SANCAnews.id

SANCAnews – Baru-baru ini sebuah video sekelompok orang yang disebut terdiri dari yang mengaku ormas Islam viral di media sosial.

Pasalnya, dalam video yang beredar, mereka tampak mengamuk dan menggeruduk sebuah rumah seorang pria di Medan.

Usut punya usut, penggerudukan tersebut dilakukan lantaran sang pria pemilik rumah diduga menistakan agama Islam.

Dari video tersebut, terlihat seorang lelaki mengenakan pakian ormas dan kopiah warna putih mengaku dari Laskar Islam yang bernama Forum Islam Bersatu (FIB) Medan.

Di sana, ia juga mengatakan bahwa laskarnya datang ke rumah seorang penista agama Islam yang ia klaim sebagai orang China/Tionghoa.

“Penista agama Islam ini kebetulan China. Kepada para mujahid kumpul sekarang,” ujarnya, dikutip terkini.id pada Minggu, 26 September 2021.

“Kita tegakkan keadilan, tidak ada materai-materai lagi, takbir, takbir, takbir!”

Video tersebut viral setelah diunggah oleh sebuah akun media sosial Instagram, Hiu_petarung.74.

Di slide kedua, video tersebut menampilkan seorang warga yang menginterogasi lelaki bernama Wandy Weilung yang diduga menista wgama Islam tersebut.

Ia mempertanyakan motif lelaki itu menistakan agama Islam. Kemudian, Wandy pun menjelaskan hal itu dikarenakan emosi kepada seorang pedagang burung.

Di sisi lain, Kapolsek Medan Area, Kompol Faidir, telah membenarkan adanya peristiwa tersebut.

“Benar. Saya yang mengamankan sama anggota diserahkan ke Polrestabes Medan,” terang Kompol Faidir, dilansir dari Pewarta.co via Indozone.

Hal senada juga diungkapkan Pejabat Sementara (PS) Kasat Reskrim Polrestabes Medan Area, Kompol Rafles Langgak Putra Marpaung, ketika dikonfirmasi.

“Iya, benar,” jawabnya singkat.

Namun, saat disinggung apakah yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka, mantan Kasat Reskrim Polresta Delisersang itu belum bisa memberikan jawaban. (terkini)

SANCAnews – Puluhan mahasiswa dari KBM FISIP Universitas Halu Oleo Kendari, melakukan aksi unjuk rasa di pertigaan kampus UHO, Sabtu (25/9/2021).

Mereka berunjuk rasa mengenang tragedi kematian mahasiswa UHO, Randi dan Muhammad Yusuf Kardawi pada 26 September 2019 lalu.

Dari pantauan Tribunnewssultra.com, para mahasiswa melakukan blokade jalan dengan membakar ban di pertigaan kampus UHO.

Akibatnya, arus lalu lintas di area pertigaan kampus tersebut sempat terhenti dan menyebabkan kepulan asap.

Mahasiswa juga membawa poster Randi dan menuliskan tuntutan tangkap pelaku pembunuhan Randi dan Muhammad Yusuf Kardawi.

Dalam aksi itu, mahasiswa menuntut aparat kepolisian segera mengusut kasus kematian Muhammad Yusuf Kardawi yang hingga kini pelakunya belum terungkap.

Wakil Presiden Mahasiswa atau Presma UHO, Purmadana, mengatakan, aksi ini untuk mengingatkan para mahasiswa atas tragedi yang menimpa dua mahasiswa pada 26 September 2019 lalu.

"Kami hanya ingin mengingatkan bahwa masih ada kasus pelanggaran HAM yang belum dituntaskan aparat kepolisian hingga saat ini," ujarnya.

Purmadana menambahkan, unjuk rasa ini juga bentuk prakondisi sebelum mahasiswa melakukan aksi besar-besaran.

"Ini sebagai bentuk merefleksi kejadian 26 September 2019 lalu," kata Purmadana.

