SANCAnews.id

SANCAnews.id – Sebuah video seorang oknum TNI ancam rakyatnya (Habib Bahar) sempat viral dimedia sosial. Mayor (Purn) Muhammad Saleh Karaeng Sila pun menyayangkan adanya oknum TNI yang mengancam Habib Bahar bin Smith.

“Tidak boleh itu tentara mengancam rakyat,” ujarnya.

Ia menilai Habib Bahar tidak membenci TNI AD melainkan mengeritik pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (AD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Ia menyatakan, Habib Bahar itu sangat bangga sama TNI.

Lanjut “Kritikan dari Warga yang selama ini saya lihat, bahkan saya ikut mengeritik Pak Dudung sebagai Senior Saya, sebagai Abang Saya, sebagai Bapak Saya, sebagai KSAD, adalah agar lebih baik,” jelasnya.

Muhammad Saleh pun mengingatkan Jenderal Dudung agar bersikap netral.

“Jangan hanya mengunjungi satu kelompok ormas islam. Kalau tentara sudah berdiri di satu kelompok dan kelompok lain tersisihkan itu namanya tidak netral,” ujarnya.

“Kecuali kelompok kelompok itu membenci tentara, itu juga harus ada pendekatan lagi, apa alasannya dia benci,” sambungnya.

Ia sangat yakin Habib Bahar dan pengikutnya sama sekali tidak membenci TNI.

“Dan saya masih yakin. Habib bahar dan seluruh jemaahnya tidak membenci TNI mereka hanya mengeritik kebijakan yang diucapkan Pak Dudung,” katanya. Dilansir dari Galamedia. Senin 20 Desember 2021.

Ia mengaku banyak pihak yang terkadang meminta untuk menjelek-jelekan Dudung Abdurachman.

“Pak Dudung Senior Saya, Abang Saya, Bapak Saya, tidak mungkin saya menjelekan begitu vulgar. Tapi mengeritik ya saya siap kalau menjelekan saya tak bisa. Makanya saya kritik Pak Dudung, tolong Jenderal jangan hanya mendekatkan diri kepada satu kelompok ormas aja. Undang juga yang kontra pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, mungkin mereka membutuhan pemahaman.

“Kalau sudah dikritik sudah seperti ini, apa bedanya dengan aktivis. Menurut saya ini berbahaya,” katanya.

Ia pun mengingatkan soal perpecahan. Ia pun meminta agar persatuan di Indonesia tetap dijaga.

Menurutnya, perpecahan tersebut dapat membuat pihak-pihak tertentu tertawa. Pasalnya, pihak itu membenci TNI hingga ingin menjauhkannya dari rakyat.

Ia pun berpesan agar TNI menjaga persatuan dan tetap dekat dengan rakyat.

Sebelumnya viral  muncul video seorang pria berseragam TNI yang meluapkan kemarahan pada Habib Bahar.

Dalam video tersebut, pria tadi menyebut Habib Bahar memprovokasi umat muslim di Indonesia.

“Assalamualaikum Bahar, ente muslim kita Tentara Nasional Indonesia banyak yang muslim juga. Jangan kamu provokasi orang muslim se Indonesia,” ujarnya.

Ia lalu mempertanyakan maksud dari pernyataan Habib Bahar soal baliho HRS dan keberadaan Kasad di tengah bencana Gunung Semeru. Menurutnya, apa yang dikatakan Habib Bahar itu salah kaprah lantaran prajurit TNI turut membantu warga yang terdampak bencana erupsi Semeru.

“Kamu jelek-jelekin baliho pimpinan kami, maksudmu apa, hubunganya apa baliho dengan semeru, kamu gak lihat kita semua banting tulang di semeru,” terangnya.

Lebih lanjut ia meminta Habib Bahar untuk berhenti melakukan provokasi dan menjelek-jelekkan Jenderal Dudung Abdurachman.

Pasalnya hal itu dinilainya sama saja dengan menghina semua prajurit TNI.

“Kamu asal ngomong jelekin pimpinan kami, berarti kamu jelekin kami semua prajurit TNI,” tegasnya.

Tak hanya itu, saking geramnya pria itu pun menyebut reaksi Habib Bahar jika sampai dicari TNI.

