SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas ) di Papua terkait dengan adanya kegiatan peringatan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada hari Rabu (1/12/2021).

"Tentunya Polri akan menjaga situasi kamtibmas di Papua," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Selasa (30/11/2021).

Menurut Ramadhan, Polri melakukan upaya-upaya preemtif atau upaya pencegahan agar situasi kamtibmas di Papua aman terkendali.

Polri, lanjut dia, mengedepankan upaya-upaya edukasi dan sosialisasi terkait dengan keamanan dan ketertiban di Papua, "Pada prinsipnya kami jaga situasi kamtibmas aman dan terkendali," ujar Ramadhan.

Beredar informasi di sosial media, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) rencananya mengibarkan bendera Bintang Kejora pada Rabu hari ini, dalam rangka HUT OPM. Bendera Bintang Kejora tersebut rencananya akan dikibarkan di Kabupaten Intan Jaya. (suara)

SANCAnews.id – Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman menegaskan akan menindak pihak-pihak yang coba memecah bangsa Indonesia dengan membawa isu agama.

Hal ini disampaikan Dudung Abdurachman saat berbicara di Podcast milik Deddy Corbuzier yang diunggah pada Rabu (30/11/2021) di situs Youtube.

Dudung mengatakan Indonesia merupakan negara kaya yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Dia mengingatkan, anak bangsa jangan sampai dipengaruhi pihak asing untuk saling berbenturan.

Menurut dia, pengaruh asing yang ingin membenturkan sesama anak bangsa, telah terjadi sejak pemberontakan DI/TII dan juga Permesta. Itu sebab, dia meminta agar semua bangsa Indonesia bersatu melawan hal tersebut.

"Kita harus bangkit sebagai bangsa yang besar, bangsa yang dulu dicontohkan pejuang kita, karena kemerdekaan itu bukan hadiah tapi perjuangan, mari kita satu bersatu sama-sama kita bangun," jelas Dudung.

Dia pun meminta masyarakat Indonesia untuk bersatu jika muncul isu yang bisa menyebabkan perpecahan, apalagi jika membawa mengenai permasalahan agama.

"Jadi kalau ada isu selentingan yang gak karuan apalagi bawa agama, bersatu kita, sikat saja, daripada pusing," tambah dia.

Tanpa menyebutkan nama, Dudung yakin pihak yang sering membawa agama dan kerap menimbulkan perpecahan tersebut akan segera bertobat.

"Insya Allah lah kalau himbauan saya bentar lagi dia bertobat, mudah-mudahan dia bertobat, kalau gak saya tobatkan," pungkas Dudung. (era)

SANCAnews.id – Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman soal pandangan dirinya tentang ajaran Islam mendapat respons dari publik.

Salah satunya dari tokoh Nahdatul Ulama, Umar Hasibuan atau Gus Umar. Menurutnya, jenderal bintang empat itu semakin tidak bijak dalam memberikan pernyataan ke publik.

“Pak dudung knp makin gak bijak gini ya,” tulis di akun @UmarHasibuan sambil menyertakan tautan berita soal pernyataan Jenderal Dudung saat hadir di Podcast Deddy Corbuzier, Rabu (1/12/2021).

Seperti diketahui Jenderal Dudung menceritakan pengalamannya berdoa yang biasa dilakukan usai sholat saat menjadi bintang tamu Deddy Corbuzier.

”Kalau saya berdoa setelah sholat, doa saya simpel aja, ya Tuhan pakai bahasa Indonesia saja, karena Tuhan kita bukan orang Arab,” kata Dudung.

Ketika Dudung menyebut Tuhan bukan orang Arab, disambut Deddy dengan tawa lebar. Dia menegaskan lagi jika memang setiap berdoa cukup memakai bahasa Indonesia.

“Saya pakai bahasa Indonesia, ya Tuhan ya Allah SWT saya ingin membantu orang saya ingin menolong orang itu saja doanya, itu saja,” ucap Dudung.

Mantan Panglima Kodam (Pangdam) Jaya yang menurunkan baliho Front Pembela Islam (FPI) tersebut menerangkan, jika seseorang ingin membantu orang lain pasti orang tersebut mampu.

