SANCAnews.id

SANCAnews – Ada peringatan soal kepanjangan tangan istana. Itu dipicu penetapan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum alias Timsel KPU oleh Presiden Jokowi.

Proses Pemilu diminta harus transparan. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul memberi tanggapan soal ini.

Sayangnya, beberapa pihak menilai tim tersebut didominasi orang lingkar istana dan pendukung Jokowi sehingga dinilai kurang independen.

“Pastinya semua proses harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menjadi polemik di publik,” ujar Adib kepada GenPI.co, Selasa (12/10).

Menurut Adib, seharusnya ada timbal balik ke publik. Sebab, dirinya menilai harus uji kepatutan dari publik untuk memastikan bahwa nantinya penyelengaraan pemilu ini betul-betul netral.

“Sebab dikhawatirkan ada kepanjangan tangan dari kekuasan. Hal ini penting karena kerja mereka adalah menjaga merwah demokrasi,” katanya.

Dirinya mengkhawatirkan akan ada kepanjangan tangan kekuasan jika Timsel tersebut didominasi oleh orang-orang dekat Jokowi.

“Demokrasi akan menjadi kerdil. Jadi, harus betul-betul uji kepatutan itu harus terbuka,” tuturnya.

Menurutnya, ada hal yang bisa menampik anggapan dan dugaan adanya kepanjangan tangan kekuasaan tersebut. Salah satu caranya yakni bersikap terbuka dan trasnsparan.

“Sebaliknya, kalau tidak mnegedepankan itu semua, saya kira akan memberikan stigma bahwa orang-orang KPU sudah di-setting sejak awal. Ini yang saya kira akan mengalami kemunduran,” ujar Adib Miftahul.

Menurutnya, dampak positif akan diterima oleh tanah air juka pemilu diatur oleh orang yang benar-benar kompeten, akuntabel, dan transparan.

“Saya kira tidak akan ada penolakan dari publik dalam proses seleksinya. Karena hal ini seharusnya betul-betul diawasi publik,” katanya.

Terakhir, dirinya menegaskan bahwa kepanjangan tangan akan melemahkan demokrasi.

“Gembar-gembor untuk mebawa marwah demokrasi adil saya kira tidk akan pernah tercapai,” tandasnya. (*)

SANCAnews – Upaya damai menjadi pilihan PT Sentul City dalam kasus sengketa tanah warga Desa Bojong (Bj.) Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

PT Sentul City yang awalnya menggugat warga Bj. Koneng termasuk Rocky Gerung ke pengadilan, akhirnya urung dilakukan.

Namun, upaya damai tersebut tidak menghalangi tekad Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) untuk membela warga Bj. Koneng atas perlakuan PT Sentul City.

Ketua Majelis ProDEM, Iwan Sumule menuturkan, pihaknya berkomitmen sedari awal hingga kini untuk membantu persoalan yang dihadapi warga Bj. Koneng.

Apalagi katanya, ada upaya-upaya yang sewenang-wenang dari PT Sentul City waktu awal mula kejadian sengketa tanah ini terungkap.

"Saya ingin tegaskan bahwa ProDEM tak akan berhenti berjuang bersama warga Bj. Koneng yang tanahnya digusur Sentul City, walau SC (Sentul City) dan Rocky Gerung berdamai," ujar Iwan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/10).

Selain itu, Iwan juga mengecam perbuatan pihak-pihak yang digerakkan Sentul City untuk melakukan aksi pengrusakan fasilitas publik berupa kantor pemerintahan setempat.

Karena menurutnya, perjuangan warga Bj. Koneng untuk mendapat kembali tanahnya diprovokasi dan dikriminalisasi oleh Sentul City dengan membuat adu domba antar-warga.

"Pengrusakan Gedung Kantor Desa Bj. Koneng, adalah bentuk provokasi untuk menjebak warga dan ProDEM. Warga Bj. Koneng dituduh melakukan pengrusakan Kantor Desa Bojong Koneng, Sentul," tegasnya.

