SANCAnews.id

SANCAnews – Fakta baru mengenai hilangnya diorama yang menggambarkan suasana di pagi hari, 1 Oktober 1965 di Museum Dharma Bhakti Kostrad, kembali terungkap.

Fakta tersebut didapatkan saat musisi Addie MS menemui Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Inf Heryantana, sebagaimana video yang beredar di media sosial.

Kepala Penerangan Kostrad, Kolonel Inf Heryantana menceritakan bahwa patung-patung diorama itu memang digagas oleh Letjen AY Nasution. Tepatnya, saat dia menjabat Pangkostrad pada tahun 2011 hingga 2012.

"Memang pada saat tahun 2011 dan 2013 Bapak Jenderal Purn Azmyn Yusri Nasution beliau menjabat sebagai Pangkostrad, karena beliau mempunyai ide dan gagasan membuat patung saat itu, yaitu patung pak Soeharto kemudian Kolonel Sarwo Edi dan Jenderal Abdul Haris Nasution," kata Heryantana dalam video yang beredar di media sosial, Kamis (30/9).

Dijelaskan Heryantana, permintaan agar patung-patung diorama dibongkar juga disampaikan langsung oleh Letjen AY Nasution kepada Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman.

Permintaan disampaikan melalui sebuah surat yang dikirim pada bulan lalu, "Namun pada tahun 2021 tepatnya 30 Agustus, beliau berkirim surat kepada Pangkostrad, beliau meminta patung tersebut yang beliau idekan agar dibongkar," terangnya.

Dia juga memastikan, bahwa tidak ada sedikit pun niat dari Kostrad saat ini untuk menghapus catatan sejarah bangsa Indonesia.

"Sehingga untuk Kostrad tidak ada mempunyai ide menghilangkan sejarah," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews – Total 57 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) hari ini resmi diberhentikan. Salah satu di antara mereka adalah penyidik senior Novel Baswedan.

Dari pantauan detikcom, Kamis (30/9/2021), pukul 09.00 WIB terlihat gedung Merah Putih KPK dijaga ketat. Tampak dua unit mobil water cannon terparkir serta mobil damkar.

Terlihat puluhan petugas kepolisian yang terbagi dalam beberapa titik di area gedung KPK. Terparkir juga ada mobil Brimob serta truk dari Polda Metro Jaya.

Selain itu, Jalan Persada, Kuningan, ini ditutup aksesnya. Pengendara dari arah utara dialihkan langsung menuju Jalan HR Rasuna Said.

Diketahui, 57 orang pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi ASN resmi diberhentikan hari ini. Pemberhentian dilakukan meski pelaksanaan TWK menuai kontroversi.

Pengumuman pemberhentian dengan hormat terhadap para pegawai KPK yang tak lolos TWK itu telah disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Rabu (15/9/2021). Dia mengatakan para pegawai KPK yang tak lolos TWK bakal diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021, yang artinya hari ini.

"Terhadap enam orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat sebagai ASN dan akan diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021. Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di KPK.

Jumlah pegawai KPK tak lolos TWK yang diberhentikan bertambah sehari jelang pemberhentian. Seorang pegawai KPK yang mengikuti TWK susulan karena baru pulang tugas belajar dinyatakan gagal dan harus menerima kenyataan dirinya diberhentikan. (dtk)

SANCAnews – DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumbar menggelar nonton bareng (nobar) film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Kegiatan ini disebut untuk mengenang jasa pahlawan revolusi yang telah berkorban untuk kelangsungan NKRI.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade mengatakan nobar digelar di Kantor DPD Gerindra Sumbar, Kompleks GOR Agus Salim Jalan Kapuas Nomor 7, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kota Padang, Kamis (30/9) pukul 20.00 WIB.

"Kami mengundang warga Kota Padang untuk turut serta dalam ajang nobar ini," kata Andre Rosiade yang juga anggota Komisi VI DPR RI ini.

Andre Rosiade mengatakan Gerindra sengaja mengadakan nobar ini untuk terus mengingatkan warga Sumbar soal kejamnya pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI usai kemerdekaan RI. Dia mengingatkan jangan sampai PKI bangkit lagi dan merusak NKRI yang telah berjalan baik sesuai dengan dasar negara Pancasila.

"Kami menilai menonton film ini adalah bagian dari pembelajaran terhadap sejarah bangsa. Apalagi ditonton oleh para generasi muda yang harus diberikan pemahaman bahayanya PKI. Juga belajar menghargai jasa para pahlawan yang telah mempertahankan kemerdekaan RI," kata Andre.

Andre mengatakan, kegiatan nonton bareng ini adalah bagian dari cara Gerindra menyosialisasikan bahaya laten PKI dengan ideologi komunis yang membahayakan keutuhan bangsa. "Kami akan menjadikan ini agenda rutin di DPD. Kalau perlu, nanti juga akan diikuti oleh DPC Gerindra Kabupaten dan Kota se-Sumbar," kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.

