SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman menyempatkan bertausiyah di Masjid Nurul Amin, Kota Jayapura, Provinsi Papua, beberapa waktu lalu. Hal itu dilakukan Dudung di sela kunjungan kerja ke Kodam XVII/Cenderawasih. Dudung didampingi Habib Husein bin Hasyim bin Toha Baagil saat mengisi tausiyah.

Dudung juga memberikan kuliah Subuh sekaligus memberi bantuan kepada pengurus masjid. Dalam video yang diunggah akun Dispenad, Dudung menyinggung tentang implementasi rasa syukur yang sudah diciptakan oleh Allah SWT kepada hambanya untuk menunaikan sholat. Dudung pun menyebut tentang ilmana sebagai tingkatan keimanan umat Islam.

"Iman taklid, ada iman ilmu, ada iman iyaan, ada iman haq (haqul yaqiin), dan iman hakikat. Oleh karena itu, banyak sebagian dari orang Islam sering terpengaruh katanya hadis ini, katanya hadis itu, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya jangan terlalu dalam, jangan terlalu dalam mempelajari agama," ujar Dudung yang mengenakan baju koko putih dan peci hitam di mimbar masjid dikutip Republika dari twitter Dispenad, Ahad (5/12).

Kepada jamaah sholat Subuh, menurut Dudung, dampak terlalu dalam mempelajari agama adalah terjadi penyimpangan. "Akhirnya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kaya Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan 8 Wajib TNI, kalau kalian prajurit tidak memahami tidak mengerti artinya Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI," kata mantan panglima Kostrad tersebut.

Dudung menyambangi Markas Kodam XVII/Cenderawasih di Jayapura, Papua, Selasa (23/11). Sebelumnya, ia ke Manokwari mengunjungi Markas Kodam XVIII/Kasuari. Dudung juga menyempatkan ke Timika, Kabupaten Mimika untuk bertemu prajurit Batalyon Raider 754/ENK20/3 Kostrad.

Dudung pun berpesan kepada prajurit TNI AD yang bertugas di Papua agar menyayangi masyarakat setempat. Dia meminta prajurit TNI AD jangan pernah menyakiti hati masyarakat.

"Jangan sedikit pun berpikir untuk membunuh. Kalian harus sayang masyarakat dan kalian harus tunjukkan rasa sayang kepada masyarakat Papua. Kamu harus baik pada masyarakat Papua, jangan menyakiti hati mereka," kata Dudung di Markas Batalyon Raider 754, Selasa.

Dudung menyatakan, prajurit TNI harus mampu merangkul kelompok bersenjata agar mereka bisa kembali ke pangkuan NKRI. "Satgas tidak harus memerangi KKB, tapi mereka perlu dirangkul dengan hati yang suci dan tulus karena mereka adalah saudara kita. Keberhasilan dalam tugas bukan diukur dengan dapat senjata, namun bagaimana saudara kita bisa sadar dan kembali ke pangkuan NKRI," ujar mantan gubernur Akmil tersebut. (republika)

SANCAnews.id – Politisi PPP Abraham Lunggana alias Haji Lulung tengah dirawat diRS Harapan Kita karena mengalami masalah kesehatan jantung. Dikabarkan, ia menempati ruang ICVCU.

Hal ini dibenarkah oleh Guruh Tirta Lunggana, putra Haji Lulung. Menurut Guruh, kondisi Haji Lulung kini berangsur membaik.

"Kepada rekan-rekan semua, saya Guruh Tirta Lunggana atas nama keluarga Haji Lulung Abraham Lunggana, menyampaikan bahwa benar adanya saat ini Haji Lulung (HL) sedang mengalami gangguan kesehatan jantung," kata Guruh, Sabtu (4/12/2021).

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Fraksi PAN Riano Ahmad menyebut Haji Lulung menjalani perawatan intensif di RS Harapan Kita.

"(Dirawat di) Ruang ICVCU," katanya, Jumat (3/12/2021).

Apa bedanya ICVCU dengan ICU?

