SANCAnews.id

SANCAnews.id – Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon ikut memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan memberikan pesan untuk negara Indonesia.

Fadli Zon menuliskan utas panjang melalui akun Twitter pribadinya di Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada Kamis (28/10/2021).

Dalam utas panjang tersebut, dirinya mencuitkan tentang persatuan yang sesuai dengan tema Sumpah Pemuda tahun ini.

Perlu diketahui, Hari Sumpah Pemuda tahun ini mengusung tema 'Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh'.

"Hari ini, kita kembali memperingati peristiwa bersejarah tersebut. Pemerintah menetapkan Hari Sumpah Pemuda tahun ini mengangkat tema “Bersatu, Bangkit dan Tumbuh"," cuit Fadli Zon, dikutip Suara.com.

Menurut Fadli, tema tersebut menjadi pesan positif bagi Indonesia. Selama dua tahun, Indonesia dilanda pandemi covid-19 yang menyebabkan ekonomi terpuruk. Namun hingga akhirnya, mampu kembali bangkit dan tumbuh.

Fadli mengatakan persatuan memerlukan adanya kepercayaan dari semua pihak termasuk pemimpin.

Menurutnya, pemimpin harus bisa dipercaya rakyat agar menciptakan persatuan antara pemimpin, pemerintah dan rakyat.

Dalam cuitan tersebut, Fadli juga menyinggung soal ucapan yang dilontarkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

"Pernyataan Menteri Agama baru-baru ini, yg menyebut @Kemenag_RI hadiah negara untuk ormas keagamaan tertentu, adalah contoh sangat mencolok. Bagaimana bisa seorang pejabat publik yg seharusnya mengayomi semua golongan malah melontarkan pernyataan yg memecah belah semacam itu?" ujarnya.

Menurut Fadli, pernyataan yang diucapkan oleh Yaqut tak boleh dilontarkan oleh sosok Menteri Agama.

"Di mana fatsoen-nya sbg pejabat publik? Jika pejabat pemerintah tak berusaha menjaga adab dalam berbicara, lantas siapa yang bisa mengarahkan kita pada persatuan? Justru pejabat semacam ini memecah belah," lanjutnya.

Lebih lanjut, Fadli Zon juga menyebut Presiden Jokowi kurang peka terhadap hal-hal yang bisa memecah belah bangsa.

"Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden mestinya peka terhadap hal-hal yg bisa memecah belah kita sebagai bangsa. Tapi, kita tak melihat kepekaan itu ditunjukkan," sambungnya.

Ajak Menjaga Negara 

Kemudian, dalam cuitan tersebut Fadli Zon juga mengajak bersama-sama untuk menjaga negara dan bangsa dari ancaman perpecahan.

"Tentu saja persatuan bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau Presiden saja. Kita semua juga memikul tanggung jawab tersebut. Itu sebabnya, di Hari Sumpah Pemuda ini saya ingin mengajak, marilah kita sama-sama menjaga bangsa dan negara ini dari ancaman perpecahan," bebernya.

Dirinya meminta untuk meminggirkan orang atau kelompok hanya karena memiliki pnadangan politik yang berbeda.

Selain itu, Fadli Zon meminta agar menghentikan narasi-narasi Islamofobia dan terorisme yang menyudutkan Islam.

"Belajar dari semangat Sumpah Pemuda, berhentilah meminggirkan orang atau kelompok karena pandangan politik yang berbeda. Hentikanlah eksklusivitas sukuisme dalam rekrutmen politik atau jabatan lainnya," ungkapnya.

"Hentikanlah narasi-narasi Islamofobia dan terorisme yang selalu menyudutkan Islam. Sebab, apapun perbedaan yang kita miliki hari ini, kita semua tetaplah bertanah air dan bertumpah darah satu, yaitu Indonesia," pungkasnya. (suara)

SANCAnews.id – Massa dari aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan sejumlah elemen mahasiswa yang berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, sudah membubarkan diri.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi sekitar pukul 16.30 WIB, ribuan buruh, mahasiswa hingga masyarakat sipil sudah meninggalkan areal Patung Kuda Arjuna Wiwaha.

Terlihat para Pasukan Oranye tengah membersihkan areal tempat buruh mahasiswa dan masyarakat sipil berunjuk rasa.

Hingga berita ini turunkan, areal Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dan sekitarnya terpantau ramai lancar.

Aksi unjuk rasa dari aliansi Gebrak pada momentum hari Sumpah Pemuda ini mengkritisi kinerja dua tahun rezim Jokowi-Maruf Amin.

Mereka mambawa 13 tuntutan aksi diantaranya mereka meminta pemerintah untuk menyetop kriminalisasi dan penangkapan aktivis, bebaskan seluruh aktivis gerakan rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi.

Massa Gebrak terdiri dari berbagai elemen buruh hingga mahasiswa yakni Konfederasi kongres aliansi buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nusantara (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (Sindikasi).

Kemudian, Liga Mahasiswa Nasional-DN (LMND-DN), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR).

