SANCAnews.id

SANCAnews – Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober kerap diperingati untuk mengenang peristiwa kelam bangsa ini akibat penghianatan PKI atau G30S/PKI.

Di momen ini, Habib Rizieq Shihab menyerukan seluruh umat islam agar memutar kembali flim G30S/PKI. Seruan nobar itu pun disampaikan Habib Rizieq lewat pengacaranya Aziz Yanuar.

“(Pesan atau seruan HRS) di momen ini nobar flim G30S/PKI,” kata Aziz Yanuar saat dihubungi Pojoksatu.id, Jumat (01/10/2021).

Menurut Aziz, alasan seruan nobar G30S/PKI disampaikan HRS agar umat islam dan para pemuda Indonesia kembali faham tentang bahayanya ideologi komunis.

“Agar generasi muda Indonesia tahu dan paham Bahaya Ideologi komunis,” bebernya.

Diketahui, setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini dimaksudkan untuk mengenang kembali sejarah dalam mempertahankan ideologi bangsa. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila juga sebagai wujud penghormatan terhadap jasa para Pahlawan Revolusi.

Penetapan Hari Kesaktian Pancasila ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau G30S/PKI. Peristiwa pemberontakan tersebut, telah menyebabkan 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI AD gugur. (fajar)

SANCAnews – Sebuah riset terbaru menyebutkan bahwa China menjerat negara-negara miskin dengan utang yang luar biasa dengan proyek luar negerinya. Dari riset disebutkan bahwa China menjerat negara-negara tersebut dengan total utang senilai $385 miliar atau lebih dari Rp5.504 triliun.

Para peneliti mengatakan, utang tersebut diberikan China ke 165 negara untuk proyek-proyek Belt and road Initiative (BRI), dengan pinjaman yang secara sistematis tidak dilaporkan ke badan-badan internasional seperti Bank Dunia.

“Beban utang disimpan dari neraca publik melalui penggunaan tujuan khusus dan pinjaman semi-swasta, dan secara substansial lebih besar daripada lembaga penelitian, lembaga pemeringkat kredit, atau lembaga antar pemerintah. organisasi dengan tanggung jawab pengawasan yang dipahami sebelumnya,” kata laboratorium penelitian yang berbasis di AS, AidData melansir The Guardian, Jumat 1 Oktober 2021.

Dari studi itu ditemukan 42 negara berpenghasilan rendah hingga menengah (LMIC) memiliki eksposur utang ke China melebihi 10 persen dari PDB mereka, termasuk Laos, Papua Nugini, Maladewa, Brunei, Kamboja, dan Myanmar.

Laporan itu mengungkap, Laos memiliki proporsi signifikan dari utangnya yang digolongkan oleh AidData sebagai ‘tersembunyi’. Proyek kereta api China-Laos senilai $5,9 miliar dan seluruhnya didanai dengan utang tidak resmi yang setara dengan sekitar sepertiga dari PDB-nya.

Program BRI diluncurkan pada tahun 2013 lalu sebagai investasi internasional ala Xi Jinping. Sejak saat itu, ratusan negara berpenghasilan rendah hingga menengah mendaftar untuk mendapatkan pinjaman China untuk membangun proyek infrastruktur besar-besaran.

Dalam laporan tersebut, AidData memeriksa lebih dari 13.000 proyek BRI senilai lebih dari $843 miliar di 165 negara antara tahun 2000 dan 2017.

Ditemukan bahwa pinjaman luar negeri China telah bergeser dari pinjaman antar pemerintah selama era pra-BRI, menjadi hampir 70 persen sekarang beralih ke perusahaan milik negara dan bank, perusahaan patungan, dan lembaga swasta.

Hal ini menyebabkan kurangnya pelaporan kewajiban pembayaran menjadi sekitar $385 miliar karena peminjam utama bukan lagi lembaga pemerintah pusat.

Dari 100 lebih negara yang terlibat dalam utang ke China untuk program BRI, terdapat kekhawatiran risiko jangka panjang tentang transparansi dan kemungkinan adanya ‘diplomasi buku utang’ di beberapa negara, yang bisa menyebabkan negara-negara tersebut menyerahkan kepemilikan atau kendali atas aset utama mereka kepada Beijing sebagai ganti pembayaran, jika tidak bisa membayar.

