SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman diminta untuk menahan diri dan tidak membuka perseteruan dirinya dengan pencerama Habib Bahar bin Smith berlanjut.

Begitu kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menanggapi adanya pihak yang mengadukan Bahar Smith ke Polda Metro Jaya atas tuduhan memelintir pernyataan Dudung

"Sungguh tak elok seorang KSAD berseteru dengan rakyat. Apalagi selama ini TNI selalu mengklaim berasal dari rakyat," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/12).

Karena itu, Jamiluddin menyebut apabila ada rakyat yang dinilai lancang dalam berbicara, Dudung sebagai KSAD sebaiknya menilai itu sebagai perbuatan yang perlu diluruskan. Dudung tak semestinya memberi sanksi kepada seseorang rakyat biasa.

"KSAD Dudung sebaiknya ngemong untuk meluruskan Habib Bahar kalau memang dinilai "salah jalan". Pendekatan ini lebih pas dan konsisten dengan slogan TNI berasal dari rakyat," tutur Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 hingga 1999 ini.

"Kalau ngemong, berarti KSAD Dudung yang punya inisiatif menemui Habib Bahar. Ngobrol lebih informal akan lebih mengena dalam menyelesaikan perseteruan tersebut," demikian Jamiluddin. (rmol)

SANCAnews.id – Sebuah video memperlihatkan debat sengit antara Eggi Sudjana dan pelapor dirinya dan Habib Bahar bin Smith ke polisi, yaitu Husin Shihab.

Pada video yang yang ditayangkan salah satu stasiun TV swasta itu, Eggi Sudjana mencecar Husin Shihab perihal legal standing (kedudukan hukum) atas kasus dugaan ujaran kebencian sesuailaporan ke polisi.

Mulanya, Husin Shihab menjelaskan ucapan Kasad Jenderal Dudung Abdurachman yang dianggap diperlintir Habih Bahar bin Smith dan Eggi Sudjana.

"Kalau seandainya Pak Dudung bilang karena Tuhan kita bukan orang Arab, tetapi Indonesia, atau Tuhan kita orang Yahudi, Tuhan kita orang Palestina, nah baru salah," kata Husin pada video tersebut dikutip JPNN.com, Rabu (21/12).

Eggi membalik omongan Husin tersebut.

Dia mempertanyakan kedudukan hukum Husin Shihab dalam melaporkan hal itu ke Polda Metro Jaya.

"Legal standing Anda itu apa? Anda punya kemampuan apa, punya kapasitas apa? Kenapa Anda melapor saya," ujar Eggi.

Menurut Eggi, seharusnya yang melaporkan dirinya yaitu Jenderal Dudung, bukan Husin Shihab.

"Anda mengerti enggak soal legal standing," tegas Eggi.

Eggi bahkan sekakmat Husin Shihab atas jawaban yang dinilainya keliru perihal legal standing.

Dia menjelaskan legal standing merupakan kapasitas dan hak seseorang dalam melaporkan seseorang.

"Legal standing di sini itu Kang Dudung. Dia punya hak untuk itu. Dia aja kagak melapor. Kok, ente melapor, Anda disuruh, ya," kata Eggi.

Merespons perdebatan sengit itu, kuasa hukum Habib Rizieq Shihab Aziz Yanuar merasa lucu,

"Itu lucu," tegas Aziz.

Sarjana hukum lulusan Universitas Pancasila itu menyakini Husin Shihab mengerti dengan penjelasan Eggi Sudjana.

Walakin, merasa bingung dengan penjelasan Eggi Sudjana.

"Dia (Husin Shihab, red) sebenarnya mengerti bahwa itu yang dibicarakan Eggi benar.

Makanya dia mungkin agak bingung," kata Aziz Yanuar. Eks Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI itu mengatakan seharusnya dalam kasus itu Jenderal Dudung yang melaporkan.

"Yang tepat memang yang bersangkutan (Jenderal Dudung, red). Bukan orang lain yang melaporkan terkait delik itu," kata Aziz Yanuar. (jpnn)

SANCAnews.id – Habib Bahar bin Smith mengaku heran dengan alasan pihak yang melaporkannya ke polisi terkait ceramahnya yang menyoroti pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman soal 'Tuhan Bukan Orang Arab'.

"Saya juga enggak tahu, kalau (dilaporkan terkait kasus, red) ujaran kebencian, saya mengajarkan kebencian kepada siapa," kata Habib Bahar saat berbicara di Channel YouTube Karni Ilyas Club yang dikutip Rabu (23/12).

Dia menegaskan tidak ada satu pun dalam ceramahnya itu memerintahkan untuk membenci kepada seseorang, termasuk bicara soal SARA.

"Kalau mau jangan potong-potong, putar dong secara utuh ceramah saya dari awal sampai akhir," tegasnya. Habib Bahar tak menepis di dalam isi ceramahnya tersebut memang menyoroti pernyataan Jenderal Dudung soal 'Tuhan Bukan Orang Arab'.