Sekolah Mahasiswa Progresif (Sempro), Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI), Presidium GMNI, Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan (Jarkom SP Perbankan). (rmol)

SANCAnews.id – Megawati Bicara Islam Garis Keras Takut Patung Pahlawan: Itu Bukan untuk Didewakan

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara soal pandangan Islam garis keras terhadap pembuatan patung pahlawan nasional. Megawati menjelaskan tujuan pembuatan patung untuk memperkenalkan sosok pahlawan nasional kepada generasi muda.

Penjelasan itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan acara peresmian dan penandatanganan prasasti Taman UMKM Bung Karno yang digelar secara virtual, Kamis (28/10/2021). Megawati awalnya meminta setiap daerah membuat patung Sukarno.

"Jadi, kalau memungkinkan maka tentu tidak perlu terburu-buru, karena sifat kita gotong royong. Bikinlah di setiap daerah yang namanya patung beliau (Bung Karno)," kata Megawati.

Megawati mengingatkan bahwa Bung Karno adalah Bapak Bangsa. Dia ingin Bung Karno selalu diingat oleh generasi muda Tanah Air.

"Mau tidak mau, suka tidak suka, beliau adalah proklamator kita, bapak bangsa, dan diberi gelar pahlawan nasional. Sehingga hal seperti itu harus selalu diingatkan ke generasi muda," sebutnya.

Lebih lanjut Megawati tak memungkiri bahwa pembuatan patung pahlawan nasional hanya bersifat simbolis. Namun, kalau pahlawan nasional hanya sebatas pernyataan, generasi muda tidak akan tahu sosoknya.

"Kan suka ada yang katakan, 'apa artinya patung?'. Ya memang sebetulnya itu sifatnya simbolis. Tetapi, kalau hanya dikatakan saja, tidak memungkinkan orang akan melihat bahwa bagaimana toh sosoknya," ucap Presiden ke-5 RI itu.

Barulah kemudian Megawati berbicara tentang pandangan Islam garis keras terhadap patung. Megawati menekankan tujuan pembuatan patung nasional bukan untuk didewa-dewakan atau disembah.

"Patung itu kan mempresentasikan sosok seseorang, Pangeran Diponegoro begini, Bung Karno begitu. Ada yang katakan itu kan, kalau dari Islam garis keras mengatakan tidak boleh, takut itu (patung) didewakan, atau disembah. Tidak ada niat seperti itu (mendewakan atau menyembah patung), (patung) hanya sebuah pengenalan dari sosok pahlawan-pahlawan," tutur Megawati.

Seperti diketahui, perihal patung pahlawan nasional sebelumnya sempat menjadi perbincangan publik. Ketika itu, perhatian publik tersita karena Letnan Jenderal TNI (Purn) Azmyn Yusri Nasution meminta patung Soeharto dkk yang berada di Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat, dibongkar. (dtk)

SANCAnews.id – Ketua Komite Khittah Nahdlatul Ulama (KK-NU) Prof Dr Rochmat Wahab ikut mengomentari geger kasus pernyataan Menteri Agama (Menag) Gus Yaqut. Beliau diketahui membuat heboh usai melontarkan pernyataan kalau pos Kementerian Agama sengaja diberikan oleh negara pada NU atas jasa besarnya.

Menurut Rochmat Wahab, pernyataan Gus Yaqut tak hanya membuat panas organisasi lain seperti Muhammadiyah beringsang. Sebab internal NU saja ikut-ikutan dibuat panas dengan statemen tersebut.

“Itu menyesatkan, itu bukan cuma orang Muhammadiyah saja yang panas, bahkan NU saja risih baca itu,” kata dia dikutip dalam saluran Youtube Hersubeno Arief, Kamis 28 Oktober 2021.

Sebagai orang yang sudah dewasa, matang, dan punya jabatan, Rochmat bilang, seharusnya Gus Yaqut juga ikut menjaga nama baik NU. Apalagi, beliau belakangan tak coba meminta maaf, padahal suaranya sudah bikin gaduh ruang publik.

“Jika itu dianggap serius dan gaduh tak selesai-selesai, serta menimbulkan keresahan, maka muncur. Jangan dikira itu berefek di Jakarta saja, seba semua lini merasakan dampak yang tak sehat,” katanya.

Apalagi pernyataan Menag soal Kemenag hadiah negara buat NU tidak benar secara historis, serta dari sisi akademis.

Pada kesempatan itu, Rochmat Wahab mengaku pertama kali mendapat info itu usai membaca tulisan dari tokoh Muhammadiyah. Walau tulisan hanya bersifat eksplisit, namun dia sudah membaca gelagat aneh dari hal itu akan mengarah ke mana.

Arahnya yakni ungkapan Menag yang membuat sebagian pihak merasa panas. Rochmat kemudian juga membaca komentar lain dari Anwar Abbas. Walau tak membawa nama MUI atau atas nama pribadi, namun Rochmat mengaku mengapresiasi sikapnya.

