SANCAnews.id

SANCAnews.id – Sebuah video dari pegiat media sosial, Permadi Arya alias Abu Janda yang menyebut model pakaian wanita bukanlah penyebab pemerkosaan belum lama ini menjadi perhatian publik.

Terkait hal itu, beredar pula sebuah video yang memperlihatkan seorang aparat kepolisian bernama Heru SW menanggapi pernyataan Abu Janda soal model pakaian wanita tersebut.

Video aparat Heru SW menanggapi pernyataan Abu Janda itu kemudian viral usai diunggah pengguna Twitter Tukangrosok_, seperti dilihat pada Jumat 17 Desember 2021.

Dalam narasi unggahannya, netizen itu menilai pernyataan Heru SW dalam video itu merupakan pesan buat Permadi Arya.

“Mari Belajar CINTA KEBHINEKAAN Setiap Detik. Pesan Pak Pol buat Permadi Arya,” cuit netizen Tukangrosok_.

Sementara dilihat dari video tersebut, tampak awalnya cuplikan potongan video dari pernyataan Abu Janda terkait model pakaian wanita bukanlah penyebab pemerkosaan melainkan niat dari pelaku.

Maka dari itu, ia meminta kepada laki-laki untuk berhenti mengatur cara wanita berpakaian melainkan atur agar pikiran tidak mesum.

“Jadi jangan ngatur cara wanita berpakaian. Atur dulu otakmu kawan!,” tegas Abu Janda.

Tak lama kemudian, muncul cuplikan video aparat kepolisian bernama Heru SW menanggapi pernyataan Abu Janda itu.

Menurutnya, secara aspek hukum kejahatan pemerkosaan bisa terjadi jika ada niat dari pelaku dan juga kesempatan. Jika kesempatan ada, namun niat tidak ada maka pemerkosaan itu tidak akan terjadi.

“Bukan begitu konsepnya. Jadi secara aspek hukum terjadinya kejahatan itu karena ada niat dan kesempatan. Kalau misalnya kesempatan ada, tapi niatnya gak ada, (kejahatan) itu gak akan terjadi,” ujar Heru SW.

Ia pun mengungkapkan bahwa secara naluri, laki-laki normal pastinya akan nafsu apabila melihat perempuan seksi lewat dan itu bisa menimbulkan terjadinya pemerkosaan.

“Kalau misal perempuan seksi lewat, secara naluri laki-laki yang normal dia pasti nafsu dan bisa terjadi pemerkosaan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, aparat Heru juga meyakini bahwa perintah menutup aurat tidak hanya berlaku untuk wanita saja tetapi juga pria.

“Dan perintah untuk menutup aurat itu tidak hanya untuk perempuan bos, laki-laki juga menutup aurat,” tandasnya.

Maka dari itu, ia menegaskan ke Abu Janda untuk tidak menyamakan perintah agama Islam terkait menutup aurat dengan budaya karena perintah tersebut ada di dalam Alquran.

“Jangan samakan perintah agama sama budaya disamaratakan, gak bisa. Perintah agama menutup aurat itu memang ada dalam Alquran,” tegasnya.

Pada akhir pesannya, aparat Heru SW meminta kepada Abu Janda agar tidak membuat umat Islam saling bergesekan lantaran pernyataannya soal model pakaian wanita tersebut.

“Mas Permadi, jangan buat umat Islam bergesekan satu sama lain. Nanti yang ada mereka marah, dan ujungnya demo. Yang repot siapa? Polisi lagi,” ujarnya. (terkini)

SANCAnews.id – Anggota DPD RI Komisi I Fadli Zon mengaku sulit jika mengandalkan kawan-kawannya di Senayan untuk menggolkan presidential threshold.

"Kalau menurut saya agak sulit berharap dengan kawan-kawan di DPR untuk mengubah presidential threshold," ujarnya dalam diakusi virtual, Minggu (12/12).

Sebab, menurutnya, partai politik tidak bisa diharapkan. Oleh sebab itu, Fadli Zon mengimbau masyarakat agar turun meminta pengubahan ambang batas kadidasi presiden.

"Mestinya masyarakat sipil, ormas besar, berbagai macam media, pers, gerakan mahasiswa mungkin lebih efektif," katanya.

Sebab, menurutnya, suara rakyat memiliki kekuatan tertinggi di negara demokrasi.

"Kalau suara di partai menurut saya kecil kemungkinannya untuk mau mengubah presidential threshold. Termasuk di DPD," ucapnya.

