SANCAnews.id

SANCAnews – Presiden Joko Widodo dikabarkan akan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) terkait nama calon Panglima TNI ke DPR RI pada bulan ini. Surpres dikirim sebelum Jokowi bertolak menghadiri KTT G20 di Roma pada 30 dan 31 Oktober 2021. Seiring dengan itu, Jokowi juga disebut-sebut bakal melakukan reshuffle kabinet.

Mengapa harus akhir Oktober? Reses DPR RI berakhir pada 31 Oktober. Jika surat masuk pada tanggal 30 atau 31 Oktober, maka tiga hari berikutnya, sudah dapat diputuskan Panglima TNI terpilih. Terlebih pimpinan DPR RI menjanjikan tiga hari setelah masa sidang dimulai, sudah bisa ketok palu Panglima TNI.

Pertanyaannya, siapa Panglima TNI yang baru? Ada dua nama yang santer disebut sebagai calon kuat. Yakni KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono. Tetapi, semua bertanggung pada keputusan presiden. Bisa jadi pergantian Panglima TNI dilakukan bersamaan reshuflle kabinet.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto rumornya bakal masuk jajaran Kabinet Indonesia Maju. Hadi diketahui akan pensiun dari dinas militer pada November mendatang.  Isu lain yang beredar, ada kemungkinan Andika Perkasa ditempatkan sebagai Kepala BIN menggantikan Jenderal Polisi (purn) Budi Gunawan (BG).

Selanjutnya, BG diplot menjadi Menkopolhukam. Kemudian, Mahfud MD digeser menjadi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) menggantikan Yassona H Laoly. Lalu, ada nama Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. Dia dikabarkan bakal menempati pos sebagai Menteri Perhubungan. Namun, isu-isu tersebut masih belum terkonfirmasi secara pasti.

Pendiri lembaga survei KedaiKopi, sekaligus pengamat politik Hendri Satrio (Hensat) mengatakan Jokowi memiliki hak prerogatif memilih Panglima TNI yang baru.

“Saya pikir presiden tidak mengulur-ulur waktu soal pergantian Panglima TNI. Kan pensiun Hadi Tjahjanto baru November nanti. Ada kemungkinan presiden belum nyaman saja jika harus cepat diganti. Biasanya sih calonnya dari tiga kepala staf TNI yang ada,” ujar Hensat kepada FIN di Jakarta, Jumat (15/10).

Selama ini, lanjutnya, Jokowi sering bikin kejutan. Bisa jadi Andika Perkasa dan Hadi Tjahjanto ditarik ke kabinet. “Soal itu tergantung kebutuhan presiden,” imbuhnya. Namun, untuk Panglima TNI yang baru, Hensat menyarankan seharusnya konsentrasinya adalah pengamanan negara.

“Yang dibutuhkan adalah sosok Panglima TNI yang memahami ancaman internasional. Misalnya soal konflik di Natuna. Nah, seharusnya yang dipilih sebagai Panglima TNI tahu persis soal itu,” pungkasnya.(rh/fin)

Isu Baru Reshuffle Kabinet:

Jenderal Polisi (purn) Budi Gunawan: Menkopolhukam sebelumnya Kepala BIN

2. Mahfud MD: MenkumHam sebelumnya Menkopolhukam

3. Jenderal TNI Andika Perkasa: Kepala BIN sebelumnya KSAD

4. Laksamana TNI Yudo Margono: Panglima TNI sebelumnya KSAL

5. Zulkifli Hasan – Menteri Perhubungan (Ketua Umum DPP PAN). (fajar)

SANCAnews – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun buka suara menyusul bocornya dokuman 100 halaman milik Facebook. Dalam dokumen, tersusun sejumlah organisasi hingga individu yang masuk kategori berbahaya.

Menurut Refly, dokumen ini jelas menunjukan bias barat dan islamofobia. Sebab yang di banned, khususnya di Indonesia adalah individu atau kelompok yang selama ini vokal mengkritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Pada akhirnya suara Facebook seperti suara pemerintah Indonesia. Padahal kalau kita berbicara hate speech kelompok istana tidak kurang, berkali-kali menebarkan kebencian termasuk juga perkataan penghinaan dan sebagainya. Jauh lebih telanjang sebenarnya," terang Refly lewat kanal Youtube, @Refly Harun dilansir VOI, Jumat, 15 Oktober.

