SANCAnews.id

SANCAnews – Masih ingat dengan Brigjen Junior Tumilaar yang viral beberapa waktu karena membela seorang rakyat dan Babinsa dari tekanan korporasi soal penyeroboran tanah? Jenderal bintang satu Tumilaar itu sampai nangis-nangis lho ingat perjuangannya membela Babinsa dari laporan polisi.

Brigjen Tumilaar kembali menyampaikan pembelaannya pada Babinsa dan warga yang buta huruf mempertahankan tanahnya diserobot. Sampai-sampai dia nangis berpesan kepada para Babinsa untuk terus jangan kendor perjuangkan rakyat.

Jenderal bintang satu dari Kodam Merdeka itu menegaskan langkahnya membela warga dan Babinsa yang dilaporkan ke polisi itu adalah panggilan hati nuraninya sebagai seorang tentara. Tak ada niatan dia mencari perhatian dengan viral.

Brigjen Tumilaar mengatakan dia murni memperjuangkan rakyat dan Babinsa. Sebab Babinsanya ternyata sudah empat kali dipanggil polisi saat membela tanah rakyat buta huruf tersebut.

“Bagi kawan kawan saya, seperjuangan kita, kau laksanakan tugas para Babinsa!! Kita murni perhatikan rakyat, perhatikan rakyat,” kata Brigjen Tumilaar dengan nada tinggi dan suara bergetar dikutip dari Youtube Najwa Shihab, Jumat 8 Oktober 2021.

Brigjen Tumilaar yang menjabat sebagai Kapendam XII/Merdeka itu kembali mengingatkan para Babinsa untuk terus semangat dalam membela rakyat.

“Jalan kalian pudar dengan 8 wajib TNI, jangan kalian menakut-nakuti rakyat. Teruskan kalian untuk mengatasi kesulitan rakyat. Kita susah rakyat kita sudah susah, jangan lagi disakiti!!!” kata Brigjen Tumilaar menangis

Dia mengatakan para Babinsa dan TNI adalah murni tentara rakyat, makanya dia sangat marah banget dengan kelakuan oknum polisi yang memanggil Babinsanya dalam kasus tersebut.

“Saya benci dengan orang-orang yang mengganggu Babinsa. Kita seperjuangan tentara rakyat, tentara pejuang kita, jangan lupa itu,” kata dia menangis.

Surati Kapolri

Brigjen Junior Tumilaar jadi perhatian setelah dia menulis surat tulisan tangan kepada Kapolri. Dalam suratnya, jenderal bintang satu itu protes kepada kepolisian kok panggil Babinsa yang membela warga buta huruf dan tuli yang mempertahakan tanah miliknya yang diserobot oleh korporasi.

Nah Brigjen Junior yang menjabat Irdam XXI Merdeka ini mengungkapkan apa yang ia sampaikan saat Panglima TNI menelelponnya. Junior membantah dia dimarahi Panglima TNI karena surat terbuka yang viral itu.

“Saya lapor Panglima, Babinsa kita dipanggil oleh kepolisian, ini buktinya. Beliau tahu, enggak masak beliau mau marahi saya, tidak ada kata kata itu,” kata Brigjen Junior kepada Merdeka.com, dikutip Kamis 23 September 2021.

Selain itu, Kodam memastikan masalah ini pemanggilan Babinsa oleh kepolisian sudah diselesaikan. Kapendam XII/Merdeka Letkol Johnson M Sitorus mengatakan Kapolres Manado telah meminta maaf kepada Dandim Manado atas masalah pemanggilan Babinsa.

Jadi ternyata kepolisian memanggil Babinsa dalam kapasitas sebagai pribadi. Namun pemanggilan tak jadi dilanjutkan karena sudah ada permintaan maaf Kapolres kepada Dandim.

