SANCAnews.id

SANCAnews – Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi target awal penyelesaiannya. Pada awalnya, proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun. Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun. Target penyelesaian pun mundur dari 2019 ke 2022.

Demi kelanjutan proyek tersebut, Presiden Jokowi membuka opsi pendanaan melalui APBN untuk kereta cepat Jakarta-Bandung.

Padahal pada 2016, Jokowi sendiri pernah menyatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak boleh memakai APBN. Menurutnya, lebih baik uang negara dipakai untuk membangun infrastruktur di daerah, terutama luar Jawa.

"Saya tidak mau kereta cepat ini menggunakan APBN. Makanya pembangunan ini sepenuhnya pakai investasi. Nanti kalau pakai APBN saya ditanya lagi, Pak kok Jawa lagi, yang di luar Jawa kapan? Yang di Papua kapan? Selalu rakyat bertanya seperti itu," katanya dalam acara groundbreaking kereta cepat di kawasan Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Bandung Barat, 21 Januari 2016.

Berdasarkan penelusuran kumparan, pembengkakan anggaran kereta cepat lebih besar dari anggaran belanja daerah di 30 dari 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Hanya ada 4 provinsi yang memiliki APBD 2021 lebih dari Rp 27,09 triliun, yaitu DKI Jakarta (Rp 74,17 triliun), Jawa Barat (Rp 44,44 triliun), Jawa Tengah (Rp 27,11 triliun), dan Jawa Timur (32,92 triliun). Sedangkan 30 provinsi lainnya hanya belanja kurang dari Rp 27,09 triliun di tahun ini.

Artinya, pembengkakan biaya itu bisa dipakai untuk membiayai seluruh pengeluaran 1 pemerintah provinsi selama 1 tahun atau lebih, termasuk anggaran pembangunannya.

Dikutip dari data database Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), berikut data anggaran belanja daerah 2021 di 30 provinsi:

1. Aceh Rp 16,44 triliun

2. Sumatera Utara Rp 7,99 triliun

3. Sumatera Barat Rp 3,58 triliun

4. Riau Rp 4,96 triliun

5. Kepulauan Bangka Belitung Rp 2,84 triliun

6. Kepulauan Riau Rp 3,98 triliun

7. Jambi Rp 4,51 triliun

8. Bengkulu Rp 3,05 triliun

9. Sumatera Selatan Rp 10,72 triliun

10. Lampung Rp 7,41 triliun

11. Banten Rp 15,95 triliun

12. Kalimantan Selatan Rp 6,65 triliun

13. DI Yogyakarta Rp 6,05 triliun

14. Kalimantan Barat Rp 7,02 triliun

15. Kalimantan Tengah Rp 4,88 triliun

16. Kalimantan Timur Rp 11,61 triliun

17. Kalimantan Utara Rp 2,64 triliun

18. Sulawesi Barat Rp 2,34 triliun

19. Sulawesi Utara Rp 4,08 triliun

20. Gorontalo Rp 1,91 triliun

21. Nusa Tenggara Barat Rp 5,46 triliun

22. Sulawesi Tengah Rp 4,24 triliun

23. Sulawesi Selatan Rp 12,5 triliun

24. Sulawesi Tenggara Rp 5,27 triliun

25. Bali Rp 8,03 triliun

26. Nusa Tenggara Timur Rp 7,66 triliun

27. Maluku Rp 4,01 triliun

28. Maluku Utara Rp 3,33 triliun

29. Papua Rp 16,48 triliun

30. Papua Barat Rp 7,74 triliun. (*)

SANCAnews – Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli melontarkan sindiran pedas kepada rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rizal Ramli mengatakan bahwa kepercayaan terhadap Jokowi dan juga kredibilitasnya sebagai pemimpin semakin merosot dan tak tertolong.

Ia lantas menyindir bahwa kepercayaan dan kredibilitas itu malah makin hancur meski telah ditolong oleh buzzeRp luar negeri.

“Kepemimpinan itu soal trust dan kredibilitas. Kemerosotan trust dan kredibiltas sudah tidak tertolong … tondo-tondo,” katanya melalui akun Twitter @Ramli pada Rabu, 13 Oktober 2021.

“Biar ditolong BuzzeRp luar negeri malah makin ancoor, ketahuan pula sponsornya,” sambungnya.

Bersama pernyataannya, Rizal Ramli membagikan berita dari Tempo soal janji-janji Presiden Jokowi yang tak dipenuhi.

Dalam artikel tersebut, dicatat bahwa ada tiga janji Presiden Jokowi soal ekonomi yang justru diingkari.

Pertama, janji bahwa pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dikatakan, proyek kereta cepat Jakarta Bandung pada mulanya diniatkan tidak akan menggunakan APBN serta tidak akan mendapat jaminan dari pemerintah.

Hal tersebut termuat dalam Perpres 107 Tahun 2015 pasal 4 ayat 2 yang berbunyi, “pelaksanaan penugasan tidak menggunakan dana dari APBN serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah.”