Dihubungi detikcom, dokter jantung dari RS Siloam Lippo Karawaci menjelaskan perbedaan ICVCU dengan ICU biasa. Menurutnya, ICVCU merupakan ICU untuk perawatan pasien dengan kondisi khusus dan memiliki peralatan lebih lengkap.

"Ruang perawatan intensif jantung itu isinya monitor tekanan darah, rekaman listrik jantung, oksigen dengan satu perawat minimal untuk satu pasien," terang dr Vito kepada detikcom, Jumat (3/12/2021).

Pasien dengan serangan jantung butuh perawatan intensif karena perlu dimonitor 24 jam. Demikian juga pasien dengan penyakit serius lainnya.

"Serius itu artinya bisa saja stabil dan tidak stabil. Stabil biasanya untuk monitoring dalam 48 jam bisa pindah ruangan, kalau tidak stabil biasanya akan perlu penanganan khusus lain," kata dr Vito. (dtk)

SANCAnews.id – Doa terbaik dipanjatkan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule kepada mahasiswa asal Mojokerto, Novia Widyasari Rahayu (23 tahun) yang meninggal di area makam Dusun Sugihan, Desa Capak, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto.

Diduga penyebab bunuh diri tersebut masih terkait dengan hubungan Novia Widyasari dengan seorang oknum polisi berpangkat Bripda berinisial RB, yang kini sudah ditangkap polisi.

“Semoga Almarhumah Novia Widyasari diberi tempat terbaik di sisi Tuhan YME, Aamiin,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/12).

Iwan Sumule berharap keluarga Novia Widyasari segera mendapat keadilan. Di satu sisi, dia yakin keadilan akan ditegakkan oleh Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Apalagi, Jenderal Sigit telah berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan publik pada Polri.

“Saya yakin, Polri di bawah Kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit Prabowo lebih baik. Terutama penegakkan hukum yang memberi rasa keadilan,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews.id – Novia Widyasari yang diduga menjadi korban pemerkosaan dan aborsi paksa oleh kekasihnya Randy Bagus Hari Sasongko, masih menjadi perbincangan publik. Publik menyoroti unggahan Novia Widyasari sebelum meninggal juga fakta keterkaitannya sang kekasih, Randy Bagus Hari Sasongko.

Bahkan berbagai pernyataan yang diungkapkan sahabat Novia Widyasari hingga seret nama Randy Bagus Hari Sasongko sebagai pelaku. Pernyataan sahabat Novia Widyasari pun membuat netizen geram dan ramai menghujat Randy Bagus Hari Sasongko.

Salah satu unggahan Novia Widyasari di akun Quora yang diduga miliknya mengungkap identitas sang kekasih, Randy Bagus Hari Sasongko beserta keluarganya.

"Dia juga polisi, sudah lapor Propam belum ada tanggapan mungkin karena dia tangan kanan Kapolres," tulis akun yang diduga milik Novia Widyasari.

"Keluarganya Ketua DPRD Komisi 2, mereka lebih berpower," tambahnya.

Sebelumnya, dilansir Pikiran Rakyat.com salah salah satu netizen meminta akun yang diduga Novia Widyasari tersebut melapor ke polisi.

Tangkapan layar pernyataan akun yang diduga milik Novia Widyasari itu pun mulai diunggah ulah oleh netizen sehingga banyak tanggapan dari publik.

Postingan netizen di Twitter tentang Novia Widyasari.

"Oh Randy Bagus Hari Sasongko anak dari bapak Niryono, siap," ucap akun @innabill sebagaimana yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com pada 4 Desember 2021.

Netizen lainnya pun mengaitkan peristiwa Gunung Semeru saat ini ada kaitannya dengan Randy Bagus Hari Sasongko.

"Jangan kasi inisial, karena ini sudah sial, nama nya Randy Bagus Hari Sasongko dibawah itu foto bapak nya ketua Komisi 2 DPRD," tulis akun @kyberno.

"Biar viral Semeru aja marah karena kelakuan ini bocah," tambahnya.

Bukan sampai disitu saja, netizen lainnya pun mengatakan bahwa Randy Agus Hari Sasongko hidup dari uang korupsi.

