SANCAnews.id

SANCAnews.id – Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri sudah resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Menyoroti hal ini, Plt. Sekretaris Utama (Sestama) BPIP Karjono Atmo Harsono menilai rangkap jabatan atau eks officio lumrah terjadi dan tidak cacat hukum. Bahkan, Karjono menyebut eks officio telah terjadi di banyak lembaga sejak dahulu.

"Pemberitaan yang mempermasalahkan eks officio Ketua BRIN dengan BPIP ini akan berbeda jika Ibu Megawati Soekarnoputri ini bukan dari Ketua Dewan Pengarah BPIP, ketua partai, mantan wakil presiden, putri proklamator, dan sebagainya," ujarnya dalam keterangan tertulis, dilansir Detikcom, Sabtu (23/10/2021).

Karjono yang juga eks officio ini pun menyampaikan rangkap jabatan merupakan sah secara hukum berdasarkan Pasal 1 angka (20) UU 21/2011 dan Pasal 9 UU 30/2014. Ia menyebut praktik eks officio juga lazim sejak awal kemerdekaan pada Kabinet Kerja I atau awal demokrasi di bawah kepemimpinan Soekarno.

"Dibentuk pada 10 Juli 1959 di tengah suasana politik dalam negeri yang genting, eks officio dilakukan oleh Perdana Menteri Soekarno sekaligus menjabat presiden," kata Karjono.

"Praktik eks officio lantas berlanjut di era orde baru, pemerintahan Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga Jokowi pada generasi milenial," imbuhnya.

Ketua Ikatan Alumni Universitas Terbuka ini pun lantas mencontohkan eks officio yang terjadi di Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Energi Nasional (DEN), dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

"Pak Bambang Kesowo waktu itu selain menjabat sebagai Mensesneg juga sebagai penjaga gawang peraturan perundangan NKRI. Kesemuanya sah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan masing-masing," kata Karjono.

Ia juga menyebut rangkap jabatan dapat dilakukan untuk jabatan fungsional dengan jabatan struktural antara lain hakim (pimpinan pengadilan), dosen (rektor), perancang (pimpinan tinggi), dan diplomat (pengawas).

Menurutnya, rangkap jabatan Ketua Dewan Pengarah BRIN dan BPIP telah dipertimbangkan sesuai Pasal 5 Huruf A UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam pasal tersebut, iptek berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila.

"Di sisi lain, Pasal 48 UU 11/2019 bahwa untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk BRIN. Pasal ini dikuatkan dan diubah dengan Pasal 121 UU 11/2020 Cipta Kerja. Bahwa selain BRIN juga dibentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida). Pertimbangan hukumnya, iptek dijalankan berpedoman pada Haluan Ideologi Pancasila," terangnya.

Selain itu, hal ini juga dipertimbangkan secara hukum berdasarkan Pasal 7 Perpres 78/2021 tentang BRIN dan Pasal 4 Huruf B Perpres 7/2018 tentang BPIP.

"Bahwa dalam melaksanakan tugas BPIP menyusun Garis-garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP) dan Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila. GBHIP inilah yang menjadi dasar perencanaan pembangunan nasional di bidang Iptek," katanya.

Karjono menambahkan kredibilitas Dewan Pengarah BRIN yang diangkat Jokowi juga sudah teruji dari berbagai unsur keahlian dan kebhinekaan. Terlebih Megawati telah memiliki pengalaman terkait fungsi BPIP.

Sebab, kata Karjono, tugas dan fungsi BPIP serta penerapan kebijakan BRIN merupakan hal yang tak terpisahkan. Menurutnya, penyelarasan kebijakan iptek wajib berdasarkan pada Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila.

"Seperti Ibu Megawati (Presiden RI kelima), Sri Mulyani (Menkeu), Suharso Monoarfa (Menteri-Pengusaha), Emil Salim (ekonom-cendekiawan), Sudhamek (Chairman GarudaFood Group), Adi Utarini (dosen-peneliti), Marsudi Wahyu Kisworo (Ahli IT), Tri Mumpuni (pemberdaya listrik), Bambang Kesowo, (Ahli HaKI), dan I Gede Wenten (Guru Besar ITB)," katanya.

"Selain ipteknya bagus, maka iptaqnya juga harus lebih bagus. Mari kita membiasakan apa materi yang diucapkan, bukan siapa yang mengucapkan. Salam Pancasila," tandasnya. (*)

SANCAnews.id – Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara terkait Taliban yang kini kembali menjadi penguasa di Afghanistan.

Secara mengejutkan Putin mengatakan, dirinya sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan Taliban dari daftar kelompok teroris.

"Rusia bergerak untuk mengeluarkan Taliban dari daftar organisasi ekstremis," kata Putin dikutip dari Reuters, Jumat (22/10).

Sebelumnya, Rusia memasukkan Taliban dalam kelompok teroris pada 2003, atau dua tahun setelah peristiwa 9/11 di Amerika Serikat.

Pernyataan ini keluar setelah Putin melakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan Taliban sehari sebelumnya.

Bahkan, Rusia kini menyerukan dunia internasional untuk terus memberikan bantuan dan dukungan terhadap Afghanistan.

