SANCAnews.id

SANCAnews.id – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memberikan sebanyak 2.850 penghargaan kepada anggota Polri. Penghargaan diberikan Sigit atas dasar pengabdian dan dedikasi anggota selama mereka bertugas.

"Selama masa kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebanyak 2.850 penghargaan telah diberikan kepada anggota," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono melalui keterangan tertulis, Kamis (28/10/2021).

Argo menjelaskan sebanyak 91 personel di antaranya diberikan penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), lima anggota diberi KPLB Anumerta, 603 personel diberikan penghargaan untuk mengikuti program pendidikan.

Selain itu tujuh personel mendapat promosi jabatan, 234 personel mendapat piagam penghargaan, 23 personel diberikan piagam dan pin emas, 21 diberi piagam dan pin perak. Sementara itu, 1.155 personel lainnya diberi pin emas, 277 pin perak, dan 434 pin perunggu.

Contoh personel yang mendapat penghargaan dari Jenderal Sigit adalah anggota bernama Bripka Nur Ali Suwandi. Argo mengatakan Bripka Nur Ali kerap memfasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan, seperti membangun masjid, jembatan, membantu anak terlantar, dan lain sebagainya.

"Bripka Nur Ali Suwandi berhasil membangun 13 masjid di Yogyakarta. Atas dedikasi dan pengabdiannya dia diganjar sekolah SIP oleh Kapolri," terangnya.

Untuk itu, Argo mengungkapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo ingin seluruh personel Polri berlomba-lomba meraih prestasi sesuai dengan bidang tugasnya. Sigit, kata Argo, berharap seluruh jajaran dapat berkontribusi dan menjalankan 16 program prioritas. (dtk)

SANCAnews.id – Pengamat politik, Rocky Gerung menyebut kualitas hukum yang ada pada pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sangat rendah.

Maka dari itu, Rocky Geurng mengatakan banyak masyarakat yang menyampaikan kritik tetapi selalu dianggap makar.

Hal tersebut timbul karena adanya ketakutan dari sisi Jokowi yang sudah lagi tidak banyak dipercaya oleh masyarakat Indonesia.

Selain itu, disebutkan oleh pria berusia 62 tahun itu bahwa saat ini sudah ada tanda kekuasaan tidak lagi diperlukan di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Rocky Gerung dalam sebuah video yang diunggah oleh kanal YouTube Refly Harun pada Kamis (28/10/2021).

“Legitimasi pemerintah itu di atas 50 persen, dia enggak akan ucapkan makar, dia tidak akan khawatir,” kata Rocky Gerung.

“Kan tanda bahwa kekuasaan itu tidak diperlukan lagi ya Buzzer-nya dikerahkan. Lalu saya tanya misalnya pada Pak Mahfud ‘emang yang dukung Presiden siapa?’ ya tinggal Buzzer kan,” sambungnya.

Rocky Gerung menganggap bahwa saat ini sudah tidak ada lagi partai pendukung Jokowi yang mengucapkan sesuatu berbau dukungan.

Bahkan Rocky Gerung tidak pernah mendengar Megawati Soekarnoputri memberikan dukungan kepada Jokowi dalam keadaan yang serius saat ini.

“Bahkan Ibu Puan Maharani menegur presiden, jadi terlihat bahwa bahkan partai pendukung sudah mencari semacam alasan yang agak masuk akal untuk menghindar dari kekuasaan, itu mudah terlihat,” pungkasnya.

Jadi, menurut Rocky Gerung akan sangat percuma segala upaya yang dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD apabila terus-terusan membela Jokowi.

Rocky Gerung menilai kalau Jokowi sebenarnya bukanlah lagi merupakan sosok pemimpin yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.

“Jadi semata-mata ini psikologi orang aja, orang enggak perlu lagi, orang perlu pemimpin tapi yang ditampilkan itu tidak lagi sangat sebagai seorang pemimpin. Rumitnya di situ sebetulnya,” tutur Rocky.

“Lalu orang berpikir dibiarin aja, bisa aja dibiarin tapi nanti bebannya makin berat kan, kan itu persoalannya,” ucapnya menambahkan.

Sebelumnya  Rocky Gerung ikut menanggapi adanya beasiswa yang dibuat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk membandingkan pemerintahan era Jokowi dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurutnya hal seperti itu layaknya bermain judi togel, karena ketika kalah tidak mau mengaku dan saat menang banyak yang memamerkan diri.

