SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kantor Kedutaan Besar China digeruduk emak-emak mengatasnamakan Aksi Rakyat Menggugat (ARM), di Jakarta, Rabu (22/12).

Dalam aksinya, mereka menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikomandoi salah seorang orator dari atas mobil komando.

Puluhan emak-emak ini juga turut membawa berbagai spanduk dengan beragam tulisan. Mulai dari "Audit PCR & alat tes Covid pada rakyat", "Anak bukan eksperimen, hentikan vaksin anak" hingga tulisan "Cabut Darurat Pandemi".

Tak hanya soal kesehatan, massa juga turut menyuarakan aspirasinya mengenai intervensi China terhadap Laut Natuna Utara. Mereka mendesak pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan China.

Aksi ARM ini tidak berhenti di Kedubes China. Mereka juga akan menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak lembaga antirasuah mengusut bisnis alat PCR yang diduga melibatkan menteri. (rmol)

SANCAnews.id – Baliho Puan Maharani di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru menuai kritik pedas dari masyarakat bahkan korban bencana. Puan dianggap tidak memiliki rasa empati terhadap para korban dan melakukan kampanye secara terselubung.

Pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat, elektabilitas Puan Maharani akan anjlok dengan adanya baliho di tengah bencana tersebut.

“Karena membuat rakyat tidak simpati lagi kepada Puan,” tegas Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/12).

Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini mengatakan, Puan seharusnya ikhlas membantu para korban tanpa ada embel-embel seperti kampanye terselubung dengan membuat baliho di sepanjang jalan lokasi bencana.

"Jika ingin membantu rakyat yang terdampak erupsi. Bantu saja dengan ikhlas. Tanpa harus pasang baliho. Karena jika membantu lalu diembel-embel dengan pasang baliho,” katanya.

Dengan adanya baliho tersebut, Ujang menilai masyarakat akan menjustifikasi Puan Maharani memiliki kepentingan di balik bantuannya kepada korban bencana.

"Itu membuat rakyat menilai bahwa Puan ada maunya dan ada unsur politiknya. Dan itu bisa membuat rakyat tak simpati. Jika rakyat tak simpati, maka akan membuat elektabilitasnya makin jeblok,” tandasnya. (*)

SANCAnews.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta maaf kepada majelis hakim dan penasihat hukum eks Sekretaris Umum FPI Munarman.

Hal itu disampaikan jaksa usai menyampaikan tanggapannya atas eksepsi atau nota keberatan Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (22/12/2021).

“Sebagai penuntut, perkenankanlah kami mengungkapkan permohonan maaf baik kepada majelis hakim dalam sidang yang terhormat maupun penasehat hukum bilamana terdapat ucapan, kata-kata, pendapat, atau tanggapan penuntut umum yang kurang berkenan,” kata jaksa.

Dalam sidang tersebut, jaksa juga memohon kepada majelis hakim agar menolak seluruh eksepsi atau keberatan yang disampaikan pihak Munarman.

“Seluruh keberatan yang diajukan terdakwa dan penasehat hukum tersebut tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak,” ujar jaksa.

Sebelumnya, Munarman dalam eksepsinya menuding ada tiga motif dirinya dijadikan tersangka kasus dugaan terorisme.

“Ada tiga motif untuk memenjarakan saya,” katanya, Rabu pekan lalu.

Pertama, menghalangi advokasi hukum internasional terhadap peristiwa pembunuhan terhadap 6 pengawal Habib Rizieq.

Kedua, ada pihak yang disebut Munarman sebagai komplotan power full yang menginginkan dirinya dipenjara.

Tujuannya, agar tujuan komplotan dimaksud bisa berjalan mulus pada Pemilu 2024.

“Kedua, sebagai upaya mencegah saya untuk berpartisipasi dalam proses Pemilu 2024,” katanya.

Sedangkan ketiga, didasari atas kebencian komplotan powerfull terhadap para pengikut Habib Rizieq Shihab.

Ketakutan itu lantas membuat komplotan itu memberangus dan membasmi satu persatu pentolan ormas FPI.

“Yang ketiga adanya kebencian yang mendalam secara ideologis terhadap Islam sehingga suara kritis dan aspirasi dari umat Islam dibungkam melalui serangkaian rekayasa yang sedemikian rupa,” kata dia lagi. (pjks)

OLEH: DR. SYAHGANDA NAINGGOLAN

TERORIS itu adalah soal definisi. Itu kataku pada seorang tahanan di penjara Bareskrim, ketika aku dengannya berdialog soal teroris. Dia adalah seorang perwira polisi anti-teroris, dengan pangkat Kombes, yang dipenjara karena tuduhan mengolok-olok Kapolri.

