SANCAnews.id

SANCAnews.id – Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukan jika tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi masih sangat tinggi.

SMRC dalam rilisnya menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap Mantan Gubernur Jakarta itu mencapai 71,7 persen.

Secara demografi, etnis Jawa menjadi etnis yang paling puas dengan kinerja Jokowi dengan tingkat kepuasan 78%.

Sementara untuk etnis Sunda memiliki tingkat kepuasan hanya 63%, Madura 58%, Betawi 63% dan Bugis 64%.

Sedangkan untuk tingkat kepuasan tertinggi dimiliki oleh etnis Batak yang mencapai 84%. Atau yang tertinggi di Indonesia.

Namun Jokowi memiliki tingkat kepuasan yang sangat rendah bagi etnis Minang yang hanya memperoleh 19%.

“Kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi lebih rendah pada pemilih etnis Minang (19%),” ucap Direktur Riset SMRC, Deni Irvani.

Survei SMRC ini dilakukan pada 8-16 Desember 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung dengan melibatkan 2420 responden terpilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 2062 atau 85%. Margin of error survei diperkirakan sebesar ± 2,2 % pada tingkat kepercayaan 95%. (fajar)

SANCAnews.id – Keputusan Presiden Joko Widodo dengan mengalokasikan kursi Wakil Menteri (Wamen) di Kementrian Sosial menjadi sorotan.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat, penambahan kursi Wamen dianggap tidak jelas dalam satu Kementrian.

“Semua tugas dan fungsi kementerian sesungguhnya sudah terbagi habis di unit eselon 1. Tugas dan fungsi eselon I juga sudah dijabarkan secara operasional oleh unit eselon II,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (27/12).

Sementara lanjutnya, semua kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi di setiap Kementrian ditentukan oleh seorang Menteri. Sementara, kata Jamiluddin, Sekjen biasanya mewakili Menteri dalam kegiatan seremonial lalu Dirjen mewakili menteri dalam bidang operasional sesuai tugas dan fungsi kementeriannya.

Dengan demikian, menurut penulis buku Perang Bush Memburu Osama ini, tugas dan fungsi setiap Kementerian pada dasarnya sudah terbagi habis. Tidak ada lagi tugas dan fungsi kementerian yang perlu didistribusikan untuk Wamen.

“Karena itu, penempatan Wamen di Kementerian pada dasarnya bukanlah kebutuhan. Sebab, Kementerian yang sudah memiliki kursi wamen juga kinerjanya tidak membaik,” tekan Jamiluddin.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 110/2021 Tentang Kementerian Sosial pada 14 Desember 2021. Jokowi menambah jabatan Wakil Menteri pada Kementrian Sosial. Sehingga total saat ini 16 jabatan Wamen berada dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

“Hal itu tentu tidak sejalan dengan keinginan Jokowi yang selalu ingin berhemat. Beban negara untuk 16 kursi wamen tentu tidak sedikit. Padahal negara saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan,” sesal mantan Dekan Fikom IISIP ini.

Disisi lain, Jamiluddin menangkap dalam penambahan kursi Wamen hanya untuk mengakomodir orang-orang yang dinilai berjasa mengantarkan Jokowi jadi presiden. Jadi, kursi wamen hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik.

“Selain memang tidak berkaitan dengan peningkatan kinerja kabinet, juga tidak sejalan dengan janjinya untuk menyusun kabinet yang ramping,” demikian Jamiluddin. (*)

SANCAnews.id – Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Martak meminta aparat penegak hukum untuk tidak terus-menerus cuek dan tidak mengambil tindakan terhadap para penista agama.

Ia mengingatkan bahwa jangan sampai nanti menyesal jika suatu saat, kesabaran umat Islam hilang dan mengambil cara dan jalannya sendiri.

Yusuf Martak mengatakan ini saat menanggapi soal Presiden Rusia, Vladimir Putin yang membela Nabi Muhammad SAW.

