SANCAnews.id

SANCAnews – Bekas petinggi Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab harus menjalani masa hukuman 8 bulan penjara.

Hal tersebut, menyusul keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Habib Rizieq Shihab dalam kasus kerumunan Petamburan.

"Tolak," demikian bunyi amar singkat kasasi yang dilansir dari laman resmi Mahkamah Agung, Senin (11/10).

Persidangan itu, dipimpin oleh ketua majelis Suhadi dengan anggota Desnayeti dan Soesilo. Serta panitera pengganti Nurjamal.

Pada kasus kerumunan Petamburan, Habib Rizieq mendapatkan vonis hukuman 8 bulan penjara. Keputusan ini, juga dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

Habib Rizieq diadili dalam tiga kasus, yaitu kerumunan Petamburan, kerumunan Megamendung, dan menyebarkan berita bohong.

"Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Mei 2021 Nomor: 221/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut," demikian putusan PT Jakarta, Rabu (4/8). (rmol)

SANCAnews – Sidang kasasi atas terdakwa Habib Rizieq Shihab dalam kasus kerumunan di Petamburan akan mendapat pengawalan ketat dari kepolisian.

Sidang yang digelar di Mahkamah Agung, Senin (11/10) ini direncanakan akan dikawal sekitar 1.660 personel gabungan.

Polres Jakarta Pusat memastikan, pengawalan sidang kasasi dilakukan dengan meminimalisir tindakan represif.

"Kami melakukan pengamanan dengan humanis," Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, AKP Sam Suharto.

Tak hanya pengamanan personel, arus lalu lintas di sekitar Mahkamah Agung juga kemungkinan akan ditutup.

"Penutupan sifatnya ituasional, kami akan melihat perkembangan di lapangan," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo.

Upaya kasasi dilakukan usai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding Habib Rizieq Shihab. Dalam kasus kerumunan Petamburan, Habib Rizieq divonis delapan bulan penjara. (rmol)

SANCAnews – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu menjadi pembicara dalam forum Workshop Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) 2021 di Bali pada Senin (4/10).

Dalam dialog yang dipandu politikus PAN sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, Gubernur Anies membahas banyak hal mulai dari pembangunan di Jakarta, penanganan pandemi hingga kiat menghadapi kritik.

Tak disangka, hasil diskusi tersebut dipermasalahkan Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga merupakan politikus PDIP Prasetio Edi Marsudi dengan menuding Gubernur Anies berbohong terkait Pilgub 2024 dan rencana untuk mengganjal Anies maju dalam proses demokrasi tersebut.

“Kebetulan saya yang jadi moderatornya, jadi tahu persis apa yang kami bicarakan. Selama sesi, tidak ada sedikitpun kami menyinggung soal Pilgub, apalagi keluar statement dari Pak Anies yang mengaitkan Pilgub 2024 adalah usaha mengganjal dia. Tidak ada,” tegas Zita kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Minggu (10/10).

Zita juga menyarankan agar pihak-pihak yang menuding terkait Pilgub 2024 dan upaya mengganjal Gubernur Anies untuk maju di Pilgub 2022 untuk melihat secara utuh video yang telah ditayangkan di Youtube PAN TV tersebut.

“Sebaiknya tunjukan bukti Gubernur Anies pernah bilang bahwa Pilgub 2024 untuk mengganjal Gubernur Anies. Kan ramai yang menuding soal itu, katanya ada di sesi bicara dengan PAN. Tunjukkan dimana Gubernur Anies mengesankan seperti itu di videonya,” tambah Zita.

Argumen tersebut memang nampak dari pertanyaan Zita kepada Gubernur Anies dalam dialog tersebut dimana Zita juga bertanya terkait purna tugas Gubernur DKI Jakarta beserta hal apa yang paling sulit ditangani oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

“Ngomongin tentang pilkada, kan tahun depan pak Anies purna jabatan, dua tahun setelahnya kan tidak ada pilkada, pertanyaannya apa yang paling sulit di Jakarta untuk dibenahi?" tanya Zita.

Selain itu, Zita juga mempertanyakan rencana Mantan Rektor Universitas Paramadina itu usai tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Anies menjelaskan dirinya ingin fokus menuntaskan seluruh program kerja yang ditawarkan ke warga Jakarta saat kampanye dulu sehingga warga Jakarta dapat merasa bahwa proses demokrasi telah berjalan sukses.

