SANCAnews.id

SANCAnews.id – Seorang warga Aceh Utara, Aceh, tewas diduga dianiaya saat ditangkap polisi. Kapolres Bener Meriah AKBP Agung Surya Prabowo mendatangi pihak keluarga dan meminta maaf.

AKBP Agung datang dengan didampingi pihak Polres Aceh Utara berkunjung ke rumah duka di Desa Alue Jamok Kecamatan Baktya, Aceh Utara, Minggu (5/12).

"Pak Kapolres memohon maaf atas tindakan oknum anggota Polres Bener Meriah yang melakukan kekerasan terhadap inisial Sai alias F," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy saat dikonfirmasi, Senin (6/12/2021).

Dia mengatakan Polda Aceh akan mengusut kasus tersebut. Saat ini ada empat anggota Satreskrim Polres Bener Meriah diperiksa Propam Polda Aceh.

"(Kapolres) Menjamin bahwa oknum tersebut sudah diproses hukum oleh Propam Polda Aceh," ujar Winardy.

Keempat anggota Satreskrim Polres Bener Meriah tersebut juga dicopot agar fokus dalam pemeriksaan oleh Propam Polda Aceh.

"Saat ini Propam Polda Aceh telah mengambil langkah pemeriksaan termasuk mengamankan oknum Polres Bener Meriah yang kemudian akan ditindaklanjuti mencopot jabatan oknum tersebut agar mereka bisa diperiksa secara intensif di Polda Aceh," katanya.

Winardy mengatakan, Polda Aceh telah menerima laporan dugaan penganiayaan tersebut dari keluarga korban. Propam dan Ditreskrimum Polda Aceh disebut telah menyelidiki atas laporan tersebut.

"Polda Aceh serius dalam menangani setiap pelanggaran/pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polda Aceh, dan akan memberikan tindakan atau punishment sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelas Winardy.

Tewasnya Warga Aceh Usai Ditangkap

Sebelumnya, seorang warga Aceh Utara, Aceh, Sai, meninggal dunia karena diduga dianiaya saat ditangkap polisi. Sai ditangkap personel Satreskrim Polres Bener Meriah di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin (22/11) lalu.

Beberapa hari berselang, pihak keluarga mendatangi Polres Bener Meriah untuk menjenguk Sai.

Keluarga disebut kaget mengetahui Sai tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute, Bener Meriah. Kondisi Sai dalam keadaan koma dan wajahnya mengalami luka lebam.

Sai selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin Banda Aceh. Sai menghembuskan nafas terakhir pada Jumat (3/12). Pihak keluarga disebut telah melaporkan kasus itu ke Polda Aceh.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy mengatakan Sai ditangkap dalam kasus tindak pidana penggelapan mobil. Menurut Winardy, Sai menderita penyakit komplikasi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter di RSUD Muyang Kute.

Dalam surat keterangan dokter disebutkan, Sai dirawat di RSUD Muyang Kute sejak 25-30 November. Sai dirujuk ke RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh pada 30 November.

"Berdasarkan keterangan dokter bahwa Sai menderita penyakit darah tinggi, gula tinggi, kolesterol, gagal ginjal, tensi tidak stabil dan komplikasi," ujar Winardy, Sabtu (4/12). (dtk)

SANCAnews.id – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua tak henti-hentinya menebar teror di Bumi Cenderawasih.Bahkan belakangan, KKB Papua gencar melakukan serangan terhadap aparat keamanan.

Akibat serangan-serangan itu, tercatat 13 prajurit TNI gugur selama tahun 2021. Aktivis Dakwah, Ustaz Hilmi Firdausi pun menyoroti kondisi tersebut.

Melalui akun Twitter pribadinya, Hilmi diduga menyindir KSAD Jenderal Dudung Abdurachman yang beberapa waktu lalu mengaku darahnya mendidih ketika ada yang menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hilmi berharap, pernyataan yang sama juga dilontarkan ketika melihat prajurit TNI gugur akibat konflik di Papua.

"Semoga ada pimpinan TNI yg berkata “mendidih darah saya menyaksikan putra2 terbaik bangsa gugur melawan para pemberontak itu, sudah saatnya kita kerahkan kekuatan maksimal utk menumpas gerombolan teroris KKB Papua sampai ke akar2nya,” tulis Hilmi di akun Twitter @hilmi28, Minggu (5/12/2021).

