SANCAnews.id

SANCAnews.id – Habib Bahar bin Smith resmi ditahan polisi atas kasus dugaan ujaran kebencian. Usai diperiksa di Polda Jabar, Habib Bahar kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan berujung penahanan.

Ketua Tim Advokasi Habib Bahar, Ichwanudin Tuankotta mengatakan, pihaknya telah mengajukan penangguhan penahanan kliennya. Namun hingga hari ini, Selasa (4/1), pihaknya belum mendapat jawaban atas pengajuan penangguhan penahanan tersebut.

"Belum," kata Ichwanudin saat dihubungi Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (4/1).

Lanjut Ichwanudin, pihaknya telah mengeluarkan pernyataan resmi usai Habib Bahar ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian ditahan oleh di Polda Jabar pada Senin kemarin (3/1).

Ada 6 butir pernyataan yang dikeluarkan oleh Tim Advokasi Habib Bahar yang diterima oleh Kantor Berita RMOLJabar.

Pertama Habib Bahar bin Smith (HBS) merupakan warga negara yang menghormati prosedur hukum, hal tersebut dibuktikan dengan sikap kooperatif HBS yang langsung memenuhi panggilan pertama pihak kepolisian sebagai saksi.

Kedua, berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), alasan penahanan adalah didasarkan atas kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Nah, bila dihubungkan dengan sikap kooperatif HBS maka penahanan sama sekali tidak beralasan hukum.

Ketiga, proses hukum superkilat yang hanya membutuhkan waktu 17 hari dari pelaporan hingga pemeriksaan yang berujung penahanan mengindikasikan matinya asas kesamaan di hadapan hukum (equality before the law), bila dibandingkan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap para penista agama yang berada dalam lingkaran kekuasaan yang hingga saat ini belum tersentuh hukum.

Kemudian yang keempat, rangkaian peristiwa sebelum HBS kooperatif memenuhi panggilan Polda Jabar sebagai saksi yang bermula pada teror kardus balok kayu, tiga kepala anjing yang berlumuran darah, hingga kedatangan "penyampai pesan" Danrem 061/Surya Kancana, patut diduga bahwa kasus HBS didesain sistematik dari pembenci kebenaran.

Kelima, dengan diprosesnya HBS karena ceramah yang disampaikan dalam acara keagamaan mengindikasikan bahwa ruang-ruang penyampaian kebenaran kini telah sempit dan terbatas, bahkan dibatasi.

"Terhadap proses hukum HBS kami akan menempuh segala upaya hukum untuk memperjuangkan hak-hak klien kami," tutup Ichwanudin. (*)

SANCAnews.id – Habib Bahar bin Smith kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong oleh Polda Jawa Barat.

Namun demikian, penetapan ini bukan berhubungan dengan ceramah Habib Bahar bin Smith yang menyinggung KSAD Dudung Abdurachman. Melainkan terkait peristiwa KM 50 yang dilaporkan oleh Tubagus Nur Alam.

Pengacara Habib Bahar, Ichwan Tuankotta mengatakan, Habib Bahar ditetapkan tersangka oleh Polda Jawa Barat (Jabar) terkait laporan yang dilayangkan oleh Tubagus Nur Alam pada 7 Desember 2020.

"Tentang isi ceramah beliau di daerah Bandung yang kurang lebih kaitan dengan peristiwa KM 50," ujar Ichwan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa sore (4/1).

Hal itu diketahui Ichwan saat mendampingi Habib Bahar diperiksa sebagai saksi pada Senin (3/1).

"Penjelasannya pada saat disampaikan penyidik mempertanyakan ke Habib Bahar, dan Habib Bahar juga dalam konteks kita dampingi kemarin juga beliau bingung sebenarnya, tidak memahami apa yang menjadi entri poin dari pihak penyidik," jelas Ichwan.

Habib Bahar saat diperiksa kemarin pun, kata Ichwan, menjelaskan bahwa peristiwa KM 50 benar terjadi dan tersangkanya saat ini sedang menjalani proses persidangan.

"Artinya memang kalau menurut pemahaman klien kami memang ada itu, ada peristiwanya, ada penyiksaan, ada juga rilis dari Komnas HAM bahwa itu adalah pelanggaran, walaupun bukan pelanggaran HAM berat," terang Ichwan.