Sebagaimana diketahui, Vladimir Putin sebelumnya menegaskan bahwa penghinaan terhadap Rasulullah adalah pelanggaran terhadap kebebasan beragama.

Yusuf Martak memuji bahwa Rusia merupakan negara yang penduduknya bukan mayoritas Islam, namun Presidennya justru melindungi dan melarang masyarakatnya menghina simbol-simbol agama Islam maupun agama lain.

Hal itu, menurutnya, dikarenakan pemimpin sekelas Putin adalah pemimpin level dunia yang setara dengan negara negara super power yang lain seperti Amerika, Eropa dan lainnya.

“Bagi negara besar seperti Rusia, siapa pun pemimpin atau presidennya selalu akan menjalankan konstitusi dan garis-garis haluan negara yang sudah menjadi dasar tata negara mereka, bukan sesuai selera presiden yang sedang memimpin kadang ada yang cenderung otoriter berpihak pada oligarki,” ujar Yusuf pada Minggu, 26 Desember 2021, dilansir dari RMOL.

Ia lantas membandingkan hal ini dengan Indonesia yang saat ini sangat ramai bermunculan penista agama, khususnya Islam.

Bahkan, menurut Yusuf Martak, saat ini banyak yang mengaku beragama Islam tetapi aslinya Islamofobia dan seperti menjadi komunis gaya baru.

Pasalnya, ia menilai bahwa banyak laporan pada orang yang terindikasi penista agama tidak ditindak oleh aparat.

Yusuf Martak menilai bahwa banyak buzzer sampah peradaban bangsa yang sampai saat ini kesannya mendapat perlindungan pihak tertentu.

“Apakah apabila aparat tidak menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat lalu pimpinan aparatnya ditegur oleh Presiden?” katanya.

Bahkan, kata Yusuf, para buzzer tersebut juga diyakini melaporkan kepada pimpinannya atas karya-karya penghinaan mereka yang membuat gaduh masyarakat.

“Mustahil orang yang beragama Islam rela membayar buzzer-buzzer penjilat untuk agamanya dihinakan dan dinista, berarti mereka aslinya adalah komunis gaya baru yang sedang menyusun kekuatan,” ujarnya.

Yusuf Martak lasntas mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk tidak terus-menerus cuek dengan tidak mengambil tindakan pada para penista yang menggaduhkan negara.

“Maka jangan menyesal bila suatu saat kesabaran umat Islam telah hilang dan mengambil cara dan jalannya sendiri,” tegasnya.

Selain itu, Yusuf Martak juga mengingatkan kepada para buzzer dan penista simbol agama Islam, khususnya Tuhan Allah, Rasul, dan Kitab Alquran.

Ia mengaku akan menantang mereka penista agama untuk berhadapan langsung dengan dirinya. Ia menyinggung bahwa para buzzer hanya berani di media sosial (Medsos) saja.

“Karena kesempatan ini adalah kesempatan yang saya nanti-nantikan sebagai lahan jihad kami membela agama Allah,” kata Yusuf Martak.

“Semoga semua agama, negara dan bangsa kita dibebaskan dari pengacau-pengacau bayaran cukong serta NKRI mendapat pemimpin yang seratus persen mencintai negara dan bangsanya serta tidak tergantung dengan negara lain terutama negara yang berpaham komunis,” tambahnya. (terkini)

SANCAnews.id – Politisi PDIP, Ruhut Sitompul menanggapi soal Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang dikritik karena tertawa mendengar pidato Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha soal “pembohong”.

Ruhut Sitompul menyindir bahwa para kadrun sebaiknya jangan sewot mendengar pidato Giring dan melihat reaksi Presiden Jokowi. Ia menyinggung bahwa salah satu tugas seorang Presiden adalah mendengarkan suara rakyat.

