SANCAnews.id

SANCAnews – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri justru tak ada di kantornya saat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan unjuk rasa. Aksi ini merupakan buntut dari polemik Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berujung pada pemecatan 57 pegawai KPK.

"Iya (Ketua KPK Firli Bahuri berada di Jambi, red)," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, Senin, 27 September.

Dia lantas menjelaskan, eks Deputi Penindakan KPK itu tengah menghadiri rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi di sana dengan sejumlah instansi. Dalam kegiatan ini, Firli didampingi jajaran Direktorat Korsup Wilayah I KPK.

BEM SI memutuskan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada hari ini atau Senin, 27 September.

"Kami gerakan selamatkan KPK pada hari ini berkumpul menindaklanjuti dengan apa yang menjadi jawaban dari pak Presiden hingga saat ini tidak memberikan keberpihakannya terhadap pegawai KPK," ucap Koordinator Isu Hukum & Ham BEM SI 2021, Zakky Musthofa Zuhad, dalam akun Intagram @bem_si, Minggu, 26 September.

"Maka, seperti ultimatum yang kami telah berikan 3×24 jam dan ternyata belum ada jawaban sesuai dengan janji kami, kami akan turun ke jalan," sambungnya.

Dalam live Instagram di akun tersebut, aksi unjuk rasa sudah berjalan. Para mahasiswa dari berbagai kampus tampak membawa berbagai spanduk dan yang mengkritisi Ketua KPK Firli Bahuri.

"KPK mati di era Firli," demikian seruan mahasiswa yang ditulis di sebuah karton berwarna putih.

Mereka mengawali aksinya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selain itu, tampak mobil komando yang ditumpangi para orator.

Sebelumnya, pihak kepolisian memastikan akan mengedapankan pengamanan secara humanis saat mengawal aksi unjuk rasa tersebut. Wakapolres Jaksel AKBP Antonius Agus mengatakan langkah ini diambil karena aksi yang digelar oleh BEM SI adalah aksi damai.

"Kita tidak spesifik untuk memperbanyak pasukan tapi kita tetap kedepankan humanis. Bahkan, kita benar-benar kedepankan personel Polwan, gantian nanti terus-menerus. Kita benar-benar mengurangi gesekan terjadi antara kami dengan rekan-rekan yang melaksanakan kegiatan," ungkapnya kepada wartawan.

Meski begitu, pihaknya juga tetap memperhitungkan segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam pelaksanaan aksi tersebut. "Tapi kita yakin, hari ini akan damai," tegas Agus.

Lebih lanjut, dia juga memaparkan sejumlah instansi lain juga dilibatkan seperti pemadam kebakaran. Namun, Agus mengatakan, hal ini biasa dilakukan tiap ada aksi demi mengantisipasi aksi bakar-bakar yang biasanya diawali karena ada provokasi.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya klaster unjuk rasa karena kegiatan ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19 pihaknya akan melakukan pencegahan. Termasuk melakukan random rapid-test antigen.

"Kita siap dengan personel yang ber-APD itu pun kalau terpaksa kita gunakan mengingat ini masa pandemi. Kemudian juga kita siapkan, (jika, red) dirasa perlu nanti pengecekan random antigen," ujar Agus.

"Intinya semua melihat situasi lapangan yang berkembang nanti," imbuh dia. (voi)

SANCAnews – Tinggal tiga hari lagi 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan didepak per 30 September 2021. Menjelang hari penentuan itu, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggeruduk gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/9/2021).

Dalam aksi itu, BEM SI menuntut Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap untuk menyelamatkan 57 pegawai KPK yang kekinian dinonaktifkan.

Pantauan Suara.com, sejak pukul 10.41 WIB massa aksi mulai berdatangan, mereka berkumpul di sekitran gedung KPK.

Mereka menyampaikan aspirasinya, dengan lantang meminta Jokowi segera mengambil tindakan. Mereka juga menyebut KPK sebagai 'Komisi Penyelamatan Korupsi.'

Dalam orasinya, aksi massa juga menyanyikan yel-yel yang menyebut kematian KPK yang telah mati di tangan Ketua KPK, Firli Bahuri.

"Dimana-dimana keadilan itu. Keadilan ini sudah mati,"

"KPK sudah mati, KPK sudah mati, semua itu gara-gara Pak Filri," suara nyayian mereka lantang sambil menunjuk-nunjuk gedung KPK tempat Firli Bahuri berkantor.

