SANCAnews.id

SANCAnews.id – Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam jadi sorotan publik karena terseret dalam pusaran korupsi pejabat pajak. Haji Isam diduga 'bermain mata' dengan pejabat pajak berkaitan dengan nilai pajak perusahaannya.

Hari ini, Haji Isam kembali jadi sorotan, pabrik biodieselnya di Kalimantan Selatan diresmikan Presiden Joko Widodo. Pabrik itu dikelola PT Jhonlin Agro Raya (JAR) anak usaha Jhonlin Group.

Lalu siapa sih Haji Isam? Dalam catatan detikcom, Haji Isam sendiri diketahui memiliki perusahaan Jhonlin Group yang bergerak di berbagai macam industri, salah satu yang besar adalah pertambangan. Perusahaannya berbasis di Batu Licin Kalimantan Selatan.

Sosok Haji Isam sendiri sudah tidak asing lagi di tengah masyarakat, apalagi di sekitar pulau Borneo. Dia disebut-sebut sebagai crazy rich Kalimantan Selatan karena kekayaannya.

Tidak ada sumber terbuka yang menyebutkan total kekayaan milik Haji Isam. Hanya saja, dalam pemberitaan detikcom sebelumnya, konon katanya Haji Isam memiliki penghasilan per bulan mencapai Rp 40 miliar.

Selain tambang, pria asal Bugis ini juga memiliki usaha di bidang lainnya lewat bendera Jhonlin Group. Dari penelusuran detikcom, beberapa usahanya ada yang bergerak di dunia media, penyewaan jet pribadi, properti, dan lain sebagainya. Bahkan, perusahaannya ini juga memiliki sebuah tim mobil balap bernama Jhonlin Racing Team.

Sosok Haji Isam juga pernah viral setelah lamaran anaknya dibuat dengan sangat bermewah-mewahan. Sang anak, Liana Jhonlin, saat itu dilamar pada 1 Januari 2020 silam.

Acara tersebut dilangsungkan secara mewah di rumahnya di Banjarmasin, Kalsel. Acara itu diisi artis papan atas Indonesia, bahkan pengisi acara dijemput menggunakan jet pribadi.

Nama Haji Isam masuk ke dalam kasus korupsi pejabat pajak. Haji Isam diduga 'bermain mata' dengan pejabat pajak berkaitan dengan nilai pajak perusahaannya.

Hal itu terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin 4 Oktober kemarin. Sidang itu mengadili terdakwa Angin Prayitno Aji selaku mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Dadan Ramdani selaku Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan di Ditjen Pajak.

Sidang ini menghadirkan seorang saksi atas nama Yulmanizar sebagai mantan anggota tim pemeriksa pajak di Ditjen Pajak. Dari kesaksian Yulmanizar dalam Berita Acara Perkara no 41 itu lah nama Haji Isam muncul.

Yulmanizar mengaku sempat bertemu orang bernama Agus Susetyo selaku konsultan pajak PT Jhonlin milik Haji Isam. Disebutkan pertemuan itu meminta agar nilai perhitungan pajak PT Jhonlin dikondisikan pada Rp 10 miliar saja. Nah pertemuan itu menurut kesaksian Yulmanizar adalah permintaan langsung dari pemilik PT Jhonlin Baratama yang tidak lain tidak bukan adalah Samsuddin Andi Arsyad atau Haji Isam.

Pihak Haji Isam pun sempat melancarkan serangan balik, PT Jhonlin Baratama (JB) sebagai anak usaha dari Jhonlin Group yang berpusat di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel. Bidang usaha PT JB di sektor pertambangan batubara. Belakangan, Haji Isam melalui kuasa hukumnya bernama Junaidi membantah soal kesaksian dalam persidangan itu. Bahkan pihak Haji Isam melaporkan saksi itu ke Bareskrim Polri dengan tudingan kesaksian palsu.

"Keterangan yang disampaikan oleh saudara Yulmanizar selaku saksi pada persidangan terdakwa Angin Prayitno tertanggal 4 Oktober 2021 adalah keterangan yang tidak benar dan menyesatkan serta kesaksian tersebut merupakan kesaksian de auditu," kata Junaidi dalam keterangannya.

Junaidi menyebut Haji Isam tidak kenal dengan Agus Susetyo, yang di dalam surat dakwaan disebut sebagai konsultan pajak dari PT JB. Haji Isam juga mengaku tidak pernah memerintahkan untuk merekayasa pajak.

"Klien kami hanya merupakan pemegang saham ultimate di holding company yang tidak terlibat dalam kepengurusan dan operasional PT Jhonlin Baratama sehingga tidak mengetahui hal-hal terkait pemeriksaan pajak PT Jhonlin Baratama," papar Junaidi. (*)

SANCAnews.id – Garuda Indonesia harus diselamatkan Presiden Joko Widodo meskipun harus berutang seperti bela mati-matian untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, Garuda memiliki sejarah besar dan juga sebagai lambang negara. Karena, setiap negara memiliki penerbangan sebagai simbol negara masing-masing.

"Kalau itu dipailitin ya sudah sama saja Indonesianya tidak ada, tidak ada di langit gitu," ujar Arief Poyuono dalam video yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/10).

Apalagi kata Arief, Garuda Indonesia dibangun dari harta masyarakat di Aceh, termasuk perjuangan ibu-ibu di Aceh zaman Soekarno mengumpulkan emas untuk membeli pesawat.

"Woh ini mau dipailitin, dibangkrutin, dihilangkan namanya, itu bahaya. Garuda itu simbol, kalau sudah dipailitin namanya dimatiin. Ya sudah Indonesianya hancur," kata Arief.

