SANCAnews.id

Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Padang (Foto: SANCA)

SANCAnews – Pekerjaan pengembangan kawasan dan lingkungan kantor Balai Monitor SFR Kelas II Padang dengan nomor kontrak 36/PPK/BALMON.13/UP.01.04/08/2021 senilai RP.1.897.622.841.14 dengan sumber dana APBN tahun 2021 dihimpun dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat terindikasi memiliki masalah dengan pekerjaan yang seharusnya menguntungkan justru merugikan masyarakat di lingkungan tempat bangunan tersebut berada di kelurahan Balai Gadang kecamatan Kototangah Padang.

Menurut warga yang tidak mau disebutkan namanya untuk pemasangan pagar sepanjang 60 meter dengan lebar 2 meter yang dikerjakan CV. Tamita Jaya Mandiri yang beralamat Jl. Perdamaian No. 1B Gp. Punge Jurong Kec. Meuraxa, Kabupaten Kota Banda Aceh itu dipertanyakan karena menutupi saluran air atau parit warga yang biasanya digunakan untuk mengalirkan air dari sawah warga dan pekerja menutupi bagian atasnya dengan memasang pagar pembatas yang bukan di lahan BALMON tapi pagarnya terkesan menguntungkan sepihak dan merugikan pihak lain demi menutupi kekurangan lahan sehingga saluran air yang digarap bisa membahayakan warga sekitar akibat banjir.

Jalan air yang mengaliri persawahan di pemukiman penduduk ditutup atau disemen di atasnya dengan panjang 60 meter dan lebar 2 meter (Foto: SANCA)

Saat dikonfirmasi ke kontraktor Syofyan tidak berada di lokasi dan sebagai bawahan yang mewakilnya Warham mengatakan, menurutnya saluran air itu milik BALMON karena sudah dibeli kemudian dikerjakan sesuai apa yang sedang dikerjakan, Senen (4/10).

“Mengenai saluran air dengan lantai semen, pekerjaan sudah selesai dan pagar juga sudah selesai dan kalau masalah dampak banjir terhadap masyarakat, tidak ada hubungannya dengan kontraktor,” pungkasnya.

Kemudian pada saat yang sama, reporter SANCAnews.id membenarkan kepada Zainullah selaku pimpinan BALMON bahwa dirinya tidak bisa menjelaskan dan malah memerintahkannya untuk menghubungi PPK karena dia tidak tahu dan hanya mereka yang mengerti semua hal pembangunan.

“Coba tanyakan ke PPK karena merekalah yang mengetahuinya dan sebelumnya pembelian tanah ini ada pada PPK lama yang benama Yudi dan belum lama ini sudah meninggal karena sakit, jelasnya,

Namun berhubung PPK atas nama Hendri tidak ada di ruangan kantor BALMON lalu diminta nomor telp yang di miliki enggan memberikan dan meyarankan utuk menuggunya, “Sebaiknya ditunggu saja karena PPK sedang di luar, tutupnya Zainullah.

Selanjutnya karena butuh waktu lama menunggu berita ini terbit dan PPK belum dapat dimintai keterangan atas persoalan yang dipertanyakan warga tentang pekerjaan saluran air yang mengaliri air persawahan dan kolam warga yang mereka butuhkan. (sanca)

SANCAnews – Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror telah merampungkan berkas perkara dugaan tindak pidana terorisme mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman. Adapun Kejaksaan telah menyatakan lengkap atau P21 berkas perkara tersebut.

"Iya sudah P21," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan saat dimintai konfirmasi, Senin (4/10).

Sebelumnya, berkas perkara terorisme Munarman disebut telah dilimpahkan ke Kejagung sejak 7 Juni 2021 lalu. Pada 20 September 2021, hasil penelitian Kejagung menyampaikan berkas perkara Munarman sudah lengkap.

Adapun surat itu ditandatangani oleh Jaksa Utama Madya Idianto atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Kejaksaan Agung selaku penuntut umum pada 1 Oktober 2021.

Sebelumnya, Jaksa penuntut umum (JPU) meminta Densus 88 turut memeriksa eks pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dalam kasus dugaan terorisme Munarman. Berkas perkara yang sempat dikirim penyidik pun telah dikembalikan oleh jaksa.

Tidak hanya itu, saksi-saksi lain yang telah ditahan di rutan teroris Cikeas juga bakal diperiksa terkait kasus dugaan terorisme Munarman. (rmol)

SANCAnews – Cara kerja Menteri Sosial Tri Rismaharini yang kerap mengumbar emosi di depan publik dianggap sebagai gaya kolonial yang sudah ketinggalan zaman. Lebih buruk lagi, gaya kolonial Risma ini membuat psikologis orang-orang di Kementerian Sosial (Kemensos) terganggu.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, di zaman sekarang tidak diperlukan overacting atau marah-marah seperti yang dilakukan Mensos Risma.

