SANCAnews.id

SANCAnews.id – Perhelatan Kongres Ekonomi Umat Ke-2 Majelis Ulama Indonesia tahun ini sangat menarik menurut Jurubicara Presiden Gus Dur, Adhie Massardi.

Karena dia melihat pada momentum itu ada dialektika politik tingkat tinggi, antara orang Nomor satu di republik ini, Presiden RI Joko Widodo, dengan ekonom nomor satu di negeri ini, ialah Rizal Ramli.

Pada pembukaan Kongres Ekonomi Umat ke-2 MUI di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan pada Jumat kemarin (10/11), saat memberikan sambutannya Jokowi menebar optimisme luar biasa.

Katanya, dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, ia optimistis Indonesia akan segera menjadi pusat ekonomi syariah. Bahkan dia meyakinkan publik bahwa kelak pada 2040-2045 pendapatan per kapita rakyat Indonesia kurang lebih 23.000-27.000 dolar Amerika Serikat.

Pada hari ini, Sabtu (11/12), di tempat dan forum yang sama, Rizal Ramli menyindir pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Kalau ini mah PHP aja kali. Jangan ngibul kebablasan di forum mulia MUI dong!" kata Menko Ekuin era pemerintahan Gus Dur ini.

Sindiran Rizal Ramli bahwa Joko Widodo hanya PHP (pemberi harapan palsu), terkait pernyataan pendapatan per kapita rakyat Indonesia 23.000-27.000 dolar Amerika Serikat pada 2040-2045, tentu saja berdasarkan fakta yang nyata.

Karena, tahun lalu saja (2020) pendapatan per kapita Indonesia anjlok dari 4.050 dolar Amerika Serikat (2019) menjadi hanya 3.870 dolar Amerika Serikat.

Sehingga Rizal Ramli mengkalkulasi, untuk melipatgandakan pendapatan menjadi 6-7 kalinya tentu harus kerja ekstra super keras, dengan pembenahan bukan hanya di sektor ekonomi, tapi di banyak sektor yang saat ini kesemuanya kedodoran.

Menurut Adhie M Massardi, kalau Presiden Joko Widodo sungguh-sungguh ingin merealisasikan apa yang dikatakannya di forum Ekonomi MUI itu, sehingga bisa membuat Rizal Ramli tersipu-sipu, mudah saja.

Dia senada dengan Rizal Ramli yang menyatakan bahwa untuk mencapai angka 23.000-27.000 dolar Amerika Serikat pada 2040-2045, maka perekonomian RI harus tumbuh 7,5-8,5 persen setiap tahun, secara konstan, dan itu harus dimulai pada 2022 yang tinggal menghitung hari.

"Ini memang seperti film mission impossible alias 100 persen PHP," kata Adhie kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu malam (11/12).

Tapi kalau Joko Widodo benar-benar ingin melaksanakan apa yang dikatakannya tersebut, Adhie tak akan canggung memberikan bocoran idenya, yang dipastikan tidak memerlukan kerja keras seperti yang digambarkan Rizal Ramli.

"Cukup Joko Widodo mengundurkan diri sebagai presiden, percepat pilpres dengan presidential threshold nol (zero) persen, dan perbaiki sistem pemilu dan seluruh jajaran KPU," katanya.

"Dengan demikian akan lahir pemimpin dengan integritas dan kapasitas yang jelas, yang bukan tukang ngibul," tegas Adhie.

Apabila ini terjadi, dia memprediksi akan ada kepastian hukum dalam berbisnis.

"UU Cipta Kerja, meskipun masih berlaku hingga dua tahun ke depan, tapi karena sudah dinyatakan inkonstitusional Hakim Konstitusi pasti bikin investor ketar-ketir," tuturnya.

Maka dengan kepemimpinan yang lebih bermoral dan demokratis serta memahami persoalan bangsa, Adhie yakin buzzeRp yang selama ini mendapat angin untuk menciptakan keadaan sosial eksplosif, akan terkubur akan sirna.

"Sehingga masyaraat akan kembali hidup akur. Jadi cukup dengan menyatakan mundur sebagai presiden, insya Allah apa yang dianggap sebagai PHP-Joko Widodo akan jadi kenyataan," katanya.

"Dan ini bisa membuat Rizal Ramli tersipu-sipu," imbuh Adhie menegaskan. (**)

SANCAnews.id – Angka Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang diyakini Presiden Joko Widodo bakal tercapai pada 2040-2045 dengan besaran hingga 23.000-27.000 dolar Amerika Serikat ibarat panggang jauh dari api.

