SANCAnews.id

SANCAnews.id – Setelah mendapatkan banyak respons dan kritik akibat pernyataan di sebuah forum, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akhirnya membuat klarifikasi. Dalam rilis yang diterima, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali menegaskan maksud pernyataannya. Tidak minta maaf.

Yaqut menegaskan pernyataannya tentang Kementerian Agama hadiah untuk organisasi Nahdalatul Ulama atau NU disampaikan dalam forum internal keluarga besar NU. Tujuannya, lebih untuk memotivasi para santri dan pesantren.

“Itu saya sampaikan di forum internal. Intinya, sebatas memberi semangat kepada para santri dan pondok pesantren. Ibarat obrolan pasangan suami istri, dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos, karena itu disampaikan secara internal,” terang Menteri Agama di Solo, Senin (25/10/2021).

“Memberi semangat itu wajar. Itu forum internal. Dan memang saya juga tidak tahu sampai keluar lalu digoreng ke publik. Itu forum internal, konteksnya untuk menyemangati,” sambungnya.

Menteri Agama juga memastikan bahwa Kemenag tidak diperuntukkan hanya untuk NU. Buktinya, kata Menag, Kementerian Agama memberikan afirmasi kepada semua agama.

“Semuanya diberikan hak secara proporsional. Ormas juga tidak hanya NU saja,” tegas Yaqut.

“Bahkan di Kemenag ada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, itu kader Muhammadiyah. Ada juga Irjen Kemenag yang bukan dari NU,” tutur Menag.

Menag menambahkan, karakter dasar dan jatidiri NU adalah terbuka dan inklusif. NU hadir untuk memberikan dirinya bagi kepentingan dan maslahat yang lebih besar.

“Karena keterbukaan dan mengedepankan kemaslahatan itu sifat dasar NU,” tandasnya.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menilai pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dapat menimbulkan polemik dan kontroversi. Pernyataan itu ialah menyoal Kemenag hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama.

Saleh mengatakan, tidak sepantasnya pernyataan seperti itu disampaikan oleh pejabat negara. Menurut Saleh, pernyataan Menag Yaqut dapat menimbulkan sikap eksklusivitas, di samping juga pernyataan itu tidak memiliki landasan historis yang benar.

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini khawatir akan muncul sekelompok orang tertentu yang merasa lebih hebat dari kelompok lainnya, dampak dari ucapan Yaqut.

"Kalau disebut hadiah bagi NU, terkesan bahwa Gus Yaqut ingin mengatakan bahwa kementerian agama hanya milik NU saja. Kelompok lain hanya pelengkap dan bagian yang diatur. Tidak memiliki peran dan partisipasi apa pun dalam konteks membangun kehidupan umat beragama di Indonesia," kata Saleh kepada wartawan, Senin (25/10/2021).

Padahal, dikatakan Saleh, ada banyak ormas dan elemen umat Islam yang sama-sama ikut berjuang untuk kemerdekaan, untuk persatuan Indonesia. Seluruh umat beragama yang ada di Indonesia merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Indonesia.

"Pernyataan seperti ini tentu sangat tidak bijak. Presiden Jokowi diharapkan dapat memberikan teguran dan peringatan," ucap Saleh.

Apa yang disampaikan Gus Yaqut dianggap bisa menjadi preseden buruk ke depan. Bukan tidak mungkin akan muncul elemen atau ormas lain yang mengaku mendapat hadiah kementerian lain di luar Kemenag.

"Misalnya, mendapat hadiah kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, kementerian sosial, dan lain-lain. Dengan begitu, persoalan akan menjadi pelik dan runyam. Karena itu, klaim-klaim seperti ini harus dihentikan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak terganggu. Harus dipastikan bahwa kementerian agama adalah milik semua rakyat," tutur Saleh.

Karena itu untuk mengakhiri polemik dan kontroversi ini, Gus Yaqut selaku Menteri Agama diminta untuk menyampaikan permohonan maaf serta meluruskan mispersepsi yang sempat muncul di tengah masyarakat.