“Anggota laporan ke Dandim, Dandim koordinasi dengan Kapolres cek anggotanya. Kapolres marah sama anggotanya dan Kapolrestabes sudah minta maaf sama Dandim. Jadi masalah sudah selesai,” kata Letkol Johnson. (hops)

SANCAnews – Koalisi Bersihkan Indonesia mengungkapkan ada sejumlah nama jenderal militer dan pejabat publik yang diduga terlibat dalam gurita bisnis pertambangan Luhut Binsar Panjaitan.

Merah Johansyah dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengatakan, sedikitnya ada 17 nama elite politik yang enam di antaranya adalah jenderal tinggi TNI.

"Dari 17 aktor sosok politically exposed persons tersebut, enam di antaranya memiliki background militer, purnawirawan, prajurit, serta jenderal berbintang tinggi. Empat di antaranya adalah mantan menteri dan menteri aktif seperti Pak Luhut sendiri sebagai Menko," kata Merah dalam diskusi virtual, Jumat (8/10/2021).

Nama militer di tambang pertama adalah Mayor Infanteri Paulus Panjaitan yang tidak lain adalah anak dari Luhut Binsar Panjaitan, ia memiliki hubungan dengan perusahaan tambang PT Buana Inti Energi dan PT Toba Sejahtra milik Luhut.

Nama kedua adalah Letnan Jenderal TNI (Purn) H Sumardi dan Jendral (Purn) Fachrul Razi (eks Menteri Agama) yang merupakan Komisaris di PT Toba Sejahtra milik Luhut.

Kemudian, Jusman Syafii Djamal (eks Menteri Perhubungan) yang menjabat sebagai komisaris di PT Rakabu Sejahtera, PT Toba Sejahtra, dan PT Kutai Energi.

Lalu, Letnan Jenderal (Purn) Eko Wiratmoko yang pernah menjabat Pangdam Pattimura dan Brawijaya, serta pernah menjadi elite Partai Golkar dan Sekjen Cakra 19 (Tim Sukses Jokowi), namanya terhubung dengan PLTU PT Kartanegara Energi.

Selanjutnya, Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy, Kepala Staf Umum ABRI (1999-2000) yang menjabat Direktur Kutai Energi dan juga Presiden Direktur Utama TMU di Kalimantan Timur.

Kemudian, Arthur Mangaratua Ebenhaeser Simatupang sebagai Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta  Indonesia yang berhubungan dengan PT Toba Pengembang Sejahtra, milik Luhut.

Pandu Patria Sjahrir, dia adalah keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, pengurus KADIN yang terlibat dalam Satgas Omnibus Law, Ketua Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia 2015-2018 dan 2018-2021, namanya terhubung di PT Toba Bara Sejahtra (TBS) Energi Utama.

Bambang Brodjonegoro, mantan Menristek dan mantan Menteri Bappenas yang baru saja ditunjuk menjadi komisaris di PT Toba Bara Sejahtra (TBS) Energi Utama, milik Luhut.

Ada pula nama Arif Budi Sulistyo, adik ipar presiden Jokowi yang merupakan Direktur PT Rakabu Sejahtera yang berkongsi dengan PT Toba Sejahtra, milik Luhut.

Mantan Komisaris BUMN PT Pupuk Kaltim yang saat ini menjabat sebagai Komisaris BUMN PT Pupuk Sriwijaya (PUSRI), Bambang Supriyambodo juga terhubung dengan PT Rakabu Sejahtera.

Gurita bisnis tambang PT Rakabu Sejahtera juga menyeret nama dua anak Jokowi yakni Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemegang saham terbesar kedua di PT Papua Rakabu Sejahtera setelah Toba Sejahtra milik Luhut.

Merah menyebut, nama-nama pejabat publik dan militer ini terhubung langsung dengan gurita bisnis tambang Luhut Binsar Panjaitan yang banyak beroperasi di Kalimantan Timur dan Papua.

"Apa yang menghubungkan mereka? aktor-aktor tadi ternyata juga memiliki jejak, bukan hanya di Kaltim, tapi juga di Papua," jelasnya.