"Apakah ini bapaknya Randy Bagus Hari Sasongko? Katanya anggota DPRD," ungkap akun @anditoaja.

"Hidup dari uang korupsi, punya anak bejat dibela sampai mati," tambahnya.

Postingan netizen di Twitter tentang Novia Widyasari.

Postingan netizen di Twitter tentang Novia Widyasari. Twitter/@kyberno/@lilypeaches14

Diketahui,diduga Novia Widyasari merupakan korban bunuh diri saat mengalami depresi setelah diperkosa dan dipaksa gugurkan kandungannya oleh kekasihnya Randy Bagus Hari Sasongko.***

SANCAnews.id – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mempertanyakan pertanyaan Presiden Jokowi soal polisi mesti menjaga investasi. Di sisi lain, ia meminta Polri menjamin kebebasan berpendapat masyarakat.

“Saya mendengar soal bagaimana cara menjaga investasi. Pertanyaannya, investasi yang mana? Kalau investasi, kemudian investor membutuhkan lahan dan menggusur masyarakat. Investasi yang merusak lingkungan?” tanya Isnur retoris pada Kompas TV, Jumat (3/12/2021).

Isnur mengingatkan bahwa Polri memiliki kewajiban melindungi dan menjamin hak asasi manusia (HAM) masyarakat.

“Polisi memiliki kewajiban mengawasi masyarakat, juga berkewajiban melindungi masyarakat. Tidak kemudian polisi harus membela investor dan menggebuk masyarakat. Itu kesalahan juga,” tegas Isnur.

“Justru sesuai Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian, harusnya melindungi masyarakat, termasuk mengayomi dan melindungi Hak Asasi Manusia,” imbuhnya.

Ia mengingatkan, hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat masyarakat adalah hal penting yang dilindungi undang-undang.

“Ini tantangan untuk kapolri dan para kasatwil untuk bertugas dan bertindak sesuai konstitusi dan banyak undang-undang. Hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat berekspresi itu hal pokok,” kata Isnur.

Apresiasi soal Mural Jokowi 

Di sisi lain, pihaknya mengapresiasi sikap Jokowi yang tidak tersinggung dengan mural-mural kritik.

“Teguran ini bagi saya penting agar ke depan tidak terus terjadi pelanggaran. Kepolisian harus terima dengan kritik dan mural itu, jangan tersinggung, takut atau baper,” ucap Isnur.

Menurut Isnur, demokrasi Indonesia sedang terancam karena kebebasan berpendapat masyarakat kerap menemui pembungkaman.

“Aktor di lapangan yang terlibat banyak dugaan pelanggaran kebebasan ekspresi adalah kepolisian. Orang demonstrasi, membuat mural, mengkritik kepolisian itu banyak dipanggil, ditangkap, dan lain-lain,” jelas Isnur.

Indeks Kebebasan Berpendapat Menurun 

Seperti diketahui, Jokowi menyinggung soal menurunnya kebebasan berpendapat dalam Kepala Kesatuan Wilayah Tahun 2021 Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat (3/12/2021).

Laporan Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6.3, turun dari sebelumnya 6.48.

Skor tersebut merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam 14 tahun terakhir. Karena itu, Indonesia kemudian dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.

"Contoh kecil-kecil saja, mural dihapus. Saya cek di lapangan, nyatanya dihapus,” ujar mantan Wali Kota Solo itu.

"Karena ini persepsi lagi, dilihat oleh masyarakat, sekali lagi ini persepsi. Sedikit-sedikit ditangkap, oleh sebab itu pendekatan harus persuasif dan dialogis, persuasif, dan dialog," imbuh Jokowi.

Karena itulah, Presiden Jokowi meminta kepada aparat agar membedakan antara kritik yang membangun dan kritik yang mengganggu ketertiban masyarakat.

“Hati-hati, ini kebebasan berpendapat. Tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal. Sehingga saya mengapresiasi di balik Kapolri membuat lomba mural dan saya kira hasilnya positif," katanya. (kompas)