SANCAnews.id

SANCAnews.id – Pemerintah China dilaporkan melarang Indonesia mengebor kandungan minyak dan gas alam di Laut China Selatan atau Laut Natuna Utara.

Menurut laporan Nikkei, Selasa (28/12/2021), Beijing telah beberapa kali meminta Indonesia menghentikan operasi pengeboran di perairan tersebut.

China mengklaim pengeboran minyak di Laut Natuna Utara melanggar teritorial mereka. Hal ini seiring klaim Beijing terhadap hampir seluruh area Laut China Selatan.

Klaim Beijing menabrak zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara-negara Asia Tenggara. Selain Indonesia, China juga berselisih dengan Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, serta Malaysia.

Dilansir Kompas.com, China mengklaim sekitar 83.000 km persegi atau 30 persen perairan yang kini menjadi wilayah ZEE Indonesia di utara Natuna.

Melalui klaim sembilan garis putus-putus (nine-dash line), China mengklaim sekitar 3 juta persegi area Laut China Selatan.

Klaim tersebut bertentangan dengan hukum internasional yang selama ini menjadi pegangan negara-negara Asia Tenggara. Sesuai konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS), area yang diklaim China merupakan ZEE dari negara-negara tersebut.

Indonesia sendiri memulai pengeboran di perairan utara Natuna sejak Juli lalu. Pengeboran tersebut masih berupa eksplorasi.

China kirim kapal penjaga pantai untuk menekan Indonesia 

Beijing dilaporkan mengirim kapal-kapal penjaga pantai ke perairan Natuna. Kapal-kapal tersebut diduga dikirim untuk menekan Indonesia agar menghentikan pengeboran. Hal tersebut diungkapkan seorang sumber pemerintahan kepada Nikkei.

Pengerahan kapal penjaga pantai China tidak hanya dilakukan terhadap Indonesia. Dalam perselisihan dengan Jepang dan Filipina, Beijing juga menggunakan strategi serupa.

China dilaporkan mengirim kapal-kapal penjaga pantai memasuki perairan Kepulauan Senkaku, Jepang. Beijing mengklaim kepulauan itu adalah miliknya, memberinya nama Diaoyu.

Menurut Penjaga Pantai Jepang, kapal China berlayar di perairan Senkaku selama total 40 hari sepanjang tahun ini.

Di perairan Filipina, China juga mengirim kapal penjaga pantai untuk mengintimidasi Manila. Kapal China bahkan sempat terlibat insiden dengan kapal Filipina pada November lalu.

Pada 16 November 2021, dua kapal Filipina yang mengangkut persediaan ke pos militer diadang dua kapal penjaga pantai China. Kapal milik sipil itu disemprot kapal China dengan water cannon dan dipaksa balik.

Pemerintah menghindari konflik dengan China 

Meskipun saling klaim perairan Natuna Utara, Indonesia enggan mengakui adanya perselisihan dengan China. Ketika berita larangan pengeboran minyak beredar, pemerintah pilih bungkam.

Indonesia tidak secara terbuka menentang China dalam perselisihan Laut China Selatan. Namun, pemerintah selalu menegaskan bahwa perairan Natuna Utara adalah wilayahnya.

Dalam konferensi negara-negara ASEAN dengan China, 21 November lalu, Presiden Jokowi disebut meminta Xi Jinping “menghormati hukum internasional”.

Akan tetapi, di luar komentar diplomatik, Indonesia dilaporkan menempuh langkah strategis untuk memperkuat pertahanan di Natuna Utara.

Indonesia berencana membangun pangkalan militer di Natuna. Alasannya untuk menjaga kedaulatan yang, dalam kasus Natuna Utara, berhadap-hadapan langsung dengan China.

“Di Natuna itu kita ada STT (Satuan TNI Terintegrasi). Di situ ada Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Natuna ke depan akan dibuat pangkalan militer gabungan gitu," kata Pangkogabwilhan I Laksamana Madya Muhammad Ali kepada KOMPAS TV pada September lalu.

Selain itu, Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat membangun pusat latihan penjaga pantai di dekat Natuna.

