SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membeberkan kondisi lembaga yang dipimpinnya.

Menurutnya, salah satu keterbatasan KPK adalah kekurangan jumlah pegawai yang bisa diberdayakan dalam memberantas korupsi.

“KPK tentu sangat menyadari atas keterbatasannya, hanya 1.602 sumber daya manusia yang ada di KPK,” ujar Firli di hadapan Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (9/12/2021).

Pernyataan Firli Bahuri itu pun memantik respons publik atau warganet. Salah satunya Tokoh Nahdatul Ulama (NU) Umar Hasibuan.

Gus Umar sapaan akrabnya mengatakan jika KPK mengakui kekurangan pegawai, lantas kenapa mereka memecat 57 pegawainya.

“Pak Firli klu kurang kenapa anda pecat Novel baswedan cs? Anda ini koq makin aneh saja ya?,” kata Gus Umar di akun Twitternya, Jumat (10/12/2021).

Tak hanya Gus Umar, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu juga menyindir pimpinan KPK yang menyingkirkan Novel Baswedan dkk dengan dalih TWK.

“Izinkan #sayaketawa – kok memecat 54 pegawai dg alasan dibuat2 lewat TWK,” ungkap Said Didu.

Seperti diketahui, 44 eks pegawai KPK telah resmi menjadi ASN Polri. Mereka dilantik langsung oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo kemarin. (fajar)

SANCAnews.id – Ditemukan dugaan kejanggalan dalam kejadian terperosoknya ban mobil Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, ke sumur resapan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Diduga kendaraan Isyana sempat bolak-balik sebelum akhirnya jeblos ke lubang itu.

Hal ini dikatakan oleh Lurah Lebak Bulus Junaidi. Ia mengaku mendapatkan laporan dari pekerja sumur yang berada di lokasi.

Kejanggalan semakin terlihat karena kawasan Bona Indah merupakan kawasan perumahan yang bukan jalan umum dan ujungnya adalah jalan buntu.

"Laporan dari tukang yang ngerjain, kok mobil bolak-balik di situ. Putar-putar gitu dan bekasnya kelihatan banget di lobang itu. Saya bingung tapi enggak suudzon," ujar Junaidi saat dikonfirmasi, Kamis (9/12/2021).

Junaidi menyebut pemilik mobil yang mondar-mandir itu adalah Isyana masih sebuah dugaan. Ia tak mau berprasangka buruk ada pihak yang sengaja melakukannya.

"Itu mungkin mobil yang sama kayaknya (dengan yang terperosok). Saya juga makanya bingung tapi saya nggak suuzon apa emang ada niat gak baik apa," jelasnya.

Saat kejadian, kata Junaidi, sumur resapan baru dilapisi aspal dan cornya masih basah. Bahkan, jalanan tersebut belum bisa dilewati oleh mobil sampai 14 hari ke depan.

Pekerja juga disebutnya pun sempat dipasang plang penanda agar aspal tersebut tak dilewati kendaraan. Namun, belakangan penandanya malah hilang entah kemana.

"Sebetulnya di situ dipasang, jadi jangan dilewati mobil. Tapi dicopot sama warga. Lalu Ada kemungkinan karena lihat jalannya halus, aspal bagus, dan dianggap suddah bisa dipakai," pungkasnya.

Terperosok ke Sumur Resapan 

Sebelumnya, beredar di media sosial mengenai satu unit mobil pada bagian satu bannya terperosok ke dalam sumur resapan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Belakangan, terkonfirmasi kendaraan itu adalah milik dari Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka.

Kejadian terperosoknya mobil Isyana itu diungkap oleh pemilik akun twitter @arnold5508. Ia mengunggah foto ban mobil yang jeblos ke dalam sumur resapan di daerah Bona Indah, Lebak Bulus.

Isyana lantas membalasnya dengan berterimakasih kepada pemilik akun itu karena telah membantu mengangkat mobilnya.

"Om Arnold, terima kasih sudah bantu angkat mobil saya kemarin," tulis Isyana dalam akun twitternya yang dikutip, Kamis(9/12/2021).

Saat dikonfirmasi, Isyana membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun, ia sendiri tidak ada di lokasi ketika mobilnya terperosok.

Isyana menyebut saat itu mobilnya sedang dibawa oleh sopirnya yang hendak membeli makan siang.

"Menurutnya (si sopir), setelah membeli makan siang, dia melintas dengan kecepatan rendah, tiba-tiba roda kanan belakang mobil kejeblos proyek lubang peresapan air yang sudah selesai dikerjakan," jelas Isyana.