Putin juga menanggapi keputusan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menarik pasukan AS dari Afghanistan. Ia mengatakan, keputusan Biden sudah tepat.

Keputusan itu kemudian berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Taliban. Tanpa perlu waktu lama, Taliban akhirnya kembali merebut kekuasaan setelah dua dekade pada Agustus lalu.

Sebelumnya Rusia terus berupaya menjalin hubungan dengan Taliban. Meski begitu, mereka tetap belum mengakui Taliban sebagai pemerintah baru Afghanistan.

Tak seperti negara-negara Barat yang langsung mengevakuasi diplomatnya ketika Taliban berkuasa, Rusia tetap membuka Kedutaan Besar mereka di Ibu Kota.

Putin mengkritik keterlibatan asing dalam urusan dalam negeri Afghanistan. Ia berkata, Rusia telah belajar banyak dari insiden invasi Uni Soviet di Afghanistan pada 1980-an. (kumparan)

 

SANCAnews.id – Eva Sri Diana Chaniago selaku Ketua Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu turut memberikan komentar soal keberangkatan Jokowi ke Kalimantan Selatan yang bersamaan dengan aksi unjuk rasa BEM SI di Jakarta.

Eva menyoroti adanya rombongan mahasiswa di Kalimantan Selatan yang nampaknya ingin menyambut Jokowi dengan aksi unjuk rasa.

Eva pun langsung menyinggung soal Jokowi yang dinilai ‘kabur’ dari Jakarta saat hendak didemo oleh BEM SI, tetapi justru disambut pula dengan mahasiswa di Kalsel.

“Ngabur lagi kah?” ujar Eva dikutip terkini.id dari Pikiran Rakyat, Jumat, 22 Oktober 2021.

Diketahui, cuitan tersebut merupakan balasan dari cuitan yang mengatakan bahwa para mahasiswa Kalsel telah menanti kedatangan Jokowi.

Terlihat bahwa para mahasiswa tersebut telah mempersiapkan poster dan spanduk dengan coretan yang berisi kritikan kepada Presiden Jokowi.

Diketahui pula bahwa ratusan mahasiswa di Kalimantan Selatan telah menduduki kantor DPRD Kalsel serta menutup Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

Adapun tujuan aksi unjuk rasa mahasiswa di Kalimantan Selatan itu yakni menuntut janji Jokowi yang dinilai tidak ditepati selama 2 tahun kepemimpinannya pada periode kedua.

Koordinator lapangan memberikan tuntutan kepada Jokowi untuk lebih memperhatikan kerusakan lingkunan yang banyak terjadi karena aktivitas penambangan.

Mereka juga menyoroti persoalan bencana yang sering terjadi di negara tersebut tanpa adanya penanganan yang serius dari pemerintah.

Tak hanya itu, mereka juga menyoroti soal kasus penyelesaian pelanggaran HAM yang banyak belum terselesaikan di masa lalu. (terkini)

SANCAnews.id – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta umat Hindu menjadi teladan umat beragama di Indonesia.

Hal ini disampaikan Menag saat menghadiri sekaligus menutup gelaran penganugerahan kompetisi para pemuda dalam olah seni suara kidung suci keagamaan Hindu atau Utsawa Dharma Gita (UDG) Tingkat Nasional ke XIV Tahun 2021 di Jakarta, Kamis,(21/10/2021).

"Saya berharap umat Hindu Indonesia menjadi teladan bagaimana kita bisa mengelola keberagaman menjadi kekuatan yang tidak dimiliki bangsa lain. Saya berkali-kali ke Bali dan menyaksikan langsung bahwa umat Hindu itu sangat bersahabat dan hangat," ucap Menag Yaqut Cholil Qoumas, demikian dikutip pada laman resmi Kemenag Jumat, (22/10/2021).

Menurut Menag, kegiatan ini merupakan upaya untuk merawat keberagaman, mempertebal literasi, dan meningkatkan moderasi beragama. "Saya yakin dengan kita memahami nilai-nilai literasi, semakin kita memahami agama dengan baik, semakin kokoh memegang ajarannya dan menghargai keyakinan yang berbeda. Mari kita jaga negara yang kita cintai ini. Saya tidak ragu dengan umat Hindu Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi cerminan, bagaimana Indonesia ke depan juga seperti itu. Sekali lagi saya berharap umat Hindu mampu menjadi teladan bagi umat beragama lain," sambung Menag.

Menag pun berharap di tahun-tahun mendatang, UDG bisa dilakukan dengan lebih kreatif dan inovatif lagi sehingga semakin semarak, semakin berkualitas, dan mampu memberikan nilai-nilai yang lebih menggerakkan umat Hindu untuk terus meningkatkan kualitas diri dan organisasinya.

"Dengan telah selesainya Utsawa Dharmagita ini, saya mengucapkan selamat kepada para juara untuk semua kategori. Selamat kepada juara umum. Semoga semakin memotivasi umat Hindu di seluruh pelosok nusantara untuk terus meningkatkan pemahaman dan pengamalan agamanya," imbuhnya. (sindo)