 300 tahun orang-orang Yahudi telah mencoba untuk menyusup ke Gereja Katolik dan menempatkan seorang Yahudi secara diam-diam di atas," tulis email tersebut.

"Itu terjadi pada tahun 2013 dengan Paus Fransiskus. Saya percaya pandemi dan pemusnahan sistematis miliaran orang akan mengarah pada upaya untuk mengkonsolidasikan semua negara di dunia di bawah satu bendera dengan pemerintahan totaliter," sambungnya.

Bateman selanjutnya mengakui bahwa teorinya tidak masuk akal, dengan menyatakan, "saya tahu, kedengarannya gila."

"Tidak ada yang melaporkannya, tetapi orang-orang Yahudi Hasid di AS memberlakukan undang-undang untuk orang-orang mereka bahwa mereka tidak boleh divaksinasi karena alasan apa pun."

Setelah email tersebut tersebar, Bateman melihat reaksi yang signifikan dari nama-nama terkenal di seluruh Utah.

Dalam beberapa jam, dia telah mengundurkan diri dari posisinya di Entrata dan mengundurkan diri dari dewan direksi, menurut pernyataan dari CEO perusahaan, Adam Edmunds, yang menyatakan bahwa Dave tidak lagi menjadi anggota dewan perusahaan.

Dave Bateman sendiri diketahui sebagai sosok yang kerap mendonorkan uang untuk Partai Republik Utah. Setelah email itu beredar, sejumlah pihak meminta Partai Republik untuk mengembalikan uang yang didonorkan Bateman kepada mereka. (hops)

SANCAnews.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung tindakan tegas Polisi dengan menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka penyebaran berita bohong dan ditahan.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam dalam video yang diterima redaksi, Rabu (5/1).

"Saya sangat mengapresiasi tindakan Polri yang telah mengambil tindakan tegas terhadap tindakan, prilaku intoleran, propaganda radikal bahkan penyebaran informasi-informasi palsu oleh beberapa pihak," ujar Gus Yahya.

"Termasuk khususnya oleh Habib Bahar bin Smith yang kemudian telah diambil tindakan tegas oleh Polri," imbuhnya.

Dikatakan Gus Yahya, selama ini memang ada realita bahwa kabar bohong selalu bermain dalam ruang abu-abu dicelah antara hukum negara dan hukum syariat,

"Propaganda radikalisme dan tindakan-tindakan intoleran atas nama agama sering kali tersembunyi di balik ruang abu-abu antara hukum negara dengan apa yang dipersepsikan sebagai syariat," terangnya.

Dengan tindakan tegas Polri, Gus Yahya berharap, mudah-mudahan tindakan itu akan menjadi sikap yang terus dipertahankan oleh Polri.

"Sehingga kita bisa sungguh-sungguh mencegah dan mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan propaganda radikalisme dan intolerasi yang dikembangan oleh sementara pihak di antara kita," pungkasnya. (rmol)