Sopir itu menceritakan ke Isyana belum ada garis pembatas di lokasi. Hingga akhirnya sopir tidak menyadari dan tiba-tiba ban mobil masuk ke proyek drainase vertikal itu.

"Saat itu juga belum ada garis batas di sekitar lokasi. Lalu driver saya meminta tolong beberapa orang sekitar untuk membantu mengangkat mobil," kata Isyana. (suara)

SANCAnews.id – Sebuah video viral di media sosial unggahan sebuah akun @ibukostreborn memicu kemarahan warganet. Dalam unggahan yang diberi judul ' sumur piaraan Wan Bahlul Uda mulai berulah ' dan diposting pada 9 Desember 2021 ini memperlihatkan sebuah suasana jalanan perkotaan dengan genangan air yang cukup tinggi di sisi sebelah jalan. 

Tampak kemudian beberapa warga melintas di pinggiran trotoar yang digenangi air setinggi mata kaki orang dewasa. 

Sekilas tampak biasa,  namun beberapa menit kemudian wanita berjilbab Kuning yang berjalan beriringan dengan warga pejalan lain tiba tiba terperosok ke dalam lubang yang tak terlihat karena tertutup genangan. 

Wanita itu terperosok,  kemudian terjatuh sepenuhnya bahkan hingga nyaris tenggelam.  Rupanya pijakan yang ia injak cukup dalam lubangnya dan tertutup genangan air.

Sontak warga sekitar berbondong bondong menolongnya.  Unggahan ini pun diretweet ratusan kali dan dibanjiri komentar protes keras dari warganet akibat dirinya menyalahkan Anies Baswedan. 

Padahal lokasi sebenarnya terjatuhnya sang ibu tersebut berada di Padalarang,  tepatnya depan kantor pos Padalarang,  Kabupaten Bandung Barat. 

Warganet kesal lantaran tuduhan tersebut dan beramai ramai mengomentari. 

" Ada ibu ibu tergelincir masuk got di Padalarang yang disalahkan pak Anies?" Cuit akun @tatakuji*** disertai potret dua sumber berbeda satu dari si pengunggah,  satu lagi dari informasi bahwa tempat berasal di Padalarang. 

" Ini orang lagi dagang supaya laku,  maka dia buat fitnah murahan,  Kejadiannya di Padalarang,  " Tambah akun @GeiszCha***.

" Khan cebong memang dungunya permanent,  kang fitnah pula,  sejak kapan Padalarang masuk DKI? " Timpal akun lain @veaadee*** merasa kesal. 

" RAS aja penebar Hoax seperti ini,  kejadian ini di Padalarang,  @ibukostreborn,  benci boleh bodoh jangan, " Sahut akun @Lisaamar***.

Hingga kini bahkan muncul tagar #padalarang yang menempati trending teratas dengan ribuan komentar warganet serupa. 

Dari berbagai sumber,  informasi mengenai jatuhnya ibu berjilbab ini memang terjadi di Padalarang,  Kabupaten Bandung Barat. 

Korban diketahui bernama Ibu Sani,  yang menurut keterangan memang akan menaiki angkot Gunung Bentang tepat didepan Kantor Pos Padalarang, namun saat dirinya berjalan tiba tiba terperosok karena tidak melihat lubang dalam yang tertutup genangan. 

Dirinya berharap pemerintah segera memperbaiki selokan tersebut karena membahayakan. (suara)

SANCAnews.id – Negara disebut menjadi aktor utama dalam melakukan penyusutan terhadap ruang kebebasan sipil. Hal tersebut disampaikan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam catatan soal kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Laporan itu disusun oleh KontraS dan diberi judul "HAM Dikikis Habis". Laporan tersebut dikeluarkan dalam rangka memperingati hari HAM internasional yang jatuh tepat pada hari ini, Jumat (10/12).

Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar, menyampaikan penyusutan terhadap ruang-ruang kebebasan masyarakat sipil saat ini kian masif. Hal tersebut tercermin dari tingginya praktik pembubaran paksa terhadap bentuk penyampaian pendapat dalam konteks aksi unjuk rasa.

"Pada konteks pemaparan kebebasan sipil secara umum, saya mau menyebutkan hari ini negara menjadi aktor utama dalam melakukan penyusutan terhadap kebebasan sipil," kata Rivanlee di kantor KontraS, Kramat, Jakarta Pusat.

Dalam pemantauan KontraS sejak Desember 2020 hingga November 2021, tercatat ada 150 peristiwa pembatasan kebebasan sipil. Dari ratusan peristiwa itu, kurang lebih 500 masyarakat sipil ditangkap.

