SANCAnews.id

SANCAnews – Kepolisian melarang Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berdemo tepat di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin, 27 September 2021. Polisi beralasan berita tentang demo mahasiswa di KPK sudah trending topic.

"Rekan-rekan sekalian berita rekan-rekan sudah trending topic, saya ulangi berita rekan-rekan sudah trending topic," kata seorang polisi dari pengeras suara.

Awalnya ratusan mahasiswa dari BEM SI menuntut agar bisa menyuarakan suara di depan Gedung Merah Putih KPK. Tuntutan itu muncul karena mahasiswa hanya bisa berdemo di jalan yang berjarak sekitar 200 meter dari gedung itu.

Polisi sempat akan membolehkan mahasiswa maju ke depan gedung. Syaratnya, mahasiswa harus menjaga protokol kesehatan dengan mengenakan masker dan berbaris berjarak. Setelah mahasiswa berbaris, polisi batal memberi izin. Mahasiswa memprotes dengan meneriakkan yel-yel.

Saat itulah, seorang polisi berbicara dari pengeras suara mengatakan sebenarnya berdemo dilarang karena masih pandemi Covid-19. Selain itu, kata dia, berita tentang demonstrasi sudah trending topic. Karena itu, kata dia, mahasiswa tak perlu lagi berdemo di depan gedung komisi. Saat ini, mahasiswa masih menuntut agar bisa berdemo di depan gedung KPK. Polisi masih tidak mengizinkan.

Ratusan mahasiswa dari BEM SI berdemo menuntut Presiden Joko Widodo membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Mereka juga menuntut Ketua KPK Firli Bahuri dipecat. (tempo)

SANCAnews – Polemik pegawai KPK yang tak lolos TWK memunculkan dua kekuatan mahasiswa. Ada BEM SI vs BEM Nusantara yang adu argumen. Lantas siapa yang lebih kuat?

Sebelumnya, Presiden Jokowi diultimatum mengangkat kembali Novel Baswedan sekaligus membatalkan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Presiden Jokowi hanya diberi waktu 3×24 jam untuk memenuhinya. Tuntutan itu disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK (Gasak).

Tuntutan BEM SI dan Gasak itu disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, pada Kamis (23/9/2021). Jika tidak, BEM SI dan Gasak akan turun ke jalan dengan menggelar aksi besar-besaran.

“Jika Bapak masih saja diam, maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyampaikan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan,” bunyi surat tersebut.

Menurut BEM SI dan Gasak, sejatinya ada sejumlah alasan yang bisa menjadi dasar bagi Presiden Jokowi untuk turun tangan langsung. Di antaranya, karena KPK dilemahkan secara terstruktur, sistematis, dan masif melalui revisi Undang-undang.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara beda lagi. Mereka jsutru meminta agar seluruh pihak menghentikan polemik pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Koordinator Pusat (Korpus) BEM Nusantara Dimas Prayoga mengatakan, para pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos dalam TWK untuk menghormati semua proses hukum yang telah berjalan.

Ada proses di MK dan MA soal TWK sebagai proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.

“Kami berharap dan percaya MK dan MA telah memberikan putusan yang seadil-adilnya. Saya juga meminta KPK untuk mempercepat pelaksanaan putusan MK,” katanya, Sabtu (25/9/2021).

Ada empati yang diperlihatkan. Semua ditujukan ke puluhan pegawai KPK yang dipecat, termasuk juga di dalamnya penyidik senior, Novel Baswedan.

“Setiap keputusan yang diambil oleh panitia penyelenggara TWK adalah pilihan yang terbaik. Tolong dihormati dan jangan memprovokasi masyarakat,” sebut Dimas.

Soal rencana aksi demo besar-besaran BEM SI dan Gasak, Dimas menilai itu adalah langkah kontra produktif.

“Kita dari BEM Nusantara fokus terhadap herd immunity secara serentak. Kami fokus pada pemilihan ekonomi di Indonesia,” sebutnya.

Lebih lanjut, Dimas meminta kepada semua elemen masyarakat untuk tidak percaya kepada sekelompok orang yang membentuk opini pelemahan KPK. Hal ini dinilai sangat berbahaya karena bisa menghambat pemberantasan korupsi.