Mantan dosen yang pernah mengajar di Universitas Indonesia (UI) itu menyebut ada sebuah riset yang mengatakan seluruh parameter ekonomi politik lebih unggul era SBY sebesar 53 persen.

Hal tersbeut disampaikan oleh Rocky Gerung dalam sebuah konten video berjudul “SEKJEN PDIP HASTO KERACUNAN DATA! MEMBANDINGKAN UTANG ERA SBY DENGAN JOKOWI” yang diunggah pada Kamis (28/10/2021).

“Dari awal memang ide itu (beasiswa Hasto) untuk menggerogoti prestasi SBY kan, jadi gimana metodologinya kalau Hasto atau PDIP mensponsori analisis untuk membandingan Jokowi dan SBY?,” katanya.

Pria berusia 62 tahun itu menuturkan kalau metodologi perbandingan itu kacau karena Jokowi hanya sekadar Kader Partai.

“Jadi itu namanya jeruk, ngupas jeruk di kebon jeruk, gitu,” paparnya.

Selain itu Rocky menyebut kalau PDIP sedang panik karena ada survei internal yang menunjukan bahwa suara Partai Demokrat naik.

“Dari awal memang ide itu (beasiswa Hasto) untuk menggerogoti prestasi SBY kan, jadi gimana metodologinya kalau Hasto atau PDIP mensponsori analisis untuk membandingan Jokowi dan SBY?,” katanya.

Pria berusia 62 tahun itu menuturkan kalau metodologi perbandingan itu kacau karena Jokowi hanya sekadar Kader Partai.

“Jadi itu namanya jeruk, ngupas jeruk di kebon jeruk, gitu,” paparnya.

Selain itu Rocky menyebut kalau PDIP sedang panik karena ada survei internal yang menunjukan bahwa suara Partai Demokrat naik. (poskota)

SANCAnews.id – Akademisi Rocky Gerung ikut menanggapi adanya beasiswa yang dibuat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk membandingkan pemerintahan era Jokowi dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurutnya hal seperti itu layaknya bermain judi togel, karena ketika kalah tidak mau mengaku dan saat menang banyak yang memamerkan diri.

Mantan dosen yang pernah mengajar di Universitas Indonesia (UI) itu menyebut ada sebuah riset yang mengatakan seluruh parameter ekonomi politik lebih unggul era SBY sebesar 53 persen.

Hal tersbeut disampaikan oleh Rocky Gerung dalam sebuah konten video berjudul “SEKJEN PDIP HASTO KERACUNAN DATA! MEMBANDINGKAN UTANG ERA SBY DENGAN JOKOWI” yang diunggah pada Kamis (28/10/2021).

“Dari awal memang ide itu (beasiswa Hasto) untuk menggerogoti prestasi SBY kan, jadi gimana metodologinya kalau Hasto atau PDIP mensponsori analisis untuk membandingan Jokowi dan SBY?,” katanya.

Pria berusia 62 tahun itu menuturkan kalau metodologi perbandingan itu kacau karena Jokowi hanya sekadar Kader Partai.

“Jadi itu namanya jeruk, ngupas jeruk di kebon jeruk, gitu,” paparnya.

Selain itu Rocky menyebut kalau PDIP sedang panik karena ada survei internal yang menunjukan bahwa suara Partai Demokrat naik.

“Jadi disitu konyolnya, kan terbaca tuh. Kalau dia (Hasto) anggap AHY atau Partai Demokrat partainya naik maka dia enggak akan bikin upaya untuk menurunkan elektabilitas Demokrat,” ujar Rocky.

“Apalagi Pak Moeldoko enggak berhasil menurunkan elektabilitas Partai Demokrat,” sambungnya.

Kemudian, Hersubeno Arief sebagai moderator yang juga merupakan Jurnalis Senior mengatakan kalau ada berita Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut utang Indonesia tinggi karena warisan masa lalu.

Menilai pernyataan itu, Rocky Gerung memang mewajarkannya karena jika diurutkan proses utang ada benarnya juga.

“Memang kalau kita urutkan utang Jokowi itu adalah limpahan dari utang SBY, jadi betul meningkat. Tapi utang SBY limpahan dari utang Megawati,” imbuhnya.

“Itu bahayanya kalau berpikirnya regresif begitu kan, jadi dnegan kata lain ini Sri Mulyani juga kena sihir ikut beasiswa itu aja, beasiswa dari Hasto supaya bikin perbandingan,” tambahnya.

Sebelumnya Rocky Gerung sebagai warga negara Indonesia hanya akan membuat satu permintaan ke pihak Google.

