SANCAnews.id

SANCAnews – Indonesia bisa keluar dari krisis ekonomi jika kaum akademisi, intelektual dan ekonom berani menyatakan kebenaran.

Ekonom senior DR. Rizal Ramli mengurai bahwa sebenarnya banyak orang pintar yang tinggal di Indonesia. Akan tetapi, mefreka tidak mempunyai karakter dan tidak berani menyatakan kebenaran.

"Ini penyakit bangsa kita. Doktor beribu, sarjana segini banyak dibandingin saya mahasiswa waktu itu. Tapi keberanian untuk bertindak profesional, bertindak sesuai azas akademik, nyaris tidak ada," ujarnya saat siaran langsung di akun YouTube Dr Rizal Ramli pada Rabu siang (20/10).

Kaum akademisi semakin tidak ada keberanian lantaran jabatan rektor ditentukan 30 persen oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal zaman Presiden Soeharto, rektor dipilih oleh senat guru besar dan bisa mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran dan akademik.

"Makanya, asosiasi-asosiasi rektor zaman Pak Harto itu lebih kritis, lebih vokal,” sambung Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu.

Menurutnya, Indonesia bisa berubah jika kalangan intelektual bersikap bukan sebagai pegawai negeri. Dia berharap para ekonomi dan analis kebijakan bisa lantang bersuara dan memberi solusi atas masalah bangsa.

“Jangan manut doang. Segitu banyak orang pintar kerjanya cuma bisa manut dan siap-siap doang, makanya rusak bangsa kita," tutur RR.

"Habis Jokowi tidak jadi presiden, kita rapikan kembali,” tutupnya. (rmol)

SANCAnews – Pemindahan ibukota negara ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dicurigai menyisipkan agenda terselubung.

Dugaan itu disampaikan Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani lantaran merasa aneh agenda pindah ibukota disampaikan pemerintah usai Pilpres 2019 berakhir. Bukan saat kampanye presiden berlangsung

Lalu mengerucut ke Kalimantan Timur (Kaltim) setelah pertemuan dan kesepakatan koalisi Jokowi-Prabowo.

"Publik bisa dikatakan kecolongan karena tak bisa menggunakan hak politiknya secara langsung untuk mengevaluasi atau menilai ini pada pemilu," kata Kamhar kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (20/10).

“Semakin dikejutkan lagi ternyata di lokasi IKN tersebut lahan konsesi Pak Hashim dan Pak Prabowo begitu luas," sambungnya.

Lagipula, kata Kamhar, pemindahan IKN di saat pandemi Covid-19 hanya akan membuat perekonomian terpukul dan daya beli masyarakat terpuruk. Sialnya, pemerintah ternyata tetap keukeuh ingin memindahkan IKN.

"Pemaksaan di waktu yang tak tepat hanya menimbulkan kecurigaan ini sebagai titipan Oligarki," katanya. (*)

SANCAnews – Pemerintah Presiden Turki  Recep Tayyip Erdogan dikabarkan telah membalas surat permohonan bantuan dari keturunan Sultan Aceh Cut Putri.

Keturunan Sultan Aceh yang juga pemimpin Darud Donya itu beberapa waktu lalu mengirimkan surat resmi kepada Erdogan untuk meminta bantuan menyelamatkan situs sejarah yang terancam punah.

"Kami sangat berterima kasih atas respons dan sambutan baik, serta perhatian Turki kepada rakyat Aceh yang kini sedang berjuang," kata Cut Putri dalam keterangannya, di Banda Aceh, Selasa (19/10/2021) dikutip dari Antara.

Cut Putri mengirimkan surat resmi kepada Erdogan berisi permohonan bantuan kepada pemimpin Turki untuk membantu Aceh yang kini tengah berada dalam kondisi darurat sejarah.

Melalui surat tersebut disampaikan bahwa saat ini Aceh sudah membutuhkan bantuan Turki untuk membantu menyelamatkan khazanah dan warisan Islam Asia Tenggara di Aceh yang sedang kritis dan terancam dimusnahkan karena adanya pembangunan IPAL di Banda Aceh.

Ia menyatakan, situs sejarah makam kuno para raja dan ulama kesultanan Aceh Darussalam itu berisi makam para ulama dan perwira pasukan Turki Usmani.

Cut Putri mengatakan, dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan Wakil Perdana Menteri Turki Fikri Isik, dan menegaskan bahwa mereka akan selalu peduli kepada Aceh.

"Beliau (Wakil Perdana Menteri Turki) tegaskan bahwa bertekad untuk mengikuti jejak nenek moyangnya untuk peduli kepada Aceh," ujarnya.

Cucu Sultan Aceh keturunan Sultan Jauharul Alam Syah Johan Berdaulat Zilullah Fil Alam itu merasa bersyukur atas sambutan baik dari Turki terkait usaha penyelamatan situs sejarah peradaban Islam Asia Tenggara di Aceh yang sedang diperjuangkan tersebut.

"Pihak Turki juga ingin tahu lebih jauh dan mempelajari lebih dalam tentang situasi darurat (sejarah) yang sedang terjadi di Aceh," kata Cut Putri.

Cut Putri juga menambahkan, hubungan diplomatik antara Kesultanan Aceh dan Turki telah terjalin sejak ratusan tahun lalu.

Kesultanan Aceh dan Turki, katanya, kerap saling membantu dalam dakwah Islam dan untuk melawan penjajahan.

