Latest Post


 

SANCAnews – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini beberapa waktu lalu sempat jadi perbincangan hangat publik usai video yang memperlihatkan dirinya ngamuk saat melakukan kunjungan rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo.

 

Namun kini Mensos Risma kembali viral dengan cara yang lain, bukan marah-marah lagi melainkan dia terlihat dengan santai menyapu halaman dari makam milik Syekh Burhanuddin di Padang Pariaman, Sumatera Barat.

 

Mensos Risma datang ke Padang Pariaman karena dia sudah dijadwalkan untuk melakukan sebuah lunjungan kerja yang dilaksanakan pada Sabtu (2/10/2021).

 

Aksi sang Menteri di sana menjadi perbicangan hangat setelah dirinya telihat melakukan kegiatan menyapu halaman dari makam Syekh Burhanuddin Ulakan.

 

Mantan Wali Kota Surabaya itu terlihat dengan santai menyapu halaman makan, sedangkan sejumlah orang yang ada disekitarnya terus melihat dan merekam aksinya tersebut.

 

Ada salah satu orang yang terdengar mengatakan bahwa Mensos Risma sebenarnya hanya ingin memberikan contoh yang baik bagaimana cara merawat lingkungan.

 

Ketika dimintai keterangan mengapa dia melakukan aksi tersebut, Mensos Risma kemudian mengatakan karena dirinya hanya ingin menjaga kebersihan makam.

 

Terlebih area makam tersebut diisi oleh orang-orang terhormat yang mana jelas harus dijaga kebersihannya.

 

Sejumlah netizen ada yang memuji tindakan Mensos Risma yang menyapu di area makam, tetapi ada juga yang justru merasa aneh melihat adanya seorang Menteri dengan rela melakukan hal tersebut.

 

Mereka berdalih, seharusnya seorang Menteri menunjukkan kemampuannya dengan cara meraih prestasi, bukan menyapu dan kemudian viral di media sosial.

 

“Jadi pejabat itu ya tunjukan prestasi bukan dengan marah² dan menyapu seperti ini...Ngapain nyapu² begitu Itu bukan tugas menteri Kemahalan digaji hanya untuk itu,” cuit salah seorang netizen di Twitter.

 

“hahahaha,, menyapu malah jd tontonan bawahan dan wartawan gak ada wibawa nya banget," tukas yang lain.

 

“kok ngeliatnya gimana ya kaya lagi bikin konten, nyapu dikerubungi orang banyak, direkam berbagai arah.. hehe,” komentar netizen lainnya.

 

Sebelumnya viral di media sosial sebuah video yang menampilkan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang dengan sangat emosi memarahi koordinator penyalur bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Gorontalo.

 

Mensos Risma geram lantaran ia melihat ada sebuah data penerima bantuan yang salah atau tidak beres.

 

Video berdurasi 2 menit itu kini sudah menjadi perbincangan hangat di media sosial dan tersebar luas di berbagai macam platform media sosial.

 

Mantan Wali Kota Surabaya yang pada saat itu terlihat mengenakan baju batik berwarna cokelat berlari ke arah orang yang diyakini sebagai seorang koordinator penyaluran bantuan sosial di Gorontalo.

 

Mensos Risma tak segan-segan memarahi sang koordinator karena telah memasukkan data bantuan yang tidak benar.

 

Insiden itu sempat membuat suasana rapat berubah menjadi tegang, saat itu di ruangan tersebut juga terdapat Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim.

 

Seluruh tatapan orang-orang yang ada di ruangan tersebut langsung berubah dan tertuju kepada Mensos Risma.

 

"PKH ditolak, saya saja tidak pernah menolak, bahkan di setiap daerah ada yang ditambahkan," ujar Risma sambil mengatakannya dengan nada tinggi. (poskota)



 

SANCAnews – Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi menagih utang pembayaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) sebesar Rp 15 miliar. Edy meminta agar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera membayarkan itu.

 

Hal itu disampaikan Edy saat rapat virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan. Edy mengatakan tagihan ini untuk tahun 2020.

 

"Perlu kami laporkan Pak Luhut, mengenai tagihan piutang insentif Nakes tahun 2020 sebesar Rp 15 miliar yang belum dibayarkan Kemenkes," ucap Edy melalui keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (3/10/2021).

 

Edy meminta agar pembayaran insentif Nakes ini menjadi prioritas. Edy meminta hal itu agar tidak mendapatkan teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

"Kami minta ini diprioritaskan pak, dan jangan terlalu lama yang nantinya akan menjadi teguran kembali oleh BPK," tuturnya.

 

Rapat bersama Luhut juga membahas rencana pembukaan kedatangan internasional di Bandara Ngurah Rai Bali dan Kualanamu Sumut. Dalam rapat, Luhut meminta agar seluruh pihak di Sumut mempersiapkan hal ini.

 

Menyahuti permintaan Luhut itu, Edy kemudian meminta agar dilakukan persiapan oleh Satgas COVID-19 Sumut. Edy juga meminta agar Satgas berkomunikasi dengan Pangdam I/BB dan Kapolda Sumut terkait hal itu.

 

"Untuk semuanya saya meminta ini semua untuk mempersiapkan segala arahan dan instruksi pusat dengan sebaiknya, dan berkoordinasi dengan Pangdam serta Kapolda Sumut," tutur Edy usai rapat. (**)




SANCAnews – Meski sedang mendapat banyak sorotan karena dianggap gemar marah-marah, Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismamaharini tampaknya tidak terlalu mempedulikan.