Di samping itu, Iwan juga menanggapi pernyataan Presiden Komisaris PT Sentul City, Basaria Panjaitan yang mengaku akan memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat Bj. Koneng, dan mengedepankan praktik Green Living usai berdamai dengan Rocky Gerung.

"Bicara Green Living, tapi membangun bangunan di areal resapan air, dan menggusur tanah rakyat seenak udelnya," tandas Iwan. (*)

SANCAnews – Pengamat Politik Adi Prayitno menyoroti elektabilitas eks Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab menurut Lembaga survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC). Survei itu menyebutkan bahwa capaian Habib Rizieq di atas beberapa tokoh lain, khususnya Ketua DPR RI Puan Maharani.

Adi mengungkapkan, dikenal Rizieq karena jejaknya dengan ormas Front Pembela Islam (FPI) masih kuat. Eks imam besar FPI itu disebut masih memiliki loyalis yang militan meski ormasnya telah dibubarkan dan Rizieq meringkuk di sel.

"Elektabilitasnya datang dari kelompok-kelompok islam dan kaum yang memang mendukung Rizieq, bagaimana pun dia akan tetap memiliki suara" jelas Adi kepada GenPI.co, Selasa (12/10).

Meski demikian, Adi menganalisis bahwa pendukung Habib  Rizieq tak benar-benar banyak. Hal ini ditunjukkan oleh angka elektabilitas lembaga survei hanya 1 persen dan tak pernah berkembang.

"Dalam hal ini tak bisa mengukur seberapa kuat Habib Rizieq bila melihat jejak politiknya," jelasnya.

Adi menilai, nama Habib Rizieq kian meroket sejak adanya kasus yang dia alami beberapa bulan belakangan. Namun, hal tersebut tak membantu elektabilitasnya turut melesat.

"Sayangnya, karena terlibat kasus, pandangan masyarakat terhadap Habib Rizieq tentu terjun bebas," ungkapnya.

Adi menyimpulkan, bila orang-orang masih mendukung Habib Rizieq untuk maju Pilpres setelah banyak kasus yang dihadapi, hal tersebuhal tersebut hanya datang dari para loyalisnya.

"Dukungan yang ada bagi Habib Rizieq hanya mereka yang setuju adanya FPI," tutupnya. (wartaekonomi)

SANCAnews – Sama halnya dengan batu bara dan gas bumi, harga minyak dunia juga sedang melesat. Dikutip dari oilprice.com pada Selasa (12/10) pukul 13.21 WIB, harga minyak jenis WTI sudah mencapai USD 80,74 per barel. Sedangkan harga minyak jenis Brent berada pada level USD 83,96 per barel.

Dikutip dari data Trading Economics, terakhir kali harga minyak berada di atas USD 80 per barel adalah pada Oktober 2014 alias 7 tahun lalu.

Hal ini tentu sangat menguntungkan para konglomerat yang memiliki usaha di bidang minyak dan gas bumi (migas. Melesatnya harga minyak berbanding lurus dengan kekayaan mereka.

Berdasarkan penelusuran kumparan dari data RTI dan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), berikut daftar beberapa konglomerat yang makin kaya berkat kenaikan harga minyak:

Hapsoro Sukmonohadi (PT Rukun Raharja Tbk) 

PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) meraup laba bersih USD 764 ribu atau sekitar Rp 10,9 miliar (kurs dolar Rp 14.300), melonjak 94 persen dibanding semester I 2020 yang sebesar USD 394 ribu.

Harga saham RAJA fluktuatif dalam setahun terakhir. Berdasarkan data RTI pada Selasa (12/10), harga saham RAJA berada di level Rp 222. Dibanding pada Oktober 2020 lalu yang masih di kisaran Rp 100, harga saham RAJA sudah naik sangat signifikan.

Suami Ketua DPR RI Puan Maharani, Hapsoro Sukmonohadi, adalah pemegang saham terbesar RAJA (32,743 persen). Hapsoro juga pernah menjadi Komisaris Utama RAJA pada 24 Juni 2010 hingga 11 Juni 2014.