"Saham Tobacom Del Mandiri dan Tambang Raya Sejahtera seluruhnya juga terhubungan dengan PT Toba Sejahtra yang sahamnya terhubung dengan Pak Luhut Panjaitan," sambung Merah.

Merah menegaskan perusahaan-perusahaan tambang ini telah berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat secara langsung, seperti tanah longsor, banjir hingga bahaya lubang tambang.

Dia juga mengecam laporan pidana yang dilakukan Luhut terhadap aktivis Lokataru Haris Azhar dan KontraS Fatia Maulidiyanti karena tidak terima namanya disebut "bermain tambang di Papua".

"Pemerintah atau kepolisian dan aparat hukum untuk tidak boleh meneruskan dan melanjutkan kriminalisasi terhadap kawan-kawan kami, Fatia maupun Haris, karena yang mereka sampaikan adalah fakta yang tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga di Kalimantan Timur," tegasnya.

Pemerintah juga harus memperkuat penegakan hukum dalam operasi tambang batu bara, nama-nama pejabat publik dan militer di pusaran bisnis ini justru akan melemahkan posisi negara untuk menyelamatkan lingkungan hidup.

Untuk diketahui, Koalisi Bersihkan Indonesia terdiri dari YLBHI, JATAM, ICW, KontraS, WALHI, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Sajogyo Institute. (suara)

SANCAnews – Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Puspom AD) membebastugaskan alias mencopot Brigjen TNI Junior Tumilaar (JT) dari jabatannya sebagai Inspektur Kodam (Irdam) XIII/Merdeka setelah menyurati Kapolri.

Jenderal bintang satu itu diindikasikan melanggar hukum disiplin dan pelanggaran hukum pidana militer.

Komandan Pusat Polisi Militer AD, Letjen TNI Chandra W. Sukotjo, seperti dikutip Tribunnews.com dari situs TNI AD, Sabtu (9/10/2021) menyebutkan bahwa Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 8 Oktober 2021 telah mengeluarkan Surat Perintah Pembebasan dari tugas dan tanggung jawab jabatan Brigjen TNI JT sebagai Inspektur Kodam XIII Merdeka untuk kemudian ditempatkan sebagai Staf Khusus Kasad.

"Atas adanya indikasi pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan pelanggaran Hukum Pidana Militer, maka Puspom AD akan melanjutkan proses hukum lebih lanjut terhadap Brigjen TNI JT," ujar Sukotjo.

Menurut dia, keputusan itu dibuat untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi terhadap Brigjen TNI JT di Markas Puspom AD, Jakarta, pada tanggal 22, 23 dan 24 September 2021 serta hasil pemeriksaan para saksi yang terkait dengan pernyataan Brigjen TNI JT.

"Maka telah didapatkan adanya fakta-fakta dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Brigjen TNI JT," ujarnya.

Perbuatan melawan hukum dimaksud adalah pelanggaran Hukum Disiplin Militer dan pelanggaran Hukum Pidana Militer sesuai Pasal 126 KUHPM dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Jadi Sorotan 

Brigjen TNI Junior Tumilaar tengah menjadi sorotan setelah mengirim surat pada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Surat tulisan tangan Junior pun viral di sosial media. Latar belakang adanya surat itu yakni terkait permasalahan sengketa tanah di Sulawesi Utara.

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya Jenderal TNI Bintang 1 tersebut mengatakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) hanya berpihak kepada rakyat, Ari Tahiru (67), yang sedang berhadapan dengan masalah konflik lahan tersebut.

Kemudian, dia mengatakan Ari Tahiru sudah ditahan sekitar 15 hari karena masalah sengketa tanah dengan perusahaan pengelola perumahan.  Ari lalu meminta pertolongan kepada Babinsa. Dia mengatakan Babinsa lalu dipanggil ke Polresta Manado.

Dia juga menyoroti soal Brimob Polda Sulut yang mendatangi Babinsa saat bertugas di tanah Edwin Lomban. Brimob itu juga disebutnya dipanggil ke Polresta Manado. Brigjen TNI Junior Tumilaar meminta kepada Kapolri agar Babinsa tidak perlu sampai dipanggil ke kantor polisi untuk diperiksa.