Permintaan yang akan dilayangkan oleh Rocky Gerung yakni ia ingin agar konten-konten yang menyangkut pemerintah Indonesia segera dihapus.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Rocky Gerung di sebuah konten video yang ia unggah di kanal YouTube pribadinya pada Sabtu (23/10/2021).

“Kalau saya sebagai warga negara bisa bikin semacam citizens complain, lalu meminta Google untuk menghapus hanya satu konten saja, yaitu konten pemerintah,” katanya.

Kemudian Rocky Gerung menjelaskan bahwa konten pemerintah yang menurutnya wajib dihapus adalah konten yang mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil dalam bidang ekonomi negara.

“Yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi berhasil di dalam ekonomi. Itu saja yang saya minta dihapus tuh,” ujarnya. (poskota)

SANCAnews.id – Pengamat politik, RG alias Rocky Gerung, belum lama ini kembali menyentil pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Menurutnya, meskipun Presiden Jokowi bolak-balik pencitraan, tetapi rakyat tetap tak percaya, bahkan sebenarnya tak lagi memerlukannya.

Bagi sang akademisi, rakyat tak lagi butuh Presiden Jokowi karena dianggap telah gagal mengatasi pandemi.

Ia juga mengatakan bahwa demokrasi di Tanah Air tak boleh berhenti kendati pandemi masih belum berakhir, terlebih ia menilai ketidakpuasan rakyat terhadap Presiden Jokowi terkait kebijakan PPKM harus menjadi evaluasi.

“Demokrasi tidak boleh berhenti kendati ada pandemi, kendati ada Covid, segala macem. Kan ini cuma soal kita mau mengevaluasi ketidakpuasan terhadap PPKM biasa aja,” papar Rocky Gerung, sebagaimana dikutip terkini.id dari kanal YouTube Refly Harun via Kabarbesuki pada Kamis, 28 Oktober 2021.

Ia menyebut bahwa masalah Indonesia dalam mengatasi pandemi adalah tidak adanya sosok yang benar-benar bisa diandalkan untuk memberikan arahan dalam penanganan pandemi secara nasional.

Menurut Rocky, rakyat menganggap hal tersebut menjadi alasan kuat bahwa ‘End Game’ harus segera direalisasikan.

“Problemnya, kita tidak lagi melihat ada semacam dirijen Istana yang mengatur soal pandemi ini. Karena itu, orang menganggap ‘Ya kalau enggak ada dirijen, ya ‘End Game’ aja’.”

Rocky Gerung juga menilai bahwasanya rakyat sudah tak lagi percaya dengan segala bentuk pencitraan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa bukan berarti rakyat dendam terhadap kekuasaan, melainkan hanya tak lagi membutuhkan kekuasaan itu sendiri, yang mana menyangkut besar Presiden Jokowi.

“Logikanya sama kan, Presiden bolak-balik bikin pencitraan tetep orang enggak percaya. Jadi, rakyat tidak dendam pada kekuasaan, mereka sekadar tidak memerlukan lagi kekuasaan,” sambungnya.

“Jadi, ‘barang’ yang udah enggak diperlukan mau diapa-apain ya udah, enggak ada soal kan? Tinggal diproses gimana ‘End Game’ itu dihasilkan.”

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, RG alias Rocky Gerung juga mengusulkan pembentukan demisioner apabila Presiden Jokowi harus dilengserkan sebelum Pemilu 2024 karena sudah tak lagi dibutuhkan oleh rakyat.

Ia menyampaikan bahwa hal tersebut bertujuan agar virus kekuasaan dilemahkan sehingga tak menyebar ke mana-mana.

“Saya kemarin usulkan bikin aja demisioner. Jadi, karena (presiden) tidak diperlukan lagi, tapi belum masuk di dalam tahap elektoral, maka virusnya (kekuasaan) dilemahkan. Gitu kira-kira nih, supaya dia enggak ke mana-mana tuh.” (terkini)

SANCAnews.id – Massa dari elemen lain turut menggelar aksi unjuk rasa bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda di sekitar kawasan dekat Istana Negara, Jakarta  Pusat, Kamis (28/10/2021) hari ini. Para pendemo yang berjumlah puluhan itu berasal dari Aliansi Rakyat Menggugat.

Pantauan Suara.com pukul 12.00 WIB, massa Aliansi Rakyat Menggugat yang didominasi ibu-ibu itu sudah berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sebuah spanduk dengan ukuran besar juga dibentangkan oleh massa aksi dengan tulisan: "Mosi Tidak Percaya Kepada DPR RI dan Pemerintahan Jokowi-Maruf. JOKOWI MUNDUR".