“Presiden RI ke-7, Bapak Joko Widodo serius mendengar Pidato Giring Ketua Umum PSI,” kata Ruhut Sitompul melalui akun Twitter pribadinya pada Minggu, 26 Desember 2021.

“Tolong BSH Kadrun jangan sewot duduk saja baik-baik  diboncengan, mendengar Suara Rakyatnya juga tugas Presiden yang dicintai Rakyat Indonesia,” sambungnya.

Bersama pernyataannya, Ruhut Sitompul melampirkan berita berjudul “Strategi Politik PSI Picik, Anehnya Jokowi Menyambut dengan Tawa”. Adapun kritikan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah.

Menurutnya, pidato Giring Ganesha saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 PSI mengindikasikan dua hal. ()

Pertama, tanda bahwa PSI tidak memiliki gagasan dan ide politik yang dapat ditawarkan pada publik sehingga memilih jalur kontroversi dan menebar kebencian secara politik yang terbukti cepat meningkatkan popularitas.

Kedua, PSI memang sengaja menarget Anies Baswedan karena dalam pandangan Giring Cs, Anies merupakan tokoh potensial dan berada di puncak popularitas juga elektabilitas.

Selain itu, menurutnya, Anies Baswedan memiliki sentimen pembenci yang cukup aktif.  Maka, dengan menargetkan mantan Menteri Pendidikan dan Budaya itu, PSI berharap mendapat dampak.

Singkatnya, menurut Dedi Kurnia, PSI tidak benar-benar memusuhi Anies karena perbedaan pandangan politik, melainkan karena memiliki magnet popularitas.

“Cara PSI semacam ini berbahaya, selain picik juga menimbulkan adu domba. Artinya PSI minim kapasitas politik,” ujarnya pada Minggu, dilansir dari RMOL.

Dedi Kurnia lantas juga menginggung Presiden Jokowi yang justru tertawa mendengat pidato Giring tersebut.

“Lebih berbahaya lagi, karena menebar kebencian di hadapan Presiden, dan anehnya Presiden menyambut dengan tawa saat pidato Giring. Tentu memprihatinkan,” katanya. (terkini)

SANCAnews.id – Politisi Partai Demokrat, Abdullah Rasyid menilai bahwa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha perlu diapresiasi.

Pasalnya, menurut Abdullah Rasyid, Giring Ganesha berani mengkritik soal pemimpin pembohong di depan Presiden Jokowi (Joko Widodo) langsung.

“Kita perlu apresiasi Giring PSI Karna berani kritik pemimpin pembohong di depan jokowi langsung. Iya gak sih?” kata Abdullah Rasyid melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu, 25 Desember 2021.

Sebelumnya, Giring Ganesha menyebut bahwa Indonesia akan menjadi suram jika dipimpin oleh pembohong yang pernah dipecat Jokowi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesha dalam acara puncak Hari Ulang Tahun PSI ke-7 yang dihadiri secara langsung oleh Presiden Jokowi.

“Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja,” kata Giring Ganesha, dilansir dari CNN Indonesia dan dikutip terkini, Sabtu (25/12)

Ia lalu menegaskan bahwa jika skenario buruk terjadi dan pemimpin seperti itu terpilih maka maka PSI tidak akan mendukung sosok presiden tersebut.

Menurut mantan vokalis band Nidji ini, PSI akan secara tegas berada di pihak oposisi untuk melawan pemerintahan yang demikian.

Giring juga mengatakan bahwa partainya akan bekerja secara maksimal agar dapat melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) agar bisa masuk ke parlemen pada Pilpres 2024 mendatang.

“PSI siap bekerja keras meloloskan diri ke parlemen. PSI akan berlipat ganda, kita antarkan kader terbaik kita duduk di kursi legislatif dan eksekutif,” kata Giring Ganesha.

“Saya pastikan PSI akan terus hadir kerja untuk rakyat dan melanjutkan apa yang dibangun Pak Jokowi,” sambungnya. (*)