Dia pun menyinggung ajaran Nabi Muhammad SAW tentang bersedekah dengan hanya bersenyum kepada orang lain.

“Pasti pingin membantu karena kita mampu. Yang penting kita ramah ke setiap orang, kata Nabi senyum saja sudah berpahala. Tidak usah kita mengumpat orang lain,” ucap Dudung. (fajar)

SANCAnews.id – Kementerian Agama memastikan jemaah umrah bisa kembali berangkat setelah otoritas penerbangan Arab Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA) membuka pintu bagi WNI. Terhitung sejak 1 Desember 2021, penerbangan dari Indonesia bisa langsung menuju Arab Saudi.

Kendati demikian, Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Syam Resfiadi Amirsyah mengatakan biaya umrah mengalami kenaikan. Untuk satu perjalanan pulang-pergi minimal membutuhkan biaya Rp 30 juta sampai Rp 35 juta.

"(Gambaran biaya umroh) sekitar Rp 30 sampai Rp 35 jutaan," ujar Syam kepada detikcom, Selasa (30/11/2021).

Mulanya, ongkos umroh dibanderol mulai dari Rp 20 jutaan kemudian naik Rp 5 juta menjadi Rp 25 juta dan kini dikabarkan minimal ongkos umroh menjadi Rp 30 juta.

Komponen kenaikan biaya umrah disebutnya karena ada kebijakan karantina di Arab Saudi bagi calon jemaah yang menggunakan vaksin Sinovac dan Sinopharm serta yang belum menerima vaksin booster. Masa karantina di Arab Saudi itu selama tiga hari, baru setelahnya calon jemaah bisa melaksanakan rangkaian ibadah umrah.

Sama halnya ketika tiba di Indonesia, para jemaah juga kembali diwajibkan untuk melaksanakan karantina selama 7 hari, sehingga masa perjalanan umrah akan lebih lama, sekitar 19 hari.

"Harga akan jadi meningkat tinggi (dari) pengeluaran ini dan lebih mahal sehingga tidak masuk akal untuk bisa orang pergi umrah semurah-murahnya harga ekonomi jatohnya jadi mahal juga," tuturnya.

Pihaknya berharap, pemerintah dapat memberi dukungan dengan adanya vaksin tigaooster dan mengurangi masa karantina menjadi 3 hari seperti sebelumnya.

"Tentunya apabila di tahun depan nanti sudah ada booster untuk Sinovac dan Sinopharm itu akan lebih memudahkan untuk jemaah agar tidak terkena karantina di Arab Saudi. Begitu juga dengan vaksin ketiga bagi mereka yang non-Sinovac dan Sinovam. Semoga saja kepulangan dari Arab Saudi ke Indonesia karantinanya tidak ada lagi ya walaupun minimal kembali ke tiga hari sebelum masa 7 hari kemarin ini," jelasnya.

Syam bilang, pemerintah sudah sepakat dengan asosiasi untuk membuat skenario pemberangkatan diawali oleh para pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). "Tapi dengan kondisi yang ada tentunya berpikir ulang ya, karantina begitu lama dan segala macam, sepertinya belum nyaman lah," tuturnya.

"Kita masih perlu rapat lagi dengan Kemenag dan dari beberapa asosiasi yang lain agar kita bisa lihat petanya seperti apa skenario yang akan dilakukan," pungkasnya.

Menag Kaji Ulang Biaya Umroh

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjawab pertanyaan Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto terkait biaya perjalanan umrah dalam rapat dengar pendapat pada Selasa (30/11). Dia memastikan bakal ada kajian ulang terkait biaya umrah sehingga tidak memberatkan.

"Pembahasan revisi regulasi KMA nomor 719 tahun 2020, tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh pada masa pandemi COVID-19 dan KMA nomor 177 tahun 2020 tentang biaya penyelenggaraan ibadah umrah referensi masa pandemi. Sebagaimana disampaikan pimpinan rapat bahwa biaya umroh ini harus dikaji ulang dievaluasi agar tidak memberatkan jamaah," tuturnya.

Dalam aturan Keputusan Menag Nomor 777 Tahun 2020, harga referensi biaya perjalanan umrah adalah Rp 26 juta per orang. (*)