SANCAnews.id

SANCAnews.id – Angka Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang diyakini Presiden Joko Widodo bakal tercapai pada 2040-2045 dengan besaran hingga 23.000-27.000 dolar Amerika Serikat ibarat panggang jauh dari api.

Begitu mantan Menko Ekui era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli, menanggapi pernyataan Jokowi mengenai prospek ekonomi RI yang disampaikan pada acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2021, di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan, Jumat (10/12).

Menurut Rizal Ramli, pernyataan Jokowi hanya angan-angan. Pasalnya, selama dua periode pemerintahannya tidak pernah tercatat pertumbuhan ekonomi nasional mencapai lebih dari 7 persen.

Hal itu disampaikan Rizal Ramli saat menjadi narasumber dalam diskusi yang digelar dalam rangkaian acara Kongres Ekonomi Umat ke-2 MUI bertajuk "Arus Baru Penguatan Ekonomi Indonesia" yang digelar pada 10-12 Desember 2021.

"Kalau Jokowi mau PDB kita 2040-2045 sekitar 23.000-27.000 (dolar AS) income per kapita, maka ekonomi harus tumbuh 7,5-8 persen tiap tahunnya sampai 2045," kata Rizal Ramli dikutip Kantor Berita Politik RMOL pada Sabtu (11/12).

Maka dari itu, berawan ekonomi yang memiliki akronim RR ini menilai Jokowi terlalu berandai-andai. Justru, harapnya, Presiden seharusnya menyampaikan kebenaran untuk mencapai cita-cita bangsa yang gemilang.

"Kalau ini mah PHP aja kali. Jangan ngibul kebablasan di forum mulia MUI dong!" tandasnya. (*)

SANCAnews.id – Rocky Gerung kembali menyinggung PDIP sebagai pertai pengecut. Menurutnya, partai berlambang banteng itu memang besar tapi tidak berani bertarung.

Pernyataan itu Rocky lontarkan saat ditanya oleh Refly Harun mengenai pendapatnya tentang presidential threshold.

Mulanya, Rocky menceritakan bahwa beberapa hari lalu saat sedang ‘ngopi, ia didatangi oleh sekelompok millenial yang bertanya tentang substansi dari presidential threshold.

Setelah mengerti, kelompok anak muda itu menghendaki agar presidential threshold dihapuskan. Tujuannya agar tidak ada batas partisipasi politik.

“Jadi bayangkan, anak SMA ini juga akhirnya tahu kepentingan kita dengan presidential threshold itu, untuk membatalkan itu, adalah pikiran millenial. Isu ini ternyata sudah masuk ke dalam pembicaraan millenial,” ungkap Rocky dikutip dari YouTube Refly Harun pada Sabtu 11 Desember 2021.

Rocky menjelaskan, dengan menghilangkan ambang batas dari presidential threshold hingga mencapai titik nol, akan membuat demokrasi semakin hidup.

Sebab, hal itu akan memberi kesempatan kepada masyarakat lain untuk ikut dalam kontestasi pemilihan presiden tanpa harus dibatasi oleh ketentuan ambang batas presidential threshold.

“Ada banyak pemimpin dan tokoh-tokoh daerah yang ingin menguji kemampuan dia dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang ada di baliho itu,” ujar Rocky dengan cara menyindir.

Mendengar itu, Refly Harun kemudian menantang Rocky Gerung untuk menjadi ahli dalam permohonan uji materi ketentuan presidential treshold di Mahkamah Konstitusi.

Sementara Refly sendiri akan menjadi lawyer dalam permohonan tersebut. Rocky menjawab bahwa ia sangat siap.

“Udah, saya udah siapkan power point, saya udah siapkan grafik-grafik, referensi segala macam,” Ungkapnya.

Lebih lanjut, Rocky juga menyinggung PDIP yang sebenarnya takut bila presidential threshold dihapuskan. Sebab pasti akan kalah dengan tokoh-tokoh yang populer seperti Refly Harun.

