SANCAnews.id

SANCAnews – Survei calon presiden untuk Pilpres 2024 telah marak bermunculan. Padahal Presiden Joko Widodo baru genap 2 tahun menjabat sebagai presiden untuk periode kedua yang didampingi oleh Wakil Presiden Maruf Amin.

Bagi Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi, maraknya survei capres itu pertanda bahwa rakyat ingin cepat-cepat presiden diganti.

Keinginan itu bukan tanpa alasan. Sebab selama dua tahun Jokowi-Maruf, ekonomi tidak tumbuh dan masih tetap terpuruk. Sementara utang kian menumpuk.

Bahkan, pemerintah mau berutang lagi untuk membayar bunga utang. Untuk tahun depan saja, kata Muslim, pemerintah akan membayar bunga utang sebesar Rp 405 triliun.

"Ancaman kebangkrutan ekonomi semakin nyata. Pembangun infrastruktur digenjot, tapi tidak bantu pulihkan ekonomi. Ruas jalan tol dijual murah. MRT dan kereta skytrain ke Bandara juga tidak menguntungkan. Terakhir proyek KCJB, membebani APBN dan merugi Rp 27 triliun," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/10).

Menurut Muslim, hak tersebut menunjukkan bahwa semakin kacau dan semrawut proyek ambisius infrastruktur di rezim Jokowi.

Tak hanya itu, situasi perpolitikan dan demokrasi juga semakin mengarah ke sistem otoritarianisme. Pembungkaman pendapat terhadap mahasiswa pun semakin brutal serta suara-suara kritikan dibungkam dengan serangan balik dari Istana yang tidak beradab.

Bahkan kata Muslim, sistem komunikasi penguasa nihil nilai dan tidak elegan. Kritikan terhadap pejabat-pejabat negara dibalas dengan pelaporan ke kepolisian.

"Maka tidak heran survei capres bertebaran, meski 3 tahun lagi periode Jokowi-Maruf. Tapi nampaknya rakyat maunya ganti presiden segera. Bila perlu secepatnya. Itu pesan psikologis dari survei-survei capres itu," pungkas Muslim. (***)

SANCAnews – Partai Demokrat melihat ada tiga masalah dalam ambisi pemerintah merealisasikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra memaparkan, masalah pertama yang paling krusial adalah adanya pembengkakan biaya.

"Ini yang membuat Presiden Jokowi akhirnya harus mengubah keputusannya menjadi penggunaan APBN untuk pembiayaan kereta cepat,” ucap Herzaky kepada Kantor BErita Politik RMOL, Rabu (20/10).

Yang kedua, ada potensi perangkap utang atau debt trap terhadap Tiongkok sebagaimana diungkapkan AidData. Hal ini sama seperti yang terjadi pada proyek kereta cepat Singapura-Malaysia yang batal dilaksanakan lantaran berpotensi menelurkan utang yang menumpuk.

"Dan ketiga, ada pula potensi defisit kas ketika proyek ini dioperasikan,” tegasnya.

Oleh karenanya, Herzaky meminta agar pemerintah melakukan audit terlebih dahulu sebelum benar-benar mengucurkan dana APBN dalam proyek tersebut. Audit penting agar proyek tersebut benar-benar menguntungkan perekonomian Indonesia, khususnya rakyat.

Yang tak kalah penting adalah soal skala prioritas. Di masa pandemi Covid-19, pemerintah perlu benar-benar mempertimbangkan apakah proyek tersebut perlu atau tidak.

"Apakah kereta cepat ini mesti jadi prioritas sehingga layak mengambil dana dari APBN di tengah situasi krisis kesehatan dan krisis ekonomi begini? Bukankah dananya lebih baik untuk bantuan sosial atau membantu mengurangi pengangguran atau kemiskinan?” tegasnya.

Herzaky menegaskan, Partai Demokrat tetap konsisten meminta pemerintah fokus dalam penanganan pandemi dan krisis ekonomi.

"Seluruh sumber daya negara mestinya diarahkan ke sini. Karena itu, infrastruktur yang sifatnya mercusuar. Yang orientasinya jangka panjang sebaiknya ditunda, apalagi jika menggunakan APBN,” tutupnya. (*)

SANCAnews – Presiden Joko Widodo tengah pamer kendaraan yang dipakai oleh Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres di media sosialnya.

Di akun Tweett milik Presiden Joko Widodo, kendaraan itu dinarasikan sebagai kendaraan berkekuatan tinggi dan anti peluru.

Jokowi pun mengunggah foto kendaraan yang dikenalkan bernama P6 ATAV V1. Kendaraan ini disebut kendaraan buatan dalam negari.

Meski tidak menyebut siapa perancang dan yang memproduksinya, Jokowi memastikan jika kendaraan berkekuatan anti peluru tersebut sudah diproduksi massal.

Jokowi memulai mengenalkan kendaraan ini dengan memuji dan mengungkapkan lokasi di mana kendaraan tersebut dinaikkinya.

"Mobil yang tadi saya jajal di Kota Tarakan ini keren sekali," ujar Presiden Joko Widodo.

Lalu disambung Presiden ke-7 RI ini, jika seluruh bodi dan kaca bagian depannya berlapis dan anti peluru.

