SANCAnews.id

SANCAnews.id – Habib Bahar bin Smith membeberkan alasannya sampai berani mengkritik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan pemerintah Presiden Jokowi.

Habib Bahar mengaku mengkritik pemerintah Jokowi dan pejabat seperti Jenderal Dudung karena dia cinta tanah air.

Habib Bahar mengutip pernyataan Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin.

حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الإِيْماَنِ

“Cinta tanah air adalah bagian daripada iman,” ucap Bahar saat diwawancarai Karni Ilyas, dikutip dari kanal YouTube Karni Ilyas Club berjudul “Bahar bin Smith ‘Saya Tidak Takut Seribu Laporan Pun Saya Hadadapi” pada pada Kamis (23/12).

Bahar menyebut negara dan penguasa itu tidak bisa disatukan. Menurutnya, beda antara penguasa dengan pemerintah.

“Kalau bagi saya NKRI harga mati. Saya tidak melawan penguasa. Yang saya lawan kezalimannya, ketidakadilannya, kebijak-kebijakannya yang merugikan rakyat dan mementingkan asing. Itu yang selama ini saya lawan,” jelas Bahar.

Bahar menyadari resiko yang dia hadapi saat mengkritik pemerintah dan pejabat seperti jenderal Dudung.

“Bagi saya resiko paling kecil dipenjara. Resiko terbesar saya dibunuh. Bisa jadi seperti itu,” tegas Bahar.

“Dan saya mengambil resiko seperti itu demi apa? Demi Islam, demi bangsa, demi rakyat,” tambah Bahar.

Bahar sudah berulangkali masuk penjara karena melawan kemungkaran dan kezaliman. Namun dia tidak pernah kapok.

“Saya masuk penjara kasus Ahmadiyah, kasus Mbah Priok, Tanjung Priok saya masuk karena saya yang pimpin,” jelas Bahar.

Terakhir, Bahar dijebloskan ke penjara karena memukul dua santri. Namun Bahar menegaskan bahwa keduanya bukan santri, melainkan habib palsu. (pojoksatu)

SANCAnews.id – Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) akan kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat (24/12). Mereka datang untuk merespon surat dari KPK sekaligus berharap bisa bertemu dengan Ketua KPK Firli Bahuri.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Prima, Alif Kamal mengatakan, KPK telah merespon laporan Prima sebanyak dua kali dengan mengirim surat kepada Prima terkait laporan dugaan bisnis PCR yang melibatkan pejabat negara, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Rencana besok (Jumat 24 Desember 2021) kami ke KPK, sekalian menjawab 2 surat yang dilayangkan KPK," ujar Alif kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/12).

Dalam surat KPK yang diterima redaksi, tertulis bahwa surat ini yang ditujukan kepada Ketum DPP Prima, Agus Priyono bertanggal 17 Desember 2021.

"Sehubungan dengan laporan saudara nomor: 81/DPP-PRIMA/XI/2021 tanggal 15 November 2021 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kami menyampaikan apresiasi atas peran serta saudara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," bunyi awal surat tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan telaah KPK atas laporan Prima tersebut, KPK menyatakan bahwa laporan Prima belum memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah 43/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Besar harapan kami, saudara dapat melengkapi dokumen pendukung dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan, antara lain uraian fakta peristiwa dan data atau informasi yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang saudara laporkan," bunyi surat tersebut.

Surat ini ditandatangani langsung oleh Plh Deputi Bidang Informasi dan Data, Tomi Murtomo.

"Kami sudah siapkan informasi dan bukti-bukti tambahan, semoga Pak Firli Bahuri dapat menemui kami secara langsung," pungkas Alif. (rmol)

SANCAnews.id – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman diminta untuk menahan diri dan tidak membuka perseteruan dirinya dengan pencerama Habib Bahar bin Smith berlanjut.

Begitu kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menanggapi adanya pihak yang mengadukan Bahar Smith ke Polda Metro Jaya atas tuduhan memelintir pernyataan Dudung

"Sungguh tak elok seorang KSAD berseteru dengan rakyat. Apalagi selama ini TNI selalu mengklaim berasal dari rakyat," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/12).

Karena itu, Jamiluddin menyebut apabila ada rakyat yang dinilai lancang dalam berbicara, Dudung sebagai KSAD sebaiknya menilai itu sebagai perbuatan yang perlu diluruskan. Dudung tak semestinya memberi sanksi kepada seseorang rakyat biasa.

"KSAD Dudung sebaiknya ngemong untuk meluruskan Habib Bahar kalau memang dinilai "salah jalan". Pendekatan ini lebih pas dan konsisten dengan slogan TNI berasal dari rakyat," tutur Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 hingga 1999 ini.

"Kalau ngemong, berarti KSAD Dudung yang punya inisiatif menemui Habib Bahar. Ngobrol lebih informal akan lebih mengena dalam menyelesaikan perseteruan tersebut," demikian Jamiluddin. (rmol)

SANCAnews.id – Sebuah video memperlihatkan debat sengit antara Eggi Sudjana dan pelapor dirinya dan Habib Bahar bin Smith ke polisi, yaitu Husin Shihab.