Namun, ketentuan itu kini telah diubah melalui Perpres Nomor 93 Tahun 2021. Pemerintah kini dapat mendukung proyek tersebut melalui penyertaan modal negara maupun melalui penjaminan.

“Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal,” demikian bunyi tersebut.

Janji Jokowi selanjutnya yang dipenuhi adalah bahwa tax amnesty atau pengampunan pajak tidak akan berulang lagi.

“Sekarang ada Pengampunan Pajak. Kesempatan itu tidak akan terulang. Yang mau menggunakan silakan. Yang tidak, hati-hati,” ujar Jokowi membuka pencanangan program Pengampunan Pajak di kantor Ditjen Pajak, Jumat, 1 Juli 2016.

Namun, baru-baru ini kebijakan pemerintah menuai kritik setelah secara resmi tax amnesty masuk dalam Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Janji ke-tiga Jokowi yang tak dipenuhi yakni bahwa Pemerintah tak akan menambah utang luar negeri lagi.

Hal itu merupakan janji kampanye Jokowi bersama Jusuf Kalla saat maju sebagai calon presiden dan wakil presiden 2014 lalu.

Kedua tokoh tersebut mengatakan bahwa mereka tak ingin anggaran negara bergantung pada utang luar negeri.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pemerintah tetap menambah utang untuk membiayai APBN.

Bank Indonesia mencatat bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2021 sebesar US$ 415,7 miliar alias sekitar Rp 5.926,63 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.257 per dolar AS, tumbuh 1,7 persen year-on-year. (terkini)

SANCAnews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan mobil listrik dari Indonesia akan bermunculan pada 2 -3 tahun mendatang atau 2023-2024, "Bapak-Ibu bisa lihat, tiga tahun lagi, 2-3 tahun lagi, yang namanya mobil listrik bermunculan dari negara kita," ujar Jokowi, Rabu (13/10), dikutip dari Antara.

Presiden Jokowi mengatakan dirinya telah memerintahkan agar tak ada lagi ekspor nikel dalam bentuk mentah.  Nikel merupakan komoditas bahan baku yang dapat diolah menjadi katoda baterai, besi antikarat dan juga baterai litium, yang merupakan komponen penting dalam struktur industri otomotif, termasuk manufaktur mobil listrik.

Presiden menekankan Indonesia tidak boleh kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dari nikel, termasuk juga dari sumber daya alam lainnya seperti bauksit dan tembaga.

"Jangan ekspor lagi yang namanya nikel dalam bentuk raw material, bahan mentah. Setop ekspor bahan mentah," ujarnya.

Presiden menilai, industri nikel akan diintegrasikan dengan industri otomotif dalam negeri. Integrasi lintas industri itu akan turut memanfaatkan momentum baru di industri otomotif dunia yakni pengembangan mobil listrik.

"Nanti diintegrasikan dengan industri otomotif yang kita miliki karena kesempatan yang ada ke depan mobil listrik. Jangan lagi kehilangan kesempatan, jangan lagi ekspor lagi nikel dalam raw material," kata Jokowi.

Semua komoditas sumber daya alam Indonesia harus mengalami proses hilirisasi untuk menghasilkan nilai tambah. Karenanya, Presiden akan meminta BUMN dan swasta, serta investor yang akan masuk ke dalam negeri untuk mendirikan industri di Indonesia, bukan hanya mengambil sumber daya alam mentah.

"Entah itu, kerja sama BUMN dengan swasta luar, atau swasta sendiri (domestik), tapi yang jelas nilai tambah itu ada di dalam negeri," ujarnya.

Presiden mencontohkan produksi BUMN PT Karakatau Steel Tbk untuk komoditas lembaran baja akan diintegrasikan dengan sektor otomotif. Produksi baja lembaran panas (hot strip mill) dari Karakatau Steel bisa digunakan untuk memproduksi badan mobil baru, bukan hanya kerangka mobil (sasis). (indozone)

SANCAnews – Tokoh Nahdlatul Ulama Ulil Abshar Abdalia menyoroti pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Megawati bersama sejumlah tokoh lain dilantik oleh Presiden Joko Widodo Rabu (13/10/2021) di Istana Negara.

Dewan Pengarah BRIN sendiri terdiri 10 orang. Gus Ulil mengibaratkan pengangkatan tersebut sebagai 'skandal pengetahuan'

Ia menganggap pengangkatan tersebut tidak tepat lantaran Megawati merupakan seorang politisi.

"Bagi saya, mengangkat Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN adakah "skandal pengetahuan" di Indonesia. Megawati adalah sosok politik, bukan sosok riset dan pengetahuan," tulis Gus Ulil di Twitter, dikutip pada Rabu (13/10/2021).

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),

Ketua Umum PDIP yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri ditunjuk menjadi Ketua.

Sedangkan posisi Wakil Ketua diisi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. (tribun)