Barulah Presiden Jokowi menyebutkan nama kendaraan yang dimaksud. Kendaraan tersebut diberi nama P6ATAV V1.

"Seluruh bodi dan kaca depannya berlapis anti peluru. Inilah P6 ATAV V1", sambung Jokowi.

Kendaraan tersebut ditegaskan sebagai kendaraan taktis milik Pasukan Pengamanan Presiden. Lalu, Presiden Jokowi menegaskan keistimewaannya.

"Yang istimewa, kendaraan ini dirakit di dalam negeri dan telah diproduksi massal," pungkas Presiden Joko Widodo.

Unggahan komentari cuitan Presiden Joko Widodo [Tweetter]

Seperti biasanya, unggahan orang nomor satu ini pun langsung dikomentari netizen pengikutnya. Cuitan itu telah dibagikan dan dikomentari selama satu jam terakhir.

"Ya sih pak kacanya anti peluru, tapi pintunya ga ada?," tanya salah satu netizien

SANCAnews – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberi arahan kepada jajaran Kapolda dan Kapolres untuk tegas terhadap anggota yang melanggar.

Jenderal Sigit juga mengingatkan polisi seluruh Indonesia untuk tidak antikritik, apalagi terhadap masukan yang sifatnya membangun.

Kapolri Listyo menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan masukan dan kritiknya.

Menurutnya, semua aspirasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi demi kebaikan dan kemajuan Polri.

"Jangan antikritik, apabila ada kritik dari masyarakat, lakukan introspeksi untuk menjadi lebih baik," ujar Listyo dalam arahannya kepada jajaran melalui video conference di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/10).

Mantan Kapolda Banten itu menekankan kepada seluruh Kapolda dan Kapolres tidak ragu memberikan sanksi tegas berupa pidana atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada personelnya yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan.

"Perlu tindakan tegas. Jadi tolong tidak pakai lama, segera copot, PTDH, dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada Kasatwil yang ragu. Bila ragu, saya ambil alih," kata Listyo.

Menurut mantan Kabareskrim Polri ini, perbuatan oknum anggota kepolisian telah merusak marwah dari institusi Polri.

Hal itu juga telah mencederai kerja keras dan komitmen dari personel Korps Bhayangkara yang telah bekerja secara maksimal untuk masyarakat.

Kapolri Listyo mencontohkan kerja keras dan perjuangan anggota Polri yang positif adalah dengan berjibaku melakukan penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19.

Di antaranya memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, melakukan akselerasi vaksinasi, dan memastikan protokol kesehatan (prokes) berjalan dengan baik.

Karena itu, Listyo berharap tindakan tegas kepada oknum polisi yang melanggar aturan dapat memberikan efek jera.

Sebab, kelakuan oknum tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, yang selama ini telah mendapatkan tren positif.

"Kita harus melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang capek, yang selama ini berusaha berbuat baik, terus kemudian hancur gara-gara hal-hal seperti ini. Tolong ini disikapi dengan serius, kemudian lakukan langkah-langkah konkret yang baik," ujar Kapolri. (rmol)

SANCAnews – Mantan ketua dewan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Jakarta Selatan sekaligus ayah dari salah seorang korban, Syuhada menanggapi hasil sidang terdakwa pembunuhan Laskar FPI di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (18/10). Syuhada menyebutnya sebagai sidang manipulasi lantaran digelar di pengadilan negeri, bukan di pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

Syuhada merupakan orang tua dari salah satu laskar korban tragedi KM 50, Faiz Ahmad Syukur. "Sidang manipulasi. Sidang abal-abal itu tidak akan sedikit pun memenuhi rasa keadilan rakyat, malah justru sebaliknya, semakin menambah kezaliman kalian di mata rakyat," kata kata Syuhada melalui pesan elektronik kepada Republika.co.id, Selasa (19/10).

Menurut Syuhada, kalau mau adil, mestinya yang disidang adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Fadil Imran dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman. "Sidangnya bukan di pengadilan negeri, tapi di pengadilan HAM," katanya.

Syuhada mengatakan, sidang seharusnya dilakukan atas penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum (extra judicial killing), yang berarti proses hukuman mati tanpa proses pengadilan. Sebab, kata dia, enam laskar FPI itu disiksa dan dibantai langsung dalam peristiwa KM 50 tersebut.

Tidak hanya itu, Syuhada menyebutkan, para korban laskar itu masih saja difitnah meski telah berbeda alam kehidupan. Seperti dalam pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum kedua terdakwa bahwa petugas polisi diserang oleh anggota Laskar FPI saat melaksanakan tugas pemantauan hingga akhirnya peristiwa penembakan terjadi.

Anggota Laskar FPI disebut berupaya merebut senjata terdakwa. "Perekayasa sidang dagelan tersebut dan semua yang terlibat, otomatis memilih sendiri untuk berdiri di barisan para penyiksa dan pembunuh 6 Laskar FPI, sehingga mereka pun berhak menikmati QS Annisa ayat 93, Inshaa Alloh," tambah Syuhada.

Sebelumnya, JPU menjerat terdakwa pembunuhan Laskar FPI di KM 50 Tol Japek, yakni Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Yusmin Ohorello dengan sangkaan Pasal 338 KUH Pidana dan Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Keduanya terancam hukuman penjara antara 7 sampai 15 tahun penjara. []