SANCAnews.id

SANCAnews.id – Aksi unjuk rasa yang berakhir dengan pendudukan kantor Gubernur Provinsi Banten beberapa hari yang lalu, diprediksi akan meluas ke seluruh provinsi di Indonesia.

Pasalnya, sikap Gubernur dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan, tidak konsisten. Hal ini karena, ada Gubernur yang memanfaatkan isu upah minimum provinsi sebagai komoditas politik demi meraup suara pada Pilpres 2024 mendatang.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, tidak heran jika belakangan aksi buruh marak terjadi. Hal ini disebabkan karena adanya sikap Gubernur yang tidak gentle dalam menyikapi tuntutan buruh.

Alih-alih sebagai pendengar suara aspirasi buruh yang baik, Gubernur menghalalkan segala cara hanya demi perolehan suara dari kaum buruh.

Menurutnya, kejadian di Banten merupakan efek domino dari mbalelonya Gubernur DKI Jakarta soal penetapan upah buruh

"Kita bisa melihat, pertama Anies menetapkan sesuai dengan keinginan buruh, lalu ditolak buruh diserahkan kembali ke Pusat. Selanjutnya Anies menetapkan kenaikan 5,6% yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.," jelasnya,

Nah pertanyaannya, Pemprov itu kan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. "kalo Anies menetapkan upah buruh tapi tak sesuai dengan peraturan Pusat, dia ngikutin siapa?,” katanya, Sabtu (25/12).

Padahal, lanjut Adib, kelakuan Anies berpotensi menyebabkan terjadinya chaos di wilayah provinsi lainnya. Sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kental dengan nuansa politis. Alih-alih mengakomodir aspirasi buruh, hanya demi panen popularitas.

“Banten misalnya, kita tahu sikap Gubernur Banten Wahidin Halim yang menolak merevisi UMP karena dia mengikuti aturan main dari Pemerintah Pusat. Dia pun sadar betul bahwa posisinya tidak memungkinkan untuk melakukan revisi, karena berpotensi melanggar penetapan aturan pemerintah pusat yang berujung pada perkara hukum," ujarnya.

Namun, lanjutnya, karena sikap Anies Baswedan yang memanfaatkan buruh ini demi popularitas, maka dianggap langkah Gubernur Banten sebagai langkah yang tidak memihak kepentingan buruh.

Tentu saja, menurut Adib, sikap Anies Baswedan yang menjadikan isu UMP sebagai komoditas politik menuju Pilpres 2024 bakal mendorong aksi-aksi unjuk rasa buruh di provinsi lainnya.

“Saya pikir, sudah saatnya juga pemerintah pusat mengambil sikap tegas terhadap Gubernur yang mbalelo, agar kejadian di Banten tidak meluas ke provinsi lainnya,” pungkasnya. (poskota)

SANCAnews.id – Pernyataan Gubernur Banten Wahidin Halim ternyata memancing emosi para buruh. Wahidin menyebut pengusaha lebih baik mencari pekerja baru, jika karyawannya menolak dengan upah minimum kota (UMK) tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Beberapa waktu lalu, sekelompok buruh menggeruduk kantor Wahidin yang diawali dengan aksi demonstrasi. Bahkan mereka menduduki meja kerja Wahidin. Mereka tak terima dengan pernyataan Wahidin dan tetap menuntut UMK Banten direvisi.

Merespons hal ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Wahidin dan gubernur provinsi lainnya untuk lebih bijaksana dalam menghadapi masalah pengupahan, bukan malah mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan buruh.

"Gubernur diminta untuk bersikap bijaksana dalam tutur kata dan tindakan dalam menyikapi aspirasi buruh dengan dialog konstruktif, bukan menghina buruh. Dengan demikian, dapat dihindari tindakan spontan yang memancing amarah para buruh, termasuk tutur kata dan tindakan Gubernur Banten," kata Iqbal dalam keterangannya, Sabtu, 25 Desember.

Lebih lanjut, Iqbal memohon kepada gubernur di seluruh Indonesia untuk merevisi kenaikan nilai UMK sesuai rekomendasi Bupati/Walikota, dengan pertimbangan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Ia mencontohkan kenaikan UMP yang terjadi di negara lain. Saat ini, upah di Vietnam naik 7,1 persen, Thailand 3,29 persen, Turki 50 persen, dan Jerman 21 persen. Karenanya, ia tak setuju jika rata-rata upah minimum hanya naik 1,09 persen.