Namun, laporan tersebut mencatat penyitaan aset sebagai pengganti pembayaran hanya diperbolehkan dalam skema pinjaman antar-pemerintah langsung. (hops)

SANCAnews – Utang pemerintah berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tembus ke Rp 6.625 triliun atau setara 40,85% terhadap PDB. Itu adalah posisi hingga akhir Agustus 2021.

Detikcom merangkum beberapa fakta seputar utang pemerintah sebagai berikut:

1. Bertambah Rp 4 Ribu Triliun

Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat mulai 20 Oktober 2014, utang pemerintah sudah bertambah Rp 4.024 triliun.

Berdasarkan catatan detikcom, pada awal masa jabatan, Jokowi telah dibebankan utang negara sebesar 2.601 triliun per Oktober 2014. Hingga akhir 2014, utang pemerintah bertambah menjadi Rp 2.608 triliun. Lalu menjadi Rp 3.165 triliun di 2015, Rp 3.466 triliun di 2016, Rp 3.938 triliun di 2017, Rp 4.418 triliun di 2018, Rp 4.478 triliun di 2019, Rp Rp 6.074 triliun di 2020, dan Rp 6.625 triliun Agustus 2021.

2. Perbandingan dengan Era SBY

Mengutip data dari Kementerian Keuangan, utang pemerintah saat SBY menjabat pada 2004 sebesar Rp 1.299,5 triliun. Menutup periode pertama SBY di 2009, utang pemerintah bertambah menjadi Rp 1.589,8 triliun.

Kemudian pada 2010, SBY menambah utang pemerintah menjadi Rp 1.676,85 triliun. Menutup periode akhir, SBY mencatatkan utang pemerintah sebesar Rp 2.601 triliun pada Oktober 2014.

Dapat dilihat bahwa selama SBY menjabat sebagai presiden 10 tahun, utang pemerintah bertambah sebesar Rp 1.301,5 triliun.

3. Dibandingkan Negara Berkembang Lain

Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki utang menggunung. Berdasarkan laporan Bank Dunia bertajuk International Debt Statistics (IDS) 2021 atau Statistik Utang Internasional, Indonesia ada di peringkat ke-7 dengan utang terbanyak di kelompok negara berpendapatan rendah dan menengah.

Posisi utang luar negeri yang dicatat Bank Dunia dalam IDS 2021 itu ialah sampai tahun 2019. Dikutip dari laporan Bank Dunia, berikut daftar 10 negara pendapatan rendah-menengah dengan utang terbesar:

1. China US$ 2,1 triliun

2. Brasil US$ 569,39 miliar

3. India US$ 560,03 miliar

4. Rusia US$ 490,72 miliar

5. Meksiko US$ 469,72 miliar

6. Turki US$ 440,78 miliar

7. Indonesia US$ 402,08 miliar

8. Argentina US$ 279,30 miliar

9. Afrika Selatan US$ 188,10 miliar

10. Thailand US$ 180,23 miliar. (dtk)

SANCAnews – Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) kembali marah-marah. Kali ini, Risma ngamuk saat berkunjung ke Pemprov Gorontalo dan membahas terkait bantuan sosial (Bansos).

Risma ngamuk kepada seorang pendamping keluarga harapan (PKH) di Gorontalo. Salah satu pendamping PKH yang ditunjuk-tunjuk Risma menjelaskan ada warganya yang terdata sebagai penerima, tapi saldonya kini tidak pernah lagi terisi. Hal itu diduga membuat mantan Wali Kota Surabaya itu naik pitam.

Risma bahkan mengeluarkan kata-kata, "Jadi bukan kita coret, ya! Kamu tak tembak, ya, tak tembak kamu!" ujar Risma sambil berdiri dari kursinya, berjalan mendatangi petugas PKH. Dia lalu mengarahkan pulpennya ke dada petugas itu.

Ngamuknya Risma itu dikomentari oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Rusli mengingatkan Risma untuk menjaga sikap di depan rakyat, terlebih saat berkunjung ke kampung orang. Menunjuk-nunjuk dan memarahi seorang pendamping PKH dengan emosional membuat hati Rusli sedih.