Bagi Refly, suara dari Facebook ini sama seperti pemerintah hari ini yang kerap membungkam kelompok tengah-kanan karena kritis. Sseseorang atau kelompok yang dianggap bermasalah seharusnya dibuktikan secara hukum, bukan subjektif ditentukan oleh Facebook.

"Karena kita harus menghargai asas praduga tak bersalah jangan subjektif. Kalau dia di hukum maka harus benar dikatakan link to terorism, penyebar kebencian," tegas Refly,"

"Jadi mereka tidak di judge, dihukum tanpa jelas kesalahannya. Seperti individu Ikhwan Tuan Kota yang di banned oleh Facebook. Sementara kelompok lain yang tidak avail to islamic movement tidak di banned. Jadi yang di banned itu suara kritis," terang Refly.

Untuk informasi, dokumen milik Facebook yang berisi ribuan daftar organisasi dan nama orang secara individu yang dianggap berbahaya bocor ke publik. Salinan dokumen elektronik tersebut setebal 100 halaman.

Seperti yang diungkap Intercept, Facebook menyusun daftar organisasi dan nama itu berdasarkan sejumlah kategori.

Kategori organisasi dan individu yang terafiliasi dengan organisasi tersebut di antaranya adalah kelompok yang menebar kebencian, gerakan teror, kriminal, hingga gerakan sosial yang dimiliterisasi.

Daftar ini disusun dari organisasi dan individu yang tersebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Salah satu organisasi dianggap berbahaya yang masuk adalah Front Pembela Islam (FPI).

FPI masuk dalam kategori kelompok ujaran kebencian. Selain FPI, ada juga organisasi di Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut, yakni Front Jihad Islam, Front Mahasiswa Islam, Forum Umat Islam dan Front Santri Indonesia.

Sementara, pada daftar individu yang dianggap berbahaya, muncul juga nama Muhammad Rizieq Shihab yang merupakan eks pimpinan FPI. Selain Rizieq, muncul juga mantan petinggi FPI lain seperti Habib Ali Alatas, Munarman, dan Muhsin Ahmad al Attas. (voi)

SANCAnews – Beberapa media Jepang menuliskan mengenai perubahan kebijakan Indonesia mengenai pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang semula tidak ditanggung pemerintah, oleh swasta saja menjadi ditanggung pemerintah Indonesia.

“Pada tanggal 6 Oktober, Presiden Joko Widodo mengumumkan revisi keputusan presiden yang akan memungkinkan investasi dana nasional atas rencana pembangunan kereta api berkecepatan tinggi di Indonesia di bawah kepemimpinan China,” tulus Nikkei Shimbun, dilansir Tribunnews.com, Kamis (13/10/2021).

Kesepakatan awal antara kedua pemerintah adalah  menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan dibebani dengan beban keuangan, tambahnya.

“Tetapi kurangnya penelitian bisnis sebelumnya mengungkapkan bahwa biaya melebihi harapan, memaksa perubahan kebijakan. Pemerintahan Jokowi juga memasukkan pinjaman pemerintah sebagai opsi. Pada awal September, presiden Perkeretaapian Nasional Indonesia mengatakan dalam kesaksian di parlemen, "Bisnis kereta api berkecepatan tinggi adalah  1,9 miliar dolar AS,” tulis Nikkei lagi.

Kemudian seorang profesor Homare Endo, Direktur, Global Research Institute on Chinese Issues, Profesor Emeritus, Universitas Tsukuba, mengungkapkan analisanya mengenai  perubahan kebijakan indonesia.

“Indonesia menolak Jepang dengan mengajukan syarat yang tidak mengharuskan pemerintah Indonesia menanggung beban keuangan atau utang penjaminan untuk pembangunan rel kecepatan tinggi. Ini adalah kondisi yang sulit dipahami oleh pemerintah Jepang, tetapi China memiliki strategi jangka panjang yang diperhitungkan dengan baik.”

