Latest Post


 

SANCAnews – Tim bulutangkis Indonesia akhirnya menyudahi puasa gelar Piala Thomas selama 19 tahun. Hendra Setiawan cs akhirnya bisa kembali membawa pulang piala bulutangkis beregu putra itu ke Tanah Air setelah terakhir kali pada 2002 lalu.

 

Pada final Piala Thomas 2020 yang berlangsung di Denmark, Minggu 17 Oktober 2021, Indonesia sukses menghancurkan China di partai final. Tak tanggung-tanggung, Indonesia mengunci kemenangan hanya melalui tiga gim saja, alias 3-0.

 

Sayangnya, momen spesial ini terasa hambar lantaran para putra terbaik negeri tak bisa mengibarkan bendera negara atau Merah Putih di turnamen ini walaupun sukses jadi juara. Untuk seremoni, Jonatan Christie cs. ditemani bendera PBSI.

 

Hal tersebut lantaran sanksi yang diterima Indonesia dari WADA (Badan Antidoping Dunia). Sebelumnya, per tanggal 7 Oktober 2021, WADA menjatuhkan sanksi pada Indonesia lantaran dianggap tak patuh dalam penegakan standar antidoping sehingga berimbas pada hak untuk menggelar kejuaraan tingkat regional, kontinental, atau internasional.

 

WADA menyatakan bahwa Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) dan Korea Utara tidak patuh karena tidak menerapkan program pengujian yang efektif.

 

Imbasnya, Indonesia tak memenuhi syarat untuk jadi tuan rumah turnamen regional hingga dunia. Ditambah, tak bisa mengibarkan bendera negara selain di Olimpiade.

 

Hanya saja, atlet masih diperbolehkan bertanding di semua kejuaraan. Beruntung, lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa berkumandang saat Tim Merah Putih menjuarai Piala Thomas 2020.

 

Kejadian yang menimpa tim bulutangkis Indonesia di Piala Thomas ini mendapatkan sorotan dari mantan pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Taufik Hidayat.

 

Dia mengritik Pemerintah Indonesia, khusunya Menteri pemuda dan olahraga (Menpora) tentang masalah ini.

 

Pedas, Taufik Hidayat yang juga pernah membawa Indonesia meraih gelar Piala Thomas pada 2000 dan 2002 itu menyebut Menpora KOI dan KOI membuat malu Indonesia.

 

"Selamat Piala Thomas  kembali ke Indonesia. Terima kasih atas kerja kerasnya team Bulutangkis indonesia. Tapi ada yang aneh bendera merah putih gak ada? Di ganti dengan bendera PBSI," tulis Taufik di media sosial miliknya.

 

"Ada apa dengan LADI dan pemerintah kita? Khususnya Menpora KONI dan KOI? Kerjamu selama ini ngapain aja? Bikin malu negara indonesia aja," tegasnya.

 

Taufik juga menyindir keinginan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade dan Piala Dunia. Padahal, mengurus masalah penegakan standar antidoping saja tidak mampu,

 

"Jangan ngarep jadi Tuan rumah Olympic atau Piala Dunia. Urusan kecil saja gak bisa beres. Kacau dunia olahraga ini," tegasya. (viva)




 

SANCAnews – Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan seluruh jabatan keagamaan di Indonesia harus dipegang oleh kader NU. Bahkan, Said Aqil menyebut jika tidak dipegang oleh NU akan menjadi masalah.

 

Pernyataan ini disampaikan oleh Said Aqil saat memberikan sambutan dalam pelantikan PCNU Kabupaten Tegal periode 2021-2026, Minggu (17/10).

 

"Persoalan masalah agama di Tegal yang pegang harus NU. Khatib Jumat, MUI, Kepala Kemenag, harus NU, kalau enggak NU salah semua nanti," kata Said Aqil.


"Pokoknya jabatan-jabatan agama yang berperan harus NU. Kalau enggak, nanti salah semua," tambah dia.

 

Said Aqil kemudian memberikan jawaban mengapa jabatan agama harus dipegang oleh kader NU. Sebab NU selalu mengajarkan dan menjalankan agama dengan benar.

 

"Insyaallah kalau dipegang NU itu yakin. Kenapa? Gampang, kenapa kalau dipegang NU pasti selamat? Bener agamanya karena kita Taqlid kepada Imam Syafi'i, (tapi ada) orang Taqlid Imam Samudera," tutur dia.

 

Said Aqil juga berpesan agar warga NU Kabupaten Tegal bersikap humanis dan mengedepankan cinta dan persaudaraan. Pasalnya, Islam adalah agama penuh kecintaan.

 

"Kalau ada ustaz yang masih menyuarakan kebencian terhadap saudara-saudara yang berbeda dengan kita, harus diragukan ke-Islamannya, karena itu tidak benar," ucap dia.

 

Lebih lanjut, Said Aqil meminta umat Islam harus berkualitas dan bermartabat dan menciptakan manusia yang modern. (kumparan)



 

SANCAnews – Sidang perdana dua anggota kepolisian Ipda M Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan terkait kasus penembakan empat anggota Laskar FPI di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek digelar hari ini. Sidang perdana beragenda pembacaan dakwaan.

 

"Sidang perdana pukul 10.30 WIB," ujar Humas PN Jakarta Selatan, Haruno, kepada wartawan, Senin (18/10/2021).

 

Majelis hakim dalam sidang ini diketuai oleh M Arif Nuryanta. Sementara, hakim anggotanya adalah Suharno dan Elfian.

 

Perkara ini terdaftar dengan nomor 868/pid.B/2021/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa M Yusmin Ohorella dan perkara Nomor 867/pid.B/2021/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa Fikri Ramadhan.