“Saya saat melihat video itu sangat prihatin. Saya tidak memprediksi seorang ibu menteri, sosial lagi, memperlakukan seperti itu. Contoh yang tidak baik,” kata Rusli saat diwawancarai wartawan usai menghadiri acara Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah bertempat di Hotel Maqna dan dilansir situs Pemprov Gorontalo, Jumat (1/10).

“Pangkat, jabatan harus kita jaga. Tidak ada artinya pangkat ini semua kita tinggalkan. Kalaupun toh dia salah ya dikoreksi, di depan umum lagi,” lanjut Rusli.

Secara khusus, Gubernur Rusli meminta agar Presiden Jokowi mengevaluasi sikap Risma yang dalam banyak kesempatan selalu emosional. Apalagi aksinya kadung viral dan buat heboh warga Gorontalo.

“Tolonglah, mumpung Pak Presiden juga bisa lihat di Youtube, di mana mana karena sudah ribut. Memperingati stafnya karena seperti itu,” ujar dia. (kumparan)

SANCAnews – Tri Artining Putri atau Puput dan Ita Khoiriyah atau Tata blak-blakan mengungkap cerita pelecehan seksual yang terjadi dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dua wanita ini masuk dalam 57 pegawai KPK yang kini resmi dipecat dari KPK, 30 September 2021, Kamis kemarin.

Dalam wawancara eksklusif dengan Suara.com, pada Jumat (24/9/2021), Puput pun mengulas lagi soal pertanyaan-pertanyaan dalam TWK yang cenderung seksis. Puput mengaku sempat dicecar oleh penguji TWK seperti soal orientasi seksual hanya karena belum menikah di umurnya yang kini beranjak 30 tahun.

“Terus (teman) ditanya kenapa belum nikah terus dijawab, aku enggak tahu, dia jawab apa, tapi dituduh gay, dituduh lesbi karena perempuan. Masih punya hasrat enggak? Kamu LGBT ya? Di-gituin,” kata dia.

Selain menyasar ke wanita, Puput pun mengaku pegawai laki-laki juga ikut merasakan adanya diskriminasi gender saat mengikuti program TWK.

“Bahkan, teman yang laki-laki pun ada yang ditanyain kenapa belum nikah. Terus, suka nonton video porno atau enggak. Yang kayak gitu-gitu. Apa? Terus kalau gue suka nonton video porno mau disuplai apa gimana? Iya loh, apa ya? Aku juga enggak ngerti deh maksudnya tolong lah,” tuturnya.

Tepatnya pada 11 Mei 2021, Puput dan teman-teman pegawai KPK mengadu ke Komnas Perempuan setelah merasa mendapatkan pelecehan seksual maupun diskriminasi gender dalam pertanyaan yang diajukan penguji TWK.

“Beberapa temen WhatsApp aku, aku salurkan gitu ke teman-teman dan waktu itu didampingin juga kan sama teman-teman,” ujarnya.

Kecewa 

Aduan memang diterima oleh Komnas Perempuan, tetapi yang membuat Puput kaget, hasil dari tindak lanjut pengaduan tersebut hanya berupa rekomendasi yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan KPK.

“Jadi, aku juga enggak ngerti tapi Komnas Perempuan tuh hasil akhirnya tuh rilis (rekomendasi) ternyata. Rilis dan bersurat ke sekjen, bersurat ke pimpinan KPK ini tentang tes wawasan kebangsaan ini,” jelasnya.

Puput jelas kebingungan dengan mekanisme yang dilakukan Komnas Perempuan. Padahal menurut Puput, apa yang dilakukannya bersama teman-teman pegawai KPK lainnya bukan hanya sekedar mengadu pelecehan seksual yang dialami mereka dalam proses TWK.

Tetapi mereka jelas melakukan pengaduan karena adanya pelecehan seksual dan ada kekerasan berbasis gender pada proses peralihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang melibatkan pemerintah.

Lagipula pengaduan yang mereka lakukan bukan semata-mata untuk melindungi para pegawai KPK yang menjadi korban TWK. Akan tetapi juga untuk memancing masyarakat lainnya untuk berani melakukan pengaduan apabila mengalami hal serupa.