Pada video yang yang ditayangkan salah satu stasiun TV swasta itu, Eggi Sudjana mencecar Husin Shihab perihal legal standing (kedudukan hukum) atas kasus dugaan ujaran kebencian sesuailaporan ke polisi.

Mulanya, Husin Shihab menjelaskan ucapan Kasad Jenderal Dudung Abdurachman yang dianggap diperlintir Habih Bahar bin Smith dan Eggi Sudjana.

"Kalau seandainya Pak Dudung bilang karena Tuhan kita bukan orang Arab, tetapi Indonesia, atau Tuhan kita orang Yahudi, Tuhan kita orang Palestina, nah baru salah," kata Husin pada video tersebut dikutip JPNN.com, Rabu (21/12).

Eggi membalik omongan Husin tersebut.

Dia mempertanyakan kedudukan hukum Husin Shihab dalam melaporkan hal itu ke Polda Metro Jaya.

"Legal standing Anda itu apa? Anda punya kemampuan apa, punya kapasitas apa? Kenapa Anda melapor saya," ujar Eggi.

Menurut Eggi, seharusnya yang melaporkan dirinya yaitu Jenderal Dudung, bukan Husin Shihab.

"Anda mengerti enggak soal legal standing," tegas Eggi.

Eggi bahkan sekakmat Husin Shihab atas jawaban yang dinilainya keliru perihal legal standing.

Dia menjelaskan legal standing merupakan kapasitas dan hak seseorang dalam melaporkan seseorang.

"Legal standing di sini itu Kang Dudung. Dia punya hak untuk itu. Dia aja kagak melapor. Kok, ente melapor, Anda disuruh, ya," kata Eggi.

Merespons perdebatan sengit itu, kuasa hukum Habib Rizieq Shihab Aziz Yanuar merasa lucu,

"Itu lucu," tegas Aziz.

Sarjana hukum lulusan Universitas Pancasila itu menyakini Husin Shihab mengerti dengan penjelasan Eggi Sudjana.

Walakin, merasa bingung dengan penjelasan Eggi Sudjana.

"Dia (Husin Shihab, red) sebenarnya mengerti bahwa itu yang dibicarakan Eggi benar.

Makanya dia mungkin agak bingung," kata Aziz Yanuar. Eks Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI itu mengatakan seharusnya dalam kasus itu Jenderal Dudung yang melaporkan.

"Yang tepat memang yang bersangkutan (Jenderal Dudung, red). Bukan orang lain yang melaporkan terkait delik itu," kata Aziz Yanuar. (jpnn)

SANCAnews.id – Habib Bahar bin Smith mengaku heran dengan alasan pihak yang melaporkannya ke polisi terkait ceramahnya yang menyoroti pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman soal 'Tuhan Bukan Orang Arab'.

"Saya juga enggak tahu, kalau (dilaporkan terkait kasus, red) ujaran kebencian, saya mengajarkan kebencian kepada siapa," kata Habib Bahar saat berbicara di Channel YouTube Karni Ilyas Club yang dikutip Rabu (23/12).

Dia menegaskan tidak ada satu pun dalam ceramahnya itu memerintahkan untuk membenci kepada seseorang, termasuk bicara soal SARA.

"Kalau mau jangan potong-potong, putar dong secara utuh ceramah saya dari awal sampai akhir," tegasnya. Habib Bahar tak menepis di dalam isi ceramahnya tersebut memang menyoroti pernyataan Jenderal Dudung soal 'Tuhan Bukan Orang Arab'.

Hal ini dilakukannya agar terutama jemaahnya hati-hati dalam menjaga ucapan yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kemurtadan.

Menurutnya, pernyataan 'Tuhan Bukan Orang Arab' bisa menjerumuskan seseorang kepada kemurtadan. Sebab, pernyataan tersebut sama saja membandingkan Tuhan dengan makhluk ciptaan-Nya, yaitu manusia.

Terkait dalam ceramahnya tersebut ada disebut nama jenderal bintang 4 itu, Habib Bahar menyampaikan dirinya hanya mengingatkan jika pernyataan tersebut bukan ranah Jenderal Dudung sebagai Kasad.

"Di situ kan saya bilang, awas itu bukan ranahnya kamu. Kamu urus saja OPM. Saya enggak bilang Dudung murtad, tidak. Saya bilang awas hati-hati, jangan sampai karena perkataan kamu, kamu jatuh, kau jatuh, dalam kemurtadan," beber Habib Bahar.

Habib Bahar juga menilai masuk akal jika ada yang menilai pernyataan Dudung tersebut tidak salah.

"Kalau Dudung mengatakan Tuhan bukan orang, selesai, dia tidak salah. Tapi dia bilang Tuhan bukan orang Arab, nah di situ (salahnya, red)," tegasnya.

Sebab, Habib Bahar menilai kata "Arab' dalam pernyataan Dudung tersebut bisa menyamakan Allah punya etnis atau bangsa.

Di bagian lain, Habib Bahar menjelaskan tidak semua ceramahnya berisi kritikan terhadap pemerintah.

"Saya juga orang enggak gila. Masak orang khitanan saya bahas pemerintahan, masak orang nikah saya bahas jihad," ujar Habib Bahar yang sekarang berdomisili di daerah Bogor. (jpnn)