Tidak hanya itu, dirinya juga membeberkan mengapa DPR tidak bisa diharapkan. Menurut dia, lembaga eksekutif terlalu mendominasi dan menumpulkan kekuatan di DPR.

"Sebetulnya itu secara tidak langsung melumpuhkan peran pengawasan dari legislatif terhadap eksekutif. Hal inilah yang sangat perlu dikoreksi," katanya.

Menurut Fadli, masyarakat harus bersatu dan mencari cara untuk melawan konsolidasi oligarki yang tak ingin presidential threshold dihapus.

"Karena sangat berbahaya dan kepentingannya bukan hanya ekonomi, politik, sosial, budaya dan segala macamnya," tandasnya. (genpi)

SANCAnews.id – Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengatakan bahwa Republik Rakyat Cina (RRC) berani berbuat semaunya karena banyak pejabat Indonesia yang pro-Beijing.

Ia mengatakan hal ini sebagai respons terhadap kabar bahwa RRC melakukan intervensi di Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ekonom ini menegaskan bahwa RRC sama sekali tidak punya hak untuk ikut campur di Laut Natuna Utara tersebut.

“Itu wilayah NKRI, diakui UNCLOS PBB!” kata Rizal Ramli melalui akun Twitter resminya pada Kamis, 16 Desember 2021.

“RRC berani ngasal karena banyak pejabat pro-Beijing,” sambungnya.

Bersama cuitannya, Rizal Ramli membagikan berita berjudul “Sengketa Laut Natuna Utara, Massa Demo di Kedubes RRC”.

Dilansir dari Kumparan, sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Cinta Tanah Air melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedubes China, di Jakarta pada Rabu, 15 Desember 2021.

Aksi tersebut dilakukan terkait dengan penolakan terhadap intervensi oleh pemerintah RRC atas klaim wilayah Laut Natuna Utara.

Massa menuntut Pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo untuk mengambil tindakan tegas atas intervensi RRC tersebut.

Selain itu, massa juga untuk menyoroti soal protes Cina atas latihan perang bersama TNI-AD dan militer Amerika Serikat (AS), bertajuk Garuda Shield XV, yang digelar 1 hingga 14 Agustus 2021 lalu. (terkini)

SANCAnews.id – Ratusan Kepala Desa di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor lakukan aksi unjuk rasa ke DKI Jakarta. Mereka yang berangkat pada Rabu (15/12/202) tersebut akan bergabung dengan ribuan masa lainnya.

Dalam aksi unjuk rasa itu, para kepala desa menuntut Presiden supaya merevisi Perpres nomor 104 tahun 2022 tentang penggunaan dana desa.

Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Cianjur, Beni Irawan mengatakan, ada sebanyak 354 kepala desa yang mengikuit aksi unjuk rasa ke Jakarta dan akan bergabung dengan kepala desa se Indonesia.

"Aksi tersebut dilakukan, untuk menuntut Presiden Joko Widodo untuk merevisi Perpres nomor 104 tahun 2022 tentang penggunaan dana desa," kata dia, Kamis (16/12/2021).

Dalam Perpres nomer 104 tahun 2022 itu, kata dia, disebutkan dana desa nantinya sekitar 40 persen untuk BLT, 20 persen pemberdayaan masyarakat, 20 persen penanganan Covid-19. Sedangkan yang dikelola desa hanya 32 persen. Hal itu telah diatur juga dalam Permen.

"Sebelumnyakan sudah diantur dalam permen, Jadi mana kewenangan desa," ungkap dia.

Menurutnya, aturan tersebut akan berbenturan dengan harapan masyarakat khususnya di wilayah selatan yang menginginkan pembangunan infrastruktur.

"Sementara harapan di masyarakat untuk infrastruktur tidak hanya BLT saja. Kalau kita yang di wilayah kota tidak jadi masalah, tapi bagaimana dengan selatan pemerataan pembangunan tidak seauai," kata dia.

Dia menegaskan, ratusan kepala desa yang pergi ke Jakarta, tidak akan kembali ke Cianjur sebelum ada keputusan dari Presiden untuk merevisi Perpres nomor 104 tahun 2022 tentang penggunaan dana desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur, Yanto Hartono mengaku, tidak mengetahui terkait ratusan kepala desa yang melakukan aksi unjuk rasa ke Jakarta.

"Saya belum menerima laporannya, dan tidak ada pemberitahuan juga," singkatnya. (suara)