Puput juga merasa kecewa karena tidak ada kelanjutan pasti dari Komnas Perempuan. Terlebih, ia sudah memahami kalau para pimpinan KPK akan tutup mata, tutup telinga saat menerima rekomendasi tersebut.

“Nah, yang mengecewakannya lagi adalah sekjen dan pimpinan kayaknya bodo amat gitu lho, ya. Karena enggak ada tindak lanjut juga. Jadi, ya sulit udah gitu. Mungkin disuruh terima saja deh,” kata dia.

Dibikin Nangis 

Setelah mendengar keterangan tersebut, Puput malah bertanya-tanya mengapa BKN meminta maaf kepada Komnas Perempuan bukan kepada korban.

“Yang kemaren nangis-nangis ketika diwawancarai, ya, harus dapat permintaan maaf dong, Nah ini yang kami dorong ya kalau mau ada minta maaf, minta maafnya terbuka atau minimal minta maafnya kepada para korban dong,” jelasnya.

Puput juga menyinggung kalau Komnas Perempuan seolah tidak peka dengan kondisi korban pasca mendapatkan pertanyaan-pertanyaan melecehkan.

“Enggak ada!” tegasnya.

Tak Menyerah 

Meski begitu, tidak ada kata menyerah dari Puput dan teman-teman pegawai KPK lainnya. Walaupun Komnas Perempuan tidak bisa menemukan solusi pasti, mereka tetap akan berjuang di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Kami fight terus. Karena memang pelanggarannya ternyata bukan cuma pelecehan seksual itu kan jelas pelanggaran HAM,” kata Puput.

Kekecewaan juga tidak dapat disembunyikan oleh Ita Khoiriyah atau akrab disapa Tata. Tata menjadi salah satu pegawai KPK yang turut melakukan pengaduan kepada Komnas Perempuan.

Ia memahami kalau Komnas HAM berdiri sebagai lembaga yang tidak memiliki kewenangan hingga ke proses penyelidikan. Akan tetapi ia menyayangkan kalau Komnas Perempuan tidak memanfatkan momentum tersebut untuk melakukan perbaikan. Padahal di balik pengaduan tersebut, Tata bersama teman-teman pegawai KPK lainnya ingin menyuarakan kritik jangan sampai ada lembaga negara lain yang bisa semena-mena dalam proses wawancara bahkan hingga menyertakan pertanyaan mengandung kekerasan seksual.

“Ini saja terjadi pada lembaga KPK yang mendapat sorotan publik bagaimana dengan lembaga – lembaga lain yang mungkin secara posisinya itu tidak sekuat KPK, mungkin orang-orangnya tidak se-power, tidak sepercaya diri kami melaporkan dan speak up ke publik gitu, yang kami khawatirkan itu,” kata Tata.

Kata Puput, pihak Komnas Perempuan menyatakan kalau BKN mengakui telah luput soal proses wawancara TWK. Mereka mengaku melakukan kesalahan dengan tidak briefing para asesor sampai akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan yang seksis.

Tata juga menyayangkan proses klarifikasi yang dilakukan Komnas Perempuan dengan BKN dilakukan secara tertutup. Itu artinya para pengadu yang juga berstatus sebagai korban tidak pernah dilibatkan.

Informasi itu juga ia dapatkan bukan dari pihak Komnas Perempuan langsung melainkan dari sebuah webinar yang Tata ikuti.

Setidaknya terdapat tiga poin yang disampaikan Komnas Perempuan kepada KPK melalui surat rekomendasi. Tiga poin yang dimaksud ialah membuka sarana pengaduan bagi para pegawai KPK yang merasa mendapat perlakuan yang tidak etis saat wawancara, kemudian yang kedua adalah mendorong KPK untuk menginformasikan hasil dari TWK kepada seluruh pegawai yang mengikuti proses tes, dan pemulihan atau rehabilitasi kepada korban – korban yang terdampak dalam proses TWK.

Tetapi senada dengan Puput, Tata juga meyakini kalau pihak KPK akan menggubris rekomendasi yang disampaikan Komnas Perempuan.

“Sayangnya tiga rekomendasi yang dikeluarkan Komnas Perempuan kepada KPK itu tidak ditanggapi, kami kemudian melaporkan kepada Komnas Perempuan sekali lagi, bahwa KPK tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut.” (suara)