SANCAnews.id

SANCAnews.id – Beredar di media sosial, seorang pria didatangi sejumlah anggota polisi, diduga pria tersebut menolak untuk divaksin.

Pria berkaos singlet warna putih itu tampak sedang duduk dan dikelilingi sejumlah anggota polisi yang mendatangi tokonya.

Salah seorang polisi terdengar memberikan penjelasan kepada pria itu yang diduga menolak untuk divaksin.

Polisi mengatakan jika menolak divaksin maka ia tidak akan mendapatkan pelayanan administrasi seperti pengurusan KTP dan lain-lain.

"Jika menolak untuk tidak diberikan vaksin, maka jelas disitu aturan mengatakan bahwa semua pengurusan administrasi baik ditingkat desa, kecamatan dan kepolisian tidak bisa dilayani ketika dia tidak bisa menunjukan kartu vaksin sampai menunggu kartu vaksinnya," ujar anggota polisi.

Pria berkaos putih yang merupakan pemilik toko itu tampak hanya mendengarkan sambil terus melanjutkan aktivitasnya.

Anggota polisi itu juga mengatakan jika pria tersebut akan mengurus surat kehilangan ke kantor polisi tak akan dilayani kalau tidak bisa menunjukan kartu vaksin.

"Besok lusa kalau KTP atau SIM bapak hilang lalu datang ke kantor polisi minta surat kehilangan kalau tidak bisa menunjukan kartu vaksin, mohon maaf tidak bisa dilayani," terangnya.

Kemudian polisi meminta pria tersebut untuk berbicara jika dirinya tidak bersedia divaksin.

"Bicara pak 'Saya tidak mau divaksin' supaya ada pertanggung jawaban sama bupati dan kapolres. Karena kami datang kesini bukan atas kemauan sendiri, ini perintahnya presiden. Inilah bentuk kepedulian kami sebagai pemerintah," katanya.

"Silakan bapak bicara, saya kirimkan ke kapolres, kapolda dan bupati. Apa alasan bapak tidak mau divaksin?" tanya polisi.

Pria pemilik toko yang sedari tadi hanya mendengarkan saja akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan alasannya menolak divaksin.

"Rata-rata orang yang divaksin banyak yang meninggal, (sedangkan) yang tidak divaksin tidak ada yang meninggal," kata pria tersebut.

"Biar kita memakai seribu masker namanya virus, selagi kita bernafas pasti mudah kena," lanjutnya.

Tak terima begitu saja alasan pria itu, polisi mengatakan jika aturan vaksinasi ini sudah disetujui oleh para ulama.

"Pak ini aturan, ulama-ulama sudah menyetujui semua," kata polisi.

Pada bagian akhir video, polisi meminta KTP pria tersebut. Diduga peristiwa ini terjadi di wilayah Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Video tersebut diunggah akun Twitter @FahmiHerbal pada Minggu, 19 Desember 2021.

"Kok jadinya kayak gini?" tulisanya dalam cuitan tersebut.

SANCAnews.id – Beredar sebuah video di media sosial WhatsApp yang memperlihatkan seorang pria tergeletak usai melakukan vaksinasi.

Di dalam video tersebut, laki laki yang menggunakan jaket berwarna hijau tidak berdaya di tengah rumah dan disaksikan oleh banyak orang.

Hal itu lantas membuat jagat raya dunia maya dibuat heboh lantaran sang Ibunda berteriak histeris akibat anaknya mengikuti kegiatan vaksinasi.

"Anak den kajang, lah mati anak den dek basuntik suntik vaksin, ndak iduik anak den dek kalian lai," ungkap ibunda, di dalam video yang berdurasi 2:39 detik itu.

Tampak, pada video itu sejumlah tim kesehatan turun untuk memeriksakan keadaan pasien dan memasangkan selang oksigen. Namun, sang ibunda terus mencerca vaksinasi yang sedang berjalan di seluruh wilayah.

"Tanggung jawab kalian sadonyo, mati anak wak, jan bavaksin jo kalian lai," katanya

Menanggapi hal itu, Haluan.com Padang mencoba mengkonfirmasi sejumlah pihak terkait mengenai video yang beredar.

"Informasi tersebut tidak benar, kita sedang selidiki dan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan serta penyebaran video hoax itu," imbuh Kapolres Pasaman, AKBP Dedi Nur Andriansyah singkat. (*)

SANCAnews.id – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih enggan buka-bukaan soal jalan politiknya menuju pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Bagi Prabowo, terlalu dini membahas peta Pilpres 2024 yang masih akan digelar kurang dari tiga tahun ke depan.

"Ya kita lihatlah, masih jauh 2024 lah," ujar Prabowo saat menghadiri Kongres ke-3 Tunas Indonesia Raya (Tidar) di Hotel Sahid Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat malam (17/12).