Hal ini dilakukannya agar terutama jemaahnya hati-hati dalam menjaga ucapan yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kemurtadan.

Menurutnya, pernyataan 'Tuhan Bukan Orang Arab' bisa menjerumuskan seseorang kepada kemurtadan. Sebab, pernyataan tersebut sama saja membandingkan Tuhan dengan makhluk ciptaan-Nya, yaitu manusia.

Terkait dalam ceramahnya tersebut ada disebut nama jenderal bintang 4 itu, Habib Bahar menyampaikan dirinya hanya mengingatkan jika pernyataan tersebut bukan ranah Jenderal Dudung sebagai Kasad.

"Di situ kan saya bilang, awas itu bukan ranahnya kamu. Kamu urus saja OPM. Saya enggak bilang Dudung murtad, tidak. Saya bilang awas hati-hati, jangan sampai karena perkataan kamu, kamu jatuh, kau jatuh, dalam kemurtadan," beber Habib Bahar.

Habib Bahar juga menilai masuk akal jika ada yang menilai pernyataan Dudung tersebut tidak salah.

"Kalau Dudung mengatakan Tuhan bukan orang, selesai, dia tidak salah. Tapi dia bilang Tuhan bukan orang Arab, nah di situ (salahnya, red)," tegasnya.

Sebab, Habib Bahar menilai kata "Arab' dalam pernyataan Dudung tersebut bisa menyamakan Allah punya etnis atau bangsa.

Di bagian lain, Habib Bahar menjelaskan tidak semua ceramahnya berisi kritikan terhadap pemerintah.

"Saya juga orang enggak gila. Masak orang khitanan saya bahas pemerintahan, masak orang nikah saya bahas jihad," ujar Habib Bahar yang sekarang berdomisili di daerah Bogor. (jpnn)

SANCAnews.id – Aktivis Nicho Silalahi kembali menyindir Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman soal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Nicho awalnya mengungkit tiga brevet kehormatan dari pasukan elit TNI AD yakni, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang diterima Jenderal Dudung. Ketiga brevet itu antara lain, Brevet Anti Teror, Brevet Para Utama dan Brevet Komando.

“Nah udah dapat Brevet dari KOPASSUS kan pak?,” kata Nicho di akun Twitter @Nicho_Silalahi, Kamis (23/12/2021).

Nicho menyebut jenderal bintang empat itu semakin gagah. Dia lantas mengungkit pernyataan lama Jenderal Dudung soal kelompok teroris di Papua.

“Jadi kelihatan gagah dengan wajah seramnnya, oh ya kapan Rangkulan dengan Kaka-kaka Terorisnya di Papuanya pak? Noh kaka-kaka Teroris Dipapua Udah Nunggui Buat Dirangkul bapak loh,” sindir Nicho.

Diketahui, Jenderal TNI Dudung Abdurachman pernah berpesan agar Satgas TNI AD yang bertugas di Papua jangan menganggap KKB sebagai musuh, tetapi menganggap mereka sebagai rakyat yang perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus, serta diberi pemahaman tentang NKRI.

Ia meminta supaya prajurit TNI dapat mengajak mereka untuk bersama-sama bergabung membangun Papua. Sebab, mereka adalah saudara se-Tanah Air.

“Satgas tidak harus memerangi KKB, namun mereka perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus karena mereka adalah saudara kita. Keberhasilan dalam tugas bukan diukur dengan dapat senjata namun bagaimana saudara kita bisa sadar dan kembali ke pangkuan NKRI,” ujar dia. (fajar)

SANCAnews.id – PDIP Lumajang menanggapi pencopotan baliho Ketua DPR RI, Puan Maharani di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru oleh Satpol PP setempat.

Ketua DPC PDIP Lumajang, Solikin menyatakan pihaknya memaklumi pencopotan baliho tersebut.

"Tidak apa-apa dicopot, wong, pemasangannya tidak konfirmasi kepada kami," ucapnya Kamis, (23/12).

Dia menegaskan bahwa pemasangan puluhan baliho Puan Maharani di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru tidak ada kaitannya dengan DPC PDIP Lumajang.

Selaku Ketua DPC PDIP Lumajang, dia pun tidak mengetahui bahwa soal rencana  pemasangan baliho Puan Maharani sebanyak di lokasi terdampak.

"Mbak Puan datang ke Pronojiwo dan Candipuro, ya, kami sambut, tetapi dari saya, tidak ada intruksi pemasangan baliho," tuturnya.

Solikin mengungkapkan pihaknya menyambut sebatas dengan mendirikan posko-posko bantuan sebagai kepedulian partai kepada korban terdampak.

"Ada tiga posko bantuan yang kita dirikan. Adanya pemasangan baliho bukan dari DPC PDIP Lumajang, melainkan sukarelawan dan tidak ada izin ke kami maupun pihak lain," katanya. (jpnn)