"Sebaiknya, minta maaf saja. Atau meluruskan mispersepsi yang ada. Itu tidak akan mengurangi apa pun. Justru, bisa menaikkan wibawa dan sikap kenegarawanan," imbuh dia. (suara)

SANCAnews.id – Kinerja mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo kini tengah ramai diperbincangkan bahkan diperbandingkan.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan perbandingan kinerja keduanya dapat dilihat dari rasio utang pemerintah. Dimana saat rezim SBY, pemerintahanya mampu menurunkan rasio hutang terhadap produk domestik bruto dari 56,6 persen menjadi 25,6 persen.

"Yang membuat Indonesia dapat melunasi utang IMF lebih cepat dari jadwalnya, maka atas pencapaian tersebut, sejak tahun 2008 Indonesia menjadi anggota G-20 atau grup negara-negara dengan ekonomi terbesar dunia dan dianggap negara maju," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/10).

Sementara prestasi Jokowi dari tujuh tahun kepemimpinannya justru semakin menumpuk hutang. Satyo membeberkan, berdasarkan sumber data yang diambil dari situs APBN per September 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan, utang pemerintah per Agustus 2021 naik terus hingga sebesar Rp 6.570,17 triliun.

Selain kenaikan utang kata Satyo, Menteri Keuangan andalan Jokowi yakni Sri Mulyani Indrawati juga berhasil mencatatkan kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto/PDB, data di bulan Agustus 2021 saja rasionya sudah naik menjadi 40,85 persen.

"Selain meroketnya utang, prestasi pemerintahan Jokowi juga sukses dan berhasil menggolkan UU Cilaka/Cipta lapangan kerja yang diduga UU tersebut justru akan semakin memudahkan Oligarki menguasai urusan hajat hidup orang banyak, semisal soal aturan dan upah kerja dan penguasaan SDA oleh konglomerasi oligarki peng-peng," pungkas Satyo. (*)

SANCAnews.id – Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Wasekjen PBNU ) Masduki Baidlowi mengatakan, pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait Kemenag kado untuk NU tidak perlu diseriusi. Pasalnya, pernyataan tersebut untuk menghibur Nahdliyin dan sifatnya hanya guyonan.

"Itu intern di acara NU, mungkin saking semangatnya Pak Menteri ingin menghibur orang-orang NU sehingga dikatakan seperti itu. Atau ingin memberi nuansa silaturahim yang hangat dalam rangka itu," kata Masduki saat berbincang dengan MNC, Minggu (24/10/2021).

Menurut Masduki, Kementerian Agama (Kemenag) adalah institusi negara yang diperuntukkan untuk bangsa Indonesia dan semua golongan. Karenanya, pernyataan Kemenag kado untuk NU dan bukan untuk umat Islam adalah tidak logis.

"Jadi tidak mungkin dimaksudkan Menag ini untuk NU, dari mana logisnya kan nggak ketemu," katanya. "Jangan ditanggapi terlalu serius karena itu kan lebih kepada makna bagaimana membangun suasana agar silaturahimnya lebih akrab. Di NU kan biasa guyon lucu-lucu," kata Juru Bicara Wakil Presiden RI KH Maruf Amin ini.

Untuk diketahui, Yaqut Cholil Qoumas menyatakan bahwa Kemenag bukan hadiah negara untuk umat Islam, tapi hadiah spesifik untuk NU. Karena itu wajar NU memanfaatkan peluang-peluang yang ada di kementerian tersebut. (sindo)

SANCAnews.id – Politisi PDIP Kapitra Ampera menyoroti soal kontroversi Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kemenag hadiah untuk NU.

Kapitra Ampera menyindir dengan pernyataan menohok soal pendidikan yang diempuh oleh Yaqut sehingga menghadirkan pernyataan menuai kontroversi.