Bahkan, Menteri Pertahanan ini enggan berkomentar saat ditanya wartawan soal elektabilitasnya yang kian moncer di berbagai lembaga survei belakangan ini.

"Kita tidak berbicara dulu ya, nanti aja," singkatnya.

Pun juga saat ditanya soal namanya yang santer disebut akan dipasangkan dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di Pilpres 2024, Prabowo bergeming dan berlalu dari hadangan wartawan. (rmol)

SANCAnews.id – Mantan Menteri Kehutanan, MS Kaban mendesak agar Presiden Jokowi mundur dari jabatannya dan diadili di Sidang Istimewa MPR lantaran menurutnya dia terlibat dalam penentuan harga tes PCR.

Hal terkait Presiden Jokowi itu disampaikan MS Kaban lewat cuitannya di Twitter MSKaban3, seperti dilihat pada Jumat 17 Desember 2021.

“Salam PCR, Presiden cepat resign dan perlu diadili dalam sidang istimewa MPR,” cuit MS Kaban.

Menurut Kaban, Presiden Jokowi perlu diadili oleh MPR karena telah melanggar konstitusi dan abuse of power lantaran terlibat dalam penentuan harga PCR bersama para menteri-menterinya.

“Pelanggaran konstitusi dan abuse of power penentuan harga PCR Presiden “terlibat” bersama pembantunya (menteri),” ujar MS Kaban.

Dirinya pun memastikan bahwa apa yang ia sampaikan terkait presiden tersebut bukan tudingan semata melainkan fakta nyata.

“Fakta nyata yang berkata kleptokrasi memang ada,” kata MS Kaban.

Pada kicauan sebelumnya, MS Kaban juga menyinggung Presiden Jokowi soal Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

“Pres Jkwi bersama beberapa parpol Parlemen sahkan UU cipta kerja inkonstitusional itu peradaban apa? Arogan?,” tanya Kaban.

MS Kaban pun lantas menyinggung soal ulama yang mengkritik Presiden Jokowi langsung di hadapan orang nomor satu di Indonesia itu.

“Ulama kritik didepan Presiden itu yang paling haq. Ingat Nabi Musa as peringatkan Firaun taat Allah swt langsung didepannya itulah adab yang benar. PDIP mau kritik ulama ngaji kitablah,” ujarnya. (terkini)

SANCAnews.id – Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Muannas Alaidid angkat bicara soal pernyataan pedas Habib Bahar bin Smith terhadap KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

Lewat sebuah cuitan di akun Twitternya, Muannas memberikan pembelaan untuk Jenderal Dudung. Ia menyebut bahwa mantan Pangdam Jaya tersebut masih memiliki garis keturunan dari Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh Wali Songo.

Lebih lanjut, Muannas balik menghujat Habib Bahar sebagai sosok yang suka bikin onar.

"Jenderal Dudung keturunan Sunan Gunung Jati, Penyebar Islam yang damai, bukan yang bikin onar dan gaduh seperti Bahar," tulis Muannas Alaidid dalam cuitannya seperti dikutip Suara.com, Jumat (17/12/2021).

Cuitan tersebut diunggah oleh Muannas sebagai tanggapan terhadap sebuah artikel yang memuat pernyataan Habib Bahar yang menyindir Jenderal Dudung Abdurachman.

Dilansir Terkini.id, Sebuah video ceramah dari pendakwah, Habib Bahar bin Smith menyebut jika ulama Arab tidak datang ke Indonesia maka Jenderal Dudung Abdurrachman masih menyembah pohon viral di media sosial.

Video Habib Bahar bin Smith menyindir Jenderal Dudung terkait kedatangan ulama Arab di Indonesia itu viral setelah diunggah pengguna Twitter Tukangrosok_, seperti dilihat pada Kamis (16/12/2021).

Habib Bahar sempat menyindir Jenderal Dudung sebagai Jenderal Baliho terkait peristiwa penurunan baliho Habib Rizieq Shihab beberapa waktu lalu. Ia juga menyindir Jenderal Dudung terkait OPM.

"Ada satu jenderal, namanya jenderal baliho. OPM dirangkul, ormas Islam dimusuhi," ungkap Habib Bahar Smith.

Setelah itu, Habib Bahar menyebut jika tidak ada ulama Arab datang ke Indonesia maka Jenderal Dudung masih menyembah pohon.

"Kalau tidak ada para ulama, para habaib yang datang dari Arab ke Indonesia, si Dudung masih nyembah pohon," ujarnya.

Melansir dari beberapa sumber, Dudung Abdurachman ternyata masih memiliki darah Cirebon keturunan Sunan Gunung Jati.

Garis keturunan itu didapat dari P. Sumbu Mangkurat Sari/Pangeran Trusmi (Syarif Wilayatullah) dari jalur putra "Pangeran Syeikh Pasiraga" Depok, Cirebon dari jalur cicitnya yang bernama Kuwu Muharom Wira Subrata Kepuh. (src)