Bendahara DPD Partai Gerindra Sumbar Gun Sugianto menambahkan, selain nonton bareng, acara juga dimeriahkan musisi jalanan dan pembacaan puisi mengenang jasa para pahlwan khususnya yang terkait dengan G30S PKI. "Kami ingin malam itu semua kegiatan berkesan bagi para peserta," kata Ketua Japnas (Jaringan Pengusaha Nasional) Sumbar ini. (dtk)

SANCAnews – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyebut Presiden Joko Widodo menjadi salah satu dalang pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya sikap Jokowi dalam isu pemberantasan korupsi hanya tertuang di dokumen politik tanpa ada realisasi yang konkret.

Hingga saat ini Jokowi dinilai belum menentukan sikapnya untuk menyelamatkan 57 pegawai KPK yang akan dipecat secara resmi pada Kamis (30/9/2021) besok. Meskipun belakangan diketahui orang nomor satu di Indonesia ini memberikan restu kepada Kapolri Listyo Sigit untuk merekrut para pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk menjadi ASN di lingkungan Polri.

Penyematan sebagai dalang pelemahan KPK diberikan, menyusul sikap Jokowi yang tidak pernah tegas menyelesaikan persoalan yang menggoroti lembaga anti korupsi. Mulai dari pelantikan Ketua KPK Firli Bahuri yang dinilai sangat buruk hingga Revisi Undang-Undang KPK yang direstui Jokowi.

"Bayangkan saja, berbagai pelanggaran etik, turunnya performa penindakan, dan merosotnya citra KPK di tengah masyarakat mestinya disikapi dengan menghasilkan kebijakan yang mendukung eksistensi KPK. Namun, yang terlihat saat ini Presiden justru menjadi salah satu dalang di balik melemahnya lembaga antirasuah tersebut," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, lewat keterangan tertulisnya, Rabu (29/9/2021).

Kemudian terkait sikap Jokowi yang hanya menuangkan penguatan KPK dalam dokumen politik, sebab dinilai saat gonjang-ganjing TWK yang berujung pada pemecatan 57 pegawai lembaga antikorupsi, presiden dinilai tidak pernah mendengarkan aspirasi publik.

Meskipun diketahui, Jokowi sempat menyatakan, proses alih status pegawai KPK melalui TWK menjadi ASN, tidak boleh merugikan para karyawan, namun belakangan pimpinan lembaga antikorupsi tetap mendepak 57 pegawainya.

Padahal saat persoalan itu mencuat dalam empat bulan terakhir, banyak pihak yang mengingatkan presiden, mulai dari Guru Besar berbagai universitas, aktivis antikorupsi, hingga koalasi masyarakat sipil.

"Ini sekaligus mengingatkan masyarakat terhadap keberpihakan Presiden dalam isu pemberantasan korupsi yang seringkali hanya dituangkan dalam dokumen politik tanpa adanya realisasi konkret," tegas Kurnia.

Untuk diketahui Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi terdiri dari berbagai lembaga swadaya masyarakat, mulai dari ICW, Amnesty Internasional Indonesia, YLBHI, dan berbagai lembaga lainnya. (suara)

SANCAnews – Ucapan rasa syukur dihaturkan atas peresmian patung Proklamator RI Soekarno di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Diharapkan, patung Bung Karno dapat memberikan keberkahan serta dampak positif bagi kemajuan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Demikian disampaikan Komisaris Utama PT KAI Prof Said Aqil Siroj saat memberikan sambutan dalam acara peresmian patung Bung Karno di Kota Semarang, Rabu sore (29/9).

"Patung It Soekarno ini insyaallah dapat memberikan dampak positif serta nilai tambah barokah serta pembangunan kontribusi positif kota tua sebagai kebanggaan pariwisata kota Semarang," ucap Said Aqil.

Said Aqil menuturkan, berdirinya patung Bung Karno ini tidak dapat dipisahkan dari inisiasi dan pesan dari pendahulu PT KAI. Dalam hal ini peran Direktur Utama PT KAI Periode 2014-2020 Edi Soekmoro beserta Pemda kota Semarang.

Ia berharap, dengan diresmikannya patung Bung Karno oleh puterinya yang juga adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dapat menambah ikon kota Semarang yang lebih estetis dan penuh keberkahan.

"Sebagai bukti bahwa PT KAI dengan jargonnya peduli dan sinergi dengan seluruh stakeholder dan masyarakat pengguna kereta api, melayani lebih cepat dan lebih baik," kata Ketua Umum PBNU ini.

"Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua agar kita mampu berjalan sesuai dengan amanah yang dipercayakan oleh masyarakat dan oleh bangsa ini sehingga dapat ridho Allah selama hidup kita ini," demikian Said Aqil.

Turut hadir secara virtual dalam acara peresmian patung Bung Karno di kota Semarang tersebut antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPR RI Puan Maharani.

Kemudian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Walikota Semarang Hendrar Prihadi, jajaran pengurus PDI Perjuangan, serta jajaran PT KAI dan warga Semarang yang menyaksikan langsung peresmian patung Bung Besar kebanggaan Indonesia itu. (rmol)