57 Pegawai KPK Dipecat 

KPK resmi mengumumkan memberhentikan 57 pegawai KPK tak lulus dalam TWK dengan hormat pada 30 September 2021. Adapun sebanyak enam pegawai KPK yang sempat diberi kesempatan untuk ikut pelatihan bela negara akan pula diberhentikan bersama 51 pegawai KPK yang dinyatakan telah memiliki rapor merah karena tidak lulus TWK.

"Terhadap 6 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan diberi kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan, namun tidak mengikutinya, maka tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dan akan diberhentikan dengan hormat per tanggal 30 september 2021," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/9/2021).

"Memberhentikan dengan hormat kepada 51 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021," tambahnya.

Pengumuman pemberhentian 57 pegawai KPK ini dipercepat oleh KPK. Sepatutnya para pegawai KPK yang tidak lulus TWK akan selesai masa baktinya sebagai pegawai KPK pada 1 November 2021.

Seperti diketahui, awalnya ada sekitar 75 pegawai KPK yang tidak lulus menjadi dalam TWK yang digelar oleh Kementerian Badan Kepegawaian Negara (BPK) RI.

Namun, ada sekitar 24 pegawai KPK yang dapat mengikuti pelatihan bela negara untuk nantinya dapat mengikuti TWK menjadi ASN. Sementara, 51 pegawai lainnya sudah tidak dapat dibantu. Lantaran dianggap hasil TWK mendapatkan rapor merah. Sehingga, tidak dapat mengikuti pelatihan bela negara. (suara)

SANCAnews – Diduga dipicu dendam pribadi, seorang warga di Kota Medan, nekat menganiaya temannya sendiri menggunakan senjata tajam.

Akibatnya, korban yang bernama Muhammad Syawal mengalami luka sayatan benda tajam sekitar 39 jahitan di bagian telinga hingga nyaris putus, kini korban berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku.

Korban yang diketahui berprofesi sebagai muazin ini, didampingi keluarganya mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum, di Jalan Alfalah, Kecamatan Medan Timur, guna mendapatkan perlindungan hukum.

Korban dianiaya pria berinisial RD di Jalan Putri Hijau Medan pada saat sedang menyiapkan makan malam di tempat ibadah.

Keduanya sempat terjadi adu mulut, karena memiliki dendam pribadi terhadap korban, pelaku langsung menganiaya korban menggunakan senjata tajam, hingga mengakibatkan bagian telinga korban mengalami 39 jahitan dan nyaris putus. Kondisi korban yang bersimbah darah, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat.

“Saya sudah melaporkan peristiwa ini ke Mapolsek Medan Barat, saya korban berharap pihak kepolisian segera menangkap pelaku,” tutupnya. (okezone)

SANCAnews – Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan telah diperiksa sebagai pelapor atas laporan soal dugaan pencemaran nama baik dan fitnah Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Selanjutnya polisi akan memanggil Haris Azhar dan Fatia sebagai terlapor.

"Rencanatindak lanjut kita akan mengklarifikasi, mengundang juga terlapornya. Terlapor ada dua di sini, pertama FM dan kemudian yang kedua HA," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/9/2021).

Luhut sendiri diperiksa pada pukul 08.28 WIB pagi. Pemeriksaan Luhut berlangsung sekitar satu jam.

"Luhut sudah menghadiri undangan untuk diambil keterangannya sesuai laporan polisi yang kemarin dibuat oleh beliau sejak tanggal 22 September yang lalu. Laporan tentang adanya cuitan yang ada di akunnya saudara HA tentang adanya video Youtube saudara HA. Ini yang dilaporkan," jelas Yusri.

"(Pemeriksaan) soal berita bohong, fitnah di media elektronik sesuai dengan Pasal 27 ayat 3 Juncto Pasal 45 UU ITE Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Nah hari ini sudah hadir kami sudah ambil keterangannya," tambah Yusri.

Terkait kapan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti diperiksa, Yusri tidak memerinci. Dia menyebut pemeriksaan keduanya bakal dilakukan secepatnya oleh penyidik.

"Secepatnya," singkat Yusri.

Luhut Jelaskan Pemeriksaan di Polda

Luhut telah menjalani pemeriksaan sebagai pelapor atas laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Usai diperiksa, Luhut buka suara soal tudingan terlapor mengenai keterlibatannya dalam bisnis tambang di Papua.