Ia mengatakan bahwa memang seperti itulah jika seseorang sekolah hanya sampai depan gerbang, pemahaman akan salah.

“Kalau sekolah sampai gerbang, ya begitu pemahamannya. Salah-salah,” kata Kapitra Ampera disitat JPNN via Hopsid, Senin 25 Oktober 2021.

Kapitra pun membantah pernyataan dari Yaqut Cholil Qoumas soal Kemenag hadiah untuk NU.

Ia mengatakan bahwa justru Kemenag pertama kali dicetuskan oleh orang-orang Muhammadiyah, untuk menjadi kementerian yang khusus mengurusi seluruh aktivitas keagamaan masyarakat.

Kapitra juga mengatakan tujuan dibentuknya Kemenag tidak dikhususkan untuk satu organisasi Islam saja.

Hal itu yang kemudian dianggapnya sebagai kekeliruan oleh Menag.

“Nah, kekeliruan seperti ini membuat kedangkalan berpikir yang justru menimbulkan dampak terus-menerus, konfliknya terpelihara di masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Kapitra lantas meminta agar Menag diganti dengan orang yang kompeten.

Dia berharap agar Presiden Jokowi mencopot orang yang kerap memberikan pernyataan kontroversi di jagat maya.

Kapitra juga menilai bahwa sejak pertama kali menjabat sebagai Menag, Gus Yaqut tak pernah membangun keharmonisan dan kesejukan, tetapi malah sebaliknya.

Apabila Presiden Jokowi tak mengganti beliau, maka Kapitra menjamin orang nomor satu di republik ini malah yang akan menjadi sasaran kemarahan publik. (terkini) 

SANCAnews.id – Sebanyak 23 warga Koja, Jakarta Utara, keracunan akibat menyantap rice box atau nasi kotak yang diberikan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), pada Minggu, 24 Oktober lalu. Mereka sempat dilarikan dan dirawat di RSUD Koja.

Peristiwa ini kemudian berbuntut panjang. Warga yang keracunan melaporkan peristiwa yang mereka alami ke Polres Metro Jakarta Utara.

"Alhamdulilah sudah dilaporkan oleh kami dan diterima dengan baik oleh Polres Jakarta Utara," kata kuasa hukum korban, Anton Sudanto kepada wartawan, Senin (25/10/2021).

Laporan teregister dengan Nomor Laporan: LP/B/684/X/2021/SPKT/Polres Metro Jakarta Utara tertanggal 25 Oktober 2021 ini. Terlapor yang masih dalam penyelidikan, disangkakan melanggar UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 80 dan 81 KUHP.

"Lalu UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 360 KUHP," terangnya.

Korban dalam hal ini dua anak bernama Dina Minatta dan Maya Minatta, yang dalam pelaporannya diwakili oleh Anton. Menurut Anton, kedua korban saat ini belum pulang dari rumah sakit. Mereka sempat muntah berkali-kali dan diinfus saat di RSUD.

"Polres Jakarta Utara masih mengidentifikasi kasus ini. Adakah unsur kesengajaan atau kelalaian dalam kasus ini," ungkap Anton.

Total korban keracunan terdiri dari 5 anak-anak, 7 wanita, 11 laki-laki. Selain muntah dan mual, mereka juga ada yang mengalami pusing serta kejang-kejang.

Sementara itu, Ketua Ormas Bang Japar Jakarta Utara, Iko Setiawan meminta proses hukum kasus ini transparan. Ia juga meminta PSI bertanggung jawab.

"Kami minta kasus ini dibuka dengan terang-benderang. Ada apa ini? Kami meminta keadilan, jangan karena rakyat kecil kemudian dikasih makan lalu semuanya masuk rumah sakit," ujarnya.

"Bahkan Partai PSI sampai detik ini menelantarkan para warga dan tidak ada respons apa-apa. Kami akan terus menjaga dan mengawal kasus ini sampai warga mendapatkan keadilan. Bagaimana jika sampai ada yang meninggal?" tandas Iko. (rri)