Surat tulis tangan Brigjen Junior itu dengan tembusan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Panglima Kodam Merdeka Mayjen TNI Wanti Waranei Franky Mamahit, pengacara Ari Tahiru, serta anggota Komisi III DPR RI F-NasDem Hillary Brigitta Lasut.

Di dalam suratnya, Brigjen Junior mengatakan Babinsa sebagai bagian dari sistem pertahanan negara di darat yang diajari untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Sosok Brigjen TNI Juniar Tumilaar 

Dikutip dari Website Kodam XIII Merdeka, Brigjen TNI Juniar Tumilaar merupakan Inspektur Kodam X11 Merdeka.

Namanya tertulis di jajaran pejabat Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah tersebut. Jabatan tersebut diembannya mulai tahun 2020 lalu.

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Staf Khusus Dirziad, dikutip dari Wikipedia. Pria kelahiran 3 April 1964 tersebut merupakan lulusan Akmil tahun 1988.

Berikut riwayat jabatannya: 

- Dosen Utama Seskoad;

- Staf Ahli Pangdam I/BB bidang Ilpengtek & LH (2016—2017);

- Pamen Ahli Gol. IV Ditziad Bid. Nubika (2017);

- Staf Khusus Dirziad;

- Irdam XIII/Merdeka (2020 hingga sekarang). (*)

SANCAnews – Kementerian Agama menggeser hari libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi Rabu (20/10/2021) dari sebelumnya Selasa (19/10/2021). Kebijakan itu guna menekan laju penularan COVID-19.

"Sebagai antisipasi munculnya kasus baru COVID-19, hari libur Maulid Nabi digeser 20 Oktober 2021," kata Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin di Jakarta, Sabtu (9/10/2021).

Kendati demikian, Kamaruddin menegaskan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak berubah, yakni tetap 12 Rabiul Awal. Hanya hari libur nasionalnya saja yang digeser.

"Maulid Nabi Muhammad SAW tetap 12 Rabiul Awal. Tahun ini bertepatan 19 Oktober 2021 M. Hari libur peringatannya yang digeser menjadi 20 Oktober 2021 M," ungkapnya.

Adanya perubahan itu tertuang dalam Keputusan Bersama Menag, Menaker, dan Menpan RB No 712, 1, dan 3 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menpan dan RB No 642, 4, dan 4 tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.

Sebelumnya hal serupa juga sempat terjadi pada hari libur peringatan Tahun Baru Hijriyah. Tahun barunya tetap 1 Muharram 1443 H, bertepatan 10 Agustus 2021. Namun, hari libur dalam rangka memperingatinya digeser menjadi 11 Agustus 2021. (suara)

SANCAnews – Presiden Joko Widodo dianggap semakin memperlihatkan kaca mata kuda lantaran selalu menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan dalam memimpin sebuah proyek strategis.

Begitu yang disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menanggapi ditunjuknya lagi Luhut oleh Jokowi untuk memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Menurut Muslim, ditunjuk kembali Luhut untuk memegang tugas berat menunjukkan bukti kegagalan Jokowi dalam membentuk tim.

"Penunjukkan ini semakin perlihatkan kaca mata kuda yang dipakai Jokowi. Apa-apa serba Luhut, dikit-dikit Luhut. Menko Palugada kata aktivis. Apa loe mau gue ada," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (8/10).

Bahkan kata Muslim, kembali dipilihnya Luhut sebagai upaya ngeledek PDI Perjuangan yang seolah-olah tidak percaya lagi dengan PDIP.

"Di mata Jokowi, di negeri ini hanya ada Luhut seorang," pungkas Muslim.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapat tugas berat dari Presiden Joko Widodo. Kali ini, tugasnya adalah memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Tugas Presiden Joko Widodo kepada Menko Luhut Binsar Pandjaitan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 93/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. (rmol)