Begitu mantan Menko Ekui era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli, menanggapi pernyataan Jokowi mengenai prospek ekonomi RI yang disampaikan pada acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2021, di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan, Jumat (10/12).

Menurut Rizal Ramli, pernyataan Jokowi hanya angan-angan. Pasalnya, selama dua periode pemerintahannya tidak pernah tercatat pertumbuhan ekonomi nasional mencapai lebih dari 7 persen.

Hal itu disampaikan Rizal Ramli saat menjadi narasumber dalam diskusi yang digelar dalam rangkaian acara Kongres Ekonomi Umat ke-2 MUI bertajuk "Arus Baru Penguatan Ekonomi Indonesia" yang digelar pada 10-12 Desember 2021.

"Kalau Jokowi mau PDB kita 2040-2045 sekitar 23.000-27.000 (dolar AS) income per kapita, maka ekonomi harus tumbuh 7,5-8 persen tiap tahunnya sampai 2045," kata Rizal Ramli dikutip Kantor Berita Politik RMOL pada Sabtu (11/12).

Maka dari itu, berawan ekonomi yang memiliki akronim RR ini menilai Jokowi terlalu berandai-andai. Justru, harapnya, Presiden seharusnya menyampaikan kebenaran untuk mencapai cita-cita bangsa yang gemilang.

"Kalau ini mah PHP aja kali. Jangan ngibul kebablasan di forum mulia MUI dong!" tandasnya. (*)

SANCAnews.id – Rocky Gerung kembali menyinggung PDIP sebagai pertai pengecut. Menurutnya, partai berlambang banteng itu memang besar tapi tidak berani bertarung.

Pernyataan itu Rocky lontarkan saat ditanya oleh Refly Harun mengenai pendapatnya tentang presidential threshold.

Mulanya, Rocky menceritakan bahwa beberapa hari lalu saat sedang ‘ngopi, ia didatangi oleh sekelompok millenial yang bertanya tentang substansi dari presidential threshold.

Setelah mengerti, kelompok anak muda itu menghendaki agar presidential threshold dihapuskan. Tujuannya agar tidak ada batas partisipasi politik.

“Jadi bayangkan, anak SMA ini juga akhirnya tahu kepentingan kita dengan presidential threshold itu, untuk membatalkan itu, adalah pikiran millenial. Isu ini ternyata sudah masuk ke dalam pembicaraan millenial,” ungkap Rocky dikutip dari YouTube Refly Harun pada Sabtu 11 Desember 2021.

Rocky menjelaskan, dengan menghilangkan ambang batas dari presidential threshold hingga mencapai titik nol, akan membuat demokrasi semakin hidup.

Sebab, hal itu akan memberi kesempatan kepada masyarakat lain untuk ikut dalam kontestasi pemilihan presiden tanpa harus dibatasi oleh ketentuan ambang batas presidential threshold.

“Ada banyak pemimpin dan tokoh-tokoh daerah yang ingin menguji kemampuan dia dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang ada di baliho itu,” ujar Rocky dengan cara menyindir.

Mendengar itu, Refly Harun kemudian menantang Rocky Gerung untuk menjadi ahli dalam permohonan uji materi ketentuan presidential treshold di Mahkamah Konstitusi.

Sementara Refly sendiri akan menjadi lawyer dalam permohonan tersebut. Rocky menjawab bahwa ia sangat siap.

“Udah, saya udah siapkan power point, saya udah siapkan grafik-grafik, referensi segala macam,” Ungkapnya.

Lebih lanjut, Rocky juga menyinggung PDIP yang sebenarnya takut bila presidential threshold dihapuskan. Sebab pasti akan kalah dengan tokoh-tokoh yang populer seperti Refly Harun.

“Calon PDIP itu pasti kalah.. kalau dia berani kan kasi aja konfrensi pers, ‘oke kami partai yang kuat kami tau legitimasinya besar, karena itu kami di-nol kan pun kami bersedia untuk bertarung’. Coba itu diucapkan.”

“Jadi secara etis ini partai-partai yang pengecut, besar doang tapi nggak berani tarung,” tutup Rocky. (terkini)

SANCAnews.id – Memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) Dunia yang jatuh setiap 10 Desember, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menggelar aksi damai di Mapolda Sumatera Selatan.

Koordinator Pusat BEM Nusantara, Dimas Prayoga mengatakan, belakangan penegakan hukum terhadap beberapa kasus kekerasan dan pelanggaran HAM masih belum menemui titik terang.

"Aksi peringatan hari HAM Internasional kali ini kami lakukan di depan Mapolda Sumatera Selatan, mengingat ada beberapa kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang masih mengalami ketidakjelasan nasib," ujar Dimas dalam keterangannya, Sabtu (11/12).

