SANCAnews.id

SANCAnews.id – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa bertepatan dengan tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dekat Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2021).

Koordinator lapangan aksi sekaligus perwakilan BEM UNJ, Alvian, mengatakan aksi itu digelar sebagai refleksi bahwa pada kenyataannya Jokowi tidak memajukan Indonesia.

"Ingin menyuarakan selama tujuh tahun kepemimpinan Pak Jokowi kami menemukan justru bukannya dia memajukan Indonesia tapi dia memundurkan Indonesia apalagi di dua tahun terakhir ini," kata Alvian di lokasi.

Lewat aksi ini, BEM SI juga membawa sejumlah tuntutan yang bakal disampaikan, "Kami membawa sejumlah tuntutan, sejumlah kajian untuk akhirnya beliau yang ada di istana tapi malah ke Kalimantan," papar dia.

Dalam undangan yang diterima Suara.com, aksi rencananya akan berlangsung pada pukul 10.00 WIB. Dalam keterangan dalam undangan itu, BEM SI menyebutkan jika tujuh tahun pemerintahan Jokowi tidak banyak membawa terobosan untuk mengatasi masalah - masalah yang ada di Indonesia.

"Sangat disayangkan lagi bahwa selama menjabat dua periode ini semua usaha yang dilakukan Jokowi tidak membawa hasil," tulis BEM SI dalam undangan tersebut.

Pengamanan 

Polres Metro Jakarta Pusat dibantu aparat TNI sudah melakukan persiapan pengamanan untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan. Total ada 2.149 personel yang telah disiagskan.

"Ada 2.149 personel gabungan," kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat AKP Sam Suharto di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Sam menambahkan,merujuk arahan Kapolres Metro Jakarta Pusat, pihaknya akan melakukan antisipasi mengingat DKI Jakarta masih cukup penyebaran virus Covid-19. Atas hal itu, pencegahan dilakukan agar kerumunan tidak terjadi.

"Kita mencegah timbulnya kerumuman hingga mengakibatkan klaster baru. Karena sudah di atur dalam UU terkait kesehatan masyarakat diatas segalanya," papar Sam.

Sam melanjutkan, pihaknya akan tetap humanis dalam hal pengamanan aksi. Nantinya, petugas akan mengedepankan pendekatan yang baik kepada mahasiswa.

"Intinya hindari bersifat eksesif. Anggap yang melakukan unjuk rasa yaitu adik-adik kita," papar Sam. (suara)

SANCAnews.id – Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi di Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda, Jakarta Selatan, Kamis siang (21/10). Di bawah guyuran hujan gerimis, para mahasiswa ini tetap melakukan orasi.

Dalam orasinya, para mahasiswa itu meneriakkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur dari jabatannya. Alasannya, karena 2 tahun periode keduanya dinilai sudah tidak lagi berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Mundur, mundur, mundur Pak Jokowi, mundur Pak Jokowi sekarang juga," teriak orator dari atas mobil komando lalu diikuti oleh peserta aksi.

Aksi ini rencananya digelar di depan Istana Negara. Namun ratusan mahasiswa terpantau masih berorasi di areal Patung Kuda.

Berdasarkan amatan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, tampak aparat kepolisian tengah berjaga-jaga mengamankan jalannya aksi.

Terpantau satu unit mobil polisi. Belum terlihat barracuda dan water cannon dalam pengamanan aksi kali ini.

Sementara itu, suasana jalan raya dari arah Patung Kuda menuju Balaikota dan Menteng terpantau ramai lancar. (*)

SANCAnews.id – Aparat kepolisian seperti tak habisnya menjadi bahan bully-an netizen sejak sepekan terakhir. Bahkan, tagar ‘oknum aparat brengsek’ trending topic di Twitter Indonesia.

Beberapa hari yang lalu tagar ‘Percuma Lapor Polisi’ juga sempat menjadi trending topic di Twitter.

Tagar Oknum Aparat Brengsek sepertinya bermula dari kasus mahasiswa yang dibanting polisi hingga kejang-kejang saat unjuk rasa.

Tagar ‘Oknum Aparat Brengsek’ berisikan beragam meme hingga satir yang menunjukkan tindakan tak terpuji polisi serta tangkapan layar dari beragam berita-berita yang mencoreng citra polisi.

Respon Kapolri 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo geram dengan anggota yang kerap melanggar aturan.

Kapolri memerintahkan seluruh kepala kepolisian daerah (Kapolda) menindak tegas anggota yang melanggar aturan tersebut.

