SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pengacara kondang, Henry Yosodiningrat melayangkan tantangan kepada dua pendakwah yang saat ini tersandung masalah hukum, yakni Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizieq Shihab (HRS). Henry dengan tegas menantang Habib Bahar dan Habib Rizieq apabila kembali berbuat onar setelah bebas dari penjara.

Henry Yosodiningrat mengatakan bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia merasa damai apabila tanpa adanya ormas Front Pembela Islam (FPI).

Selain itu politikus PDIP ini juga mengklaim bangsa Indonesia terasa lebih damai apabila Habib Rizieq dan Habib Bahar mendekam di penjara.

"Saya sebagai warga bangsa Indonesia, yang mencintai negeri ini melebihi kecintaan saya terhadap diri saya sendiri. Semua kami bangsa Indonesia ini, Bahar dan Rizieq supaya kalian tahu, kami damai tanpa FPI, damai kalau kalian itu di dalam," kata Henry Yosodiningrat dalam bincang-bincang bersama Rudi Kamri di saluran YouTube Kanal Anak Bangsa, dikutip Hops.id pada Kamis, 6 Januari 2022.

Henry Yosodiningrat kembali mengingatkan, apabila nantinya Habib Rizieq dan Habib Bahar keluar dari penjara namun masih melakukan provokasi, dia tidak segan-segan melakukan perlawanan sampai kapan pun.

Terlebih, kata Henry Yosodiningrat, keduanya kerap memecah-belah persatuan bangsa Indonesia dan berkiblat pada gerakan khilafah yang sempat dipopulerkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Jadi kalau kalian keluar, berbuat baiklah untuk bangsa ini, tapi selagi kalian memprovokasi, memecah belah persatuan dan NKRI, apalagi mempunyai cita-cita untuk menjadikan negara khilafah berkiblat HTI, saya akan lawan kalian sampai kapan pun!," imbuhnya. (hops)

SANCAnews.id – Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha jadi ‘bulan-bulanan’ netizen usai menyambangi calon sirkuit Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu (6/1/2022).

Giring menyebut bahwa mustahil di bulan Juni lokasi tersebut bisa dipakai dengan layak. Mantan vokalis band Nidji itu mengatakan bahwa lokasi tersebut sangat belum siap karena hanya tanah kosong dan lumpur yang bakal “mengisap” kaki yang menginjak.

“Segerombolan kambing asyik merumput. Tak terlihat para pekerja atau alat berat. Tumpukan akar bakau juga terlihat di beberapa titik,” kata Giring.

“Ini menyangkut uang rakyat, ratusan miliar. Penentuan lokasi sirkuit juga belum dilengkapi feasibility study. Kami ingin mendengar penjelasan dari mereka. Harus ada pertanggung jawaban yang jelas,” kata Giring.

Namun, usaha Giring melakukan sidak untuk menceritakan tidak adanya progres pembangunan Sirkuit Formula E langsung mendapat balasan telak oleh netizen.

Faktanya pengerjaan Sirkuit Formula E dimulai pada Februari mendatang. Hal itu karena tender proyek pengerjaan sirkuit ajang Formula E di kawasan Ancol, Jakarta Utara, baru dimulai.

Aktivis sekaligus pegiat media sosial, Nicho Silalahi mempertanyakan kapasitas Giring saat melakukan sidak.

“Ya Elah kok bloonnya tambah lagi sih ? Emang siapa Lo yang melakukan SIDAK?” kata Nicho Silalahi di akun Twitternya, Kamis (6/1/2022).

“Apa Lo udah jadi pejabat negara yang bertanggung jawab atas pengawasan proyek itu ?” tanya dia.

Nicho lantas menyindir pendidikan Giring yang hingga kini belum menamatkan S-1 karena sebelumnya pernah di-drop out (DO) dari Universitas Paramadina yang pernah dipimpin Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai rektor.

“Makanya kuliah yang benar biar ga bego, jadi ngerti cara kerja ornop untuk melakukan “Investigasi Lapangan”. ia ga sih?” tutup Nicho. (fajar)

SANCAnews.id – Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Prof Henry Subiakto turut angkat bicara terkait Ferdinand Hutahaean yang dilaporkan ke polisi karena cuitannya yang kontroversial dan dinilai berbau SARA.

Dalam cuitan di akun Twitternya, Henry Subiakto menyebut bahwa berbicara atau berpendapat tentang SARA bukanlah tindak pidana.

"Bicara dan berpendapat tentang SARA itu bukan pidana sekalipun pendapat itu berbeda dengan keyakinan orang banyak," tulis Henri Subiakto dalam cuitannya, dikutip Suara.com, Kamis (6/1/2022).

Henry Subiakto bahkan menyebutkebebasan berpendapat itu dijamin UUD. Ia menekankan bahwa yang dilarang oleh hukum ialah tindakan mengajak untuk membenci atau memusuhi orang yang berbeda dalam hal SARA.

"Itu hak yang dijamin UUD. Yang dilarang hukum itu mengajak membenci atau memusuhi orang karena berbeda SARA. Menyebar kabar bohong agar terjadi Keonaran SARA, itu yang diancam pidana," lanjutnya.