"Saya tidak ada sama sekali bisnis di Papua, sama sekali tidak ada. Apalagi itu dibilang pertambangan-pertambangan. Itu kan berarti jamak, saya tidak ada," jelas Luhut.

Dia menambahkan siap buka-bukaan data di pengadilan untuk membuktikan tudingan dari terlapor tidak benar.

"Jadi saya juga tidak ingin anak-cucu saya merasa bahwa saya sebagai orang tua, kakeknya membuat kecurangan di Papua yang saya tidak pernah lakukan. Jadi biarlah dibuktikan di pengadilan. Nanti kalau saya salah ya dihukum, nanti kalau yang melaporkan itu salah ya dia dihukum. Kita kan sama di mata hukum," terang Luhut. (dtk)

SANCAnews – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi tantangan pihak Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti untuk buka-bukaan data perihal keterlibatan di bisnis tambang Papua. Luhut mengaku akan membuka data secara terbuka di pengadilan.

"Itu yang saya bilang biar nanti di pengadilan, biar kita lihat. Karena saya tidak ada sama sekali bisnis di Papua, sama sekali tidak ada. Apalagi itu dibilang pertambangan-pertambangan itu kan berarti jamak, saya tidak ada," kata Luhut di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/9/2021).

Hari ini Luhut menjalani pemeriksaan sebagai pelapor atas laporannya kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti tentang dugaan pencemaran nama baik. Luhut diperiksa satu jam oleh penyidik.

Terkait tantangan Haris Azhar-Fatia untuk buka-bukaan data soal bisnis tambang Papua, Luhut tidak ambil pusing. Dia mempersilakan terlapor untuk membuka data yang dimiliki ke media.

Dia juga menyebut data kekayaannya pun bisa dilacak lewat laporan di KPK dan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) untuk memastikan apakah dirinya terlibat di bisnis tambang Papua seperti yang dituding oleh terlapor.

"Silakan aja buka aja di media sekarang. Dari sekarang juga bisa buka di media kok. Kan saya punya harta kekayaan ada di KPK itu, LHKPN itu," ujar Luhut.

Kata Luhut soal Mediasi

Lebih lanjut Luhut menyebut meski peluang mediasi tetap terbuka, namun dia mengaku siap jika kasus ini akan berlanjut hingga tahap pengadilan.

"Sekali lagi saya ingatkan aja jangan sekali-sekali kita berlindung kepada hak asasi atau kebebasan berekspresi yang bisa mencederai orang. Dan saya tidak akan berhenti, saya ulangi, saya tidak akan berhenti saya membuktikan bahwa saya benar," katanya.

Sebelumnya, pengacara Haris Azhar, Nurkholis Hidayat meminta agar pihak Luhut juga menyampaikan data apabila hal tersebut tidak benar.

"Data yang kami maksud adalah laporan koalisi NGOs pada halaman 16 dan 18 menyebut jejak keterkaitan (tidak langsung) LBP dengan West Wits Mining via Tobacom Del Mandiri-PT. Toba Sejahtera Group," ujar Nurkholis saat dihubungi detikcom, Kamis (23/9/2021).

"Konfirmasi atas itu yang klien kami minta penjelasannya. Tentu bukan sekadar bilang tidak punya bisnis tambang, tapi yang kami harapkan pak LBP memberikan data klarifikasi atau sanggahan misalnya kalau info di atas tidak benar, yang benar seperti apa terkait hubungan Pak LBP dengan entitas-entitas usaha yang disebutkan di atas," tambahnya.

Ia menambahkan, penjelasan Luhut mengenai dugaan keterkaitannya dengan perusahaan itu guna membantu kliennya Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti untuk mengoreksi konten YouTube terkait bisnis tambang di Papua. Namun Nurkholis menyayangkan ajakan diskusi bersama Luhut untuk mengklarifikasi terkait hal tersebut tidak diindahkan.

"Konfirmasi ini penting karena klien kami akan berpijak pada jawaban faktual LBP untuk mengkoreksi apa yang di bahas bersama Fatia dalam kanal YouTubenya," ucap Nurkholis.

"Itulah makanya kami proaktif untuk mengundang Pak LBP atau yang mewakilinya untuk memberi penjelasan dan mengklarifikasi data. Sayangnya, baik ajakan dan undangan kami diabaikan," imbuhnya. (*)