“Jadi, tolong tidak pakai lama, segera copot, pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya,” ucap Listyo.

“Saya minta tidak ada Kasatwil yang ragu, bila ragu, saya ambil alih,” tegas Listyo dalam arahannya kepada jajaran melalui video konferensi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 19 Oktober 2021.

Menurut jenderal bintang empat itu, perbuatan anggotanya telah merusak marwah institusi Polri.

Tindakan tidak sesuai prosedur mencederai kerja keras dan komitmen personel Korps Bhayangkara yang telah bekerja maksimal melayani dan mengayomi masyarakat.

“Saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini, dan kita harus melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang capek yang selama ini berusaha berbuat baik, terus kemudian hancur gara-gara hal-hal seperti ini,” ucapnya.

“Tolong ini disikapi dengan serius, kemudian lakukan langkah-langkah konkret yang baik,” tambahnya.

Alvin Lim Anam Somasi Kapolri 

LQ Indonesia Lawfirm menanggapi arahan Kapolri agar Kapolda dan Propam Mabes Polri menindak oknum aparat kepolisian yang represif, melanggar etika dan melanggar hukum.

“Arahan Kapolri bagus dan baik secara teori, namun pelaksanaan di lapangan bagaimana? Apakah dijalankan maksimal di lapangan oleh Kapolda, Kapolres, kapolsek dan anggotanya? Jika tidak maka akan sia-sia dan jadi pepesan kosong,” ujar pendiri LQ Indonesia Lawfimr, Rabu 20 Oktober 2021.

Sebagai langkah nyata perlawanan LQ terhadap Oknum Polri, mereka akan mengirimkan somasi ke Kapolri dan Kapolda Metro Jaya atas gugatan Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oknum Polri bertentangan dengan UU No 2 tahun 2002 Tentang kepolisian.

Mereka menilai tidak ada tindakan tegas kepada pimpinan reserse di Polda Metro Jaya yang mengepalai Oknum POLRI dapat didugakan perbuatan melawan hukum.

“Segera kami akan mensomasi Kapolri dan Kapolda Metro Jaya agar segera mencopot Pimpinan Reserse terkait, demi adanya perbaikan dan perubahan Polri yang lurus dan berjalan sesuai SOP,” ucapnya.

“Apabila tidak ada keseriusan Kapolda dan Kapolri membenahi Oknum Fismondev, segera kami daftarkan gugatan PMH ke PN Jakarta Selatan,” tegas Alvin.

Ia membeberkan tujuan melakukan somasi dan melayangkan gugatan terhadap Kapolri. Menurutnya, hal itu dilakukan agar seluruh masyarakat Indonesia tahu modus-modus pemerasan oknum Polri dan jual beli perkara.

“Di sidang terbuka untuk umum akan kami buka alat-alat bukti kami dan dicatatkan di pengadilan supaya masyarakat melihat modus oknum dan minimnya tindakan POLRI membenahi oknum dan hanya mengkambing hitamkan bawahannya,” tandasnya. (pojoksatu)

SANCAnews.id – Humas Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta maaf setelah admin Instagram-nya mencecar dan memanggil netizen ke Mapolda melalui direct message (DM). Admin berinisial Bripda BG itu akan diperiksa Propam.

"Nanti akan dibuat laporan oleh dia, laporan polisi, agar dia menjelaskan kenapa dia berbuat seperti itu. Setelah itu Propam akan memproses. Ya dia buat laporan, pada tanggal sekian, siapa, di mana, pukul berapa, melakukan kesalahan apa, kenapa, mengapa, saat itu kondisinya seperti apa. Nanti laporannya kami serahkan ke Propam untuk diperiksa apakah terpenuhi pelangaran kode etik," ujar Kabid Humas Polda Kalteng Kombes K Eko Saputro, saat dihubungi Rabu (20/10/2021).

Dia mengaku telah menegur dan memberikan arahan pada anggotanya. Dia juga mengakui kesalahan yang dibuat Bripda BG, serta menyampaikan maaf atas kejadian tersebut.

"Ya saya tegur anggota saya, saya arahkan kalau komen di medsos tidak seperti itu. Kalau dikritik itu, balas ucapkan 'terimakasih masukkannya, kami akan memberikan pelayanan lebih baik lagi ke masyarakat', bukan masalah emosi seperti itu," kata Eko.

"Itu perbuatan anggota saya, dia memang salah. Saya atas nama Polda Kalteng meminta maaf kepada netizen tersebut, netizen tersebut juga baik, merespons, sama-sama minta maaf (karena sudah viralin). Melalui akun Humas Polda Kalteng saya minta dibukakan maaf. (DM anggota) itu salah," sambungnya.