Ia menuturkan akan memimpin mahasiswa untuk terus memperjuangkan penuntasan kasus kematian Muhammad Yusuf Kardawi hingga terungkap. (tribun)

SANCAnews – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap jalannya kinerja Presiden Joko Widodo berada dalam tren menurun. Setidaknya, ini terjadi dalam tiga survei terakhir yang dilakukan lembaga survei Indikator Politik Indonesia.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi mengatakan, tingkat kepuasan akumulatif terbaru berada di angka 58,1 persen.

"Ini terbagi masyarakat yang mengaku sangat puas 2,3 persen dan cukup puas 55,8 persen," kata Burhanuddin dalam rilis survei nasional bertema "Evakuasi Publik Terhadap Penanganan Pandemi, Pemulihan Ekonomi dan Demokrasi" pada Minggu (26/9).

Angka kumulatif kepuasan ini, kata Burhanuddin turun dari survei pada periode April 2021 yang mencatat kepuasan 64 persen dan pada Juli 2021 tercatat kepuasan masyarakat 59 persen.

Pada survei terbaru Indikator, lanjut Burhanuddin, masyarakat yang mengaku kutang puas tercatat 34 persen dan tidak puas sama sekali 2,4 persen.

"Sementara ada 5,6 persen reaponden mengaku tidak tahu atau tidak jawab," pungkasnya.

Survei ini dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam medio 17 sampai 21 September 2021. Sampel survei sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada Maret 2018 hingga Juni 2021.

Dari 1.200 responden, margin of error sekitar kurang lebih 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (rmol)

SANCAnews – Staf Khusus (Stafsus) Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Faldo Maldini mempertanyakan soal kepentingan di balik rencana demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Seperti diketahui, BEM SI mengultimatum Presiden Jokowi jika tidak mengangkat 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK menjadi ASN, maka BEM SI akan unjuk rasa.

Faldo menyebutkan saat ini negara dalam perjalanan bangkit dari pandemi. Laju penularan COVID-19 sudah menurun.

"Yang ingin berkerumun, berarti tidak sayang sama tenaga kesehatan, tidak sayang sama keluarganya, tidak sayang dengan dirinya. Tidak sayang sama gerobak-gerobak ekonomi rakyat yang sudah mulai bergeliat. Jadi ini kepentingan siapa?" ucap Faldo saat dihubungi detikcom, Sabtu (25/9/2021).

Namun, Faldo tak melarang BEM SI bersikap kritis. Dan Pemerintah, lanjut dia, juga akan menjawab kritik dengan penuh tanggung jawab.

"Yang penting tidak berkerumun. Angka COVID-19 sudah membaik, kerja tenaga kesehatan sudah optimal. Saat ini sudah bisa ambil napas sejenak, tukang gali makam dan ambulans berkurang bebannya. Jadi kita harus sama-sama waspada," kata Faldo.

Faldo memohon semua pihak untuk menahan diri. Dia menyebut fokus pemerintah adalah megeluarkan RI dari situasi pandemi.

"Kami memohon untuk menahan diri. Kita ingin keluar dari pandemi. Vaksinasi digenjot terus, tahun ini sudah cukup amunisi kita buat mencapai target. Kan ada prediksi varian-varian baru, itu yang hendak diantisipasi terus. Jadi sekali lagi, kami harap semuanya menjaga," ungkap Faldo.

Sebelumnya, Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar membenarkan rencana aksi demonstrasi pada 27 September besok, terkait dipecatnya para pegawai KPK yang tak lolos TWK. Aksi bakal terpusat Jakarta.

"Benar," ujar Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar ketika dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (24/9).

Ada sejumlah tuntutan yang bakal dilayangkan BEM SI. Pertama, BEM SI meminta Ketua KPK Firli Bahuri mencabut surat keterangan (SK) pemberhentian pegawai KPK. BEM SI dkk meminta Jokowi mengangkat 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK itu menjadi ASN. Mereka juga menuntut Ketua KPK Firli Bahuri mundur.

Pihak BEM SI sudah mengirim pemberitahuan aksi massa kepada pihak kepolisian. Rais menduga ada sekitar seribu mahasiswa yang bakal turun ke jalan.

