SANCAnews.id

SANCAnews.id – Publik sedang ramai membahas Sukmawati Soekarnoputri pindah masuk Hindu setelah memeluk Islam. Nah di tengah ramainya isu Sukmawati itu, dai muda Hilmi Firdausi menuliskan cuitan muslim tapi sering menghina Islam lho.

Tapi jangan baper dulu ya, dai muda Hilmi Firdausi itu menuliskan cuitan itu tidak menyebutkan nama Sukmawati lho. Entah siapa yang dimaksud dari cuitan tersebut.

Dai muda Hilmi Firdausi menuliskan sindiran muslim kok kelakuannya sering singgung umat Islam. Menurutnya solusi yang win-win untuk muslim yang seperti ini ya keluar dari Islam.

“Ketika ada seorang yang mengaku muslim tapi seringkali menyinggung perasaan ummat Islam, maka keputusan terbaik baginya & juga orang lain adalah pindah agama, jadi makin jelas hitam & putihnya,” tulis ustaz muda ini dikutip dari akun Twitternya, Sabtu 23 Oktober 2021.

Nah banyak balasan pada cuitan ini lho. Ada yang menduga sindiran Hilmi itu dialamatkan pada Sukmawati. Sebagian balasan lainnya, mendukung pernyataan dari Hilmi tersebut.

Respons Sukmawati masuk Hindu

Beberapa tokoh merespons Sukmawati masuk Hindu setelah melepas keyakinan Islamnya. Tokoh Papua, Christ Wamea meminta Sukmawati usai memeluk kepercayaan lain, putri proklamator Indonesia tersebut tak lagi menyinggung atau menghina ajaran Islam.

“Pindahnya Sukmawati ke agama Hindu merupakan haknya untuk bisa kembali ke agama leluhurnya,” ujar Arya, dikutip Hops, Sabtu 23 Oktober 2021.

Christ Wamea berharap, Sukmawati tak lagi menyinggung agama terdahulunya. Biarlah dia menjalani kepercayaan Hindu tanpa harus menghina Islam.

“Kalau sudah pindah ke agama leluhur, jangan hina-hina Islam lagi,” kata tulis Wamea.  *

SANCAnews.id – Pengacara bernama Haris Azhar menyebut bahwa pihak kepolisian di era kepemimpinan Jokowi cenderung melayani kepentingan rezim dan sangat diskriminatif.

Haris Azhar mengatakan bahwa proses penegakan hukumnya juga cenderung ke arah dimensi politik.

Hal itu disampaikan oleh Haris Azhar dalam tayangan YouTube Refly Harun, dikutip terkini.id, Sabtu, 23 Oktober 2021.

“Kalau polisi di era rezim Jokowi ini, dia sangat melayani kepentingan rezim,” ucap Haris Azhar dari Kabarbesuki.

“Dia memang penegakan hukumnya itu yang punya dimensi politik itu sangat diskriminatif,” sambungnya.

Lebih lanjut, Haris Azhar menyebut bahwa hampir setiap kelompok oposisi membuat laporan ke polisi sering ditanggapi dengan sangat lambat.

Sebaliknya, kata Haris Azhar, laporan akan cenderung cepat diproses oleh kepolisian jika yang melaporkan adalah orang-orang di dalam pemerintahan.

“Jadi kalau misalnya kelompok oposisi di luar pemerintah itu bikin laporan pasti gak langsung atau gak cepat bekerjanya,” jelasnya.

“Tapi kalau misalnya itu laporan yang dilakukan oleh orang-orang yang bagian dari pemerintahan, maka itu akan lebih mulus lah,” sambungnya.

Tak sampai di situ, Haris Azhar menyoroti berbagai kasus pidana yang menjerat sejumlah tokoh dalam gerakan 212 maupun mahasiswa yang menolak omnibus law hingga aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

“Pemidanaan orang yang ada di 212 atau di kelompok mahasiswa yang menolak omnibus law itu banyak terjadi. Termasuk KAMI itu juga terjadi,” jelasnya. **

SANCAnews.id – Brigadir NP, polisi banting mahasiswa saat unjuk rasa di depan kantor Kantor Bupati Tangerang pada Rabu siang pekan lalu, mendapat keringanan saat sidang kode etik yang disupervusi oleh Divisi Propam Mabes Polri.

Keringanan diberikan karena NP dianggap memiliki banyak prestasi selama 12 tahun menjadi polisi.

"Ada lima penghargaan yang didapat Brigadir NP, tiga penghargaan yang diberikan oleh Kapolda Banten," ujar Kabid Humas Polda Banten Ajun Komisaris Besar Shinto Silitonga dalam keterangannya, dilansir tempo.co, Sabtu, 23 Oktober 2021.

Tiga penghargaan diberikan untuk keberhasilan pengungkapan kasus pidana pencurian dengan kekerasan di area truk PT Indorama Ventures Indonesia di desa Cihuni, Pagedangan Kabupaten Tangerang.

Penghargaan kedua diberikan atas dedikasi dan kinerjanya mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu sebanyak 1,051 kilogram, ekstasi 88,9 gram.