Pada aksi damai itu, dikatakan Dimas, BEM Nusantara membawa lima tuntutan untuk menagih pertanggungjawaban dan penyelesaian dari persoalan pelangaran HAM yang sudah terjadi.

"Maka dari itu mari sama-sama kita suarakan dan meminta pertanggungjawaban negara atas kasus-kasus yang terjadi," katanya.

Sementara itu, Koordinator Daerah BEM Nusantara Sumatera Selatan, Reja Anggara, menyoroti salah satu kasus pelecehan seksual yang dilakukan dosen di Universitas Sriwijaya.

Reja berharap aksi yang digelar BEM Nusantar juga menjadi pesan kepada pemangku kebijakan untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi.

"Harapannya dengan adanya aksi ini akan menjadi catatan kawan-kawan BEM se-Indonesia untuk mengawasi serta mengantisipasi terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan, terkhusus di ruang lingkup civitas akademika," kata Reja.

Adapun lima tuntutan di hari HAM sedunia adalah, BEM Nusantara menuntut pertanggungjawaban Negara dalam Hal penuntasan seluruh kasus Pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

BEM Nusantara mendesak Presiden Jokowidodo untuk menepati janji kampanyenya dalam penuntasan kasus Pelanggaran HAM di Indonesia. Lalu, BEM Nusantara menuntut keadilan yang seadil adilnya untuk seluruh korban kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia

Berikutnya, BEM Nusantara meminta para pelaku pelanggaran HAM untuk segera diadili sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

Serta terakhir BEM Nusantara mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk segera melakukan proses hukum terhadap oknum pelaku kekerasa seksual yang terjadi di Universitas Sriwijaya Palembang. (rmol)

SANCAnews.id – Kongres Pemuda Indonesia melaporkan Novel Baswedan dan 43 eks pegawai KPK lainnya yang telah diangkat menjadi ASN Polri ke Komnas HAM.

Mereka membandingkan Novel dkk bisa menjadi ASN meski tak lolos TWK, sementara guru honorer Sugianti yang lolos CPNS belum ada kejelasan. Komnas HAM mengatakan akan mendalami masalah yang dihadapi Sugianti.

"Terkait masalah Bu Sugianti kami dalami," kata komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat dihubungi, Sabtu (11/12/2021).

Anam menuturkan pihaknya sejak awal mengikuti perkembangan kasus TWK KPK dan telah menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan rekomendasi juga telah ditindaklanjuti Jokowi dengan mengangkat Novel dkk menjadi ASN Polri.

"Komnas HAM mengikuti apa yang telah dilakukan untuk kasus TWK dan telah menyerahkan rekomendasi tersebut ke Presiden. Dan saat ini rekomendasi tersebut telah ada tindak lantut dengan Novel cs menjadi ASN Polri," ujarnya.

Seperti diketahui, aduan itu diajukan Kongres Pemuda Indonesia ke Komnas HAM pada Jumat (10/12) kemarin. Mereka meminta keadilan yang sama juga diterapkan kepada guru honorer bernama Sugianti yang lolos CPNS namun belum ada kejelasan.

"Kita hadir untuk meminta keadilan jangan dibeda-bedakan 44 eks pegawai KPK yang diterima menjadi ASN Polri dengan seorang guru honorer yang telah lolos menjadi pegawai negeri sipil dan telah menang di putusan MA terkait pengangkatan beliau sebagai PNS," kata Presiden Kongres Pemuda Indonesia, Pitra Romadoni Nasution

"Akan tetapi sampai saat ini juga tidak kunjung juga diangkat sebagai ASN. Untuk itu kita hari ini menyatakan keberatan kenapa yang bersangkutan bisa menjadi ASN padahal Ibu Sugianti mengabdi sudah puluhan tahun menjadi guru," lanjutnya.

Pitra yang merupakan kuasa hukum Sugianti itu mengatakan pihaknya juga melaporkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI dan KemenPAN-RB. Sebab nomor induk kepegawaian (NIK) Sugianti tak kunjung dikeluarkan.

Pitra menyampaikan putusan penetapan Sugianti menjadi ASN sudah inkrah di Mahkamah Agung (MA) dan dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, kata Pitra, BKN RI tidak menjalankan putusan tersebut.

Pitra meminta agar Novel Baswedan dkk dipanggil ke Komnas HAM untuk menjelaskan bagaimana cara menjadi ASN Polri meski tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia ingin keadilan yang sama juga diterapkan kepada Sugianti. (dtk)