Tidak hanya itu, para ibu-ibu juga membawa sejumlah poster tuntutan seperti "Ngurus Cabe Aja Gak Becus, Minta 3 Periode", "Stop Arogansi Aparat", Usir Penjajah Gaya Baru", hingga "Bebaskan Habib Rizieq".

Orator yang berada di mobil komando juga meneriakkan soal cabut Omnibus Law - UU Cipta Kerja hingga Jokowi Mundur. Massa aski juga melantunkan lagu-lagu kebangsaan hingga membacakan naskah Sumpah Pemuda.

Massa Gebrak Belum Tiba di Patung Kuda 

Massa aksi yang tergabung dalam aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) telah berkumpul di kawasan parkir IRTI, Monas, Jakarta Pusat. Mereka berkumpul untuk menggelar aksi unjuk rasa berkaitan dengan evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

Pantauan Suara.com pukul 10.45WIB, massa GEBRAK sudah berbaris rapi di belakang mobil komando yang telah tersedia di lokasi. Tidak hanya itu, terdapat pula massa aksi yang turut mengenakan kostum Iron Man dan Kamen Rider.

Tidak hanya itu, sejumlah poster tuntutan juga dibawa oleh massa aksi. Misalnya, "Korban PHK DRU", "Buruh Bukan Tumbal", hingga "Sahkan RUU-PKS".

Terkini, massa sudah bersiap-siap bergerak menuju kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sementara itu, aparat keamanan juga telah bersiaga di sekitar kawasan Patung Kuda, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat.

Kepolisian telah menyiagakan kawat berduri, mobil water cannon, hingga aparat dengan pakaian Alat Pelindung Diri.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat menyiagakan pengamanan terkait aksi unjuk rasa berkaitan dengan evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Total 1.955 personel gabungan akan berjaga untuk mengamankan aksi unjuk rasa.

"1.955 personil gabungan TNI-Polri dan pemprov dan kawat berduri," kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, AKP Sam Suharto saat dikonfirmasi.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos mengatakan aksi kali ini akan mengevaluasi 2 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin, sekaligus bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

"Dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin di periode kedua ini tentu dirasakan kita sama-sama, tidak hanya kaum buruh di berbagai sektor, terjadi kemunduran kemerosotan yang luar biasa, ini yang kita hadapi," kata Nining dalam jumpa pers pra-aksi, ditulis Kamis (28/10/2021).

Aksi ini, lanjut Nining akan digelar mulai dari pukul 11.00 WIB berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat lalu melakukan longmarch ke depan Istana Kepresidenan di sisi utara.

Selain KASBI, elemen buruh yang turut bergabung dalam aksi ini adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).

Nining menjelaskan, dalam aksi kali ini mereka akan membawa sedikitnya 13 tuntutan rakyat antara lain, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya.

Lalu pemerintah harus memberikan jaminan kepastian kerja dan kebebasan berserikat dengan setop PHK sepihak dan union busting.

Pemerintah juga didesak untuk menghentikan penangkapan aktivis yang membela rakyat, Nining menyebut demokrasi pada rezim hari ini sangat buruk.

"Ini dosa besar, saya hidup di masa rezim otoriter, dan merasakan ketika pasca reformasi saya melihatnya ini rezim yang terburuk bagaimana melahirkan regulasi tidak lagi melihat kepentingan rakyat," tutur Nining.

Tuntutan keempat, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; kelima, usut tuntas kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan dan Korupsi Bansos Covid-19.

Kemudian, mereka menolak pemberangusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembalikan 58 pegawai KPK yang dikeluarkan dengan skema jahat tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.

Ketujuh, pemerintah didesak menghentikan rencana liberalisasi agraria dan pembentukan Badan Bank Tanah, serta segera mengembalikan semangat reforma agraria berdasarkan UUD 1945, TAP MPR XI/2001 dan UU Pokok Agraria 1960.

Selanjutnya, hentikan kekerasan seksual dengan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; gratiskan biaya pendidikan selama pandemi; dan stop liberalisasi dan komersialisasi pendidikan.

Selain buruh, aksi ini juga akan diikuti oleh mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia, petani, miskin kota, pemuda, pelajar, jurnalis, perempuan, nelayan, pembela Hak Asasi Manusia (HAM), dan lembaga bantuan hukum.

"Iya, kami akan bergabung," kata Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra saat dihubungi. (*)