SANCAnews.id

SANCAnews – Komnas HAM buka-bukaan soal kecurigaan tentang narasi menyudutkan para pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) di media sosial.

Komnas HAM juga menyebut sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap TWK bisa mempengaruhi penilaian dunia terhadap Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, dalam diskusi daring yang digelar LBH Pekanbaru, Sabtu (25/9/2021). Dalam video diskusi yang diunggah di kanal YouTube LBH Pekanbaru itu, Taufan awalnya bicara soal sikap Komnas HAM yang terus mengusut dugaan pelanggaran HAM terkait TWK.

Taufan mengatakan banyak pihak mempertanyakan kenapa Komnas HAM melanjutkan proses terhadap pengaduan para pegawai KPK yang tak lolos TWK meski ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurut Taufan, poin yang diusut pihaknya berbeda dengan gugatan di MA dan MK.

"Hasilnya juga tidak, bahkan menurut saya saling memperkuat saja. TWK oleh MK disebut sebagai sesuatu yang konstitusional. Komnas HAM juga tidak mengatakan apa-apa tentang itu," ucap Taufan.

"Kalau dibaca baik-baik dalam laporan kami, yang dilakukan Dinas Psikologi Angkatan Darat itu kami apresiasi.

Walaupun, kami katakan, TWK yang dilaksanakan Dinas Psikologi Angkatan Darat itu sebetulnya instrumen untuk calon prajurit bukan untuk orang yang sudah bekerja belasan tahun dengan jabatan direktur, kabag dan segala macam," sambungnya.

Dia juga mengatakan undang-undang KPK mengatur soal alih status, bukan penerimaan pegawai. Dia juga mencontohkan soal sejumlah kasus alih status pegawai di lembaga lain seperti SKK Migas hingga Jiwasraya.

Taufan kemudian menjelaskan soal pelanggaran HAM yang ditemukan oleh Komnas HAM dalam pelaksanaan TWK KPK. Dia menilai salah satu masalah dalam TWK KPK itu adalah para asesor tidak memiliki standar hingga dasar hukum para asesor melakukan TWK terhadap para pegawai KPK.

"Kami nggak melihat yang mereka lakukan itu adalah bagian dari TWK. Makanya ada pertanyaan yang sama sekali tidak relevan, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang tendensius, pertanyaan-pertanyaan yang cenderung merendahkan harkat martabat perempuan. Kan bukan itu TWK," tuturnya.

Taufan menyebut, dalam pemeriksaan yang dilakukan Komnas HAM, ada temuan soal upaya sistematis penyingkiran terhadap kelompok tertentu. Dia mengatakan Komnas HAM menilai hal itu sebagai penyalahgunaan kekuasaan.

"Kami melihat ada kecenderungan sistematis melakukan penyingkiran pada kelompok tertentu dengan membangun stigmatisasi," tuturnya.

Dia menegaskan yang diselidiki Komnas HAM adalah pelaksanaan TWK. Dia menyebut BKN tidak bisa menjelaskan dasar hukum menyatakan para pegawai KPK itu tak memenuhi syarat (TMS) sebagai ASN.

"Kami tanya, dasar hukum anda menyebut TMS dan MS itu apa? Gugup menjawabnya. Jujur saya katakan, mereka sulit menjawab itu. Sehingga mengatakan, oh ini ada peraturan Panglima, nah ini lebih ngaco lagi ketika peraturan Panglima TNI dijadikan dasar.

Apa hubungannya gitu loh? Kemudian juga ternyata kita tanyakan mana peraturan Panglima TNI yang anda sebutkan, nggak bisa nunjukkan juga," tuturnya.

Taufan kemudian menyoroti soal narasi di media sosial yang menyebut 57 pegawai KPK tak lolos TWK ribut gara-gara masalah pekerjaan. Taufan mengaku sedih melihat narasi tersebut beredar.

Dia mengaku yakin para pegawai KPK tersebut tak akan kesulitan soal urusan pekerjaan. Dia pun mencurigai narasi itu dibuat secara sistematis.

"Kalau untuk cari selamat pribadi saja, saya yakin teman-teman ini orang profesional, bisa bekerja di berbagai sektor. Bukan hal sulit bagi mereka yang punya keterampilan macam-macam, ada yang punya keterampilan soal IT, perpajakan, ahli hukum, nggak sulit.

