SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan persatuan menjadi hal mutlak bagi masa depan Indonesia. Hal tersebut dia ungkapkan saat menerima kunjungan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (11/12).

Haedar bersama Dudung membahas pentingnya persatuan nasional dengan cara merawat kebhinekaan yang ada, sekaligus menjunjung tinggi prinsip musyawarah, kolektivitas dan gotong royong.

"Persatuan menjadi hal yang mutlak bagi masa depan Indonesia. Jangan sampai bangsa Indonesia pecah karena perbedaan-perbedaan yang tidak bisa kita dialogkan, tidak bisa kita cari titik temunya dan tentu karena perbedaan-perbedaan yang membuat kita makin menjauh satu sama lain," kata Haedar.

Haedar mengatakan bahwa silaturahmi dilakukan sebagaimana umumnya dengan para elemen bangsa, untuk meningkatkan jaringan kerja sama dan komunikasi dalam satu bingkai keluarga besar bangsa Indonesia.

"Muhammadiyah dengan TNI selalu menjalin hubungan yang baik sebagaimana dengan Polri/ dan institusi pemerintah, karena punya sejarah yang panjang di mana Jenderal Sudirman sebagai kader dan tokoh Muhammadiyah menjadi bapak TNI pertama, dan menjadi tokoh sentral dalam TNI sehingga nilai-nilai keprajuritan, perjuangan dan kepahlawanan melekat dalam Muhammadiyah," tutur Haedar.

Haedar mengungkapkan ada kesamaan pandangan antara Muhammadiyah dan TNI. Kesamaan pandangan bahwa kehidupan kebangsaan harus berpijak pada tiga nilai yaitu Pancasila, agama dan kebudayaan luhur bangsa.

Sementara itu, sambung Haedar, unsur Kebudayaan luhur bangsa telah membentuk identitas nasional seperti sifat kebersamaan, gotong royong dan keramahan bangsa Indonesia yang menjadi patokan dalam bersentuhan dengan kebudayaan asing.

"Sehingga kita bisa belajar dari kebudayaan lain baik di Timur Tengah, di Asia, di Barat, tetapi semuanya juga harus tetap kita seleksi mana yang baik dan mana yang tidak pas dengan kebudayaan luhur bangsa. Nilai-nilai yang tidak sejalan dengan kebudayaan luhur bangsa, tentu jangan menjadi pola hidup bangsa Indonesia," sambungnya.

Dengan berpegang pada nilai agama, Pancasila dan nilai luhur kebudayaan bangsa, Haedar yakin Indonesia bisa menjadi bangsa dan negara yang berkepribadian luhur. (mdk)

SANCAnews.id – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengomentari pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang mengaku kekurangan personel di lembaganya. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai pernyataan Firli tersebut kontradiktif.

Pasalnya, Firli justru memecat 57 pegawai melalui metode tes wawasan kebangsaan (TWK), yang menurut Boyamin, ke-57 pegawai KPK itu memiliki rekam jejak mumpuni dalam pemberantasan korupsi.

"Ditambah 57 teruji malah ditendang dengan TWK," kata Boyamin kepada Tribunnews.com, Sabtu (11/12/2021).

Seperti diketahui, di hadapan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021, Firli Bahuri mengungkapkan KPK kekurangan orang.

"KPK tentu sangat menyadari atas keterbatasannya, hanya 1602 sumber daya manusia yang ada di KPK," ucap Firli di Gedung Juang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).

Firli mengatakan KPK bukan hanya kekurangan personel. KPK juga kekurangan markas karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 hanya membolehkan KPK ada di Ibu Kota.

"Sehingga kami tidak bisa mengembangkan diri untuk pembentukan KPK-KPK perwakilan di provinsi," kata Firli.

Meski kekurangan personel dan markas, KPK tidak mau menyerah. Firli menegakan pihaknya akan terus menindak pelaku korupsi di luar Jakarta untuk membersihkan Indonesia dari sikap koruptif.

"Tetapi kami mengambil sikap boleh saja kami hanya terbatas di Jakarta tetapi aktivitas di KPK tidak boleh hanya ada di Jakarta," ujar Firli.

Hakordia 2021 dimanfaatkan KPK untuk menyebar pesan antikorupsi di seluruh wilayah di Indonesia. Lembaga antikorupsi menggelar acara ini di lima daerah demi menutup kekurangannya selama ini.

"Karena itu Hakordia tahun 2021 kita sebar di lima wilayah provinsi pertama di daerah Sulawesi Tenggara, yang kedua kita laksanakan kegiatan di Banjarmasin yang ketiga kita laksanakan di daerah Pekanbaru, yang keempat kita laksanakan di Nusa Tenggara Timur, dan hari ini adalah puncak Hakordia," kata Firli. (**)

SANCAnews.id – Bebasnya selebgram Rachel Vennya dari jeratan penjara dalam kasus kabur dari karantina dianggap tidak adil jika dibandingkan dengan kasus yang menimpa Habib Rizieq Shihab.

Ketua Umum (Ketum) Persaudaraan Alumni (PA) 212, Ustaz Slamet Maarif bahkan angkat bicara atas keputusan hakim untuk Rachel Vennya tersebut.