Pernyataan saya itu terkait keingintahuan dia mengapa aku begitu menghormati Habib Rizieq.

Menurut dia organisasi FPI mempunyai kaitan dengan radikalisme dan cenderung mempunyai kaitan dengan gerakan teroris. Aku mengatakan padanya semakin kita banyak membaca buku, semakin luas pengetahuan kita, maka spektrum berpikir kita akan mampu menjelaskan tentang teroris lebih baik lagi.

Namun, dia bertahan bahwa dia mempunyai pandangan baku dan tata kerja operasional baku untuk mengetahui tentang teroris atau bukan.

Ilhan Omar adalah petarung tangguh dalam pendefinisian teroris ini. Dia adalah anggota DPR Amerika Serikat, dari Partai Demokrat, seorang perempuan muslim berkulit hitam, yang paling populer belakangan ini.

Pada April tahun 2019, Omar mengatakan, "CAIR was founded after 9/11 because they recognized that some people did something and that all of us were starting to lose access to our civil liberties."

Dalam pernyataan utuh Omar mengekspresikan kekecewaan atas diskriminasi terhadap orang-orang Islam di Amerika dan seluruh dunia atas peristiwa 9/11.

Persoalannya adalah kemudian New York Post, milik Rupert Murdoch, memprovokasi pernyataan Omar dengan headline berjudul "Some people did something", di mana Omar dianggap membelokkan definisi teroris yang membomb WTC, membunuh hampir 3000 orang dengan istilah "some people".

Provokasi ini menggetarkan seluruh elite politik Amerika, baik kubu Demokrat maupun Republik. Bahkan, seorang lelaki ditangkap polisi karena mengancam akan membunuh Omar, terkait hal itu.

Organisasi lobby Jahudi Amerika (AIPAC) adalah musuh besar Omar. Pada bulan Juni 2021 Omar, sebagai anggota DPR yang bermitra dengan Menteri Luar Negeri, mengatakan kepada Blinken, dalam suatu rapat, agar melakukan cara yang adil dalam melihat korban kekerasan, baik yang dilakukan Amerika, Israel, Taliban dan Hamas.

AIPAC membayar FB dan beberapa media untuk menyerang Omar. Menurut mereka Omar tidak boleh menyamakan organisasi teroris, seperti HAMAS dan Taliban dengan negara seperti Amerika dan Israel. Pro-kontra soal ini pun membuat Omar mengalami tekanan dan ancaman. Bahkan, AIPAC menuduh Omar bagian dari pasukan teroris.

Namun, Omar sekali lagi adalah perempuan yang tangguh. Dia adalah perempuan hitam Somalia yang terlunta-lunta selama 5 tahun sebagai pengungsi di Kenya, ketika umurnya 7 tahun. Tahun 1995, keluarganya berhasil masuk sebagai imigran ke Amerika.

Tahun 2018 dia terpilih sebagai perempuan pertama yang memakai jilbab di DPR Amerika, yang membuat DPR harus menghapus aturan sepanjang 181 tahun, yang tidak membolehkan wanita berkerudung. Tahun 2018-sekarang Omar bertarung untuk pendefinisian ulang tentang terorisme.

Menurutnya, yang ada saat ini bukan terorisme melainkan kebencian terhadap Islam (Islamophobia).

Omar sukses. Keberhasilan Omar 8 hari lalu adalah menggolkan UU Anti Islamophobia. UU ini telah disetujui DPR Amerika dan tinggal minta persetujuan Senat. Tentu saja kita harus menunggu, tapi setidaknya semua jajaran Partai Demokrat, termasuk Presiden Biden menyetujui gerakan Omar ini. Yakni menghancurkan kekuatan anti Islam di Amerika dan di seluruh dunia.

Jika senat menyetujui, itu akan berimplikasi lebih dahsyat lagi, sebab akan ada unit anti Islamophobia di kementerian luar negeri mereka, yang akan mengawasi praktek kebencian pada Islam, di seluruh dunia.

Apa hubungannya UU Anti Islamophobia ini dengan Habib Rizieq?

Hubungan ini sangatlah jelas. Sudah puluhan tahun Amerika mengendalikan isu terorisme. Dengan sponsor yang besar, seluruh dunia Islam diteror dengan stigma teroris. Amerika telah menggelontorkan dana ke seluruh lembaga di berbagai penjuru dunia dengan tema deradikalisasi.

Untuk kepentingan hegemoni dan dominasi, Amerika menciptakan terorisme dan sekaligus anti terorisme. Bahkan, Donald Trump menuduh Hillary Clinton, dalam kampanyenya dahulu, sebagai pencipta ISIS. Dalam era Biden ini, mungkin karena perubahan orientasi Amerika ke Indo-Pasifik, dan bersaing dengan Peking, Amerika melihat Islam harus dirangkul.

