SANCAnews.id

SANCAnews.id – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengungkap bahwa dirinya diingatkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan berbicara terlalu keras. Namun Anwar Abbas meyakini bahwa Jokowi adalah orang yang kebal terhadap kritik.

"Tadi saya diingatkan Pak Jokowi, 'Pak Anwar Abbas, ngomong-nya jangan keras-keras, Pak'. Apalagi tadi ketika bertemu dengan Menteri Agama, ya berapa teman langsung mengambil momen gitu kan. Saya rasa Pak Presiden sama Pak Menteri Agama adalah orang yang sudah kebal ya, bagi beliau kritik itu...," kata Anwar Abbas dalam sambutannya di acara Kongres Ekonomi Umat Islam II melalui siaran YouTube MUI, seperti dilihat Jumat (10/21/2021).

Anwar Abbas menyampaikan hal itu di hadapan Jokowi, yang juga hadir dalam acara tersebut. Anwar Abbas menyebut bahwa dirinya masih menyimpan foto makan bersama dengan Jokowi.

"Dan saya tadi malam, Pak Presiden, ketemu foto kita berdua makan siang soto di kantor PP Muhammadiyah. Waktu itu Pak Presiden masih jabatan Gubernur DKI Jakarta, dan itu masih saya simpan," kata dia.

Singgung Negara Maju Berkarakter Kuat 

Anwar Abbas kemudian melanjutkan pidatonya mengenai negara maju. Dia ingin Indonesia menjadi nagara maju, akan tetapi harus dikuatkan dengan karakter dan keadilan.

"Kita mengharapkan negeri kita ini tidak hanya maju seperti yang kita lihat di Barat dan di Amerika hari ini. Kita tidak ingin negeri kita hanya sekadar maju, tapi juga berkeadilan. Mengedepankan kebersamaan, berakhlak dan bermoral, serta memiliki budaya luhur yang akan bisa membuat kesatuan dan persatuan di antara kita sebagai bangsa dan warga dunia," sebutnya.

Anwar Abbas ingin Indonesia menjadi negara maju yang mengedepankan persatuan, tidak hanya mencari profit serta negara yang memiliki karakter.

"Akan semakin lebih kuat lagi di mana kita tidak hanya peduli terhadap masalah bagaimana kita mendapatkan profit atau keuntungan, tapi kita juga peduli terhadap sesama dan lingkungan hidup serta lingkungan alam ini yang itu kita lakukan adalah karena dimotivasi dan digerakkan oleh keyakinan kita sebagai warga bangsa yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya serta patuh terhadap hukum dan dasar atau konstitusinya," kata dia.

"Karena itulah kita yakin negara dan bangsa kita akan bisa maju dan majunya kita harapkan akan lain dari yang lain karena kita maju dengan karakter," sambungnya.

Dialog dengan Jokowi di Istana soal Karakter Pancasilais 

Anwar Abbas menyebut karakter bangsa penting bagi sebuah negara yang maju. Dia pun menyinggung pernyataan Jokowi yang ingin memperkuat karakter anak bangsa.

"Ini saya penting memasukkan karakter karena Pak Presiden dalam kesempatan pertemuan di Istana ya sempat menyatakan, saya bertanya kepada beliau, Pak Presiden menyatakan bahwa Pak Presiden ingin membentuk anak-anak bangsa ini menjadi anak bangsa yang memiliki karakter," katanya.

Anwar Abbas kemudian bertanya kepada Jokowi seperti apa karakter anak yang ingin dibentuk itu. Hal itu adalah karakter Pancasilais.

"Lalu saya tanya, 'apakah, seperti apa karakter yang Pak Presiden maksudkan, apakah mereka itu insan-insan yang Pancasilais?' kata beliau benar seperti itu. Oleh karena itu, kita ingin ya membuat negeri kita yang maju tapi kita maju dengan jati diri dan karakter kita sendiri sebagai bangsa yang berfalsafahkan Pancasila dan menghormati hukum dasarnya itu UUD Tahun 1945," ujar Anwar. (dtk)

SANCAnews.id – Penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu hingga kekinian situasinya disebut tidak jelas dan semakin kabur. Bahkan, rasa keadilan bagi para korban dan keluarganya semakin jauh dan tidak terpenuhi.

Bertepatan dengan hari HAM internasional yang jatuh pada Jumat (10/12) ini, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) berpandangan jika ruang keadilan terkait pelanggaran HAM masa lalu kian tertutup.