Sebelumnya, akun Instagram Humas Polda Kalteng jadi sorotan di media sosial. Sebab, admin akun tersebut mencecar seorang netizen melalui DM di Instagram.

Tangkapan layar DM dari akun Humas Polda Kalteng pun beredar di Twitter. Dalam DM tersebut terlihat admin menegur netizen yang berkomentar menggunakan kata 'mampus'. Komentar ini diketahui diberikan dalam postingan terkait mutasi Aipda Ambarita.

Selain menegur, admin akun Humas Polda Kalteng juga meminta netizen tersebut untuk datang ke Kantor Humas Polda Kalteng. Keduanya juga tampak memperdebatkan arti dari kata 'mampus' tersebut.

Menanggapi hal ini, Humas Polda Kalteng melalui akun Twitter resminya menyampaikan permohonan maaf.

"Saya Kabidhumas Polda Kalteng meminta maaf atas tindakan admin Humas Polda Kalteng yang kurang berkenan di hati sahabat netizen sekalian, kami mengucapkan terimakasih atas kritikan yang membangun Polri dan Polda Kalteng untuk menjadi lebih baik dalam," tulisnya. (dtk)

SANCAnews.id – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Messie beranggapan, ekonom senior yang belakangan menjadi pengamat politik nasional, Rizal Ramli cocok menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029. Sebab, kata dia, kontribusinya untuk rakyat sudah terbilang banyak.

Berbeda dibandingkan tokoh politik lain yang mengandalkan hasil survei, Rizal justru bergerak dalam senyap. Selain itu, track record mantan tim panel ekonomi PBB tersebut tak perlu diragukan lagi. Itulah mengapa, kata Jerry, untuk mengatasi masalah yang belakangan dihadapi Indonesia, perlu pemimpin seperti dirinya.

“Masalah Indonesia hari ini salah satunya adalah ekonomi. Saya rasa dengan pengalaman Rizal Ramli yang begitu banyak, seperti mengurangi utang dan menggenjot pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Gus Dur, menjadi bukti bahwa ia mampu menjadi pemimpin yang mampu membawa perubahan bagi Indonesia,” ujar Jerry, dikutip Hops, Rabu 20 Oktober 2021.

Menurutnya, kapasitas Rizal sebagai pemimpin sudah teruji secara kompetensi maupun integritas. Bukan hanya itu, kontribusinya untuk rakyat Indonesia juga terbilang banyak.

“Kalau lihat kompetensi, kredibilitas, dan integritas Rizal Ramli sudah jelas banyak kontribusinya untuk bela kepentingan rakyat. Namanya tidak masuk survei dari surveyoRp atau polsteRp ya karena bukan tipe orang yang ketika di dalam pemerintahan manfaatin jabatan untuk cari kekayaan untuk modal politik,” tuturnya.

Berpulang jadi presiden, Rizal Ramli didukung organisasi besar 

Diketahui, sejak beberapa bulan terakhir, Rizal Ramli kerap menyampaikan minatnya menjadi Presiden Indonesi. Pada suatu kesempatan, dia mengatakan, Tanah Air bakal terbebas dari utang saat berada di bawah komandonya.

Jerry merasa, keinginan Rizal menjadi presiden sebenarnya bukan sekadar mimpi atau harapan kosong belaka. Sebab, mantan pejabat negara tersebut didukung Raja Ternate dan organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama.

“Dia itu didukung juga oleh Nahdatul Ulama (NU), dulu pernah juga dia didukung oleh raja Ternate. Organisasi di Sumatera Utara itu memang sempat mendukung beliau,” tegasnya.

Meski demikian, dirinya keheranan melihat hasil survei nasional yang tak mencantumkan nama Rizal Ramli. Padahal, menurutnya, banyak orang berharap pada sosok mantan menteri koordinator perekonomian tersebut.

“Nama Rizal Ramli hanya muncul di survei-survei tertentu saja seperti KedaiKopi. Saya juga bingung di tempat lain tidak ada,” urainya.

Jerry menganggap, hingga saat ini, calon presiden Indonesia masih didominasi nama-nama dari Pulau Jawa. Itulah mengapa, meski terbilang kuat, Rizal Ramli yang berasal dari Pulau Sumatera masih tertinggal di belakang.

“Memang dominasi dan hegemoni Jawa masih kental dan kuat. Barangkali capres dari luar Jawa itu hanya sekian persen,” kata Jerry. (hops)