SANCAnews.id

SANCAnews – Amnesty International dalam laporan terbarunya menyebut bahwa banyak pemerintah memanfaatkan pandemi sebagai celah untuk membatasi kebebasan berpendapat. Media sosial juga dinilai berperan dalam penyebaran misinformasi.

Dalam laporan terbarunya yang dirilis pada Selasa (19/10), Amnesty International memperingatkan bahwa rezim opresif di seluruh dunia telah memanfaatkan pandemi virus corona untuk menindak media independen dan kebebasan berpendapat.

Laporan bertajuk ‘Silenced and misinformed: Freedom of expression in danger during Covid-19' itu mengutip sejumlah tindakan pemerintah di seluruh dunia dalam melakukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi "yang belum pernah terjadi sebelumnya” sejak 2020.

"Saluran komunikasi telah ditargetkan, media sosial telah disensor, dan outlet media telah ditutup,” kata Rajat Khosla, direktur senior Amnesty International untuk advokasi penelitian dan kebijakan.

Nyawa juga mungkin telah hilang karena kurangnya informasi yang akurat, kata Khosla menambahkan.

Laporan organisasi HAM itu menyebut bahwa "pemerintah yang telah lama menjaga kontrol ketat atas apa yang dibagikan di domain publik dengan undang-undang yang terlalu membatasi, telah menggunakan pandemi sebagai alasan lain untuk menerapkan peraturan yang menyensor dan membungkam kritik, debat, dan sharing informasi.”

"Pemerintah lain juga telah memanfaatkan kebingungan yang meluas akibat pandemi untuk bergegas membuat undang-undang baru dan tindakan darurat lainnya yang bukan saja tidak proporsional tapi juga tidak efektif untuk menangani masalah seperti misinformasi,” tambah laporan tersebut.

Cina dan Rusia Laporan Amnesty tersebut menyebutkan bahwa Cina yang merupakan tempat munculnya virus pertama kali pada akhir 2019, telah membuka penyelidikan dugaan pidana terhadap 5.511 orang pada Februari 2020.

Dilansir Suara.com, menurut otoritas Cina, orang-orang tersebut telah didakwa karena "dengan sengaja memalsukan dan menyebarkan informasi palsu dan berbahaya” tentang sifat dan tingkat bahaya dari wabah COVID-19.

Amnesty juga melaporkan bahwa Rusia telah memperluas "UU anti-berita palsu”-nya dan memperkenalkan amandemen yang dapat menjatuhkan hukuman pidana atas apa yang mereka sebut sebagai "penyebaran informasi palsu yang disengaja kepada publik.”

Rusia juga memberlakukan hukuman administratif untuk media yang mempublikasikan infromasi tersebut, tambah laporan itu.

Amnesty yang berbasis di London itu mempeirngatkan bahwa undang-undang dan hukuman itu kemungkinan akan tetap berlaku bahkan setelah pandemi usai.

Peran media sosial 

Laporan Amnsety juga menyoroti peran perusahaan media sosial dalam "memfasilitasi” penyebaran misinformasi di masyarakat.

Menurut Amnesty, "platform media sosial hanya dirancang untuk memperkuat konten yang menarik perhatian pengguna, tetapi belum cukup banyak melakukan uji tuntas untuk mencegah penyebaran infromasi palsu dan menyesatkan.”

"Serangan misinformasi menimbulkan ancaman serius terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan kesehatan,” kata laporan setebal 38 halaman itu.

Khosla mengatakan negara dan perusahaan media sosial harus memastikan akses tak terbatas atas informasi yang akurat dan berbasis bukti kepada publik.

"Ini adalah langkah penting untuk meminimalkan keraguan akan vaksn yang sejatinya didorong oleh informasi yang salah,” ujarnya. [ ]

SANCAnews – Daya beli rakyat terpukul karena peredaran uang di masyarakat sedikit. Penyebabnya karena utang di era Presiden Joko Widodo semakin menggunung.

Begitu kata ekonom senior, Rizal Ramli (RR) saat siaran langsung di akun YouTube Dr. Rizal Ramli, Rabu siang (20/10).

Rizal Ramli mengurai bahwa di tahun 2020 pembayaran pokok utang saja mencapai Rp 400 triliun. Sedang untuk membayar bunga utang sebesar Rp 370 triliun. Sehingga total sekitar Rp 770 triliun habis untuk urus utang. Buntutnya, pemerintah harus terus meminjam dengan bunga yang lebih tinggi.

“Hal ini memaksa Bank Indonesia untuk membeli surat utang negara dimonitisasi utang itu, seolah-olah cetak uang," ujar Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu.

Kondisi demikian mengakibatkan pertambahan uang yang beredar dan kredit di masyarakat sangat kecil. Bahkan yang terjadi adalah bank, lembaga keuangan, orang kaya lebih senang membeli Surat Utang Negara (SUN) karena yield-nya 6,5 persen serta nol resiko.

"Berbeda sama Bank kalau kasih kredit sama nasabah. Margin gross saja 3 persen. Belum resikonya. Jadi kebanyakan lembaga keuangan, Bank, orang kaya, dan pensiun, dia berlomba-lomba membeli SUN, karena lebih aman, tidak ada resikonya," kata RR.

