SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Prof. Haedar Nashir mengingatkan publik untuk senantiasa menahan diri dan tidak mengagungkan fanatisme golongan. Fanatisme golongan yang berlebihan berpotensi membuat Indonesia tercerai berai.

Haedar lantas menjelaskan soal potensi Indonesia bisa bernasib seperti halnya Uni Soviet yang pecah berantakan dan jadi 15 negara. Sebuah pelajaran yang bisa diambil oleh bangsa Indonesia.

Menurutnya, kejatuhan Soviet ini karena mengikuti egosentrisme, fanatisme dan keengganan bersatu karena satu golongan merasa lebih baik dari golongan lainnya.

“Indonesia adalah milik bersama yang kita bangun, kita perjuangkan dan kita majukan bersama. Dan Insyaallah dalam spirit kebersamaan itu kita akan menjadi maju dan sebaliknya sekali ada benih pecah-belah karena satu dan sekian banyak warga dan elit bangsa merasa paling memiliki Indonesia, lupa bahwa Indonesia hadir untuk semua maka kita belajar ada negara besar Soviet yang terpecah menjadi 15 bagian ,” tuturnya dalam forum pengukuhan Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Palu, Rabu (27/10/2021), sebagaimana dikutip dari situs resmi Muhammadiyah.

Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu menjelaskan konsep Darul Ahdi Wa Syahadah, sebuah konsep atas kebersamaan dari semua pihak dan kesepakatan untuk hidup bersama tanpa melihat latar belakang serta identitas.

Konsep ini yang menurutnya membuat Indonesia tetap berdiri hingga saat ini. Perasaan hidup bersama tanpa memandang lebih besar dari yang lain.

“Tentu kita tidak ingin Indonesia mengalami hal yang sama karena di antara tubuh bangsa kita ada yang merasa bisa membangun bangsa kita ini sendirian,” tambahnya.

Haedar lantas mengingatkan untuk para elite negeri ini agar senantiasa bermuhasabah dan memperbaiki diri untuk memajukan negeri ini. 

“Maka penting bagi para elit negeri dan para warga bangsa untuk terus muhasabah, koreksi diri dan selalu rendah hati agar kita selalu bertanya apa yang sudah kita berikan secara maksimal untuk memajukan negeri ini, untuk memajukan bangsa ini, untuk memberi peran rahmatan lil alamin untuk semesta,” ujarnya. (kompas)

SANCAnews.id – Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu menyebutkan beberapa warisan yang akan ditinggalkan Pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.

Ia menyebutkan sederet masalah, mulai dari utang Pemerintah dan utang BUMN, proyek magkrak, hingga dinasti kekuasaan.

Selain itu, Said Didu menyebutkan masalah lain yang menurutnya akan diwariskan Presiden Jokowi, seperti beban kerugian proyek tidak layak dan beban fiscal.

Tak luput pula, Mantan Staf Khusus Menteri ESDM ini menyebutkan masalah kemiskinan, pengangguran, dan kualitas SDM.

Terakhir, ia menilai bahwa Presiden Jokowi akan mewariskan masalah ketegangan dan ketimpangan sosial.

“Siap-siap menerima warisan berupa: 1) utang (pemerintah dan BUMN), 2) proyek mangkrak, 3) beban kerugian proyek tidak layak, 4) beban fiskal,” kata Said Didu melalui akun Twitter pribadinya pada Sabtu, 30 Oktober 2021.

“5) ketegangan sosial, 6) kemiskinan, 7) pengangguran, 8) kualitas SDM, 9) ketimpangan sosial, 10) dinasti kekuasaan dan oligarki,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, dari masalah-masalah yang disebutkan Said Didu di atas, utang adalah salah satu hal yang paling sering menjadi kritikan terhadap Presiden Jokowi.

Dilansir dari Kompas, utang Pemerintah di era Jokowi memang terus mengalami kenaikan, baik di periode pertama maupun periode kedua pemerintahannya.

Dikutip dari laman APBN KiTa Setember 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan pada Rabu, 29 September 2021, utang pemerintah per Agustus 2021 mencapai Rp6.625,43 triliun.

Utang tersebut naik dibandingkan sebulan sebelumnya, di mana utang per Juli 2021 adalah sebesar Rp6.570,17 triliun.

Dengan kata lain, dalam sebulan itu, pemerintah Presiden Jokowi sudah menambah utang baru sebesar Rp55,26 triliun.

Selain kenaikan utang, Kementerian Keuangan juga mencatatkan kenaikan rasio utang pemerintah pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pada Juli 2021, rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat sebesar 40,51 persen. Sementara, di Agustus 2021, rasionya sudah naik menjadi 40,85 persen. (terkini)

SANCAnews.id – Mantan komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Peter Gontha mengungkap persoalan Garuda Indonesia yang kini nasibnya di ujung tanduk lantaran terlilit hutang triliunan.