"Brigadir NP juga berhasil mengungkap kasus pembobolan ATM BRI dan tindak pidana curas yang terjadi di SPBU rest area km 43 A Balaraja, toko emas permata Tangerang, dan pembuatan senjata api ilegal," kata Shinto.

Sedangkan dua penghargaan diberikan oleh Polres Kota Tangerang karena berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan dan menangkap pencurian senjata api milik anggota Polri.

Keringanan terakhir, Brigadir NP merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tiga anak yang perlu dinafkahi. Atas dasar seluruh keringanan tersebut, NP hanya dijatuhi hukuman penahanan selama 21 hari.

“Brigadir NP selama 12 tahun berdinas tidak pernah dihukum baik, disiplin, kode etik profesi Polri juga sanksi pidana," kata Shinto.

Sebelumnya, tindakan NP yang membanting mahasiswa viral di media sosial. Saat itu aksi unjuk rasa yang digelar HIMATA Banten Raya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-389 Kabupaten Tangerang itu awalnya berjalan damai.

Hingga akhirnya polisi meminta mahasiswa membubarkan diri karena kondisi pandemi Covid-19. Mahasiswa yang berkeras untuk bertahan kemudian mulai dibubarkan paksa oleh aparat. Hingga salah satu mahasiswa ditangkap dan dibanting oleh NP.

Setelah dibanting, mahasiswa berbadan kurus itu kejang-kejang. Polisi yang membanting korban kemudian pergi ke kerumunan. Korban kemudian sempat berusaha dibantu oleh polisi lainnya.

Setelah kejadian itu, Kapolres Kota Tangerang Komisaris Besar Wahyu Sri Bintoro meminta maaf atas tindakan anak buahnya, polisi banting mahasiswa saat demo. Ia memastikan proses hukum atas kasus tersebut akan berjalan. *

SANCAnews.id – Butuh langkah taktis dan strategis untuk menyelamatkan kondisi keuangan PT Garuda Indonesia Tbk yang kini di ujung tanduk alias di ambang krisis lantaran utang yang menumpuk.

Ekonom senior Rizal Ramli mengaku siap kapanpun jika diminta pemerintah untuk membantu menyelamatkan kondisi keuangan maskapai penerbangan plat merah itu. Tentu, kata Rizal, ada klausul yang harus dipenuhi pemerintah.

"Itu kan wajar dong (meminta syarat)," ujar Rizal Ramli dalam cuplikan video dialog bersama Refly Harun yang diunggah di akun YouTube miliknya, Sabtu (23/10).

Rizal menceritakan, bahwa dia pernah juga membantu Garuda Indonesia selamat dari krisis saat dilanda masalah keuangan pada tahun 2001 silam.

Hanya saja, kata Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini, untuk saat ini dia siap kembali membantu menyelamatkan keuangan Garuda Indonesia jika pemerintah dapat memastikan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dipastikan nol persen.

"Gua beresin, kagak usah gua diangkat jadi komisaris, preskom, pokoknya gua dikasih wewenang buat beresin, cuma syaratnya tolong threshold presiden dibikin nol," katanya.

Menurutnya, syarat tersebut semata-mata untuk tujuan yang baik untuk memastikan pemerintah ke depan dapat berjalan dengan amanah dan bersih, "Itu malah solusi yang bagus, supaya sistem politik kita amanah, bersih," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Kondisi terkini keuangan PT Garuda Indonesia Tbk terancam tak bisa diselamatkan. Nampaknya, negosiasi dengan para lender, lessor pesawat dan pemegang sukuk global sangat alot dilakukan.

Alhasil, opsi untuk menutup perusahaan penerbangan plat merah ini didorong sejumlah anggota Komisi VI DPR RI, termasuk dari fraksi PDI Perjuangan.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Evita Nursanty mendukung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menutup Garuda Indonesia, apabila negosiasi yang dilakukan gagal.

"Kalau memang tidak bisa lagi dinegosiasikan ya tentu saja seperti kata Kementerian BUMN, opsinya tidak ada lagi kecuali ditutup," ujar Evita dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/10).

Kekinian, Evita mendengar BUMN tengah mempersiapkan maskapai penerbangan lain sebagai pengganti Garuda Indonesia. Yaitu, Pelita Air.

Opsi tersebut, menurut Evita, lebih tepat ketimbang pemerintah harus memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Garuda Indonesia. Karena dengan menyiapkan maskapai penerbangan lain sebagai langkah antisipatif jauh lebih masuk akal.

"Kami di DPR sudah tegas mengatakan tidak mungkin itu diselesaikan dengan penyertaan modal negara," tandasnya.

Wakil Menteri BUMN II, Kartiko Wirjoatmodjo, beberapa waktu lalu sudah menyampaikan kemungkinan ditutupnya Garuda Indonesia. Sebabnya, kondisi arus kas dan operasi harian maskapai tertua Indonesia ini sangat minim.

"Kalau mentok ya kita tutup. Tidak mungkin diberikan penyertaan modal negara, karena nilai utangnya terlalu besar," demikian Kartiko. (rmol)