“Kamu kalau sudah dicari TNI paling kamu nangis jelas itu, jangan kamu cuma beraninya gebukin tukang ojek santri, jelas,” pungkasnya. (terkini)

SANCAnews.id – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan mereka yang sudah mendapat vaksin COVID-19 sebanyak dua dosis bahkan sudah menerima booster tetap bisa terpapar varian Omicron.

Hal ini disampaikannya setelah melihat kondisi sejumlah negara di Eropa yang mengalami banyak penyebaran varian baru ini. Padahal, di sana cakupan vaksinasi sudah sangat tinggi.

"Sudah terbukti sekarang bahwa kemampuan netralisasi virus pascainfeksi dan imunisasi menurun terhadap Omicron dibandingkan varian lain. Ada kemungkinan besar bahwa beberapa orang yang sudah divaksinasi lengkap maupun booster tetap tertular Omicron," kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 20 Desember.

Meski begitu, Budi meminta masyarakat tetap segera melakukan vaksinasi COVID-19 dan tidak memilih vaksin yang akan mereka dapatkan. "Kami mengimbau agar masyarakat mempercepat vaksinasi," tegas eks Wakil Menteri BUMN itu.

Menkes mengatakan, penyuntikkan vaksinasi ini perlu dilakukan guna mencegah kemungkinan menyebarnya varian Omicron di tengah masyarkat. "Tolong vaksinasi kita yang paling banyak sekarang datang adalah Pfizer dan AstraZeneca. Tidak usah pilih vaksinnya tipe apa, langsung divaksinasi saja," ungkap Budi.

Menkes memaparkan saat ini sudah ada 107 juta masyarakat yang mendapatkan vaksin dua dosis. Sehingga, dia yakin target World Health Organization (WHO) sebanyak 40 persen dari jumlah target vaksinasi akan diraih dalam waktu yang tidak lama lagi.

"Kami rasa dalam dua hari ke depan kita sudah bisa mencapai target WHO full 40 persen dari populasi dua kali suntik," jelasnya.

Sementara untuk vaksin anak-anak yang sudah dilaksanakan sejak pekan lalu sudah diberikan sebanyak 542 ribu suntikan. "Ini merupakan angka yang baik," pungkas Budi. (voi)

SANCAnews.id – Ustaz Adi Hidayat bicara mengenai polemik ucapan Selamat Natal bagi umat Islam. Setiap Natal selalu timbul pro kontra pembahasan mengenai boleh tidaknya umat Islam mengucapkan Selamat Natal.

Ustaz Adi Hidayat membahas mengenai hukumnya umat Islam mengucapkan Selamat Natal kepada umat Kristiani. Menurut Ustaz Adi Hidayat, dalam Natal ada ibadah umat Kristiani.

Ustaz Adi Hidayat mengatakan dalam Natal ada perayaan ibadah yaitu datang ke gereja melakukan kebaktian.

"Natal tidak berdiri sendiri. Natal ada nuansa ibadahnya," kata Adi Hidayat.

Karena Natal adalah ibadah, lanjut Ustaz Adi, maka skema toleransi umat Islam adalah membiarkan umat Kristiani beribadah sesuai dengan keyakinanya masing-masing tanpa mencampurinya sedikitpun baik dengan perkataan, atau susana hati tertentu apalagi perbuatan.

"Seperti ikut-ikutan ke gereja misalnya atau menyimak kebaktian atau mengenakan pakaian-pakaian khusus dipahami ibadah di agama tertentu," ujar Ustaz Adi Hidayat.

Karena itu Ustaz Adi Hidayat berharap tidak ada pemaksaan oleh pusat perbelanjaan bagi karyawan beragama Islam untuk menggunakan pakaian khas Natal. 

Lalu membahas mengenai ucapan Selamat Natal, menurut Ustaz Adi Hidayat di Natal ada unsur ibadah dimana berbeda konsepsi Ketuhanannya dengan Islam, lau ada unsur penyembahan dan peribadahan.

"Kalo kita ucapkan (Selamat Natal) ada pengakuan di situ. Sementara komitmen La ilaha illallah adalah tidak menuhankan kecuali hanya Allah saja. Jadi kalo ada konsepsi bertentangan dengan La ilaha illallah kita mesti tolak," jelas Adi Hidayat.