“Calon PDIP itu pasti kalah.. kalau dia berani kan kasi aja konfrensi pers, ‘oke kami partai yang kuat kami tau legitimasinya besar, karena itu kami di-nol kan pun kami bersedia untuk bertarung’. Coba itu diucapkan.”

“Jadi secara etis ini partai-partai yang pengecut, besar doang tapi nggak berani tarung,” tutup Rocky. (terkini)

SANCAnews.id – Memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) Dunia yang jatuh setiap 10 Desember, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menggelar aksi damai di Mapolda Sumatera Selatan.

Koordinator Pusat BEM Nusantara, Dimas Prayoga mengatakan, belakangan penegakan hukum terhadap beberapa kasus kekerasan dan pelanggaran HAM masih belum menemui titik terang.

"Aksi peringatan hari HAM Internasional kali ini kami lakukan di depan Mapolda Sumatera Selatan, mengingat ada beberapa kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang masih mengalami ketidakjelasan nasib," ujar Dimas dalam keterangannya, Sabtu (11/12).

Pada aksi damai itu, dikatakan Dimas, BEM Nusantara membawa lima tuntutan untuk menagih pertanggungjawaban dan penyelesaian dari persoalan pelangaran HAM yang sudah terjadi.

"Maka dari itu mari sama-sama kita suarakan dan meminta pertanggungjawaban negara atas kasus-kasus yang terjadi," katanya.

Sementara itu, Koordinator Daerah BEM Nusantara Sumatera Selatan, Reja Anggara, menyoroti salah satu kasus pelecehan seksual yang dilakukan dosen di Universitas Sriwijaya.

Reja berharap aksi yang digelar BEM Nusantar juga menjadi pesan kepada pemangku kebijakan untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi.

"Harapannya dengan adanya aksi ini akan menjadi catatan kawan-kawan BEM se-Indonesia untuk mengawasi serta mengantisipasi terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan, terkhusus di ruang lingkup civitas akademika," kata Reja.

Adapun lima tuntutan di hari HAM sedunia adalah, BEM Nusantara menuntut pertanggungjawaban Negara dalam Hal penuntasan seluruh kasus Pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

BEM Nusantara mendesak Presiden Jokowidodo untuk menepati janji kampanyenya dalam penuntasan kasus Pelanggaran HAM di Indonesia. Lalu, BEM Nusantara menuntut keadilan yang seadil adilnya untuk seluruh korban kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia

Berikutnya, BEM Nusantara meminta para pelaku pelanggaran HAM untuk segera diadili sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

Serta terakhir BEM Nusantara mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk segera melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku kekerasa seksual yang terjadi di Universitas Sriwijaya Palembang. (rmol)

SANCAnews.id – Kongres Pemuda Indonesia melaporkan Novel Baswedan dan 43 eks pegawai KPK lainnya yang telah diangkat menjadi ASN Polri ke Komnas HAM.

Mereka membandingkan Novel dkk bisa menjadi ASN meski tak lolos TWK, sementara guru honorer Sugianti yang lolos CPNS belum ada kejelasan. Komnas HAM mengatakan akan mendalami masalah yang dihadapi Sugianti.

"Terkait masalah Bu Sugianti kami dalami," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat dihubungi, Sabtu (11/12/2021).

Anam menuturkan pihaknya sejak awal mengikuti perkembangan kasus TWK KPK dan telah menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan rekomendasi juga telah ditindaklanjuti Jokowi dengan mengangkat Novel dkk menjadi ASN Polri.

"Komnas HAM mengikuti apa yang telah dilakukan untuk kasus TWK dan telah menyerahkan rekomendasi tersebut ke Presiden. Dan saat ini rekomendasi tersebut telah ada tindak lantut dengan Novel cs menjadi ASN Polri," ujarnya.

Seperti diketahui, aduan itu diajukan Kongres Pemuda Indonesia ke Komnas HAM pada Jumat (10/12) kemarin. Mereka meminta keadilan yang sama juga diterapkan kepada guru honorer bernama Sugianti yang lolos CPNS namun belum ada kejelasan.

