SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kementerian Agama memastikan jemaah umrah bisa kembali berangkat setelah otoritas penerbangan Arab Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA) membuka pintu bagi WNI. Terhitung sejak 1 Desember 2021, penerbangan dari Indonesia bisa langsung menuju Arab Saudi.

Kendati demikian, Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji (Sapuhi) Syam Resfiadi Amirsyah mengatakan biaya umrah mengalami kenaikan. Untuk satu perjalanan pulang-pergi minimal membutuhkan biaya Rp 30 juta sampai Rp 35 juta.

"(Gambaran biaya umroh) sekitar Rp 30 sampai Rp 35 jutaan," ujar Syam kepada detikcom, Selasa (30/11/2021).

Mulanya, ongkos umroh dibanderol mulai dari Rp 20 jutaan kemudian naik Rp 5 juta menjadi Rp 25 juta dan kini dikabarkan minimal ongkos umroh menjadi Rp 30 juta.

Komponen kenaikan biaya umrah disebutnya karena ada kebijakan karantina di Arab Saudi bagi calon jemaah yang menggunakan vaksin Sinovac dan Sinopharm serta yang belum menerima vaksin booster. Masa karantina di Arab Saudi itu selama tiga hari, baru setelahnya calon jemaah bisa melaksanakan rangkaian ibadah umrah.

Sama halnya ketika tiba di Indonesia, para jemaah juga kembali diwajibkan untuk melaksanakan karantina selama 7 hari, sehingga masa perjalanan umrah akan lebih lama, sekitar 19 hari.

"Harga akan jadi meningkat tinggi (dari) pengeluaran ini dan lebih mahal sehingga tidak masuk akal untuk bisa orang pergi umrah semurah-murahnya harga ekonomi jatohnya jadi mahal juga," tuturnya.

Pihaknya berharap, pemerintah dapat memberi dukungan dengan adanya vaksin tigaooster dan mengurangi masa karantina menjadi 3 hari seperti sebelumnya.

"Tentunya apabila di tahun depan nanti sudah ada booster untuk Sinovac dan Sinopharm itu akan lebih memudahkan untuk jemaah agar tidak terkena karantina di Arab Saudi. Begitu juga dengan vaksin ketiga bagi mereka yang non-Sinovac dan Sinovam. Semoga saja kepulangan dari Arab Saudi ke Indonesia karantinanya tidak ada lagi ya walaupun minimal kembali ke tiga hari sebelum masa 7 hari kemarin ini," jelasnya.

Syam bilang, pemerintah sudah sepakat dengan asosiasi untuk membuat skenario pemberangkatan diawali oleh para pimpinan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). "Tapi dengan kondisi yang ada tentunya berpikir ulang ya, karantina begitu lama dan segala macam, sepertinya belum nyaman lah," tuturnya.

"Kita masih perlu rapat lagi dengan Kemenag dan dari beberapa asosiasi yang lain agar kita bisa lihat petanya seperti apa skenario yang akan dilakukan," pungkasnya.

Menag Kaji Ulang Biaya Umroh

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjawab pertanyaan Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto terkait biaya perjalanan umrah dalam rapat dengar pendapat pada Selasa (30/11). Dia memastikan bakal ada kajian ulang terkait biaya umrah sehingga tidak memberatkan.

"Pembahasan revisi regulasi KMA nomor 719 tahun 2020, tentang pedoman penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh pada masa pandemi COVID-19 dan KMA nomor 177 tahun 2020 tentang biaya penyelenggaraan ibadah umrah referensi masa pandemi. Sebagaimana disampaikan pimpinan rapat bahwa biaya umroh ini harus dikaji ulang dievaluasi agar tidak memberatkan jamaah," tuturnya.

Dalam aturan Keputusan Menag Nomor 777 Tahun 2020, harga referensi biaya perjalanan umrah adalah Rp 26 juta per orang. (*)

SANCAnews.id – Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menyebut ada gesekan panas di dalam internal Partai Gerindra.

Menurutnya, percikan-percikan tersebut tampak jelas setelah Anggota DPR RI Komisi I Fadli Zon sempat menghilang selama 2 minggu dari media sosial Twitter. Ia pun melihat kondisi ini sebagai hal yang wajar terjadi di sejumlah partai.