Sepanjang Desember 2020 hingga November 2021, KontraS dalam catatan bertajuk "HAM Dikikis Habis" menyebut, pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada beberapa kesempatan soal penuntasan pelanggaran HAM masa lalu secara praktik tidak berjalan. Dengan kata lain, tidak ada kebijakan yang sesuai dengan nilai dan prinsip kemanusiaan yang berlangsung secara universal di Indonesia.

"Sehingga kami melihat bahwa ini adalah bentuk dari Lip Service Jokowi sebagaimana telah ramai yang disuarakan oleh kelompok masyarakat, mahasiswa dan juga sebagainya," kata Sajali di kantor KontraS, Kramat, Jakarta Pusat.

Sajali menyampaikan, hingga kekinian para keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat masa lalu terus menuntut keadilan. Hal paling nyata adalah Aksi Kamisan yang setiap pekan berlangsung.

Faktanya, pemerintah sebagai pihak yang mempunyai peranan penting dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat, dalam hal ini Jaksa Agung, tidak pernah membuka ruang nyata bagi komunikasi terhadap keluarga korban.

Sajali mengatakan, sepanjang 2021, KontraS mencatat jika penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu makin berjalan mundur. Contoh paling nyata adalah diangkatnya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI.

Dalam bahasa Sajali,"Jokowi menggelar karpet merah untuk penjahat atau pelanggar HAM berat."

Diketahui, Prabowo diduga terlibat dalam serangkaian penculikan terhadap sejumlah aktivis pada penghujung rezim Orde Baru tahun 1997-1998. Bahkan, Prabowo juga memberikan karpet merah kepada dua anggota eks Tim Mawar, Brigadir Jenderal TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus di kementerian yang dipimpinnya.

Tidak berhenti di situ saja, jalan mulus kepada pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu terus diberikan oleh rezim Jokowi. Eurico Guterres, tokoh Timor Timur yang pro dengan NKRI -- yang juga pelaku pelanggaran HAM-- diberikan penghargaan Bintang Jasa Utama.

Sajali melanjutkan, kemunduran juga dibuktikan dengan nihilnya agenda penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu di Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021 - 2025. Hingga pada akhirnya, KontraS mengambil kesimpulan bahwa implementasi penuntasan pelanggaran HAM masa lalu terus memudar hingga hari ini.

"Kami akhirnya mengeluarkan statement bahwa komitmen untuk menyelesaikan HAM berat itu betul-betul hanya wujud kata-kata dan pidato saja dan implementasinya begitu pudar sampai hari ini," tegas Sajali. (suara)

SANCAnews.id – Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini mengungkap utang proyek kereta cepat baru akan terlunasi 100 tahun imbas dari Presiden Jokowi suka utang ke luar negeri demi bangun infrastruktur.

Menurut Didik J Rachbini, gagasan pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus berlanjut di periode kedua pemeirntahannya bakalberpotensi menumpuk utang negara.

Sebabnya, hal tersebut dinilai sebagian publik sebagai visi yang ambisius, karena potensi keuntungan balik dari infrastruktur yang dbangun belum pasti.

Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini mengungkapan, Presiden Joko Widodo tidak akan memberhentikan proyek-proyek besar yang sudah berjalan, meski ke depannya negara akan mengalami kerugian dan menghadapi risiko yang besar.

“Saya tidak melihat tanda tanda berhenti. Tapi kan sebagai masyarakat yang paham tentang ekonomi project infrastruktur akan melakukan kritik,” ucap Didik dalam acara diskusi virtual, Jumat (10/12).

Menurutnya, dalam akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo mendatang, akan mewarisi utang yang sangat besar.

Didik mengingatkan agar Jokowi untuk berhati-hati, lantaran ke depan Indonesia akan menanggung beban besar akibat utang tersebut.

“Utangnya banyak meskipun tidak lewat APBN, tapi ini utang infrastuktur yang bengkak itu punya pengaruh terhadap ekonomi,” jelas pria yang juga Rektor Paramadina ini.

“Dan nanti kita tidak menikmati apa-apa, nanti terkuras sebelum menerima hasil, ini karena periodenya panjang,” tegasnya.

Dia menambahkan proyek kereta cepat yang digadang-gadang pemerintah tersebut akan menambah utang negara dan baru terlunaskan selama 100 tahun.

