SANCAnews.id

SANCAnews – Ahli ekonomi Rizal Ramli menuturkan sistem demokrasi di Indonesia lambat laun mengalami kemerosotan dan cenderung pada model united oligarki.

Kemerosotan itu ditandai dengan adanya kebijakan yang tidak penting tetapi disetujui oleh partai politik koalisi yang menguasai parlemen. Dampaknya seluruh kebijakan pemerintah perlu disetujui meski menurut banyak kalangan tidak penting.

Menurut mantan Menko Ekuin era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) itu, keuangan negara saat ini mengkhawatirkan. Sebab, ada sejumlah proyek yang tidak urgen dikerjakan namun seakan dipaksakan dibangun.

Dampaknya, kata pria yang juga pernah menjadi Kepala Bulog itu, yang memikul beban keuangan negara adalah rakyat kecil.

“Daya beli rakyat makin lama makin merosot karena likuiditas, yang ada di masyarakat disedot oleh utang,” tegas Rizal Ramli dalam acara diskusi virtual yang diselenggarakan Partai Gelora, bertemakan APBN di antara Himpitan Pajak dan Utang Negara, Rabu (20/10).

Rizal menambahkan, lembaga keuangan, orang kaya, dana pensiun disimpan uangnya di surat utang negara karena gildnya 6,5 persen dan memiliki risiko nol persen karena dijamin oleh pemerintah.

Rizal menilai, keuangan rakyat merosot bukan karena Covid-19 melainkan sistem pengelolaan fiskal di Indonesia amburadul.

"Bukan hanya karena Covid-19. Karena, pengelolaan fiskal yang ugal-ugalan. Tapi tidak ada di DPR Atau apa yang mau ngomong ini kecuali Misbakhun. Saya kira karena yang lain itu bagian dari united oligarki. Yes man semua,” tegas RR menutup. (rmol)

SANCAnews – Kementerian Negara BUMN membuka opsi memailitkan Garuda Indonesia (GIAA) yang merugi USD 2,44 miliar. Tindakan tersebut dilakukan bila proses restrukturisasi utang dengan kreditur menemui jalan buntu.

Menurut Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo, negosiasi restrukturisasi utang GIAA dilakukan dengan seluruh lender, lessor pesawat, hingga pemegang sukuk global. Negosiasi moratorium utang dan restrukturisasi kredit dilakukan tiga konsultan yang ditunjuk Kementerian Negara BUMN.

“Kalau mentok ya kita tutup, tidak mungkin kita berikan penyertaan modal negara karena nilai utangnya terlalu besar,” kata Tiko, sapaan akrabnya.

Sebelas kreditur dalam negeri telah mencapai kesepakatan restrukturisasi utang pada September lalu. Meski demikian, negosiasi dengan kreditur dan lessor masih alot dan membutuhkan waktu yang panjang. Salah satu alasannya, pesawat yang digunakan Garuda dimiliki puluhan lessor. ’’Peluang 50:50,’’ ungkap Tiko, dalam diskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi.

Tiko menilai opsi penutupan Garuda tetap terbuka meski berstatus sebagai maskapai flag carrier. Alasannya, saat ini sudah lazim sebuah negara tidak memiliki maskapai yang melayani penerbangan internasional.

Untuk melayani penerbangan internasional, maskapai asing akan digandeng sebagai partner maskapai domestik.

Tiko menyebut satu maskapai telah tertarik untuk menjadi partner maskapai internasional dengan kompensasi penerbangan umrah dan haji. Untuk mengantisipasi jika opsi penutupan Garuda dilakukan, Kementerian BUMN telah menyiapkan transformasi maskapai Pelita Air dari air charter sebagai maskapai full service domestik. ’’Pelita disiapkan menggantikan Garuda karena seluruh sahamnya dimiliki Pertamina,’’ terangnya.

Jika restrukturisasi utang Garuda ternyata berhasil, Pelita Air tetap bakal dioperasikan sebagai maskapai full service domestik.

Tiko mengungkapkan, masalah utama Garuda adalah biaya leasing yang melebihi kewajaran dan jenis pesawat yang digunakan terlalu banyak. (jawapos)

SANCAnews – Hari ini pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin tepat berusia dua tahun. Banyak kalangan menyoroti kinerjanya, mulai aspek, politik, hukum, ekonomi dan berbagai hal lainnya.

Inisiator Sinergi Kawal BUMN, Arief Rachman mengingatkan janji Presiden Jokowi saat kampanye pada 2019 silam. Kala itu saat debat Pilpres, Jokowi secara ekplisit akan menyebut akan membentuk super holding.

Arief melihat, selama memimpin Indonesia dua tahun terakhir yang menonjol justru yang dilakukan adalah membentuk holding dan subholding BUMN. Ia berpendapat, langkah itu bertolak belakang dengan janji kampanye saat Pilpres lalu.

"Mengapa rancangan super holding malah diubah menjadi holding dan sub-holding? Bukankah itu bertolak belakang dengan rencana dan janji kampanye Jokowi-Maruf?" demikian catatan kritis Arief Rachman, Rabu (20/10).

Lebih lanjut, Arief mengatakan, ia angkat topi dengan konsistensi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman yang mengusulkan pembentukan super holding. Ia memandang, Politisi Golkar itu satu-satunya anggota DPR yang terus-menerus menyuarakan bahawa keberadaan Kementerian BUMN adalah akar masalah perusahaannya menjadi maju.

Aspirasi itu, serupa dengan apa yang disampaikan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengajukan usulan Kementerian BUMN dibubarkan.