Indonesia dan AS sendiri menggelar latihan gabungan besar-besaran pada Agustus lalu. Latihan ini diisi simulasi pertahanan kepulauan. (*)

SANCAnews.id – PIHAK kepolisian akhirnya membebaskan dr Richard Lee setelah dua hari ditahan di Polda Metro Jaya, dalam kasus ilegal akses. Dia bebas Rabu (29/12/2021).

Pemebebasan itu dikabarkan langsung oleh dr Richard Lee lewat akun Instagram-nya, @dr.richardlee_official, Rabu malam.

dr Richard Lee mengatakan sudah kembali berkumpul keluarganya saat ini.

“Dear all, saya sudah bebas dan kembali bersama keluarga. Semua berkat dukungan dan support kalian,” sebutnya.

dr Richard mengatakan belum bisa bicara banyak demi salah kata yang berakibat fatal ke depannya, mengingat kasusnya belum tuntas.

“Saya tidak akan cerita banyak karena takut akan salah penyampaian,” sambungnya.

Pun demikian, dia yakin semua yang dilakukannya selama ini benar, yaitu edukasi agar masyarakat terhindar dari krim abal-abal.

“Ke depannya saya akan aktivitas seperti biasa, saya percaya saya berada di jalan yang benar, dan akan saya perjuangkan jalan itu,” sebutnya.

dr Richard mengatakan banyak yang ingin menjatuhkannya. Namun, dia akan terus berjuang mengedukasi.

Kepada publik yang mendukungnya, dia sangat berterima kasih. Mengingat, sejak dirinya ditahan banyak kritikan ke pihak berwajib.

“Terima kasih u semua yg sudah bantu doa dan semangat. Terima kasih untuk istri tercinta @renieffendi24 yang selalu berjuang bersama saya,” ungkapnya.

“Saya cuma berharap, diri saya dapat bermanfaat bagi org lain. Diri saya dapat menyelamatkan org lain,” jelasnya.

Dia yakin kebenaran akan menang meski harus melalui jala terjal. “Dan saya percaya kebaikan dan kebenaran akan menang walau butuh perjuanganmohon doanya dan suport dari kalian semua,” pungkas dr Richard Lee. (pojoksatu)

SANCAnews.id – Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana menegaskan pihaknya sudah meningkatkan kasus yang menjerat Bahar bin Smith menjadi penyidikan. Kasus yang menjerat Bahar bin Smith terkait dugaan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Penyidik Polda Jawa Barat sudah meningkatkan proses hukum yang menjerat BS menjadi penyidikan," ujar Suntana kepada wartawan, Rabu (28/12).

Penyidik Polda Jawa Barat, kata Suntana, sudah menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Bahar bin Smith di kediamannya di Bogor pada Selasa, 28 Desember kemarin.

"Penyerahan SPDP sudah dilakukan kepada terlapor," katanya.

Dalam kasus ini, Bahar bin Smith dijerat dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan SARA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI 19/2016 tentang perubahan atas UU RI 11/2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI 1/1946 tentang peraturan hukum pidana. (rmol)

SANCAnews.id – Sejumlah harga komoditas pangan meroket, seperti cabai rawit merah hingga Minyak Goreng. Naiknya harga komoditas pangan ini dikeluhkan oleh masyarakat.

Pasalnya, bahan pangan yang dibutuhkan masyarakat tersebut terjadi saat kondisi ekonomi sangat sulit, karena pandemi Covid-19 masih mewabah di dalam negeri.

Mantan Menko Ekuin Rizal Ramli mengatakan, untuk menjaga stabilitas harga pangan merupakan hal yang mudah bagi pemerintah. Namun, hal itu tidak dilakukan lantaran pemerintah lebih pro terhadap oligarki yang berkuasa di Indonesia.

"Hari ini tidak ada tuh saya lihat niat pemerintah (menstabilkan harga)," ujar Rizal Ramli dalam acara diskusi virtual yang digagas Partai Gelora bertemakan Refleksi Akhir Tahun, Selamat Datang Tahun Politik, Bagaimana Nasib Indonesia di Masa Depan?, Rabu (29/12).

Mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) ini melihat, ibu-ibu dan keluarga-keluarga yang terimbas pandemi Covid-19 hingga tak memiliki kerjaan sudah mengeluh semua. Sementara pemeirntah malah gemar pencitraan.

"Eggak ada tuh sikapnya (pemerintah) mau ngapain dan sebagainya, malah sibuk kampanye pakai media berbayar kampanye pakai kostum," tegasnya.

Dia juga menyayangkan sikap dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang tidak memandang secara rasional terkait penerimaan pajak yang diklaim meroket, padahal fakta yang didapat Rizal Ramli bertolak belakang.

"Saya ingin katakan tahun depan ini akan lebih baik sedikit dibandingkan tahun lalu. Kalau dinyatakan penerimaan pajak paling hebat dalam sejarah oleh Sri Mulyani Sri Mulyani (namanya) belajar ngibul, semakin lama semakin-makin jago ngibul, ngikutin Jokowi,” tuturnya.

Rizal Ramli menambahkan, penerimaan pajak saat ini sudah anjlok jika dilihat dari tax ratio yang hanya 7,8 persen atau menurutnya paling buruk. Tapi di sisi yang lain, pemerintah justru menaikkan pajak rakyat kecil untuk menopang keuangan negara bukan malah menekan pengemplang pajak.

"Tax ratio-nya hanya 7,8 persen terendah dalam sejarah, tetapi pajak untuk rakyat ini itu dinaikin, kan bikin rakyat susah. Listrik naik, gasnya, pajak-pajak dinaikin, ini kinerja pajak paling payah," katanya.

"Karena dia mengadakan tax amnesty berulang-ulang yang merugikan negara menguntungkan oligarki, menghapuskan royalti pajak batu bara, untungkan oligarki merugikan rakyat," tutup Rizal Ramli. (rmol)

SANCAnews.id – Forum Umat Muslim Indonesia (FUMI) bersama ratusan anggotanya melakukan aksi damai di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di kawasan Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (29/12/2021). Mereka meminta Kemenkes agar memprioritaskan penggunaan vaksin halal.

Dalam aksi unjuk rasa itu, FUMI mengkritisi pemberian suntikan vaksin Covid-19 yang tidak halal dan tidak sesuai kaidah-kaidah ajaran Islam. 

“Sejak awal tahun 2020, muslim diberikan suntikan vaksin Covid-19 yang tidak halal dan bersih. MUI bahkan menyetujui penggunaan vaksin haram tersebut, karena kondisi pada saat itu dalam keadaan darurat vaksin, sehingga tidak ada pilihan lain selain menerima vaksin haram untuk dipergunakan oleh kaum muslim,” kata Ketua Presidium FUMI, M Rifky, dalam keterangannya, Rabu (29/12/2021).

Pria yang akrab disapa Eki Pitung itu melanjutkan, meski sudah berlangsung dua tahun, jumlah dan jenis vaksin Covid-19 sudah banyak ditemukan di Indonesia baik yang halal maupun haram.

Pemerintah pun, katanya, berencana mulai Januari 2022 melakukan program vaksinasi booster kepada masyarakat dengan menggunakan enam jenis vaksin yang tidak semuanya halal.

Eki mengingatkan, jumlah muslim di Indonesia sangat besar. Sehingga pemilihan jenis vaksin halal harus menjadi prioritas pemerintah.

“Sehingga perlu jaminan dan perlindungan kepada umat muslim di Indonesia untuk memperoleh vaksin halal dalam program vaksinasi booster kedepan,” ujar Eki.

Untuk itu, Eki bersama FUMI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah melalui Kemenkes. Dalam orasinya ia meminta Menkes Budi Gunadi Sadikin agar menghentikan dan melarang pemberian vaksin haram kepada muslim terhitung mulai 31 Desember 2022.

“Kami juga meminta setop jor-joran membeli vaksin haram impor, berdayakan kemampuan industri dalam negeri untuk membangun kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, FUMI juga meminta adanya larangan bagi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk memaksa muslim disuntik dengan vaksin haram.

Kami juga menuntut pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota untuk menyediakan vaksin halal untuk umat muslim,” bebernya. (poskota)