Keluarga Panigoro (PT Medco Energi International Tbk) 

PT Medco Energi International Tbk (MEDC) meraup laba bersih USD 5,12 juta atau setara dengan Rp 73 miliar pada Semester I 2021. Berbanding terbalik dengan Semester I 2020 yang rugi USD 19,97 juta atau Rp 284,5 miliar.

Harga saham MEDC pada Oktober 2020 hanya berada di kisaran Rp 300, per Selasa (12/10) di level Rp 625. Dalam sebulan terakhir trennya positif, merangkak naik dari level Rp 500.

Pemegang saham pengendali MEDC adalah PT Medco Daya Abadi Lestari (51,5 persen). MedcoEnergi didirikan oleh Arifin Panigoro. Beberapa anggota keluarga Panigoro memiliki saham atas nama pribadi di MEDC, misalnya Yani Y Panigoro (0,0195 persen), Yaser Raimi A Panigoro (0,0022 persen), Hilmi Panigoro (0,0616 persen).

Hilmi Panigoro, adik Arifin Panigoro, adalah Direktur Utama MEDC. Sementara di jajaran komisaris ada Yani Y Panigoro sebagai Komisaris Utama dan Yaser Raimi A Panigoro sebagai Komisaris.

Laba Emiten Migas Bakrie Justru Turun 

Selain Hapsoro Sukmonohadi dan keluarga Panigoro, konglomerat lain yang juga punya bisnis di sektor migas adalah keluarga Bakrie, yakni lewat PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG).

Namun di saat harga minyak sedang menanjak, laba ENRG malah turun. Di Semester I 2021, tercatat ENRG membukukan laba bersih USD 12,83 juta atau Rp 183,4 miliar. Capaian itu turun 53 persen dibanding laba bersih Semester I 2020 yang sebesar USD 27,34 juta atau Rp 390,9 miliar.

Meski demikian, harga saham ENRG meningkat pesat dibanding setahun lalu. Pada Oktober 2020, harga saham ENRG sempat berada di level dasar alias Rp 50. Pada Selasa (12/10), harga saham ENRG ditutup di Rp 124. (kumparan)

SANCAnews – Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi sorotan publik beberapa hari terakhir. Hal itu lantaran terjadi pembengkakan biaya dari sebelumnya Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS)  menjadi US$8 miliar atau Rp114,24 triliun.

Bukan cuma itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga dianggap menyalahi janji dan komitmennya karena mengizinkan anggaran APBN digunakan untuk pembangunan kereta cepat tersebut.

Padahal, awalnya, Jokowi ingin proyek tersebut tidak memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Melalui Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung, Jokowi memberikan izin dana APBN dipakai untuk mendukung pembangunan proyek tersebut, seperti dikutip dari CNNIndonesia.

Staf khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengatakan, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk terganggu cash flow-nya karena pandemi Covid-19.

Lalu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) juga terganggu karena pandemi Covid-19. Sebab, KAI mengalami penurunan penumpang. Sehingga membuat mereka tidak bisa menyetor dananya sesuai dengan apa dipersiapkan ketika perencanaan tanpa memperhitungkan akan adanya pandemi Covid-19.

Kemudian, pandemi membuat program-program PT Jasa Marga (Persero) Tbk terhambat. Terlebih, kapasitas tol tidak sama dengan yang sebelumnya, sehingga membuat Jasa Marga sedikit terhambat untuk menyetor dana. Demikian juga dengan PT Perkebunan Nusantara VIII.

“Jadi hal-hal inilah yang membuat kondisi mau tidak mau supaya kereta api cepat tetap dapat berjalan dengan baik, kita harus minta pemerintah untuk ikut dalam memberikan pendanaan,” ujar Arya kepada wartawan, Minggu 10 Oktober 2021.

Arya menyebut, pendanaan dari pemerintah untuk kereta api cepat wajar juga dilakukan di hampir semua negara. Ia menyebut, progres pembangunan proyek yang telah mencapai hampir 80% perlu didukung dengan adanya suntikan dana dari pemerintah agar proyek tetap dapat berjalan dengan baik.

“Kita ingin supaya pembangunan tepat waktu,” ujar Arya.