Ustaz Adi Hidayat, setiap pemeluk agama itu harus meyakini agamanya yang paling benar. Bentuk toleransinya ujar dia, adalah dengan membiarkan pemeluk agama lain beribadah.

Bolehkah Pejabat Publik mengucapkan Natal? 

Kata Ustaz Adi Hidayat, di Islam ada hukum pengecualian dalam kondisi darurat tertentu yang kasusnya spesial. Ada detil-detil hukum tertentu yang menyertai mengikat di situasi itu saja.

Menurut Ustaz Adi Hidayat, ulama sudah mengkaji ini cukup dalam. Di dalam posisi pejabat publik, ada posisi mualamah.  Karena itu kata dia diambillah spirit Alquran Surat Al-Mumtahanah Ayat 8.

Dalam surat itu Allah SWT tidak melarang berbuat baik terhadap orang-orang yang tidak menyakiti, memerangi dalam urusan agama atau tidak mengusir. Umat Islam diminta berbuat baik kepada orang-orang itu dan disuruh bersikap adil.

Ayat di surat itu menurut Ustaz Adi Hidayat adalah dalam konteks sosial.

"Dalam konteks sosial skala besar seperti berbangsa, bernegara, dan mendapat amanah menjadi presiden, gubernur, menteri agama yang harus berinteraksi secara sosial tidak mengkhususkan karena ibadahnya maka di sisi ini dia boleh diperkenankan mengucapkan (Selamat Natal) dengan membawa nama jabatannya," jelas Adi Hidayat.

"Jadi yang dibawa jabatan publiknya bukan pribadinya. Karena sifat pelayanan publik dan di publik ada bagian-bagian tertentu yang dibimbing dalam berkehidupan bermasyarakat dalam menjalankan amanah konstitusi. Ini masih ranah muamalah keduniaan. Ranah muamalah keduniaan tidak mengenal batas akidah," beber Ustaz Adi Hidayat. (suara)

SANCAnews.id – Alasan pemerintah memindahkan ibukota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur membuat publik bertanya-tanya. Pasalnya, akhir pekan kemarin daerah tersebut diserang banjir.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule yang sejak awal menentang pemindahan ibukota baru pun tertawa. Pasalnya, dulu didengungkan bahwa pemindahan ibukota untk menghindari banjir di Jakarta.

Apalagi soal banjir di Jakarta, Jokowi juga sudah berjanji akan lebih mudah mengatasinya jika menjadi presiden.

“Ibukota Baru belum pindah dari DKI Jakarta. Eeh, banjirnya duluan yang pindah,” tuturnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/12).

Menurutnya, Jokowi tidak perlu repot memindah ibukota ke Kalimantan. Jokowi cukup membuktikan bahwa dirinya mampu untuk menyelesaikan janji bahwa banjir ibukota lebih mudah ditangani jika menjadi presiden.

“Buktikan saja, tidak perlu harus lempar masalah ke masalah lain yang makin tidak jelas,” tutup Iwan Sumule.

Banjir merendam sedikitnya 101 rumah di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Jumat (17/12), yang tersebar di dua desa dan satu kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim.

Di satu RUU Ibukota Negara (IKN) sudah masuk dalam 40 RUU Prolegnas tahun 2022. (*)

SANCAnews.id – Peristiwa banjir yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara pada Jumat lalu (17/12) harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, lokasi banjir tersebut masuk dalam wilayah calon Ibukota Negara (IKN).

"Ini perlu dievaluasi soal IKN tersebut. Masa iya IKN baru kebanjiran. Apa kata dunia nantinya,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/12).

Ujang lantas mengingatkan pernyataan pemerintah saat mengumumkan Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN beberapa waktu lalu. Saat itu, Presiden Joko Widodo menyebut, salah satu alasan pemilihan Kaltim yakni minim potensi bencana alam.

Namun yang terjadi saat ini berbeda dengan klaim pemerintah. Jumat kemarin, tiga desa di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara kebanjiran dan mengakibatkan 101 kepala keluarga dan 101 rumah serta 1 mushala terendam.

"Itu yang mesti dikritisi bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika ada ucapan presiden yang salah atau keliru, maka perlu diluruskan,” demikian Ujang. (*)