"Jika data diinput atau dikoreksi secara manual risikonya adalah kemungkinan data tersebut dibajak atau dinterupsi tanpa sepengetahuan pemerintah pusat, sangat mungkin terjadi. Sudah sekian lama Mensos Jokowi ini hanya muter-muter dan enggak kelar-kelar ngurus data dengan segala macamnya. Input dan revisi data puluhan juta tidak akan selesai dengan cara-cara primitif, mesti ada terobosan," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (4/10).

Menurut Satyo, cara kerja Risma yang tidak ada kemajuan dan bahkan merusak psikologis kerja di Kemensos mengakibatkan banyak orang cerdas di Kemensos yang memilih diam ketika berhadapan dengan Menteri yang hanya jago ngomel.

"Jokowi mesti cari pengganti Risma di Kemensos yang bisa bekerja lebih baik lagi, saat ini zaman sudah berubah, gaya Bu Risma ini gaya zaman kolonial," kata Satyo.

Seharusnya di era digital serba online ini, Risma dapat memanfaatkan teknologi dalam perumusan dan revisi data.

"Pemerintah mesti tidak sulit untuk sistem informasi yang dapat bekerja multi platform untuk merespons dinamika data DTKS," pungkas Satyo. (*)

SANCAnews – Gegara sebut 10 tahun lagi NU bisa menjadi penguasa di Indonesia dan memiliki kekuatan besar, Said Aqil Siradj, mendapat sindiran dari Politikus Partai Ummat.

“Ini kalau dikomentari serius, bisa-bisa banyak netijen ngamuk-ngamuk karena gak mau tokohnya dikomentari,” cuit Mustofa Nahrawardaya, Senin 4 Oktober 2021.

Mustofa Nahrawardaya juga mengunggah tautan pernyataan Said Aqil yang dilansir Democrazy.id. Diberitakan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, mengungkap berbagai potensi yang dimiliki Nahdlatul Ulama (NU) saat ini yang bisa menjadi modal untuk membuat NU besar pada masa mendatang.

Pertama adalah NU memiliki pengikut yang besar namun belum dikelola secara baik. Oleh karenanya, Said Aqil Siradj mendorong agar NU bisa membenahi potensi yang dimilikinya itu.

Kedua, NU dinilai punya kekayaan budaya yang telah diwarisi dari Wali Songo. Said Aqil Siradj membeberkan reputasi Wali Songo dalam mengislamkan masyarakat nusantara lewat budaya.

Ketiga, simbol NU sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari seperti mengenakan kopiah dan sarung. Meski yang mengenakan kopiah dan sarung belum tentu pengikut NU.

Selanjutnya, NU disebut memiliki kekuatan politik. Said Aqil Siradj membuktikan itu dengan mencontohkan bagaimana setiap ada orang yang ingin menjadi pejabat kerap datang ke pesantren.

"Bagi orang luar, menakutkan ini. Mengerikan. NU 10 tahun lagi bisa jadi penguasa besar yang sulit untuk dirobohkan," kata Said Aqil Siradj dikutip dari video yang diunggah kanal Youtube TVNU Televisi Nahdlatul Ulama pada 2 Oktober 2021.

"Gus Dur mudah dirobohkan, sekarang masih gampang dirobohkan, tapi 10 tahun yang akan datang, kalau NU berkuasa, sulit dirobohkan. Kekuatan yang sangat luar biasa," ucapnya lagi.

Said Aqil Siradj kemudian membeberkan bagaimana para pejabat mayoritas berasal dari kalangan NU.

"Ini bagi mereka yang tidak senang NU, ngeri nih, ngeri nih. Makanya jangan sampai ada kekuatan politik yang besar di NU ini, gitu bagi mereka. Walaupun sekarang sudah reformasi, gak seperti Orde Baru," ucap Said Aqil Siradj.

Disebutkan Said Aqil Siradj, pada era Orde Baru, NU sangat dikekang agar tidak bertambah besar kekuatannya.

"Tidak ada menteri dari NU (saat zaman Orde Baru). Kalaupun ada, sembunyi-sembunyi, orang NU juga takut," katanya.

Pada era reformasi seperti sekarang, ruang politik sudah terbuka. Namun, Said Aqil Siradj mengatakan, kelompok kiri ekstrem dan kanan ekstrem khawatir NU mendapatkan kekuasaan yang sangat besar. (netralnews)