Sangat tidak pantas, tidak sepatutnya, menyampaikan komentar seperti itu. Saya nggak tahu kenapa ada narasi-narasi yang menurut saya sistematik. Saya selalu nggak percaya itu alamiah. Saya selalu curiga itu. Belakangan ini saya lihat ada kecenderungan memainkan narasi yang orkestrasi narasi untuk menyerang kelompok yang tidak sepikiran," ucapnya.

Yakin Ada Langkah dari Presiden

Taufan juga mengaku yakin pihak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memiliki langkah soal nasib para pegawai KPK yang tak lolos TWK ini. Meski demikian, dia mengatakan tak ada konsekuensi hukum jika Presiden tak mengambil langkah terkait polemik TWK ini.

Taufan hanya menyebut hal itu akan menjadi catatan di mata dunia. Menurutnya, jika tak ada tindakan terhadap para pegawai KPK tak lolos TWK itu, bisa saja pemerintah dianggap abai terhadap norma HAM.

"Jadi catatan bagi negara kita, bagaimana seorang presiden, dalam hal ini sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kemudian bisa dinilai sebagai pengabaian norma-norma hak asasi manusia," tuturnya.

Taufan menilai hal itu bakal mempengaruhi penilaian internasional terhadap Indonesia dalam sektor HAM. Dia mengingatkan lembaga HAM internasional selalu memberi penilaian terhadap kepatuhan pemerintah terhadap norma-norma HAM.

"Kita juga jangan lupa, kita selalu diberi penilaian dari lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional yang biasa disebut sebagai penilaian terhadap derajat compliance-nya, derajat kepatuhan. Jadi derajat kepatuhan negeri kita atau negara kita terhadap hak asasi manusia itu akan berdampak bagaimana internasional menempatkan atau menilai Indonesia," ucapnya. (dtk)

SANCAnews – Jurnalis senior Karni Ilyas blak-blakan mengungkapkan sebab kenapa Indonesia Lawyers Club (ILC) ditutup atau berhenti tayang. Karni Ilyas menyebutkan ILC saking favoritnya di mata pemirsa, sampai ada intervensi dari segala penjuru.

Pertanyaan kenapa ILC dihentikan adalah pertanyan seluruh masyarakat termasuk para penguasa seperti Mahfud MD, Yasonna Laoly sampai Rizal Ramli.

Karni Ilyas ungkap kenapa ILC dihentikan

Dalam acara setahun kanal Youtube Karni Ilyas Club, Karni Ilyas langsung ditembak pertanyaan kenapa ILC dihentikan oleh Rizal Ramli.

“Kok ILC ditutup, aneh saja, apa takut kekuasaan ngancem-ngancem atau memang Bang Karni lihat perubahan tren di masa mendatang, orang akan tinggalkan TV lebih ke podcast. ILC ditutup karena kekuasaan atau karena memang Bang Karni canggih?” tanya Rizal tanpa basa basi.

Karni Ilyas menjawab, pertama dengan mengatakan ILC ditutup memang menjadi pertanyaan semua masyarakat. Kemudian dia menyinggung soal ada tekanan dan intervensi.

“Cuma dibilang tekanan, itu kan sesunguhnya kelihatan nyata, ini nggak nyata. Makanya saya (sering) bilang sesuatu yang saya tak bisa saya katakan (kenapa ILC dihentikan)” kata dia.

Jurnalis senior ini melanjutkan, kenapa ILC batal tayang? Karni mengatakan program andalan tvOne itu memang ratingnya luar biasa.

“Saya lihat rating ILC tertinggi, tapi gara-gara itu terlalu menonjol sehingga intervensi acara itu segala penjuru,” katanya.

Mendengar jawaban itu Mahfud MD dan Yasonna menegaskan nggak pernah tuh mereka menekan Karni Ilyas. Makanya kedua menteri Jokowi itu kian penasaran, siapa yang minta ILC dihentikan sih?

Karni Ilyas pun mengatakan Presiden Jokowi juga bingung kenapa ILC dihentikan tayang.

“Setelah saya hentikan, Jokowi malah bertanya, itu kenapa ILC dihentikan. Jokowi bilang saya kan nggak ada apa-apa dengan ILC, kok berhenti,” katanya.

Salim Said yang juga penasaran kemudian bilang, artinya penguasa di Indonesia ini nggak tunggal. Buktinya Presiden Jokowi saja heran kenapa ILC dihentikan.