Namun demikian, Habib Bahar maupun tim pengacaranya hingga saat ini masih mempertanyakan dua alat bukti yang dimiliki penyidik saat menetapkan Habib Bahar sebagai tersangka.

"Nah itu lah yang makanya kita justru mempertanyakan pihak kepolisian sebenarnya. Dua alat bukti yang dimaksud polisi itu apa?" herannya.

Ichwan melanjutkan, status tersangka Habib Bahar saat ini bukan terkait dengan laporan yang dilayangkan oleh Husin Shihab alias Husin Alwi ke Polda Metro Jaya terkait ceramah soal Jenderal Dudung Abdurachman.

"Kalau Jenderal itu kaitannya dengan laporannya Husin Alwi. (Kasus saat ini) Beda (laporan). 7 Desember 2020 sebelum Alwi Husin melaporkan," pungkas Ichwan. (*)

SANCAnews.id – Pengacara Habib Bahar bin Smith, Aziz Yanuar mengungkapkan bahwa kliennya sudah menyiapkan kain kafan dan koper sebelum berangkat menjalani pemeriksaan dan kekinian resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Hal tersebut ia ungkapkan melalui pesan suara yang diperdengarkan di channel YouTube Refly Harun.

"Beliau (Habib Bahar bin Smith) sudah menyiapkan koper ketika berangkat dan juga kain kafan, apapun yang terjadi pada beliau, beliau sudah siap," kata Aziz.

Aziz Yanuar juga menyebut bahwa pihaknya sudah menduga bahwa akan ada proses yang sangat cepat terkait penetapan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka.

"Sejak SPDP dan surat pemanggilan kami terima pada sekiranya tanggal 28 Desember 2021 yang lampau kami sudah mengetahui meskipun status Habib Bahar waktu itu sebagai saksi," ujar Aziz Yanuar pada Refly Harun, dikutip Suara.com, Selasa (4/1/2021).

"Kami sudah mengetahu dan sudah menduga bahwa akan ada proses ekspres terkait penetapan tersangka bahkan berujung pada penahanan, kami sudah mempunyai keyakinan kurang lebih sebesar 80 persen," ujarnya lagi.

Kuasa hukum Bahar Smith ini pun menjelaskan kondisi kliennya selama menjalani proses pemeriksaan hingga ditetapkan menjadi tersangka.

"Beliau sangat santai, bahkan kita pengacara yang pusing beliau santai rileks tenang saja, menenangkan kita, karena memang sudah risiko," ujar Aziz Yanuar pada Refly Harun. (*)

SANCAnews.id – Ekonom senior Rizal Ramli diketahui telah menyampaikan niatnya untuk maju sebagai calon presiden di pilpres 2024. Ia bahkan telah mendapat dukungan dari beberapa pihak, serta vokal bersuara agar presidential threshold dihapuskan.

Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Pegiat media sosial Nicho Silalahi, menyebut bahwa pakar ekonom senior Rizal Ramli adalah orang yang paling pantas menjadi Presiden Indonesia.

Menurutnya, Rizal adalah sosok orang yang dapat mengembalikan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

"Orang yang paling pantas jadi Presiden dan mengembalikan kedaulatan hingga kesejahteraan ya Bang Rizal Ramli," ujar Nicho Silalahi dalam sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya pada Senin, (3/1/2022).

"Beliau ditempah oleh pergulatan bangsa yang rela terpenjara demi perjuangkan hak rakyat. Kemampuannya untuk menyelamatkan ekonomi bangsa sudah tidak diragukan lagi," ujar Nicho.

Nicho Silalahi mengatakan itu sebagai respon dari pernyataan pegiat media sosial, Helmi Felis di akun Twitternya. Dalam cuitannya, Helmi Felis menyinggung soal orang yang mengaku oposisi, tapi tak mendukung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Ada orang mengaku oposisi tapi gak dukung Anies," katanya.

Helmi Felis menyindir bahwa jika bukan mendukung Anies Baswedan, maka oposisi tersebut mendukung siapa. Ia menyinggung bahwa jika mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Ketua DPR, Puan Maharani, maka orang itu bukanlah oposisi.

Sebagai informasi, Anies Baswedan bersama Ganjar Pranowo, dan Puan Maharani adalah beberapa nama yang sering muncul dalam pembicaraan soal Pilpres 2024 mendatang.

"Terus mau dukung siapa? Puan Maharani? Ganjar? Kalo mereka berdua ya bukan oposisi namanya sayang," tandasnya. (suara)