 

Keduanya bakal didakwa pasal Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 338 KUHP itu mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Pasal 55 ayat (1) mengatur mengenai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

 

Keduanya juga didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 351 ayat (1) mengatur soal penganiayaan dengan ancaman maksimal dua tahun delapan bulan penjara.

 

Berkas keduanya dilimpahkan ke PN Jaksel sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 187/KMA/SK/IX/2021 tanggal 16 September 2021.

 

"Tim penuntut umum pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung dan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan 2 berkas perkara (splitsing) dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Pembunuhan di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan tertulis, Selasa (5/10).

 

Diketahui, dua tersangka itu merupakan anggota Polda Metro Jaya. Ada satu oknum polisi lainnya yang dijadikan tersangka bernama Elwira Priyadi Zendrato. Namun penyidikan terhadap Elwira sudah dihentikan lantaran yang bersangkutan meninggal dunia pada Januari 2021. (dtk)



 

SANCAnews – Persaudaraan Alumni (PA) 212 membuka peluang untuk melaporkan dugaan penghinaan terhadap Habib Rizieq Shihab yang diduga dilakukan oleh komika, McDanny.

 

Ketua Umum PA 212, Slamet Maarif mengatakan, terkait video yang viral di media sosial yang memperlihatkan adanya perkataan yang menghina Habib Rizieq, pihaknya akan terlebih dahulu membahas dengan bagian hukum sebelum membuat laporan ke Polisi.

 

"Saya konsul dengan bagian hukum dulu," ujar Slamet kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin pagi (18/10).

 

Video yang viral di media sosial hari ini memperlihatkan dua orang yang sedang diiringi oleh musik menyampaikan kata-kata yang dianggap menghina Habib Rizieq.

 

Dalam video berdurasi 32 detik yang tersebar di media sosial tersebut, disebutkan bahwa seorang pria yang menggunakan kemeja kotak-kotak dan memegang microphone dan mengeluarkan perkataan adalah komika McDanny.

 

Dengan diiringi suara musik, McDanny menyampaikan beberapa kata. Seperti, "Dan thank you banget untuk cewek-cewek yang berkerudung di sini tapi lu asik banget, kita bertemu di neraka.”

 

Setelah menyampaikan itu, McDanny tertawa bersama dengan seorang perempuan di sampingnya sambil menunjukkan jari tengahnya.

 

Bahkan, McDanny melontarkan kata-kata kasar yang ditujukan untuk Habib Rizieq.

 

“F**k Habib Rizieq," kata McDanny setelah tertawa.

 

"Anj**g kalau ada polisi gue kena nih," sambung McDanny.

 

Beragam komentar dari netizen pun muncul dan diiringi dengan hastag #TangkapMcDanny. Banyak netizen yang meminta pihak kepolisian untuk menangkap McDanny. Banyak juga yang menyayangkan perkataan yang disampaikan oleh McDanny tersebut. []



 

SANCAnews – Dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin dianalisa oleh pengamat politik Muslim Arbi dan Satyo Purwanto. Ada sikap rada-rada preman hadapi kritik dan juga buzzer.

 

Diketahui, Jokowi-Ma’ruf Amin dilantik jadi presiden dan wapres pada 20 Oktober 2019 untuk periode jabatan 2019-2024.

 

Jokowi dan Ma’ruf resmi menjalankan peran sebagai presiden dan wapres setelah dilantik dalam acara yang berlangsung di Gedung MPR pada Minggu (20/10/2019).

 

Selama dua tahun memimpin di periode kedua, Presiden Jokowi dianggap semakin alergi terhadap kritik dan suara-suara kritis.

 

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menjelang dua tahun kepemimpinan Jokowi-Maruf Amin menyebutkan, dari sisi politik dan demokratisasi, rezim Jokowi nampak alergi terhadap kritik-kritik dan suara-suara kritis.

 

“Kebebasan kritis dan pendapat dibungkam. Satu indikasinya, lenyapnya Forum ILC TVOne tiap malam Selasa,” ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/10).

 

Selain itu kata Muslim, sikap yang rada-rada preman juga ditunjukkan ketika Istana dikritik oleh sejumlah tokoh seperti Rizal Ramli, Faisal Basri, Rocky Gerung dan sebagainya.

 

Dalam bacaan Muslim Arbi, orang-orang di lingakaran Joko Widodo nampak tak beradab dalam merespons kritik. Tidak jarang, kata-kata kasar justru diungkapkan orang di lingkaran Jokowi.

 

Selama dua tahun terakhir, Muslim Arbi mencatat sikap politik dan pemasungan demokrasi nampak terlihat jelas.

 

“Kata-kata kasar, antikritik dan tidak beradab dengan kata-kata otak, isi septik tank ke mantan Menko Rizal Ramli dan otak sungsang ke Faisal Basri oleh Tenaga Ahli KSP, Ali Mochtar Ngabalin, ekspresi Istana yang tidak beradab hadapi kritikan dan pendapat-pendapat yang berseberangan dari rakyat,” pungkas Muslim.

 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan bahwa keberadaan buzzer atau influencer tidak bisa lagi dianggap sebagai alat yang efektif.

 

“Awalnya mereka (buzzer) banyak berperan untuk menyerang masyarakat sipil yang kritis terhadap kekuasaan, kini mereka mulai terlihat kontraproduktif ketika membela pemerintah,” ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (18/10).

 

Disebut kontraproduktif lantaran pembelaan yang dilakukan para buzzer justru membuat pemerintah tersudut.

 

Pemerintah dianggap tidak berpihak para rakyat karena para buzzer membabi buta menyerang semua pihak yang melancarkan kritik.

 

“Apa yang mereka (buzzer) lakukan justru kerap menjadi serangan balik untuk pemerintah,” pungkas Satyo. (pjks)


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.