Dalam situasi seperti ini, maka peluang Habib Rizieq untuk menjelaskan kisahnya dan organisasinya kepada Amerika, setidaknya via Ilhan Omar, dapat mengklarifikasi bahwa dia bukan bagian dari permusuhan Amerika dan sekutunya.

Hal ini penting agar, khususnya, konteks perjuangan Habib Rizieq dipetakan kembali sebagai "civil society", yang berbasis Islam. Bukan sebuah gerakan fanatisme buta, seperti yang distigmakan selama ini.

Perlu ditambahkan pula, kehadiran dan pesan Menteri Luar Negeri Amerika, dalam pidatonya seminggu lalu di Universitas Indonesia, sangatlah jelas, bahwa Amerika akan bersekutu baik dalam hubungan antara negara maupun antar masyarakat, sepanjang usaha untuk membangun kehidupan masyarakat yang adil, bebas, demokrasi dan peduli lingkungan hidup di Indo-Pasifik.

Habib Rizieq harus memanfaatkan pesan Ilhan Omar dan Blinken ini, agar kehadiran dia sebagai tokoh Islam bukan hanya keluar dari benturan tuduhan radikal, tapi bisa menjadikannya sebagai tokoh Islam kelas dunia.

Pemanfaatan momentum ini bukan berarti tunduk pada reorientasi politik Amerika terhadap Islam. Memanfaatkan adalah sebuah strategi saja. Karena baru kali ini ada peluang mencairkan hubungan Islam dan barat, khususnya Islam ala Habib Rizieq.

Baru kali ini pula seorang wanita berdarah Yaman dari ibunya, Ilhan Omar, berhasil mempengaruhi seluruh Amerika tentang redefinisi terorisme.  (gelora)

(Penulis adalah Direktur Sabang Merauke Circle, yang juga aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)

SANCAnews.id – Thomas Pentury akan menggugat surat keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas pemberhentiannya dari jabatan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kemenag. “Ada rencana untuk gugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara),” kata Thomas kepada Tempo, Selasa, 21 Desember 2021.

Thomas Pentury mengatakan bahwa ia dicopot Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dari jabatannya tanpa alasan. Selain Thomas, Dirjen Bimas Hindu Tri Handoko Seto, Dirjen Bimas Buddha Caliadi, dan Dirjen Bimas Katolik Yohanes Bayu Samodro juga diberhentikan. Keempat pejabat eselon I itu kini dimutasi ke jabatan fungsional.

Selain Dirjen Bimas, Inspektur Jenderal Kemenag dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenag juga diberhentikan. Thomas mengatakan mereka yang diberhentikan ini akan bersama-sama menggugat ke PTUN.

Thomas mengaku baru mengetahui bahwa ia diberhentikan setelah menerima SK pada Senin, 20 Desember 2021. Namun, dalam SK tersebut, pemberhentian tertanggal 6 Desember 2021. Ia sudah menanyakan kepada pihak Biro Kepegawaian Kemenag atas keputusan pemberhentian itu.

“Mereka enggak bisa berikan alasan, enggak tahu katanya. Karena Anda tidak tahu saya tidak bisa menerima keputusan yang argumentasinya pengusulan kepada presiden tidak tahu,” kata dia.

Sebelum menggugat ke PTUN, Thomas meyampaikan akan melapor dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dengan pemberhentian tanpa alasan ini, Thomas mengaku secara pribadi telah dipermalukan. “Kan harus ada transparansi dalam semua proses,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali mempersilakan Thomas menggugat keputusan pemberhentiannya. Ia menegaskan bahwa mutasi dan rotasi sudah sesuai peraturan. “Pejabat pembina kepegawaian (presiden) memiliki kewenangan untuk penempatan pegawai, dan semua sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Nizar.

Nizar mengatakan, jabatan dirjen bimas kini diisi oleh pelaksana tugas. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali akan menjabat Plt. Dirjen Bimas Hindu, Direktur Pendidikan Kristen sebagai Plt. Dirjen Bimas Kristen, Sekretaris Ditjen Bimas Buddha sebagai Plt. Dirjen Bimas Buddha, dan Staf Ahli Bidang Manaj Komunikasi dan Informasi sebagai Plt. Dirjen Bimas Katolik.

Menurut Nizar, mutasi dan rotasi ini merupakan bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja. “Rotasi mutasi harus dimaknai dari sudut pandang kepentingan kementerian, bukan kepentingan orang per orang apalagi pejabat yang bersangkutan,” ujarnya. (tempo)