"Kita hadir untuk meminta keadilan jangan dibeda-bedakan 44 eks pegawai KPK yang diterima menjadi ASN Polri dengan seorang guru honorer yang telah lolos menjadi pegawai negeri sipil dan telah menang di putusan MA terkait pengangkatan beliau sebagai PNS," kata Presiden Kongres Pemuda Indonesia, Pitra Romadoni Nasution

"Akan tetapi sampai saat ini juga tidak kunjung juga diangkat sebagai ASN. Untuk itu kita hari ini menyatakan keberatan kenapa yang bersangkutan bisa menjadi ASN padahal Ibu Sugianti mengabdi sudah puluhan tahun menjadi guru," lanjutnya.

Pitra yang merupakan kuasa hukum Sugianti itu mengatakan pihaknya juga melaporkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI dan KemenPAN-RB. Sebab nomor induk kepegawaian (NIK) Sugianti tak kunjung dikeluarkan.

Pitra menyampaikan putusan penetapan Sugianti menjadi ASN sudah inkrah di Mahkamah Agung (MA) dan dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, kata Pitra, BKN RI tidak menjalankan putusan tersebut.

Pitra meminta agar Novel Baswedan dkk dipanggil ke Komnas HAM untuk menjelaskan bagaimana cara menjadi ASN Polri meski tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia ingin keadilan yang sama juga diterapkan kepada Sugianti. (dtk)

SANCAnews.id – Seperti diketahui, belakangan ini publik cukup dihebohkan dengan persoalan sumur resapan besutan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang disebut memakan ‘korban’.

Apalagi terbaru, perhatian publik tersita dengan kabar soal terperosoknya mobil milik Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, di sumur resapan.

Sontak saja kejadian tersebut memicu banyaknya kritik kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang dinilai telah gagal membuat sumur resapan.

Beberapa pihak pun tampak mengomentari dan memberi tanggapan. Salah satunya pengamat politik RG alias Rocky Gerung.

Namun, dalam ocehannya, Rocky justru mengambil kesempatan untuk menyindir soal mobil Esemka yang sebelumnya dibangga-banggakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Ia melontarkan sindiran yang mana menurutnya yang salah dalam kejadian tersebut adalah mobil Isyana sendiri.

Seharusnya, kata Rocky Gerung, mobil yang digunakan agar tak terperosok ke dalam sumur resapan adalah mobil Esemka.

“Yang salah itu mobilnya, karena terlalu berat, makanya dia jeblos,” ungkap Rocky Gerung di kanal YouTube pribadinya, dikutip terkini.id pada Jumat, 10 Desember 2021.

“Mestinya pake Esemka. Kalau Esemka, dia ngambang, enggak bakal kejeblos.”

Lebih lanjut, pria yang juga seorang filsuf itu menduga bahwa mungkin saja sebelum insiden tersebut terjadi, sumur resapan yang baru selesai dan masih basah itu memang sudah diincar.

Menurutnya, tak menutup kemungkinan ada pihak yang sengaja melewati sumur resapan yang sebelumnya sudah diketahui masih basah.

“Dan kelihatannya memang mungkin dua hari sebelumnya sudah ada yang incar ke situ, ‘coba cari sumur resapan yang masih basah, nanti akan dikirim mobil oleh seseorang’.”

Ia lantas menyinggung soal adanya upaya untuk saling mencari kelemahan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Terlebih, mobil yang terperosok ke dalam sumur resapan itu adalah mobil milik PSI yang katanya sangat vokal mengkritik kebijakan Anies Baswedan.

“Jadi terlihat upaya untuk saling mengintip kelemahan, padahal sebetulnya kelemahan itu diperlihatkan di dalam kebijakan. Kalau mobil PSI ada di situ, itu artinya memang ada drone beredar di situ untuk memantau perkembangan pembangunan sumur resapan,” tandas Rocky Gerung. (terkini)