“Tak terkecuali Gerindra terdapat beberapa faksi atau kubu. Dulu ada kubu Edi Prabowo yang kini telah tersingkir karena tersangkut kasus korupsi,” ujar Adib kepada Genpi.co, Selasa (30/11).

Ia mengatakan fenomena kubu-berkubu dalam parpol memang sudah jamak dan tidak bisa terhindarkan.

Bahkan, ada juga beberapa nama di dalam partai yang disebut-sebut memiliki potensi besar di kemudian hari.

“Ada Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Umum (waketum) Partai Gerindra Sugiono yang sudah dianggap seperti anak angkat Prabowo,” katanya.

Selain itu, menurut Adib, ada pula Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo dan Fadli Zon.

Ia pun melihat adanya gesekan internal di Partai Gerindra yang berusaha untuk menyingkirkan Fadli Zon.

“Saya lihat pola gesekan di internal ini semacam cara untuk menggeser Fadli Zon dari kontestasi di internal partai tersebut,” beber Adib.

Terlebih lagi, menurut Adib, kini Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman menjadi corong dari Dasco.

“Jadi memang hanya Fadli Zon ini yang tidak membentuk kelompok di internal. Saya melihat pola politiknya selalu main tunggal dan demi kepentingan elektoral pribadi,” katanya.

Bahkan, menurut Adib, Fadli Zon hanya mengandalkan kedekatan pribadi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Jadi wajar kalau kesempatan ini digunakan untuk mengeser Fadli Zon dari posisi penting di Gerindra,” tandas Adib. ***

SANCAnews.id – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya mengusut dugaan pelanggaran kode etik oleh Ipda OS, pelaku penembakan dua orang di Exit Tol Bintaro, Jakarta Selatan.

"Kami bersinergi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk memastikan apakah ada atau terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik," ujar Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Bhirawa Braja kepada wartawan, Selasa (30/11/2021).

Selain itu, kata Bhirawa, Propam Polda Metro Jaya juga berkoordinasi dengan Divisi Propam Mabes Polri untuk mengusut tuntas kasus penembakan tersebut.

"Kami tak bisa sumir, tapi harus betul-betul menemukan fakta hukum di sana. Apakah ada pelanggaran disiplin dan kode etik," kaya Bhirawa.

"Dan apakah ada prosedur yang dilanggar dalam kepemilikan senjata dan sebagainya akan kami dalami, bekerjasama dengan Biro Paminal Divisi Propam Polri," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepolisian mengungkap kasus penembakan di Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR), tepatnya di pintu keluar Bintaro, Jakarta Selatan.

Pelaku penembakan adalah polisi lalu lintas yang bertugas di unit patroli jalan raya (PJR) Polda Metro Jaya, Ipda OS.

Polda Metro Jaya menyebut Ipda OS diduga menembak kedua korban, Jumat (26/11/2021) malam, karena mendapatkan laporan dari masyarakat yang merasa dibuntuti di jalan tol.

Warga yang tidak diungkapkan identitas itu merasa diikuti oleh mobil korban sejak berangkat dari salah satu hotel di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. 

"Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, saat ini peristiwa dilatarbelakangi laporan warga yang merasa dirinya terancam," ujar Tubagus.

Ipda OS yang mendapatkan laporan langsung mengarahkan warga tersebut untuk bergerak ke arah wilayah Hukum Polda Metro Jaya, tepatnya di depan kantor PJR Jaya IV di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Di lokasi tersebut, kata Tubagus, terjadi keributan antara Ipda OS dengan kedua korban berinisial PP dan MA yang berujung pada penembakan.

"Keterangan saksi terjadi peristiwa ribut di situ dan mendengar dua tembakan oleh yang mengakui polisi. Dari keterangan saksi (pelaku) mau ditabrak," ungkap Tubagus.

Tubagus tidak menjelaskan rinci pemicu keributan antara pelaku dan korban di lokasi kejadian.

Dia hanya mengatakan bahwa dua tembakan mengenai kedua korban. Seorang tewas dan seorang lain dirawat di RS Polri.

"Akibat dari penembakan tersebut, kedua korban saat itu alami luka tembak dan dibawa ke RS Pelni. Kemudian dipindahkan ke RS Kramat Jati. Selang satu hari kemudian, satu korban PP meninggal dunia," pungkasnya.

Saat ini, Ipda OS sudah ditahan dan masih diperiksa lebih lanjut oleh penyidik bersama Propam Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. (kompas)