“Di negeri ini yang berkuasa tidak satu orang, itu namanya kan oligarki. Saya tak yakin penguasa tunggal negeri ini itu Pak Jokowi. Makanya saya tanya Bang karni setop ILC siapa yang suruh batalkan?” katanya.

Karni Ilyas kemudian menjawab dengan penegasan. “Ya itu tadi, banyak yang berkuasa di republik ini,” ujarnya. (hops)

SANCAnews – Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mengendus adanya keinginan Cina untuk menguasai sumber daya alam di wilayah Laut Natuna Utara alias Laut Cina Selatan. Dugaan ini muncul setelah terdeteksinya kapal riset Cina, Hai Yang Di Zhi 10, di Laut Natuna Utara, yang tertangkap oleh citra satelit dan data sistem identifikasi otomatis (AIS) beberapa waktu lalu. 

“Berbagai sumber menyebut Cina akan mulai mengeksploitasi cadangan migas di Laut Cina Selatan. Kalau ini benar, berarti 1-2 tahun lagi akan terjadi eksploitasi,” ujar IOJI, Imam Prakoso, dalam press briefing, Jumat, 24 September 2021.

Kapal Hai Yang Di Zhi 10 terdeteksi mulai melakukan riset di Laut Cina Selatan pada 31 Agustus 2021 dikawal oleh Kapal Coast Guard Cina dengan nomor lambung CCG 4303. Tak lama kemudian, empat kapal perang Cina terdeteksi di wilayah yang sama. Keberadaannya terekam oleh kamera milik nelayan Natuna.

Sebagai respons atas terdeteksinya kapal asing tersebut, kapal patroli Indonesia, yakni KRI Bontang, mulai melakukan bayang-bayang untuk mengawasi pergerakan Hai Yang Di Zhi di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Patroli intensif dilakukan selama dua hari pada 15-16 September 2021.

Imam mensinyalir kapal survei milik Cina beroperasi dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai sasaran eksplorasi SDA setelah kapal pendahulunya melakukan hal serupa di Vietnam dan Malaysia. Pada 2018 lalu, kapal Hai Yang Di Zhi 8 melakukan penelitian di ZEE Vietnam selama tiga bulan dan selanjutnya melakukan pengeboran di Blok Migas 6.01.

Kemudian pada Desember 2019,  kapal yang sama melakukan penelitian di Malaysia selama satu bulan setelah negara tersebut melakukan pengeboran di Blok migas ND4. Imam melanjutkan, saat ini potensi SDA di wilayah survei Hai Yang Di Zhi 10 memang belum terpetakan oleh Kementerian ESDM.

Namun secara keseluruhan, Laut Cina Selatan diperkirakan menyimpan cadangan sebanyak 160 triliun kubik gas dan 12 miliar barel minyak. Cadangan ini sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan dan energi Cina.

Selain dugaan rencana eksplorasi SDA, Cina disebut-sebut memiliki kepentingan strategis lain di kawasan Laut Cina Selatan. Kawasan perairan ini memegang peran penting sebagai jalur perdagangan Cina dan pelaksanaan maritime silk road dalam belt road initiative. Selain itu, Laut Cina Selatan dapat dijadikan sebagai buffer zone apabila Amerika Serikat dan sekutu menyerang daratan Cina.

IOJI pun memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, pemerintah IOJI menyarankan pemerintah melakukan patroli keamanan di Laut Natuna Utara hingga batas terluar klaim zona ekonomi eksklusif.

“Keamanan laut tersebut perlu diikuti penegakan hukum secara tegas, baik terhadap kapal ikan maupun kapal riset berbendera Tiongkok,” kata Imam.

Kedua, Kementerian Luar Negeri perlu mengirim nota diplomatik kepada Cina ihwal aktivitas yang dilakukan oleh kapal asal negaranya serta meminta klarifikasi terhadap apa yang dilakukan. Indonesia juga harus meminta hasil penelitian ilmiah yang dilakukan Cina.

Ketiga, Badan Riset dan Inovasi Nasional disarankan segera melakukan penelitian ilmiah untuk mengetahui potensi kekayaan Laut Natuna Utara, baik hayati maupun non-hayati. Wilayah tersebut kini menjadi perhatian Cina. (tempo)