Mantan Gubernur DKI itu, kata Arief mengusulkan agar ratusan BUMN yang ada saat ini lebih baik dikelola dengan benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan politis.

"Menurut saya, baik pernyataan Maman ataupun Ahok pasti ada dasarnya, baik berdasarkan historis, empiris maupun kajian para ahli ekomomi dan bisnis," jelas Arief. (rmol)

SANCAnews – Dua megaproyek pemerintah yakni pemindahan ibu kota baru dan kereta cepat Jakarta-Bandung ditentang sejumlah pakar ekonomi lantaran tidak memiliki keuntungan bagi keuangan negara, yang ada justru memperburuk fiskal.

Ahli ekonomi Rizal Ramli menilai, pemerintah seharusnya tahu diri soal keuangan negara yang saat ini tengah defisit cukup tajam akibat sentimen negatif pandemi Covid-19, yang dalam kurun dua tahun memporakporandakan ekonomi nasional.

"Kita enggak punya uang untuk membangun ibu kota baru, atau proyek ini atau proyek itu. Tapi mereka paksakan juga, bikin Ibukota baru misalnya," ucap Rizal Ramli dalam acara diskusi virtual Gelora Talks bertemakan 'APBN di antara Himpitan Pajak dan Utang Negara', Rabu (20/10).

Mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini mencontohkan beberapa negara yang melakukan pemindahan ibu kota baru namun berujung pada kemubaziran, karena hanya menjadi sebuah monumen semata.

"Padahal ibu kota itu (di Kalimantan Timur) jauh sekali. Naik pesawat tiga jam, di seluruh dunia banyak yang bikin ibu kota baru begitu, jaraknya jauh, gagal. Hanya jadi monumen saja," tutur Rizal Ramli.

"Brazil (misalnya), bikin ibu kota baru Brazilian City, tiga jam dari kota lama Rio de Jeneiro, gagal. Cuman jadi monumen doang," imbuhnya.

Selain itu, contoh lainnya ada di India yang dulunya memiliki ibu kota di Old Delhi kemudian membangun ibu kota baru di daerah Punjab. Alhasil akhirnya sama, menjadi monumen semata dan tidak memiliki manfaat lantas dibangun lagi ibu kota baru di New Delhi yang hanya berjarak setengah jam dari Old Delhi hingga akhirnya sukses.

Berbeda halnya dengan tetangga dekat Indonesia, yaitu Malaysia. Sosok yang kerap disapa RR ini mengatakan bahwa pembuatan ibu kota baru Malaysia di Putrajaya jaraknya hanya satu jam dari Kuala Lumpur, dan terbilang berhasil.

"Jadi ini proyek (ibu kota baru Indonesia) ngada-ngada, dipaksakan dan semuanya setuju karena yang ada ini bukan demokrasi, di Indonesia," katanya.

Menurutnya, di Indonesia kini sudah melupakan nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Justru menurutnya, yang ada di Indonesia saat ini adalah united oligarki.

"Jadi kepalanya cuman satu dia perintahkan bos-bos partai untuk dukung. Jadi yang ada ini bukan demokrasi ini namanya united olgarki," tutur RR.

"Segala macem yang enggak penting, yang bukan prioritas dipaksain. Semua bilang yes man, padahal anggaran pemerintah itu bolongnya sudah sangat besar,” imbuhnya.

Selain itu, mantan Kepala Bulog ini juga melihat utang Indonesia yang sudah semakin membengkak. Katanya, untuk membayar pokok pinjaman saja negara harus menggelontorkan dana Rp 400 triliun.

"Kemudian membayar bunga pinjaman sebesar Rp 370 triliun, sehingga total utang yang harus dibayar negara tahun ini  Rp 730 triliun," katanya.

Maka dari itu, RR merasa heran jika ada megaproyek pembangunan ibu kota yang akan tetapi dilanjutkan Jokowi. Karena dari segi kemampuan bayar utang negara saja, pemerintah haru berutang lagi.

"Harus gali lobang tutup jurang. Ini pengelolaan fiskal yang ugal-ugalan. Tapi selalu diklaim pengelolaan fiskal yang bertanggung jawab. Itu bohong semua. Pengelolaan ugal-ugalan kok," tutupnya. (rmol)

SANCAnews – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama BEM Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan yang terdiri dari belasan kampus, akan berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Kamis besok (21/10).

BEM UI dan ribuan mahasiswa dari belasan kampus ini akan berdemonstrasi dalam rangka mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin yang dinilai ingkar janji terhadap rakyat.

"Besok BEM UI akan aksi di Istana. Akan ada belasan kampus dari BEM SI Kerakyatan, kita gabung," kata Ketua BEMU UI Leon Alvinda Putra kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu malam (20/10).

Leon menyatakan, sudah dua tahun berlalu sejak Jokowi-Maruf resmi dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu, namun masih terdapat permasalahan di berbagai sektor yang gagal diselesaikan oleh pemerintah.

Sektor tersebut mencakup pemberantasan korupsi, kebebasan berekspresi dan berpendapat, perlindungan lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia (HAM), pendidikan, hingga penanganan pandemi Covid-19.

"Atas dasar itu, BEM UI menyatakan sikapnya yaitu mendesak Jokowi-Maruf untuk melakukan evaluasi besar-besaran dan mengambil tindakan tegas terhadap aktor-aktor yang menyebabkan permasalahan pada sektor-sektor tersebut," pungkasnya.

BEM UI dan simpul mahasiswa lainnya setidaknya akan membawa delapan tuntutan aksi. (*)