“Oktober tahun depan lima tahun tuntas, saya hanya berharap semua yg dikerjakan disini tuntas sehingga orang percaya pada proses demokrasi, karena yang terlibat pada pilkada kemarin begitu banyak, ini dituntaskan agar bisa lapor pada umat dan masyarakat bahwa amanah sudah dijalankan dengan baik dan tuntas sesudah itu saya jadi orang bebas sambil menikmati keliling kemana-mana,” tandas Anies. [ ]

SANCAnews – Ketua DPP PDIP yang juga merangkap Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto menyebut kader PDIP yang mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo maju

Pilpres 2024 bukan lagi banteng, tapi celeng. Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo, Jateng, yang juga menjadi Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) Purworejo, Albertus Sumbogo pun angkat bicara. "Di bawah tekanan kepemimpinan beliau (Bambang Wuryanto) lahirlah kader-kader dengan mental babu, bebek dan beo," kata Sumbogo dikutip, Minggu (10/10/2021).

Sumbogo menambahkan, ucapan-ucapan seperti bukan batu pertama dilontarkan Bambang Pacul, panggilan akrab Bambang Wuryanto. Sumbogo mengakui bahwa Bambang Pacul melakukannya untuk merapatkan barisan, namun justru kini menciptakan kader dengan mental pesuruh.

"Ini bukan yang pertama beliau mengatakan hal tersebut, terutama dalam rangka merapatkan barisannya, supaya tidak seorang pun dari kader PDIP berani berbeda pendapat dan tetap tunduk pada otoritas `diktator Pacul` dengan analogi bahwa barisan kader ini militeristik sifatnya," ujar Sumbogo.

"Dengan demikian maka kader partai harus dikomando seperti baris-berbaris. Dalam beberapa hal itu tepat dan berhasil, tetapi dalam banyak hal Pak Bambang Pacul telah merubah jiwa para kader menjadi seperti pesuruh; kon ngalor, ngalor, kon ngidul, ngidul (diperintah ke utara ya ke utara, diperintah ke selatan ya ke selatan)," sambungnya.

Sumbogo kini memimpin DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) Kabupaten Purworejo yang dideklaraskan pada Sabtu (25/9) lalu. Kelompok relawan tersebut siap mendukung Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024.

Menanggapi hal itu, Bambang Wuryanto menyebut oknum kader PDIP yang mendeklarasikan capres mendahului arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, telah keluar dari barisan.

"Adagium di PDIP itu yang di luar barisan bukan banteng, itu namanya celeng. Jadi apapun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan ya celeng," tegasnya. (l-j)

SANCAnews – MenPAN-RB Tjahjo Kumolo meminta maaf. Tjahjo meminta maaf lantaran sempat memposting foto 'Jalan Tol Cisumdawu di Jabar' yang sudah dilabeli 'disinformasi' oleh Kominfo.

"Mohon maaf postingan jalan Tol di Jabar ternyata salah bukan di Jabar (saya dapat informasi salah) trims perhatiannya- tjahjokumolo," tulis Tjahjo melalui akun Twitter-nya, Minggu (10/10/2021).

Postingan Tjahjo

Postingan yang dimaksud Tjahjo adalah foto jalan tol yang diklaim sebagai Tol Cisumdawu. Dalam postingan yang sudah dihapusnya itu, terselip informasi:

Jalan tol terkeren di Indonesia, CISUMDAWU (CILEUNYI - SUMEDANG - DAWUAN), yang membelah gunung dan masuk gunung, memungkinkan Bandung <> Tegal ditempuh hanya dalam 2 jam, Bandung <> Semarang hanya 3,5 jam.

Disinformasi

Kominfo sudah melabeli foto yang diklaim sebagai Tol Cisumdawu tersebut sebagai disinformasi.

"Akun dengan nama Emak-emak Cyber Army memposting sebuah foto dengan narasi 'Penampakan tol Cisumdawu, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, 60 km, yang memangkas dan menerobos bukit'. Sebelumnya gambar tersebut diklaim sebagai jalanan yang ada di India," tulis Kominfo melalui situsnya.

Dijelaskan, foto yang diklaim sebagai Tol Cisumdawu tersebut bukanlah di Indonesia, melainkan di Turki.

"Setelah ditelusuri, ternyata klaim terhadap foto tersebut tidaklah benar. Gambar jalan tol tersebut bukanlah di India maupun di Indonesia, melainkan jalan raya D400 Mersin-Antalya di Turki," lanjutnya. (dtk)