“Jangan percaya bahwa ini pelemahan atau niat jahat menghambat pemberantasan korupsi. Jangan pernah meragukan KPK hanya karena orang-orang tertentu tak lagi di sana,” ujar Dimas. (genpi)

SANCAnews – Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon merespons pernyataan mantang Panglima TNI, Gatot Nurmantyo soal paham komunis di TNI.

Legislator DPR RI itu mengatakan jika betul apa yang disebutkan Gatot Nurmantyo maka hal itu bisa menjadi tanda bahaya.

“Ada yg ingin membelokkan sejarah atau menghapus sejarah. Kalau benar yg dikatakan Jenderal Gatot, ini adalah tanda bahaya,” kata Fadli Zon dikutip Fajar.co.id di akun Twitternya, Senin (27/9/2021).

Sebelumnya, publik dibuat geger dengan diorama Penumpasan G30S PKI yang mendadak hilang dari Museum Kostrad.

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo memberikan tanggapan terkait diorama Penumpasan G30S PKI yang hilang dari Museum Kostrad.

Gatot Nurmantyo menduga, hilangnya diorama Penumpasan G30S PKI dari Museum Kostrad menunjukkan indikasi penyusupan paham komunis di TNI.

“Saya katakan sudah ada paham-paham kiri, paham-paham komunis di tubuh TNI,” tegasnya.

Lebih lanjut Gatot mengajak semua prajurit TNI untuk terlibat dalam membersihkan jajaran TNI dari penyusupan maupun pengaruh yang dapat merusak jiwa juang para prajurit TNI dan bisa menyebabkan pengkhianatan.

“Minimal, menjual institusi untuk mengejar jabatan dan bermuara ingkar terhadap sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT,” ungkapnya. (fajar)

SANCAnews – Aksi unjuk rasa dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dihiasi dengan adanya aksi tandingan dari puluhan pemuda.

Berbeda dengan BEM SI yang meminta Novel Baswedan dan 55 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal alih status aparatur sipil negara (ASN) tetap dimasukkan ke KPK, para peserta aksi ini justru mendukung adanya Novel cs diberhentikan dengan hormat.

Massa yang menamai diri dari Garda Penegak Pancasila ini menggelar unjuk rasa di area Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Aksi masa Garda Penegak Pancasila ini dilakukan di arah berseberangan dari ratusan massa dari mahasiswa.

Puluhan massa dari Garda Penegak Pancasila ini membawa berbagai atribut aksi. Mulai dari bendera Merah Putih maupun spanduk yang berisi mendukung keputusan KPK di era Firli Bahuri.

Spanduk tersebut terlihat bertuliskan "Pegawai KPK Yang Gak Lulus TWK, Harus Legowo. Jangan Lebay!!”.

Selain itu, juga terlihat spanduk yang bertuliskan "Bersihkan KPK dari Pegawai yang Tidak Berwawasan Kebangsaan"

Dari kedua massa ini, petugas kepolisian memberikan barikade tanpa memasang kawat berduri maupun barrier pembatas.

Hingga pukul 12.35 WIB, aksi unjuk rasa dari dua kelompok ini masih berjalan dengan kondusif. (rmol)

SANCAnews – Ribuan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang tergabung dari beberapa perguruan tinggi sempat bersitegang dengan petugas kepolisian, Senin siang (27/9).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, sekitar pukul 13.15 WIB, sekitar seribu mahasiswa ini memaksa untuk mendekati Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Akan tetapi, tujuan mereka tidak dibolehkan karena pihak kepolisian membuat barikade untuk menghalangi massa aksi untuk mendekati Gedung Merah Putih KPK.

Alhasil, massa aksi saling dorong dengan petugas kepolisian. Akan tetapi, aksi saling dorong ini tidak berlangsung lama dan dapat diredam oleh orator dan pihak kepolisian yang berusaha menghindari gesekan.

Massa aksi pun masih terus memaksa dan meminta pihak Kepolisian untuk membuka barikade dan mengijinkan mereka untuk masuk ke Gedung Merah Putih KPK. (*)