“Itu sudah menyebar ke mana-mana, disampaikan di depan publik. Harusnya dia minta maaf juga di depan publik. Dan menurut saya, mohon maaf ya. Ini harus ada pertobatan juga,” katanya. (hops)

SANCAnews.id – Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan aliansi mahasiswa serta masyarakat umum, menilai pemerintah saat ini bekerja tidak sepenuhnya untuk rakyat dan tidak melibatkan rakyat.

Hal itu disampaikan massa aksi Gebrak saat menyampaikan pendapatnya di kawasan Patung Kuda tepatnya di depan Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Kamis (28/10/2021), dalam agenda mengkritisi dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf yang juga bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda.

Juru Bicara Gebrak Nining Elitos mengatakan, hal itu dapat dibuktikan saat pemerintah mengesahkan Undang-undang Omnibus-Law Cipta Kerja yang sebenarnya tidak diaminkan oleh rakyat terutama buruh.

"Itu realita, kita bukan hanya berasumsi. Contoh Omnibus Law UU Ciptaker, serikat buruh itu diundang ketika ingin diserahkan ke DPR," kata Nining.

Kala itu kata dia, elemen dari buruh menyampaikan kritikan kepada pemerintah jika ingin melahirkan satu regulasi harus ada aturan mainnya yakni tertuang dalam UU Nomor 12/2011 tentang peraturan perundang-undangan.

"Tapi prakteknya itu tidak dibuka secara umum, bagaimana pelibatan partisipasi publik keterbukaan yang bisa diakses oleh rakyat," ucapnya.

Bahkan kata perempuan yang juga merupakan ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) itu, dirinya mendapati kesulitan untuk mendapatkan draft terkait UU yang dinilainya merugikan kehidupan buruh itu. Padahal dirinya merupakan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang mewakili buruh di Indonesia.

"Kita mendapatkan (draft itu) ketika sudah diserahkan kepada DPR, nah dimana kalau pemerintah kita yang selama ini dipilih rakyat menyatakan ingin mendengearkan suara rakyat? seharusnya kalau pemerintah mau mendengarkan suara rakyat sebelum dibuat konsep pun rakyat itu sudah diminta pendapat dan masukkannya, ini kan tidak," ucapnya.

Atas hal itu, Nining menyebut kalau saat ini rakyat oleh pemerintah hanya dibutuhkan ketika Pemilihan Umum (Pemilu). Setelah Pemilu itu selesai maka kata dia, rakyat akan dilupakan hak dan kewajibannya.

"Kami menyimpulkan bahwa rezim hari ini mereka (pemerintah) butuh rakyat ketika Pemilu, ketika ingin meraih kursi kekuasaan, setelah itu rakyat dilupakan, itulah kondisi kita saat ini," tukasnya.

Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 

Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak) bakal menggelar aksi di depan Istana Negara, pada Kamis (28/10/2021) ini.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos mengatakan, dalam aksi yang digelar hari ini akan berfokus pada evaluasi 2 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin yang juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

"Dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin di periode kedua ini tentu dirasakan kita sama-sama, tidak hanya kaum buruh di berbagai sektor, terjadi kemunduran kemerosotan yang luar biasa, ini yang kita hadapi," kata Nining dalam keterangannya, dikutip Kamis (28/10/2021).

Aksi ini sendiri, kata Nining akan digelar mulai pukul 11.00 WIB dengan titik kumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dari situ para masa aksi melakukan longmarch hingga ke depan Istana Kepresidenan di sisi utara.

Selain KASBI, kata Nining, elemen buruh lain yang turut bergabung dalam aksi ini adalah Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).

Nining menjelaskan, dalam aksi hari ini pihaknya akan membawa setidaknya 13 tuntutan rakyat antara lain, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya.

Dalam aksi ini juga, mereka mendesak Pemerintah untuk menghentikan penangkapan aktivis yang membela rakyat. Dia menyebut demokrasi pada rezim hari ini sangat buruk.

"Ini dosa besar, saya hidup di masa rezim otoriter, dan merasakan ketika pasca reformasi saya melihatnya ini rezim yang terburuk bagaimana melahirkan regulasi tidak lagi melihat kepentingan rakyat," tutur Nining.

Tuntutan keempat, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga; kelima, usut tuntas kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan dan Korupsi Bansos Covid-19.

Kemudian, mereka menolak pemberangusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kembalikan 58 pegawai KPK yang dikeluarkan dengan skema jahat tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan.

Ketujuh, pemerintah didesak menghentikan rencana liberalisasi agraria dan pembentukan Badan Bank Tanah, serta segera mengembalikan semangat reforma agraria berdasarkan UUD 1945, TAP MPR XI/2001 dan UU Pokok Agraria 1960.

"Selanjutnya, hentikan kekerasan seksual dengan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; gratiskan biaya pendidikan selama pandemi; dan stop liberalisasi dan komersialisasi pendidikan," katanya.

Selain buruh, aksi ini juga akan diikuti oleh mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia, petani, miskin kota, pemuda, pelajar, jurnalis, perempuan, nelayan, pembela Hak Asasi Manusia (HAM), dan lembaga bantuan hukum. (tribun)