Lebih lanjut, Dosen Univeritas Airlangga itu menyebut bahwa pidana tak boleh didasarkan pada perasaan orang. Ia menilai pidana harus jelas ukurannya, bukan didasarkan pada tekanan massa.

"Pidana tidak boleh didasarkan pada perasaan orang, walau itu perasaan orang banyak. Pidana itu harus clear, jelas ukurannya, dan unsur-unsurnya. Bukan berdasar tekanan massa. Rusak jika hukum nurut suara massa," tulisnya lagi.

Diberitakan sebelumnya, Ferdinand Hutahaean telah dilaporkan ke polisi akibar cuitannya yang menyinggung banyak pihak.

Ia dilaporkan oleh Brigade Muslim Indonesia (BMI) Sulawesi Selatan yang merupakan lembaga gerakan Islam di Makassar.

"Kami sengaja melaporkan Ferdinand ini karena postingannya diduga mengandung unsur ujaran kebencian yang bermuatan SARA," ujar Ketua BMI Sulsel, Muhammad Zulkifli, dikutip Terkini.id--jaringan Suara.com.

Diketahui, Ferdinand Hutahaean menjadi sorotan usai membuat sebuah cuitan yang menyebut 'Allahmu lemah'.

Menanggapi, pelaporan dirinya, Ferdinand tampak santai. Ia mengaku menghormati laporan tersebut dan mengingatkan agar hukum tidak dipaksakan sesuai keinginan masing-masing individu. (suara)

SANCAnews.id – Slot kursi wakil menteri (wamen) di Kabinet Indonesia Maju kembali ditambah Presiden Joko Widodo. Kali ini, slot wamen diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Keputusan Jokowi menyediakan kursi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dituangkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) 114/2021 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi, "Dalam memimpin Kementerian Dalam Negeri, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden".

Dengan penambahan tersebut, total kursi wamen di periode kedua pemerintahan Jokowi ada 17 kursi. Namun, baru 7 kursi saja yang telah diisi.

Sementara, 10 kursi wamen lainnya hingga hari ini masih kosong. Yaitu Wamen PAN-RB, Wamendikbudristek, Wamen Investasi, Wamen PPN, Wamen ESDM, Wamensos, Wamen Koperasi dan UMKM, Wamen Perindustrian, Wamen Ketenagakerjaan, dan Wamendagri.

Alhasil, keputusan Jokowi ini dikritik oleh Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, yang memandang penambahan kursi wamen sebagai satu tanda dari kualitas kerja kabinet Jokowi.

"Tanda menteri tak mampu mengemban tugas-tugasnya," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/1).

Jerry kemudian membandingkan struktur kabinet yang ada di era Jokowi dengan era sebelum reformasi, atau pada masa pemerintahan Presiden kedua RI, Soeharto.

"Zaman Soeharto menteri-menteri semua berkualitas. Kalau era Jokowi hanya 30 persen yang menguasai bidang," tuturnya.

Ditambahkan Jerry, pada eranya, Soeharto tidak membuka slot wamen sebagai sarana kaum muda untuk memberikan kontribusinya kepada negara.

"Pola Soeharto ada 6 menteri muda, bukan 17 wakil menteri. Paling parah, public and goverment policy saat ini amburadul," demikian Jerry. (*)

SANCAnews.id – Perwakilan Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok pada Kamis (6/1/2022).

Presidium PNPK Adhie M. Massardi menyebut alasan melaporkan Ahok ke KPK dengan dugaan keterlibatannya dalam sejumlah perkara korupsi ketika masih menjabat orang nomor 1 di DKI. Di mana saat itu pernah dilaporkan ke lembaga antirasuah.

"Kasus-kasus telah diselidiki KPK di bawah pimpinan sebelumnya, namun tidak jelas kelanjutannya," ujar Adhie di lobi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1/2022).

Adhie pun merinci kasus-kasus yang diduga melibatkan Ahok. Ada sekitar tujuh kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ahok.

Adhie menyebut di antaranya, Lahan BMW; Lahan Cengkareng: Rumah Sakit Sumber Waras; Reklamasi Teluk Jakarta; Dana non-budgeter; dan penggusuran.

Klaim Adhie Massardi bahwa untuk mengusut kasus Ahok tidak cukup sulit.

"Kasus korupsinya Ahok ini sudah di sini (KPK). Paling gampang. Kenapa paling gampang? Karena dari teman-teman di KPK tuh tinggal mengeluarkan dari freezer kemudian ditaruh microwave 5-10 menit sudah bisa disantap. Jadi sudah siap saji," ujar Adhie.

Adhie pun melihat pada pimpinan KPK terdahulu bahwa kasus-kasus dugaan korupsi Ahok ini seperti hanya jalan ditempat.

Maka itu, Adhie berharap pada kepemimpinan KPK Firli Bahuri dapat kembali mengusut kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Ahok.

"Kami berharap KPK pimpinan Pak Firli ini bisa lebih jelas melakukan pemberantasan korupsi. Kami percaya kepada KPK pimpinan Pak Firli ini," ujar Adhie.

Kata dia, sebagai bukti laporan yang dibawa ke KPK dalam pelaporan dugaan korupsi Ahok, diserahkan berupa buku yang ditulis oleh Marwan Batubara berjudul ' Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok'. (suara)