Profesor Endo juga menambahkan, “Sulit untuk memahami bahwa proyek tersebut dilakukan dalam bentuk proyek filantropi di mana beban keuangan negara mitra nol dan tidak diperlukan jaminan utang. Tapi Cina berbeda. Dia menawarkan kondisi yang tidak terpikirkan bahwa tidak akan ada pengeluaran oleh pemerintah Indonesia dan tidak ada jaminan utang. Jika itu benar-benar terjadi, tidak ada negara yang tidak bisa bergerak lebih jauh. Pemerintah Jepang menyesalkan bahwa hal itu "sulit dipahami", tetapi strategi diplomatik China "diperhitungkan". Pertama, pada 20 Oktober 2014, ketika Joko Widodo, menjadi presiden.”

Segera setelah menjabat, Presiden Joko Widodo mengumumkan pada 4 November  2014, bahwa ia akan "meninjau prioritas pembangunan infrastruktur untuk memprioritaskan pembangunan pelabuhan dan pengembangan lahan" sebagai bagian dari "konsep negara maritim."

“Hal ini persis sama dengan inisiatif AIIB (Bank Investasi Infrastruktur Asia) dan Belt and Road (Jalan Sutra Darat dan Laut) yang ditetapkan oleh pemerintahan Xi Jinping. Jokowi menghadiri Pertemuan Puncak APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) yang diadakan di Beijing pada 9 November 2014, dan mengadakan pertemuan puncak. Presiden Joko Widodo langsung mengumumkan keikutsertaannya dalam AIIB. China adalah mitra dagang terbesar Indonesia."

Presiden Joko Widodo juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Belt and Road Initiative. Pada 10 November, Presiden Joko juga bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Abe untuk menjanjikan kerja sama maritim, dan mengunjungi Jepang pada 22 Maret 2015 untuk membahas kerja sama ekonomi dan kerja sama keamanan, tetapi Xi Jinping menanggapi lain.

"Presiden Xi menandatangani kerja sama untuk proyek kereta cepat Indonesia. Pada akhir Maret 2015, Presiden Joko Widodo diundang ke Beijing untuk melakukan pertukaran "Memorandum Kerjasama (Kerjasama) Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung China-Indonesia" dengan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara  Indonesia."

Selanjutnya, pada 22 April 2015, Presiden Xi Jinping sendiri berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Kali ini, Presiden Xi membahas dan bahkan menandatangani proyek kereta cepat Indonesia. Kedua belah pihak pertama-tama menyepakati prinsip-prinsip dasar berikut:

- Pihak Tiongkok menginginkan lebih banyak perusahaan Tiongkok yang berbakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengoperasian infrastruktur Indonesia.

-Pihak Indonesia berharap dapat bekerja sama dengan China di setiap bidang, dan terutama dengan kesempatan untuk menggabungkan konsep “Jalan Sutra Maritim Abad 21” China dengan strategi pembangunan baru di Indonesia, pihak China akan membangun infrastruktur Indonesia.

"Menanggapi kedua niat tersebut, China telah menjanjikan dan menandatangani investasi 6 miliar" di Indonesia dolar AS,” paparnya lagi.

Mengenai isi yang disepakati, Deputi Direktur Perencanaan dan Pembangunan Indonesia, mengatakan dalam laporan media pada hari berikutnya: “Pemerintah Indonesia tidak berniat menggunakan pembiayaan keuangan pemerintah untuk mempromosikan proyek kereta api berkecepatan tinggi ini.

Badan Kerjasama Internasional Jepang memperkirakan total investasi dalam proyek ini adalah  6 miliar dolar AS. Jika profitabilitas proyek negatif, perusahaan swasta  tidak dapat menghasilkan utang dengan sendirinya, maka idealnya BUMN Indonesia yang berinisiatif, BUMN memiliki 74% saham, pemerintah memiliki 16% saham, dan perusahaan swasta 10% saham.

“Harap perhatikan  6 miliar dolar AS ini," tekan profesor Endo lagi.