Adapun 13 prajurit TNI yang gugur di Papua selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Prada Agus Kurniawan

2. Pratu Roy Vebrianto

3. Pratu Dedi Hamdani

4. Kabinda Papua Mayjen TNI (Anumerta) I Gusti Putu Danny Nugraha Karya

5. Prada Ardiyudi

6. Praka Alifnur Angkotasan

7. Serda Amrosius

8. Praka Dirham

9. Pratu Zul Ansari

10. Lettu Chb Dirman

11. Pratu Dwi Akbar Utomo

12. Sertu Ari Baskoro

13. Serda Putra Rahaldi

Terbaru Serda Putra Rahaldi Gugur

Serda Putra Rahaldi (24) terbunuh saat tidak sedang memegang senjata. Jenderal Andika Perkasa pun bertekad menegakkan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan di tanah Papua.

Seperti diberitakan, Serda Putra Rahaldi  yang gugur di Papua dinaikan pangkatnya oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Jumat (3/12/2021).

"Kami sudah menandatangani kenaikan pangkat luar biasa almarhum Sersan Dua Putra Rahaldi yang berasal dari Aceh. Kenaikan satu tingkat lebih tinggi menjadi Sersan Satu Anumerta," kata Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di sela kunjungan, di Surabaya, Sabtu (4/12/2021).

Serda Putra Rahaldi merupakan tentara asal Sumeulue, Provinsi Aceh dan dimakamkan di kampung halamannya setelah jasadnya dibawa dari Papua.

"Saat ini, korban telah dievakuasi dan telah diterbangkan untuk dimakamkan di daerah asal, di (Kabupaten) Simeulue," kata Andika Perkasa.

Serda Putra Rahaldi gugur setelah diserang di dekat Koramil Suru-suru. Saat itu, Serda Putra Rahaldi dan Praka Suheri sednag ambil air di bak penampungan tidak jauh dari Pos Ramil Suru-suru.

Penyerangan terhadap dua anggota TNI itu terjadi sekira pukul 13.45 WIT. Keduanya ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). (tribun)

SANCAnews.id – Kunjungan kerja yang dilakukan Komisaris Utama (Komut) Basuki Tjahja Purnama ke anak usaha PT Pertamina Gas, PT Petra Arun Gas (PAG), di Lhokseumawe, Aceh, dihadang masayarakat setempat.

Sebagaimana diberitakan Kantor Berita RMOLAceh, penghadangan terhadap Komut Pertamina yang kerap disapa Ahok itu terjadi pada Senin (6/12) pukul 12.15 WIB.

Ahok dihadang saat hendak memasuki kompleks PT PAG oleh massa aksi yang ingin menyampaikan orasi. Aparat keamanan yang berjaga di sekitar lokasi langsung menangani massa aksi yang berada tepat di depan mobil rombongan Ahok.

Koordinator aksi, Syamsuddin mengatakan, pihaknya menghadang rombongan mobil Komut Pertamina tersebut lantaran ingin menuntut sengketa tanah yang terjadi di sekitar lokasi PT PAG.

"Kami hanya ingin penyelesaian sengketa lahan karena sudah berlarut-larut sampai puluhan tahun," ujar Syamsuddin kepada awak media, Senin (6/12).

Syamsuddin memastikan tidak ada maksud lain dari massa aksinya. Karena, mereka hanya ingin bertemu Ahok secara langsung untuk menyampaikan aspirasi.

"Kami menghadang karena ingin ketemu dengan Ahok selaku Komisaris Utama," demikian Syamsuddin. **

SANCAnews.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan bertemu Menteri Luar Negeri China di Kabupaten Anji, Provinsi Zhejiang, Minggu (5/12).

Pemerintah Indonesia menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pemerintah China yang telah memberikan dukungan vaksinasi, obat-obatan, dan peralatan penanggulangan pandemi COVID-19 kepada Indonesia, demikian Luhut dikutip media penyiaran resmi China yang dipantau ANTARA Beijing, Senin (6/12/2021).