Apalagi mengingat definisi kereta cepat yang dianut dunia adalah transportasi dari satu daerah ke daerah lainnya dnegan jarak mencapai 60 kilometer (km).

“Manfaatnya tidak seperti yang sesungguhnya. Ini dari logika tidak masuk akal. (Tapi) di Indonesia sudah biasa proyek yang tidak masuk akal (seperti) ini,” tandasnya. (pjks)

SANCAnews.id – Gagasan pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo yang terus berlanjut di periode kedua pemeirntahannya bakalberpotensi menumpuk utang negara.

Sebabnya, hal tersebut dinilai sebagian publik sebagai visi yang ambisius, karena potensi keuntungan balik dari infrastruktur yang dbangun belum pasti.

Ekonom senior Indef, Didik J Rachbini mengungkapan, Presiden Joko Widodo tidak akan memberhentikan proyek-proyek besar yang sudah berjalan, meski ke depannya negara akan mengalami kerugian dan menghadapi risiko yang besar.

"Saya tidak melihat tanda tanda berhenti. Tapi kan sebagai masyarakat yang paham tentang ekonomi project infrastruktur kan melakukan kritik. Ini akan menambah ICore kita," ucap Didik dalam acara diskusi virtual, Jumat (10/12).

Menurutnya, dalam akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo mendatang, akan mewarisi utang yang sangat besar. Didik mengingatkan agar Jokowi untuk berhati-hati, lantaran ke depan Indonesia akan menanggung beban besar akibat utang tersebut.

"Utangnya banyak meskipun tidak lewat APBN tapi ini utang infrastuktur yang bengkak itu punya pengaruh terhadap ekonomi dan nanti kita tidak menikmati apa-apa, nanti terkuras sebelum menerima hasil, ini karena periodenya panjang," tegasnya.

Dia menambahkan proyek kereta cepat yang digadang-gadang pemerintah tersebut akan menambah utang negara dan baru terlunaskan selama 100 tahun. Apalagi mengingat definisi kereta cepat yang dianut dunia adalah transportasi dari satu daerah ke daerah lainnya dnegan jarak mencapai 60 kilometer (km).

"Manfaatnya tidak seperti yang sesungguhnya. Ini dari logika tidak masuk akal. (Tapi) di Indonesia sudah biasa proyek yang tidak masuk akal (seperti) ini," tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Selebgram Rachel Vennya mengakui dirinya mengeluarkan uang dengan Rp 40 juga agar tidak melakukan karantina sepulangnya dari Amerika.

Uang itu diberikan kepada seorang oknum bernama Ovelina yang juga menjadi terdakwa dalam perkara kasus pelanggaran karantina kesehatan di Pengadilan Negeri Tangerang, Jumat (10/12/2021).

"Saya membayar Rp 40 juta dan uangnya sudah dikembalikan ke saya. Waktu itu diserahkan ke Ovelina," kata Rachel Vennya dalam persidangan.

Terdakwa Ovelina kemudian membagi uang Rp 40 juta itu pada anggota TNI AU yang membantu meloloskan Rachel Vennya. Oknum TNI AU tersebut mendapat bagian Rp 30 juta dan ditransfer lewat rekening adiknya, Kania.

Kania yang kaget rekeningnya mendapat transferan uang sejumlah Rp 30 juta langsung mengembalikan pada Ovelina.

Dalam proses pelarian itu, setibanya di Bandara Soekarno-Hatta Rachel Vennya dijemput menuju Wisma Atlet dengan alibi menjalani karantina. Belum sempat masul ke Wisma Atlet, janda dua anak itu telah ditunggu oknum TNI AU dan diantar pulang kerumahnya.

"Dari bus saya sampai ke Wisma Atlet tapi saya langsung pulang. Saat itu tidak sempat mendaftar dan didata," terang Rachel Vennya.

Kaburnya Rachel Vennya dan dua orang lainnya itu dari Wisma Atlet awalnya terungkap dari curhatan seorang warganet di media sosial. Beberapa hari setelahnya, pihak Kodam Jaya membenarkannya.

Rachel Vennya dalam beberapa kesempatan akhirnya mengakui apa yang dilakukan itu sebuah kesalahan. Dia beralasan tak menyelesaikan karantina usai pulang dari Amerika Serikat karena tidak nyaman menjalani proses tersebut. (suara)