Akibat dari itu,pertambahan kredit tahun 2020 minus 3 persen. Sedangkan pada November 2021 kemarin, minus 1 persen. Artinya, uang yang ada di masyarakat disedot oleh lembaga keuangan.

“Disedot untuk pada membeli surat utang negara, istilahnya ekonominya crowding out effect. Ini lah yang menjelaskan kenapa daya beli rakyat biasa hancur, bukan hanya karena Covid, nggak ada pendapatan, nggak ada pekerjaan, uang beredar sedikit sekali," jelas RR.

“Banyak ekonom nggak paham ini," tutupnya. (rmol)

SANCAnews – Pemerintah kembali mengubah aturan perjalanan domestik dengan menggunakan pesawat udara, setiap penumpang wajib memiliki hasil negatif Covid-19 melalui tes PCR meskipun sudah divaksin dua kali.

Hal itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3-1 di Wilayah Jawa dan Bali.

"Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama) dan menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut," tulis aturan perjalanan domestik di Irmendagri 53/2021.

Ketentuan ini berbeda dari sebelumnya yang hanya menyertakan tes antigen bagi orang yang sudah divaksin dua kali, dan tes PCR hanya untuk orang yang baru divaksin satu kali.

Selain mengubah aturan perjalanan udara domestik, pemerintah juga mengubah aturan perjalanan bagi sopir kendaraan logistik dan transportasi.

Sopir yang sudah divaksin 2 kali dapat menggunakan antigen yang berlaku selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan perjalanan domestik.

Lalu, sopir yang baru divaksin 1 kali, antigen akan berlaku selama 7 hari. Sementara untuk sopir yang belum divaksin, harus melakukan antigen yang berlaku selama 1x24 jam.

Aturan yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian ini berlaku selama PPKM yang baru diperpanjang hingga 11 November 2021. (suara)

SANCAnews – Sebanyak 2 menteri dan satu gubernur mendapat ucapan terima kasih dari ekonom senior DR. Rizal Ramli karena telah efektif bekerja dalam menangani pandemi Covid-19. Hasilnya, virus mematikan yang kali pertama menyebar di Wuhan, China itu bisa dikendalikan.

Ucapan terima kasih pertama disampaikan untuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Alasannya, karena pengganti Terawan Agus Putranto ini berhasil menggenjot vaksinasi secara sistematis. 

“Terima kasih kepada Menteri Kesehatan Budi Sadikin. Kalau vaksinasi makin tinggi, tentu risiko Covid-19 juga turun,” ujarnya lewat akun YouTube, Dr. Rizal Ramli sesaat lalu, Rabu (20/10).

Ucapan kedua diberikan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menurut Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur tu, Menlu Retno merupakan sosok yang low profile dan tidak terlihat aktif berperan. Padahal sesungguhnya, peran Retno paling signifikan.

“Retno ini yang mencari vaksin gratis dari Amerika, Eropa, WHO. Dan betul-betul sangat efektif,” tegasnya.

Terakhir, Rizal Ramli juga memberi ucapan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang terbilang agresif dalam menangani sebaran Covid-19 di ibukota.

Selain dari 3 orang tersebut, Rizal Ramli memastikan bahwa mereka hanya sesumbar berjasa saja.

“Saya tahu persis siapa yang kerja, kerjanya apa, dan tiga orang itu lah yang menurut saya pantas diberikan kredit berhasil mengurangi Covid-19,” tegasnya. (rmol)

SANCAnews – Pengamat Politik M Jamiluddin Ritonga menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu kandidat kuat yang bisa memenangi Pilpres 2024.

Kemunculan relawan pendukung Anies Baswedan untuk maju di pemilihan presiden 2024 cukup beralasan.

Salah satu relawan yang muncul berasal dari relawan yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (Anies).

Bagi pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga, Gubernur DKI Jakarta itu memang pantas didukung relawan karena salah satu kandidat kuat yang bisa memenangi Pilpres 2024.

Oleh karenanya, wajar bila ada dorongan dari masyarakat agar Anies ikut bertarung di 2024.

Dilansir Pojoksatu.id, salah satu dorongan yang muncul berasal dari relawan mengatasnamakan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (Anies).

“Pilihan relawan Anies untuk mendukung Anies tentu sangat logis. Sebab, Anies salah satu capres yang sangat potensial untuk memenangkan Pilpres 2024,” kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/10).

Potensi Anies bisa dilihat dari berbagai lembaga survei yang selalu menempatkan Anies Baswedan selalu sering tiga besar.

Bahkan dalam beberapa survei Anies memperoleh elektabilitas tertinggi mengungguli Menhan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Selain itu, keberhasilannya memimpin Jakarta dapat menjadi modal untuk memenangkan Pilpres 2024. Dari 23 janji politiknya pada umumnya sudah Anies penuhi,” tuturnya.

Hal lain, kata Jamiluddin, prestasi Anies juga sangat menonjol selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Banyak penghargaan tingkat nasional dan internasional yang diperolehnya.

“Bahkan pemimpin dari berbagai negara di dunia menghormati Anies,” jelasnya lagi. [ ]