Netizen Singgung Menteri Jonan

Sejak awal proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta dibangun, memang banyak dikiritik. Sejumlah pihak proyek tersebut tidak melalui uji kelayakan dan perencanaannya tidak matang.

Bahkan, Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan disebut sebut menolak proyek kereta cepat. Dia bahkan tidak hadir saat ground breaking proyek, dan belum memberikan izin.

Kepada media, pada 2016 silam, Jonan mengaku tidak datang karena sedang  menyelesaikan perjanjian konsesi kereta cepat. Dia juga masih menyelesaikan izin pembangunan kereta cepat.

Pernyataan tersebut menunjukkan, izin pembangunan kereta cepat saat itu belum dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Meski hari ini peresmian proyek sudah dilakukan.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan, izin Amdal untuk proyek kereta sepanjang 142 kilometer (km) ini sudah dikeluarkan pihaknya.

Jonan mengatakan, dirinya sangat mendukung proyek kereta cepat yang tidak menggunakan APBN ini.

“Saya senang ada swasta yang membangun kereta api. karena dengan begitu, dana APBN bisa digunakan untuk membangun sarana transportasi di luar Jawa,” tegas Jonan.

Dia mengaku mendapatkan undangan peresmian proyek kereta cepat ini semalam. Namun dia memilih berada di kantor, untuk segera menyelesaikan perizinan yang harus dikeluarkan.

“Saya sudah bilang ke Bu Rini (Menteri BUMN) untuk tidak hadir dan di kantor menyelesaikan perizinan tersebut,” jelas Jonan.

Groundbreaking kereta cepat, lanjut Jonan, tetap bisa dilakukan. Karena hanya memerlukan izin trase dan laporan Amdal saja.

“Namun untuk memulai pembangunan, wajib memiliki izin pembangunan. Sebagai catatan, izin pembangunan bukanlah izin administratif, namun merupakan kajian teknis menyangkut keselamatan dan proses prasarana, sesuai apa yang tercantum di dalam Perpresnya bahwa Kemenhub melakukan evaluasi dan melakukan pembinaan teknis,” tutur Jonan.

Setelah peristiwa tersebut, Jonan kemudian direshuffle.

Jonan Terbukti Benar

Salah satu simpatisan Jokowi di media sosial, Damar Wicaksono, mengungkapkan sikap Jonan saat itu terbukti benar.

“Akhirnya, njenengan trbukti benar, tentang kereta cepat Jkt-Bdg.. Proyek ini tidak feasible

Tidak mungkin tanpa jaminan pemerintah (pake uang APBN, dgn skema apapun)

(Cina hanya sekedar supaya dapet proyek, bilang, fine2 aja tanpa jaminan pemerintah. Tak seperti Jepang yang terang2an meminta jaminan pemerintah)

Proyek terbukti tanpa didasari perencanaan yang baik (Anggaran membengkak).

Jarak terlalu pendek (150 km), seharusnya Jkt-Smg-Sby, yang 700 km,” tulisnya.

Dia juga mengungkapkan, jika kereta cepat tersebut beroperasi, kemungkinan tidak mencapai estimasi penumpang.

“Daaan.. Yang SEGERA terbukti (jika sudah beroperasi):

• Optimisme yang berlebihan dari tim Perencana terhadap estimasi penumpang per hari (200rb pax/hari), padahal Tol Cipularang masih bisa dilebarkan dan banyak pilihan moda, trmasuk Kereta KAI Reguler

• Proyek akan membebani BUMN2 yang bergabung dlm konsorsium

(Bisa jadi, proyek yg nantinya nampak hanya akan dinikmati kelas menengah atas, bisa jadi membuat tarif kereta reguler akan naik, untuk nutup biaya kereta cepat)

Itu semua njenengan sudah prediksi karena pengalaman panjang sebagai akuntan maupun dirut KAI yang paling menggebrak,” tulisnya.

Sayangnya, kata dia, presiden sudah terlanjur mencopot menteri Jonan pada 2016, pada tahun proyek itu digroundbreaking. (terkini)