“Jadi, ketika Gubernur Anies menaikkan UMP DKI sebesar 5,1 persen sangat rasional. Karena hal ini sesuai keputusan MK. Dengan kata lain, Gubernur Anies tunduk pada hukum yang berlaku, sesuai hasil perhitungan,” ucap Iqbal.

Diketahui, pada Rabu, 22 Desember kemarin, puluhan buruh memaksa masuk ke ruang kerja Wahidin Halim di Serang, Banten usai melakukan aksi demonstrasi.

Sore jelang malam, ketika aktivitas pegawai Pemprov Banten selesai, buruh berhasil menjebol pintu gerbang kantor Wahidin. Mereka mendobrak pintu masuk ruang kerja Wahidin. Berhasil masuk, sejumlah buruh pun memakan camilan hingga berfoto di kursi kerja Wahidin. (voi)

SANCAnews.id – Komisaris Ancol, Geisz Chalifah mempertanyakan apa gagasan dan kemampuan kerja Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.

Ia menyindir bahwa saat PSI memberi nasi kotak ke masyarakat saja, ada orang-orang yang keracunan.

“PSI apa gagasannya, apa kemampuan kerjanya,” kata Geisz Chalifah melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu, 25 Desember 2021.

“Cuma ngasih makan dengan nasi boks saja orang-orang keracunan kok,” sambungnya.

Bukan hanya itu, Geisz Chalifah mengatakan bahwa ia tak perlu bersikap objektif dengan orang-orang pecundang seperti kader-kader PSI.

“Saya tak perlu belajar untuk menjadi objektif dengan anak-anak pecundang seperti mereka,” ungkapnya.

Bersama pernyataannya, Geisz Chalifah juga membagikan potongan video acara “Apa Kabar Indonesia Malam” tvOne.

Dalam video tersebut, Juru Bicara PSI, Sigit Widodo mengatakan bahwa kritik-kritik yang selama ini disampaikan partainya kepada Anies dan Pemprov DKI Jakarta adalah wujud dari fungsi pengawasan.

Dalam video itu, Geisz Chalifah juga meminta PSI dan PDIP untuk mengkritik Anies Baswedan secara substansial.

Ia mencontohkan bahwa ia meminta PSI mengkritik Anies Baswedan mengenai pipanisasi air bersih yang merupakan kebutuhan warga.

“Itu idenya dari saya untuk mengkritisi itu yang sama sekali tidak diangkat oleh PSI, padahal itu kebutuhan warga Jakarta,” kata Geisz Chalifah.

“Jadi kalau untuk bepikiran objektif, saya nggak perlu lagi dengan anak-anak pecundang semacam itu,” sambungnya. (gelora.co)

Geisz Chalifah: PSI Apa gagasannya apa kemampuan kerjanya, cuma ngasih makan dengan nasi boks saja orang-orang keracunan ko. Sy tak perlu belajar utk menjadi Objektif dengan anak2 Pecundang spt mereka. https://t.co/5eh1l2YqQ5 pic.twitter.com/tkhI91XydF

— Geisz Chalifah (@GeiszChalifah) December 25, 2021

SANCAnews.id – Pidato Ketua Umum PSI, Giring Ganesha saat HUT ke-7 PSI dengan menyinggung sosok pembohong yang pernah dipecat Jokowi dinilai penuh dengan unsur kebencian.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga berpandangan, Giring sedang menyerang Anies Baswedan yang pernah duduk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pemerintahan Jokowi.

Giring, kata Jamiluddin, terkesan menyerang Anies tanpa melihat fakta dan prestasi orang nomor satu di DKI Jakarta itu.

"Ada kesan, kritik yang ditujukan kepada Anies bukan lagi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Gubernur DKI Jakarta, tapi mengarah pada upaya menguliti Anies secara personal," kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/12).

Meski tak menyebutkan langsung nama Anies, namun PSI saat ini selalu memposisikan diri berseberangan dengan Anies Baswedan setelah Pilkada DKI Jakarta 2017.