Dalam kesempatan tersebut, dia menyatakan bahwa Indonesia tetap memegang teguh prinsip "Satu China".

Indonesia bersama dengan China, lanjut Menteri, bertekad mempercepat terealisasinya proyek-proyek dalam kerangka kerja sama Prakarsa Sabuk Jalan (BRI) dan secara aktif mendorong inisiatif pembangunan global.

Sementara itu Wang Yi mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Indonesia Joko Widodo hubungan kedua negara mengalami peningkatan secara signifikan.

Kedua belah pihak, lanjut anggota Dewan Pemerintahan China atau setingkat menteri koordinator itu, telah berhasil mengimplementasikan mekanisme kerja sama tingkat tinggi terkait dengan politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan kemaritiman.

"China akan sekuat tenaga mendukung Indonesia dalam menyelenggarakan KTT G20 pada tahun depan," kata Wang. (era)

SANCAnews.id – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono meminta prajuritnya untuk menunjukkan kekuatan yang menggetarkan lawan maupun kawan dan pihak yang merongrong kedaulatan dan mengganggu kepentingan negara di laut Indonesia.

Hal ini disampaikan Yudo Margono di tengah kondisi meningkatkanya ketegangan di Laut Natuna Utara usai Indonesia mendapat protes dari China.

Dia memastikan TNI AL tidak akan mundur lantaran tak ada tawar menawar terkait urusan yang menyangkut kedaulatan dan kehormatan bangsa.

"Prinsip ini harus kita pegang Teguh selamanya meskipun nyawa yang menjadi taruhannya," jelas Yudo saat memberikan pidato di Upacara Hari Armada RI Tahun 2021 di Koarmada II Surabaya.

Dia menegaskan sebagai prajurit Armada RI harus siap setiap saat dalam menjalankan amanat rakyat untuk menjaga lautan Nusantara.

"Bung Karno dalam pidatonya, bangsa indonesia tak bisa jadi bangsa yang kuat dan negara yang kuat jika tidak bisa menguasai samudera," jelas Yudo.

Dia menegaskan Armada RI harus dilengkapi dengan kapal perang yang mumpuni dan modern meski membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit.

"Sebuah keniscayaan kita kan membangun kekuatan armada yang mampu menjaga lautan nusantara dari sabang sampai merauke kekuatan armada yang deru mesinnya terdengar di Laut Mediterania armada yang pilar perangnya berkibar di Laut Natuna Utara," tambah KSAL.

Yudo juga meminta prajuritnya mencintai dan merawat kapal perang serta berlatih.

"Buktikan kepada rakyat Indonesia bahwa kalian layak menyandang predikat sebagai Kesatria perkasa di tengah Samudera," jelas Yudo.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan mengungkapkan Pemerintah Indonesia diminta oleh China untuk menghentikan segala aktivitas pengeboran di lepas pantai di seluruh Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut China Selatan.

Farhan yang merupakan politisi partai Nasdem itu menyatakan permintaan China itu disampaikan melalui surat Komunike Diplomatic pada Agustus dan September 2021 lalu.

Menurut China, kata Farhan, pengeboran yang dilakukan Indonesia tersebut melanggar prinsip Nine Dash Line yang merupakan wilayah historis China.

Meski surat tersebut tidak bernada ancaman, namun menurut Farhan, Indonesia harus menanggapinya dengan serius lantaran baru kali pertama China mengirimkan komunike diplomatic dan klaimnya di wilayah Laut Natuna Utara.

Farhan menyatakan pemerintah Indonesia telah tegas menolak hal itu karena berpedoman terhadap prinsip hukum internasional yakni UNCLOS 1982.

"Kami di Komisi 1 tidak diperlihatkan suratnya, namun kami membahasnya secara resmi dan mendukung sikap Pemerintah RI yang dalam hal ini diwakili oleh Kemenlu RI," jelas Farhan melalui pesan singkat pada Era.id pada Rabu (1/12/2021).

Indonesia, jelas Farhan, tetap menjamin pelaksanaan pengeboran lepas pantai yang akan dikawal oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

"Sebagai wujud kehadiran Negara dalam memberikan rasa aman kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum (perusahaan pengeboran) Republik Indonesia," tambah dia. (era)