Xi telah berjanji dan menandatangani pada bulan April   bahwa dia akan menginvestasikan  6 miliar dolar AS ini dalam proyek kereta api berkecepatan tinggi di Indonesia.

Setelah melakukan persiapan sejauh ini, pemerintah China mengajukan syarat bahwa "pemerintah Indonesia tidak memiliki beban keuangan. Tidak perlu menjamin utang dalam tawaran" kompetisi kereta cepat Jepang-China.

Ditambahkan pula dengan syarat sejumlah BUMN yang terkait dengan perkeretaapian di China dan BUMN di Indonesia akan bersama-sama membuat badan usaha baru.

"Wujud "BUMN Indonesia yang memimpin" pada pertemuan 22 April diwujudkan di titik pendaratan BUMN dan beberapa BUMN di China akan bersama-sama mendirikan perusahaan baru di Indonesia.”

Oleh karena itu, dalam "tawaran" kompetisi Jepang-China, China sudah memenuhi permintaan pemerintah Indonesia sejak 22 April sebelumnya. Hal itu dilakukan bukan dalam situasi persaingan dalam bentuk penawaran, melainkan dalam kunjungan tunggal Presiden Xi, papar Profesor Endo lebih lanjut.

Berita perubahan kebijakan Jokowi belum lama ini juga diungkap Sankei, JB Press dan beberapa media Jepang lainnya saat ini.  (*)

SANCAnews – Fadli Zon mengungkapkan alasan mengapa pemerintah dicap sebagai 'antek' China terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Menurut dia, hal itu terjadi karena China mempunyai kekuatan yang lebih dalam hal melobi untuk penggarapan proyek kereta cepat tersebut.

"Lobi China di Jakarta terlalu kuat, wajar kalau ada yang menilai kategorinya 'antek'" kata Fadli Zon melalui akun Twitter @fadlizon, Jumat (15/10/2021).

Fadli Zon mengingat beberapa tahun lalu saat China berhasil mengalahkan Jepang untuk menggarap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Padahal saat itu, studi kelayakan agar terciptanya proyek tersebut dibiayai penuh oleh Jepang.

"Saya masih ingat 6 tahun lalu Jepang dikalahkan China untuk menggarap proyek kereta cepat. Padahal studi kelayakan dibiayai Jepang," ujar dia.

Sebelumnya, sejumlah media di Jepang menyoroti perubahan kebijakan pemerintah terkait pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dipimpin China.

Sebab pendanaan proyek tersebut mengalami pembengkakan sehingga pemerintah memutuskan untuk menggunakan APBN untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (indozone)

SANCAnews – Pengamat politik Rocky Gerung menilai Pemilu 2024 hanya akan menjadi pertempuran bagi para oligarki berebut politikus untuk dijadikan hewan ternak. Hal itu disampaikan Rocky dalam diskusi bertajuk 'Memprediksi Kemunculan Capres ala Pembagian Wilayah Penangan Covid', Jumat (15/10/2021).

"Kalau saya buat deskripsi per hari ini, kita tahu 2024 itu semacam kandang oligarki beternak politisi," kata Rocky.

Ia mengatakan, para oligarki menjadikan hal itu dalam forum formal. Menurutnya, hal itu bisa sangat terbaca salah satunya dari adanya ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold sebesar 20 persen.

"Sudah dikunci itu, yang boleh diternakkan cuma mereka yang punya tiket oleh partai politik. Jadi sudah dikunci di situ," tuturnya.

Rocky menambahkan, hal itu semakin diperburuk dengan adanya pandemi covid. Ia menilai covid hanya akan memagari suara-suara kritis publik.

"Jadi kita lihat bahwa pemilu nanti di 2024, itu jadi ruang tertutup tempat black market of oligarki beroperasi. Black market of politics beroperasi. Disitu akan beroperasi OTT, operasi tukar tambah. Jadi dari posisi itu, kita tahu bahwa gak akan ada yang berubah. Karena itu kita upayakan dari sekarang supaya PT itu dibatalkan, kita upayakan supaya omnibus law itu dilenyapkan. Kita upayakan agar COVID itu jangan dipolitisir," tandasnya. (suara)