Soal pidato dalam HUT ke-7 PSI, Giring menyiratkan bahwa partainya masih belum dewasa menerima kekalahan. Saat Pilkada 2017, PSI mendukung petahana, Basuki Tjahaja Purnama.

"PSI yang saat itu mengusung Ahok kalah dalam Pilkada tersebut. Tampaknya, PSI hingga sekarang belum dapat menerima kekalahan," ujar Jamiluddin.

Akibatnya, PSI selalu mencari celah untuk mencari kesalahan Anies. Apa saja yang dilakukan Anies dalam membangun Jakarta tak ada benarnya di mata PSI.

"Bahkan senyum Anies yang tulus saja bisa-bisa dinilai ngeledek. Pokoknya, Anies harus dinilai tidak benar, meskipun kerjanya mendapat banyak penghargaan dari lembaga kompeten," tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Viral di media sosial, sebuah mobil menyenggol motor di sebuah minimarket di Medan, berbuntut penganiayaan.

Dalam video terlihat, seorang remaja yang mengenakan masker warna hitam baru keluar dari minimarket menyaksikan motor miliknya yang terparkir tepat di depan pintu minimarket, tersenggol mobil.

Namun terlihat kemudian si pengemudi mobil yang tidak mengenakan masker keluar dan terlibat adu mulut sambil menuding-nuding si remaja, yang berujung penganiayaan.

Pengemudi mobil yang menganiaya seorang remaja di parkiran minimarket Jalan Pintu Air IV, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Medan, ditetapkan sebagai tersangka.

Kasatreskrim Polrestabes Medan, Kompol M Firdaus, mengatakan, penetapan tersangka ini setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi.

Mereka adalah pihak-pihak yang melihat korban FL (16) dianiaya oleh pemilik mobil.

Korban dianiaya karena meminta mobil yang menghalangi motornya digeser.

Polisi kemudian bergerak menuju rumah pelaku di Kecamatan Medan Johor.

"Anggota sudah ke rumah tersangka namun tersangka tidak berada di tempat," ujarnya, Jumat (24/12/2021), dikutip dari Kompas.com.

Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan akhirnya menangkap pemobil yang menganiaya FL.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, menyampaikan, pelaku ditangkap di sebuah kafe yang tak jauh dari rumahnya, Jumat malam.

"Enggak kabur, cuma lagi keluar sebentar ke kafe dekat rumahnya," ucap Hadi, Sabtu (25/12/2021), dilansir TribunMedan.com.

Pelaku Kader PDIP

Pria pengendara mobil Toyota Land Cruiser Prado BK 995 di Medan yang menganiaya pelajar SMA Al Azhar ternyata kader PDI Perjuangan (PDIP).

Pelaku diketahui bernama Halpian Sembiring Meliala.

Komandan Satgas PDI Perjuangan Sumut, Darmawansya Sembiring, mengatakan, Halpian merupakan Wakil Pembina Satgas PDI Perjuangan Sumut.

Ia mengakui, Halpian memukul dan menganiaya FL di depan minimarket Jalan Pintu Air IV, Kecamatan Medan Johor.

Dirinya menuduh FL berlaku tidak sopan pada pengendara mobil tersebut.

"Memang itu (mobil Halpian) menghalangi motornya. Cuma anak ini bilang 'mundurkan mobilmu' sambil bentak-bentak," ujarnya, Jumat, seperti diberitakan TribunMedan.com.

Darmawansyah juga mengklaim, Satgas PDI Perjuangan Sumut telah melakukan mediasi dengan keluarga pelajar SMA Al Azhar itu.

"Itu kan lagi mau tahap penyelesaian. Jadi sebenarnya anak ini terlalu kasar," tambah dia.

"Harapan saya, pelaku harus dipenjarakan. Saya minta polisi tangkap pelaku, jangan semena-menanya saja," kata Ina, Jumat

Ia lalu membantah jika anaknya dituduh berlaku atau berkata kasar.

Sebab, kata Inna, anaknya merupakan sosok yang pendiam.

Inna mengatakan, dirinya sangat terpukul melihat rekaman anaknya dianiaya.

"Kami sudah melapor ke Polrestabes Medan," ungkapnya. 

Dia melanjutkan, sang anak kini kerap merasa telinganya berdengung, sehingga, Inna mendesak polisi agar memenjarakan pelaku. (wartakota)