"Untuk kami dimulai dari ultimatum kemarin kepada Presiden Jokowi, 3x24 jam dari kemarin (23/9). Artinya, nanti hari Senin tanggal 27 (September) kemungkinan kita akan... sebenarnya sedang dikonsolidasikan untuk tiga aksi, tetapi kemungkinan besar (aksi terpusat) di gedung KPK," tegas Nofrian.

Diketahui, BEM SI dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) telah menyurati Presiden Jokowi terkait persoalan pemberhentian 57 pegawai KPK pada Kamis (23/9). Dalam surat tersebut BEM SI dan GASAK meminta ketegasan Presiden Jokowi dalam menyikapi berbagai upaya pelemahan KPK.

"MAKA KAMI ALIANSI BEM SELURUH INDONESIA DAN GASAK (GERAKAN SELAMATKAN KPK) MEMBERIKAN ULTIMATUM KEPADA PRESIDEN JOKOWI UNTUK BERPIHAK DAN MENGANGKAT 56 PEGAWAI KPK MENJADI ASN DALAM WAKTU 3X24 JAM, TERCATAT SEJAK HARI INI 23 SEPTEMBER 2021. JIKA BAPAK MASIH SAJA DIAM TIDAK BERGEMING. MAKA KAMI BERSAMA ELEMEN RAKYAT AKAN TURUN KE JALAN MENYAMPAIKAN ASPIRASI YANG RASIONAL UNTUK BAPAK REALISASIKAN," bunyi penggalan surat ultimatum BEM SI dan GASAK yang ditandatangani oleh Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar. (*)

SANCAnews – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti tiga kasus yang baru-baru ini terjadi seperti penyerangan ustaz di Batam, penembakan ustaz di Tangerang hingga pembakaran mimbar masjid di Makassar. Mewakili pemerintah, Mahfud meminta agar pihak kepolisian tidak buru-buru menetapkan pelaku sebagai orang gila.

Mahfud menyatakan, pemerintah sangat menyesalkan atas terjadinya peristiwa tersebut dan mengutuk para pelakunya. Pemerintah juga mendukung pihak berwajib untuk menjalani pemeriksaan terhadap pelaku secara tuntas dan terbuka.

"Jangan terburu-buru memutuskan bahwa pelakunya orang gila," kata Mahfud dalam sebuah video yang ditayangkan YouTube Kemenko Polhukam, Sabtu (25/9/2021).

Ia mencontohkan dengan kasus penusukan mendiang Syekh Ali Jaber di Lampung pada September 2020. Saat itu pelaku dikatakan mengalami gangguan kejiwaan sejak 2016 silam.

Mahfud menyebut kalau pemerintah tidak sependapat apabila setiap pelaku itu dicap sebagai orang gila. Menurutnya langkah yang lebih baik ditempuh itu membiarkan proses hukum berjalan hingga meja hijau.

Dengan demikian, keputusan terkait kejiwaan pelaku bisa ditentukan oleh hakim, "Kalau ada keraguan apakah yang bersangkutan sakit jiwa atau tidak itu biar hakim yang memutuskan, dibawa saja ke pengadilan agar terungkap kalau memang gila atau sakit jiwa pelakunya," tuturnya.

Di samping itu, Mahfud juga telah memerintahkan kepada aparat keamanan baik di pusat maupun daerah untuk meningkatkan pengawasan, kesiapsiagaan guna menjaga keamanan dan membangun harmoni di tengah-tengah masyarakat. Ia juga meminta agar rumah ibadah, tokoh agama hingga fasilitas keamanan mendapatakan perlindungan.

Terlebih Mahfud mengetahui adanya isu-isu musiman yang kerap muncul setiap September. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut juga meminta kepada masyarakat untuk tidak segan melapor apabila menemukan seseorang atau sekelompok orang yang mencurigakan.

"Masyarakat pun tidak perlu segan untuk melaporkan jika mengalami sesuatu perundungan ancaman atau bahkan mencurigai seseorang atau sekelompok orang ingin melakukan sesuatu yang tidak baik ingin melakukan sesuatu yang melanggar hukum melaporkan segera ke aparat keamanan setempat," katanya. (suara)