"Sejarah juga mencatat eratnya korespondensi antar kedua negara, termasuk permohonan bantuan dari para Sultan Aceh kepada Turki, saat Aceh berada dalam kondisi darurat," kata dia.

Pemerintah Banda Aceh kembali melanjutkan pembangunan proyek IPAL di Gampong Pande kota setempat pada akhir Februari 2021. Bangunan itu sempat dihentikan karena banyak ditemukan situs bersejarah seperti nisan makam raja dan ulama Aceh pada 2017 lalu.

Namun kelanjutan pembangunan tersebut menuai kritikan serta penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Aceh, terutama warga setempat, budayawan hingga keturunan Raja Aceh. (kompas)

SANCAnews – Polri akan menggelar lomba seni Festival Mural Bhayangkara 2021. Festival atau kompetisi seni mural Piala Kapolri 2021 akan digelar pada 30 Oktober 2021 di Lapangan Bhayangkara.

Adapun pendaftaran lomba yang merebutkan Piala Kapolri tersebut telah dibuka pada tanggal 27 September hingga 17 Oktober di tingkat polda dan 20 Oktober 2021 di Mabes Polri.

Selain diperbolehkan untuk berkarya memberikan kritik, Polri juga memberikan subtema: peduli sesama pada masa pandemi COVID-19, bersama menjalankan protokol kesehatan, Indonesia sehat dan kuat, bebas dari COVID-19, dan bersama menjaga Indonesia.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mempersilakan peserta lomba seni Bhayangkara Mural Festival 2021 untuk menghasilkan karya mural dengan subtema kritikan atau masukan kepada pihak Polri. 

Lomba mural ini diselenggarakan dengan tujuan salah satunya adalah memberikan wadah kebebasan berekspresi bagi masyarakat.

"Dengan demikian, peserta lomba mural nanti boleh menghasilkan karya seni berupa kritikan ke Polri, baik itu positif maupun negatif, tidak ada masalah," kata Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (20/10/2021) dikutip dari ANTARA.

Mabes Polri menggelar festival atau lomba seni mural Piala Kapolri 2021 yang pertama. Bhayangkara Mural Festival Piala Kapolri 2021 mengangkat tema Peran Generasi Muda untuk Berkreasi dalam Menyampaikan Informasi yang Positif pada Masa Pandemi COVID-19.

Mantan Kapolda Banten ini mempersilakan peserta lomba menuangkan segala bentuk ekspresi dan pandangannya terhadap institusi Korps Bhayangkara.

Sigit menegaskan bahwa Polri bukanlah lembaga yang antikritik. Bahkan, jajarannya sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat sebagaimana sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia.

Oleh karena itu, Sigit justru menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang telah menyampaikan kritik membangun kepada institusi Polri.

Menurut Sigit, kritik itu justru akan dijadikan bahan evaluasi agar Korps Bhayangkara ke depannya menjadi seperti apa yang diinginkan dan dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia.

"Polri tidak akan pernah antikritik. Semua masukan yang sifatnya membangun akan kami tampung untuk menjadi bahan introspeksi agar menjadi makin baik ke depannya," ujar jenderal bintang empat itu.

Menurut mantan Kabareskrim Polri itu, semangat antikritik sudah digelorakan sejak dirinya mengusung konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) di internal Polri. Gagasan itu lahir karena semangat perubahan yang lebih baik untuk institusi Polri.

"Semangat awal mengusung konsep Presisi untuk mewujudkan Polisi yang tegas namun tetap humanis masih terus berjalan hingga saat ini," katanya.

Dalam proses menuju lebih baik, lanjut Sigit, tentu ada dinamika yang berkembang, "Oleh karena itu, segala kritik dan masukan yang ada, akan dijadikan bahan evaluasi untuk Polri jauh lebih profesional dan baik lagi," ujar Sigit sembari menambahkan. (suara)

SANCAnews – Aipda Monang Parlindungan Ambarita viral lantaran menggeledah HP milik warga tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon ikut menanggapi aksi yang dilakukan Aipda Ambarita tersebut.

Fadli mengingatkan, polisi adalah aparat penegak hukum. Namun, dalam peristiwa ini mereka seakan tidak mengerti tentang hukum.

"Penegak hukum tak tahu hukum. Jelas sekali abuse of power," kata Fadli Zon dalam akunnya di twitter @fadlizon yang dikutip askara.co, Rabu, (20/10)

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, aksi Aipda MP Ambarita yang memaksa menggeledah telepon genggam milik warga, dianggap telah melanggar privasi dan mencoreng institusi Polri. 

"Harus diperiksa oknum polisi yang mencoreng institusi Polri," ujarnya.

Diketahui, aksi Aipda Ambarita yang menggeledah HP milik seorang pria jadi buah bibir. Aksi itu dilakukan dalam program salah satu televisi swasta yang kemudian viral di media sosial. 

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengakui ada dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) yang dilakukan Aipda Monang Parlindungan Ambarita.

Dugaan kesalahan itu dilakukan Ambarita ihwal aksinya yang menggeledah ponsel seorang remaja yang sempat viral di media sosial Twitter.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan sejauh ini penyidik tengah memeriksa Ambarita di Propam atas dugaan kesalahan SOP itu.

"Betul. Kami akui Pak Ambarita itu ada dugaan kesalahan SOP. Karena dugaan kami lakukan pemeriksaan di Propam," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Selasa (19/10). [ ]