Apalagi, Rachel Vennya terbukti bersalah karena kabur dari karantina yang merupakan kewajiban bagi orang dari luar negeri saat masuk ke tanah air. Tujuan dari kewajiban karantina itu sendiri adalah menyangkut keselamatan rakyat Indonesia agar sebaran virus Covid-19 bisa dikendalikan.

"Itulah hukum saat ini di negeri ini (tidak adil)," ujar Slamet kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/12).

Namun demikian, Slamet mengaku sudah tidak heran lagi dengan ketidakadilan perlakuan hukum yang terjadi saat ini.

"Terus harus bilang wow gitu? Ha ha ha," pungkas Slamet. *

SANCAnews.id – Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) Dwi Agustian mengatakan penurunan kasus Covid-19 sat ini boleh jadi bukan hanya karena vaksinasi, tapi kombinasi dengan gelombang kedua. Sejauh ini cakupan vaksinasi Covid-19 di Indonesia belum mencapai 70 persen sebagai ambang batas teori kekebalan komunitas.

“Sehingga saya punya hipotesis yang belum teruji bahwa ini kemungkinan dihasilkan oleh gelombang besar populasi masyarakat yang terinfeksi lalu memiliki ketahanan varian Delta,” katanya dalam Satu Jam Berbincang Ilmu yang digelar daring oleh Dewan Profesor Universitas Padjadjaran, Sabtu sore, 11 Desember 2021.

Gelombang kedua kasus Covid-19 di Indonesia ditandai oleh lonjakan kasus harian sebanyak 56.757 orang pada 15 Juli 2021. Sebelum lonjakan itu, kata Dwi, pada Januari dimulai vaksinasi Covid-19 dan temuan varian Delta pada 3 Mei sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Dari informasi yang diperolehnya, kasus Covid-19 pada Juli-Agustus 2021 disebabkan oleh virus yang tidak bervariasi. “Semua didominasi oleh varian Delta,” kata dosen dengan keahlian epidemiologi spasial itu. Tren kasus baru hariannya kemudian sangat jauh berkurang per 16 November lalu. 

Menurut Dwi, Indonesia tidak bisa mencegat masuknya varian Delta di bandara dengan aturan karantina selama 3 hari bagi orang yang tiba dari luar negeri. “Sehingga kita kecolongan dapat varian Delta,” kata ahli ilmu kesehatan masyarakat itu. Selain itu ada masalah pada sistem kesehatan sehingga banyak kasus Covid-19 yang tidak terlaporkan.

Tantangannya sekarang adalah dengan varian Omicron. Sejauh ini, Dwi mengatakan, dilaporkan belum ada temuan di Indonesia dari hasil pemeriksaan sampel yang ada. Sementara varian baru Covid-19 itu sudah ditemukan di Singapura. “Mampukah pemerintah Indonesia menjaga perbatasan dari varian baru ini,” katanya.

Kusnandi Rusmil, Guru Besar Unpad bidang kedokteran anak, yang ikut dalam diskusi, mengatakan bahwa beberapa orang menanyakan kenapa sekarang tidak ada lonjakan kasus ketiga. “Apakah karena herd immunity atau kebanyakan kita sudah tertular tanpa gejala jadi punya kekebalan,” katanya. Untuk menemukan jawabannya, muncul usulan riset pada kalangan sivitas akademika Unpad.

Dwi Agustian mengatakan, jumlah mahasiswa Unpad sekitar 30-40 ribu orang dan tersebar di berbagai daerah. Dari sampel populasi itu bisa dilihat kondisi kekebalan tubuh terhadap Covid-19 lewat pengambilan darah untuk diperiksa. “Itu data untuk menjawab pertanyaan,” kata Ketua Satuan Tugas Covid-19 Unpad itu. (tempo)

SANCAnews.id – Sebuah piagam penghargaan berukuran jumbo dipersembahkan khusus oleh tokoh Tionghoa, Lieus Sungkharisma untuk ulama Habib Rizieq Shihab.

Dalam video yang dibagikan kepada redaksi, tampak piagam penghargaan tersebut terpampang di kantor Lieus Singkharisma.

"Penghargaan. Dipersembahkan kepada Habib Muhammad Rizieq Shihab atas perjuangannya dalam menggalang persatuan umat demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," demikian isi tulisan dalam piagam yang mengatasnamakan masyarakat peduli NKRI seperti dikutip redaksi, Sabtu (11/12).

Tak hanya berukuran jumbo dan berlatar warna merah putih, piagam tersebut juga turut dibubuhi tanda tangan sejumlah tokoh dan aktivis.

Beberapa tokoh yang turut membubuhkan tanda tangannya adalah begawan ekonomi Rizal Ramli; pakar hukum tata negara, Refly Harun, Aktivis Natalius Pigai.

Momen penandatanganan piagam tersebut juga diabadikan dalam video Lieus Sungkharisma. Penandatanganan dimulai dengan Refly Harun, menyusul kemudian Natalius Pigai dan RR, sapaan Rizal Ramli. (rmol)