Pembubaran paksa, kata Rivanlee, menjadi tindakan pelanggaran kebebasan berekspresi terbanyak yakni 67 kasus. Kemudian diikuti dengan penangkapan secara sewenang-wenang sebanyak 43 kasus.

"Dengan aktor utamanya adalah polisi sendiri," ucap Rivanlee.

KontraS juga mencatat adanya pemberangusan kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan isu Papua dengan total 25 kasus. Selanjutnya ada pula isu sumber daya alam atau lingkungan sebanyak 18 kasus.

Angka kasus pembungkapan berekspresi yang bekaitan dengan isu Papua meunjukkan bahwa cara pandang negara masih sangat represif. Contohnya pada saat aksi unjuk rasa penolakan otonomi khusus Papua di berbagai daerah seperti Jakarta, Semarang, Jayapura, hingga Sorong.

Tidak sampai situ, represifitas negara melalui instrumen kepolisian sepanjang 2021 juga semakin sewenang-wenang. Termutakhir, soal penghapusan sejumlah mural yang masuk dalam ranah kritik terhadap negara.

Menurut Rivanlee, penghapusan sejumlah mural seperti "Jokowi 404 Not Found" hingga "Tuhan Aku Lapar" masuk dalam kategori perburuan. Dalam hal ini, seniman pembuat gambar tersebut dicari oleh aparat kepolisian.

"Hal itu semakin menunjukkan watak otoritatian pemerintah yang alergi terhadap kritik publik. Ucapan Presiden yang meminta masyarakat untuk lebih aktif mengkritik justru tidak dibarengi dengan jaminan tiap bentuk kritik tersebut," pungkas Rivanlee.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, mengatakan banyak sekali pola keberulangan dalam konteks pelanggaran HAM di Tanah Air. Misalnya, semakin maraknya pola represifitas negara kepada masyarakat sipil.

"Kami lihat ada banyak pola keberulangan dan pola pelanggaran HAM yang terjadi dengan pola yang sama dan marak dan semakin represif pada warga negara," kata Fatia.

Fatia mengatakan, pada era rezim Jokowi-Ma'ruf, isu HAM tidak menjadi prioritas dan pertimbangan utama dalam hal pengambilan kebijakan. Malah sebaliknya, pemerintah malah meniadakan nilai-nilai HAM dengan dalih pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas politik.

"Dengan adanya agenda pembangunan yang tidak berjalan lurus dengan kemajuan HAM tersebut pada akhirnya berdampak pada nilai HAM itu sendiri," ungkap dia. (suara)

SANCAnews.id – Pegiat media sosial, Christ Wamea menanggapi Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang menegaskan komitmen Pemerintah menuntaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Ia menyindir bahwa selama 7 tahun berkuasa, Presiden Jokowi sama seklai belum menuntaskan apa pun.

“Sudah berkuasa 7 tahun belum ada yang tuntas kok hanya cuma bisa tegaskan saja,” kata Christ Wamea pada Jumat, 10 Desember 2021.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan pelanggaran HAM berat dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi korban.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2021, di Istana Negara pada Jumat, 10 Desember 2021.

“Pemerintah melalui Jaksa Agung telah mengambil langkah untuk melakukan penyidikan umum terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat,” kata Jokowi, dikutip dari laman resmi Sekretaris Kabinet.

“Salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komnas HAM adalah kasus Paniai di Papua Tahun 2014,” sambungnya.

Jokowi mengatakan bahwa perkembangan revolusi industri 4.0. juga menuntut untuk dapat mengantisipasi beberapa isu HAM, termasuk kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat terhadap sanksi pidana dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Oleh sebab itu, Presiden pun telah menginstruksikan jajarannya untuk mengedepankan edukasi dan langkah persuasif dalam penanganan perkara ITE.

“Namun, saya juga ingatkan, bahwa kebebasan berpendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab kepada kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih luas,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan bahwa perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian serius pemerintah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari HAM.

“Saya telah memerintahkan Menkominfo serta kementerian dan lembaga terkait untuk segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi bersama-sama dengan DPR, agar perlindungan hak asasi masyarakat dan kepastian berusaha di sektor digital dapat terjamin,” ujarnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus terus diikuti sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak berkeadilan dalam dunia yang penuh disrupsi seperti sekarang.

“Kita harus selalu berinovasi dalam upaya melindungi hak asasi warga negara Indonesia, terutama kelompok warga yang marjinal. Kita harus membangun Indonesia Maju, dan sekaligus menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya. (terkini)