Melalui pernyataan di akun Instagramnya, Peter mempertanyakan mengenai harga sewa pesawat Boeing 777 dimana harga sewa pada umumnya hanya USD750 ribu perbulan namun oleh Garuda Indonesia dibayar dua kali lipat menjadi USD1.400 perbulan.

Namun ternyata, pada tahun 2015, ekonom senior Rizal Ramli pernah meminta agar Garuda membatalkan kontrak pembelian dan leasing Garuda yang melaluka mark-up.

“RR dibantah-bantah oleh Rini Suwandi (Menteri BUMN 2014-2019) dan media-media bayaran,” tulis Rizal Ramli di akun Twitternya, Sabtu (30/10).

“Eh sekarang Peter buka-bukaan,” tambahnya yang mengomentari boroknya Garuda yang diungkap Peter Gontha.

Menurut mantan Menteri Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini, penyelesaian Garuda Indonesia dengan memutuskan pailit sangatlah tidak patut dilakukan. RR mengakui ada cara lain untuk menyelamatkan Garuda dari lilitan hutang selain mempailitkan maskapai plat merah itu.

“Kok enak aja, mau cari cara gampang Garuda mau dibangkrutkan. Sopo penjahat-penjahatnya? Ada cara lain kok selamatkan GA,” tandas RR. (rmol)

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo diminta melakukan evaluasi atas kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat terbang. Selain harga yang mahal, kewajiban tes PCR juga berbau bisnis.

Begitu dikatakan Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyikapi terbitnya Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali agar semua penumpang pesawat wajib tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan.

"Kan sudah herd immunity, sudah vaksin tahap kedua, harus punya keberanian dengan tetap ada kehati-hatian, tidak perlu PCR," kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Sabtu (30/10).

Said Iqbal menengarai, kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat hanya akal-akalan untuk memfasilitasi penyelenggara tes PCR untuk menghabiskan stok reagen atau reaktor tes.

"Ini hanya bisnis dari penerbangan saja, kelompok tertentu ingin menghabiskan reagen-reagen PCR," ujarnya.

Faktanya, lanjut Said Iqbal, sejak Inmendagri 53/2021 terbit, dibarengi dengan munculnya bisnis tes PCR yang dilakukan maskapai penerbangan.

"Kita lihat maskapai-maskapai penerbangan tiba-tiba menyediakan layanan PCR, apa ini? Ini bisnis," tandasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri belakangan ini sedang jadi sorotan karena ingin pasang patung Soekarno di seluruh Indonesia.

Menurut Megawati, tujuan patung Soekarno dipasang di seluruh Indonesia karena ayahnya merupakan tokoh proklamator kemerdekaan.

Lanjut Megawati, patung tersebut memang sifatnya simbolis namun hal itu sangat bermanfaat karena generasi muda bisa melihat gambaran sosoknya.

Megawati juga berujar jika patung para pahlawan di Indonesia bisa dibangun maka para generasi muda tidak akan melupakan betapa besarnya perjuangan yang dilakukan oleh mereka dan lebih mengenal lagi sosok tokoh tersebut secara tak langsung.

Menanggapi hal itu, politikus Partai UMMAT. Buni Yani berikan tanggapan di media sosial Twitter-nya pada, Jumat (29/10/2021).

Menurut Buni Yani, rencana Megawati itu memasang patung di seluruh wilayah di Indoneia merupakan bentuk memberhalakan Soekarno.

"Memberhalakan Soekarno dengan membangun banyak patung sebaiknya dihindari. Jangankan fisiknya, pikirannya pun harus dipilih secara selektif," tulisnya, dikutip Poskota.co.id dari @1keadilan

"Pikiran Soekarno mengenai Nasakom, pembubaran Masyumi dan pemenjaraan terhadap ulama harus dikeritik. Stop lakukan glorifikasi," sambungnya.

Selain itu, Buni Yani meperingatkan tegas jika jangan pernah berlebihan dalam memuji sosok karena itu tidak baik.

"Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambaNya, maka katakanlah Abdullaah wa Rasuuluhu (hamba Allah dan RasulNya). (HR Bukhari)

Memuji berlebihan saja tak boleh. Patung?" tulis Buni Yani di Twitter-nya. Ia pun menegaskan, tanpa dibuatkan patung pun, masyarakat Indonesia akan tahu jika Soekarno adalah bapak proklamator bersama Hatta.

"Bangsa Indonesia akan selalu hormat kepada Soekarno sebagai Bapak Proklamator bersama Hatta. Tapi menjadikan dia pusat kultus dan pemujaan adalah tindakan anti intelektualisme yang dikecam kaum modernis. Kalau secara agama sudah jelas haram. Tidak pakai koma, langsung titik," tulisnya.

Di akhir cuitannya, Buni Yani juga berharap agar Megawati membatalkan rencananya, karena hal itu sangat mubazir.

"Sebaiknya Profesor Mega membatalkan anjurannya agar dibangun patung Soekarno di seluruh Indonesia. Mubazir, unfaedah, dan sudah pasti menyulut kontroversi." (*)