 

Sabtu (2/10/2021) Risma mendatangi komplek makam Syekh Burhanuddin yang berada di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Berat (Sumbar).

 

Kedatangan Risma ke komplek Makam Syekh Burhanuddin dalam rangka memberikan bantuan kepada korban musibah pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang yang merenggut satu korban meninggal dan tiga orang luka-luka pada Rabu (29/9/2021) lalu.

 

Dalam kunjungannya, Risma disambut antusias oleh ratusan Jamaah dan warga sekitar. Sosok Risma yang dikenal merakyat dengan aksi-aksi spontannya menjadi pusat perhatian masyarakat disana.

 

“Masyarakat sangat antusias menyambut kedatangan Buk Risma. Momentnya bertepatan dengan acara Safar Tuangku Saliah,” tutur Wali Nagari Mangopoh Palak Gadang Ulakan kepada Covesia.com, Rabu (02/10/2021).

 

Yang menarik menurut Sofyan, Mensos Risma secara spontan ikut menyapu dan membersihkan komplek makam Syekh Burhanuddin.

 

Aksi tak terduga tersebut juga diikuti oleh sejumlah pejabat daerah yang mendampingi beliau, sehingga hal tersebut menjadi tontonan warga.

 

“Sempat ikut menyapu membersihkan komplek makam. Sejumlah pejabat termasuk saya juga jadi ikut menyapu jadinya,” aku Sofyan.

 

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Risma Harini mengunjungi lokasi bencana banjir dan tanah longsor di Nagari Pasie Laweh, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar).

 

Dia mengunjungi lokasi tanah longsor yang menimbun dua rumah milik warga. Bencana itu memakan tujuh korban yang masih satu keluarga meninggal dunia dan satu orang terluka. Bencana itu terjadi pada Rabu (29/9/2021) malam akibat hujan deras sejak siang. (*)



 

SANCAnews – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memandang, agenda pemberantasan korupsi bakal jalan ditempat setelah adanya pemecatan terhadap 57 pegawai KPK. Menurut Samad, para pegawai yang dipecat pada 30 September 2021 dengan dalih tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) itu merupakan para pejuang pemberantasan korupsi.

 

“Saya pernah di KPK empat tahun, saya kenal betul 57 orang ini. Mereka ini pejuang pemberantasan korupsi. Bukan orang yang sekadar pegawai biasa,” kata Samad dalam diskusi daring, Minggu (3/10).

 

Samad meyakini, puluhan orang yang dipecat Pimpinan KPK rezim Firli Bahuri itu bukan sekadar bekerja atau menjalankan kewajibannya. Tetapi mereka mempunyai dedikasi yang kompeten dalam isu pemberantasan korupsi.

 

“Maka saya bilang mereka adalah pejuang pemberantasan korupsi,” cetus Samad.

 

Samad memprediksi, setelah adanya revisi Undang-Undang KPK yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, agenda pemberantasan korupsi akan melemah. Tetapi berkat 57 pegawai KPK yang dipecat itu, KPK tetap bisa bekerja meski adanya pelemahan dalam hal peraturan Undang-Undang.

 

“Langkah yang tanpa pandang bulu, sehingga kelemahan dari Undang-Undang yang baru itu bisa diatasi oleh teman-teman,” tegas Samad.

 

Sebagaimana diketahui, terdapat 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK. Dari jumlah itu, 18 pegawai dilantik sebagai ASN setelah mengikuti Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan. Sementara seorang telah purnatugas, dan 56 orang lainnya telah diberhentikan per 30 September 2021.

 

Sehari sebelumnya, pegawai yang dipecat bertambah satu orang. Pegawai itu yakni penyidik muda KPK Lakso Anindito. Dia merupakan satu dari tiga pegawai yang melakukan TWK susulan karena menjalani pendidikan. (fajar)



 

SANCAnews – Anggota DPR RI, Fadli Zon, merespon pernyataan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid yang mengungkit kewaspadaan radikalisme agama dalam Dialog Kebangsaan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

 

Fadli Zon merasa aneh, sebab Ahmad Nurwakhid harusnya membahas bahaya laten komunis, tetapi malah berbicara tentang radikalisme agama.

 

“Pernyataan aneh dari ucapan BNPT ini. Kesaktian Pancasila adalah peringatan bahaya laten komunis karena mereka membunuh para jenderal. Kok ini bicara radikalisme agama?” kata Fadli Zon, di Twitter-nya, Ahad (3/10/2021).

 

Menurut Fadli Zon, seharusnya berbicara tentang kewaspadaan kebangkitan PKI di hari kesaktian Pancasila. Hari itu merupakan sejarah kelam PKI yang melakukan pembantaian.

 

Sebelumnya,Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid meminta masyarakat mewaspadai kelompok radikal dan intoleran yang berusaha menyusupi generasi muda dengan cara mengaburkan fakta sejarah bangsa Indonesia.

 

“Kaum radikal dan intoleran kerap berusaha menghilangkan atau mengaburkan sejarah bangsa ini agar para pemuda Indonesia tidak punya kebanggaan terhadap bangsanya,” ujarnya dalam keterangan pers BNPT.

 

Ahmad Nurwakhid mengatakan hal itu dalam acara “Dialog Kebangsaan: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila” di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Jumat (1/10/2021).

 

Ia menyampaikan paham radikal yang selama ini memfitnah agama dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan suri teladan ajaran agama dan kitab-Nya.

 

“Radikalisme dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama adalah paham yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama sehingga akar masalahnya adalah agama, yaitu agama yang dipahami secara menyimpang,” jelas mantan Kabagbanops Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror Polri itu. (fajar)


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.