Arief pun meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak mau Garuda dipailitkan karena Garuda melambangkan Dewa penyelemat dalam mitologi Hindu.

"Jadi gak ada tuh Garuda harus dipailitin. Di selamatkan iya, masalah utang mah gampang gitu loh, tinggal utang berutang, kereta cepat dibela-belain, kok Garuda mau dipailitin," pungkas Arief. (*)

SANCAnews.id – Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kalimantan saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dinilai merupakan hal yang wajar.

Pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis mengatakan, "kaburnya" Jokowi ke Kalimantan Selatan wajar karena Jokowi memang hanya menghendaki bertemu mahasiswa yang sudah dikondisikan.

"Jokowi tidak akan punya muka untuk bertemu dengan mahasiswa yang kritis. Wajar pilih ke Kalimantan, kecuali mahasiswa yang ditemui frekuensinya sudah disetel atau dikondisikan pertanyaannya," ujar Damai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/10).

Menurutnya, Jokowi sudah terbukti omong kosong atau sekadar membual saat dulu mengatakan kangen didemo. Nyatanya, sejak Aksi 411 dan aksi-aksi setelah sejak periode pertama jadi presiden, Jokowi selalu lari.

"Mungkin karena banyak janji bohong hingga Jokowi takut dipertanyakan atau ditagih janji oleh masyarakat, mahasiswa bangsa ini," kata Damai.

Apalagi yang terbaru ini, di periode kedua kepemimpinannya, Jokowi kembali berjanji akan menciptakan mobil listrik setelah janji produksi mobil Esemka yang hingga saat ini tidak ada pertanggungjawabannya, "Justru kembali obral janji atau tebar hoax," pungkas Damai. (*)

SANCAnews.id – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) merasa kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memilih untuk "kabur" ke Kalimantan saat mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi.

Dalam tujuh tahun kepemimpinan Presiden Jokowi atau dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf, banyak yang janji-janjinya yang belum direalisasikan. Mahasiswa menilai Jokowi gagal memimpin Indonesia.

"Kami aliansi BEM-SI ingin menyampaikan aspirasi kami ke Pak Jokowi. Kami membawa sejumlah tuntutan. Beliau yang ada di Istana tapi malah ke Kalimantan?" sesal Koordinator Aksi BEM-SI Alvian dalam orasinya, di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis siang (21/10).

Presiden Joko Widodo hari ini justru tidak berada di Jakarta. Presiden terbang ke Provinsi Klimantan Selatan untuk meninjau vaksinasi dan beberapa agenda lain.

"Saya bertolak menuju Provinsi Kalimantan Selatan pagi ini untuk kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarmasin. Di Tanah Bumbu, saya akan meresmikan pabrik biodiesel, dan di Banjarmasin meninjau vaksinasi dan meresmikan Jembatan Sei Alalak," demikian keterangan presiden dikutip dari akun Twiternya.

Hingga berita ini diturunkan, mahasiswa masih berorasi di depan Patung Kuda, Jakarta. Dalam orasinya, mahasiswa kecewa dengan kinerja Jokowi-Maruf di dua tahun kepemimpinannya.

"Jokowi?" teriak orator lain dalam orasinya.

"Pengkhianat," kawan massa aksi.

Sementara, aparat kepolisian masih berjaga-jaga mengamankan jalannya aksi unjuk rasa mahasiswa.

Terpantau dua mobil barikade yang terparkir di jalan raya Medan Merdeka Selatan, Jakarta, persis di dekat Gedung Kemenko Polhukam. (rmol)

SANCAnews.id – Tuntutan agar Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai Presiden disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI), dalam aksi unjuk rasa di Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jakarta Selatan, Kamis siang (21/10).

Suara lantang mahasiswa ini disebabkan pada masa dua tahun periode kedua pemerintahan Jokowi yang dinilai sudah tidak lagi berpihak pada kepentingan masyarakat.

Bagi pakar hukum tata negara, Refly Harun, tidak ada yang salah dengan desakan BEM SI yang disuarakan saat menggelar aksi.

"Bolehkah menyampaikan aspirasi seperti ini? Saya katakan boleh," ujar Refly Harun di saluran YouTube miliknya, Senin (21/10).

Dikatakan Refly Harun, pergantian presiden adalah sah dan diatur di dalam konstitusi UUD 1945. Tepatnya, dibagi pada dua jenis pergantian melalui pemilu dan pergantian di luar pemilu.

"Kalau pergantian di dalam Pemilu itu pasal 7 UUD 1945 itu dilakukan sekali dalam lima tahun, kalau Pemilu normal," katanya.

Untuk pergantian di luar pemilu, dikatakan Refly, ada dua cabang yakni berhenti atau diberhentikan.

"Diberhentikan itu impeachment, dan itu (harus melalui) proses politik di DPR, proses hukum di MK, proses politik lagi di DPR dan proses politik lagi di MPR RI, relatif agak sulit dan pasti tidak mudah," terangnya.

"Kedua adalah berhenti, yaitu berhalangan tetap dan yang kedua mengundurkan diri. Berhalangan tetap itu bisa meninggal, bisa karena sakit permanen, bisa juga gila dan sebagainya," sambungnya.

Terkait tuntutan BEM SI, Refly memastikan cara itu tidak salah karena masih dilakukan dalam jalan legal konstitusional. Akan berbeda cerita, jika presiden diturunkan paksa atau dikudeta.

"Nah yang dituntut mahasiswa ini adalah mengundurkan diri, jadi itu konstitusional meminta presiden mengundurkan diri, yang inkonstitusional itu adalah kudeta," pungkasnya. (rmol)